Privatisasi Pembawa Bencana?

Pada dua bulan terakhir ini terjadi dua unjuk rasa terkait dengan privatisasi Perusahaan Milik Negara (PMN) di China. Dua demonstrasi yang dilancarkan oleh para buruh, berakhir ricuh.
Pada kasus pertama, pada tanggal 27 Juli 2009, buruh Perusahaan Besi dan Baja Tonghua melakukan demonstrasi yang berujung hilangnya sebuah nyawa. Korban adalah pengusaha yang ingin membeli Perusahaan Tonghua tersebut. Privatisasi ditunda setelah meninggalnya pengusaha tersebut.
Kemudian pada kasus yang kedua, 17 Agustus 2009, kembali terjadi demonstrasi buruh. Kali ini dilancarkan oleh buruh dari perusahaan besi dan baja Linzhou. Para demonstran bahkan sampai menyandera seorang pegawai. Pemerintah menunda privatisasi perusahaan tersebut.
Dua kasus tersebut memicu 500 orang akademisi dan pensiunan pegawai pemerintah mengirimkan surat yang ditujukan kepada pemerintah pusat untuk menghentikan serangkaian proses privatisasi terhadap PMN dan menghentikan investasi asing. Aksi ini dipimpin oleh Li Chengrui, mantan Kepala Biro Statistik Nasional dan Gong Xiantian, Profesor Hukum dari Universitas Beijing.
Privatisasi yang terjadi di China di satu sisi membawa kemajuan ekonomi, tetapi di sisi lain menyebabkan banyak buruh yang dirumahkan, yang pada akhirnya memicu kekacauan yang dampaknya merugikan berbagai pihak.

Reformasi PMN
Perusahaan Milik Negara (PMN) yang menjadi tulang punggung ekonomi China selama 30 tahun. Satu demi satu berguguran setelah berakhirnya Revolusi Kebudayaan.
Ketika Deng Xiaoping mengambil alih jalannya pemerintahan dan melancarkan kebijakan “Reformasi dan Keterbukaan”. Perekonomian China meningkat dengan pesat. Tetapi permasalahan mengenai PMN belum dapat dipecahkan, karena semakin banyak yang bangkrut dan PMN tidak bisa tidak merumahkan para buruh. Ditambah dengan perubahan sistem ekonomi terencana menjadi sistem ekonomi pasar, yang menyebabkan PMN harus bersaing dengan begitu banyak perusahaan swasta.
Namun pada masa pemerintahan Jiang Zemin dan Zhu Rongji, digalakkan reformasi PMN. Kebijakan yang digunakan untuk mereformasi dikenal dengan zhua da, fang xiao (memegang yang besar, melepaskan yang kecil). PMN-PMN yang berskala besar dan memiliki potensi ekonomi yang baik akan diselamatkan dari jurang kebangkrutan. Sedangkan sisanya dibiarkan bangkrut atau diserahkan kepada pihak swasta (privatisasi).
Pada awalnya reformasi ini dirasa sangat sulit, mengingat pada tahun 1997 terjadi Krisis Finansial yang melanda Asia. Namun pada tahun 1999, PMN yang direformasi menunjukkan perkembangan yang signifikan. Keuntungan yang diperoleh oleh PMN mencapai 96,7 miliar Yuan, meningkat 84,2% dibandingkan dengan tahun 1998.
Pada tahun 2000, kerugian yang diperoleh PMN mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Dari 4.11 Miliar Yuan menjadi 2.18 Miliar Yuan. Penurunan kerugian ini memenuhi target dari Komite Sentral Partai Komunis China yang menetapkan target penurunan kerugian tiga tahun sebelumnya.
Privatisasi ini terus berlangsung hingga saat ini. Pemerintah China pada bulan Maret 2009, mengumumkan akan mendirikan perusahaan manajemen aset untuk mempercepat privatisasi. Targetnya adalah mengurangi PMN dari 141 menjadi 100 sampai 80 perusahaan pada tahun 2010. Bila hal ini terus dilakukan maka dalam satu tahun akan terjadi demonstrasi kurang lebih sebanyak 50 kali.

Solusi
Berdasarkan dua kasus di atas, muncul dilema yang dihadapi oleh pemerintah China. Melanjutkan atau menghentikan reformasi?
Menurut Li Minqi, Asisten Profesor Ekonomi pada Universitas Utah, jalan keluar yang harus ditempuh adalah melambatkan atau menghentikan reformasi. Pemerintah China sebaiknya tidak menjadikan privatisasi sebagai solusi umum untuk mereformasi PMN. Bila sistem kolektif masih cocok diterapkan untuk beberapa perusahaan, tidak ada salahnya untuk tetap diterapkan.
Pemerintah China juga bisa mempertimbangkan kembali jalan reformasi PMN yang dipaparkan oleh Sheng Huaren, mantan Menteri Ekonomi Negara dan Komisi Dagang, jalan pertama adalah menekankan penggabungan (merger) dan kebangkrutan. Hal ini bertujuan untuk menyelamatkan PMN yang sudah tidak bisa ditolong lagi dan harus keluar dari pasar. Kedua, Mempercepat reformasi teknologi dan inovasi teknologi. Ketiga, Melanjutkan kebijakan ”Memegang yang besar, Melepas yang kecil” dan reorganisasi strategis untuk perusahaan. Keempat, melakukan perbaikan manajemen perusahaan.