Pada 3 Februari merupakan tahun baru Cina atau kita mengenalnya dengan Imlek. Para buruh migran di kota-kota besar di Cina kembali kampung halamannya masing-masing. Mereka mudik untuk merayakan bersama-sama keluarga tercinta. Untuk sementara waktu mesin-mesin pabrik beristirahat sejenak selama liburan tahun baru.
Sementara itu, pemerintah Cina terus memutar otak untuk terus menyediakan lapangan pekerjaan baru bagi penduduk kota, baik itu di sektor formal maupun informal. Meskipun pada akhir tahun 2010 pengangguran urban sebesar 4,1 persen, Cina tidak dapat bersenang hati dulu karena seiring pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi permintaan akan lapangan pekerjaan juga semakin tinggi.
Sektor Formal
Merupakan hal yang sangat baik bila memiliki seorang putra pertama dan memiliki pendidikan yang tinggi. Hingga saat ini, para keluarga di Cina masih memegang teguh hal tersebut. Sedapat mungkin anak-anak mereka dapat bersekolah setinggi-tingginya dan diikuti dengan mendapatkan pekerjaan yang baik.
Akan tetapi pada kenyataannya, lulusan universitas di Cina juga mengalami kendala sulit mendapatkan pekerjaan. Saat ini, sebanyak 6,3 juta lulusan universitas di Cina tidak memiliki pekerjaan. Sedangkan pekerjaan untuk mereka terbatas yang menyebabkan mengalami penumpukan pengangguran terdidik di Cina semakin lama semakin meningkat.
Menurut Cindy Fan, Professor Geografi UCLA, menyatakan ada tiga alasan pengangguran terdidik di Cina cukup tinggi. Pertama, para lulusan perguruan tinggi yang berasal dari desa cenderung menetap dan bekerja di kota-kota besar seperti Beijing dan Shanghai, bukan kembali membangun daerah yang mereka tinggalkan dulu.
Kedua, para lulusan perguruan tinggi domestik mendapat saingan baru dari lulusan yang mendapat gelar pendidikan dari luar negeri, yang disebut dengan haigui (Kura-kura Laut). Ketiga, kurangnya lapangan pekerjaan yang bergerak di bidang jasa, professional dan membutuhkan keterampilan tinggi.
Sedangkan Yasheng Huang, Professor Ekonomi Politik M.I.T, mengatakan bahwa Cina tidak memiliki tenaga kerja yang cocok dengan kebutuhan para perusahaan. Sementara itu, sistem pendidikan di Cina juga menyebabkan insan-insan pekerja tidak memiliki kemampuan inovatif.
Lain halnya dengan Jepang yang memiliki lulusan perguruan tinggi yang baik, namun tidak dihargai oleh golongan tua. Perusahaan-perusahaan lebih melindungi golongan tua yang sudah bekerja lebih dulu. Pemuda-pemuda Jepang menghadapi hambatan generasi (New York Times, 28/01/11).
Sektor Informal
Zhou Tianyong, Professor Sekolah Partai Pusat pada Komite Pusat PKC, berpendapat bahwa pengangguran merupakan masalah sosial ekonomi yang bersifat jangka panjang bagi Cina. Tercatat pada tahun 2009, sekitar 30 juta buruh migran dan lebih dari 9 juta lulusan perguruan tinggi tidak memiliki pekerjaan.
Hal ini merupakan tantangan yang akan dihadapi Cina di masa depan, yakni buruh migran generasi kedua. Buruh migran generasi kedua ini sebagian besar telah mengecap pendidikan di bangku sekolah yang kemudian bekerja di kota. Mereka memiliki pengetahuan yang lebih baik daripada buruh migran generasi pertama yang sebagian besar adalah petani. Mereka menuntut hak dan tidak menerima diperlakukan secara tidak adil seperti layaknya orang tua mereka.
Menurut Menteri Pertanian Cina, Han Changfu, mereka menginginkan diperlakukan sama dengan orang-orang kota pada umumnya. Tidak hanya itu saja, mereka juga menuntut hak-hak mereka untuk dipenuhi. Kemudian sekitar 70 persen dari buruh migran generasi kedua memiliki telepon genggam, bahkan rata-rata dengan teknologi terbaru dan model yang anyar. Mereka berpakaian layaknya warga kota dan tidak terlihat seperti seorang buruh.
Permasalahan lainnya yang timbul adalah para buruh migran generasi kedua ini sudah terbiasa hidup di kota dan tidak memiliki keinginan untuk kembali ke desa. Meskipun kembali ke desa, mereka tidak memiliki tanah untuk digarap. Sedangkan bila meneruskan hidup di kota, mendapatkan pekerjaan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan.
Langkah Pemerintah
Dampak dari masalah pengangguran di kota-kota di Cina adalah mendesaknya reformasi Hukou (semacam KTP). Hukou ini terbagi menjadi dua, yakni desa dan kota, ini salah satu cara dari pemerintah Cina untuk mengontrol pergerakan penduduk dari desa ke kota atau sebaliknya. Dengan begitu banyaknya pencari kerja yang mencari peruntungan di kota, pemerintah Cina tidak bisa tidak harus mengubah aturan mengenai hukou ini.
Kam Wing Chan, Professor Geografi Universitas Washington, menyarankan bahwa pemerintah Cina dapat memperpanjang hukou kota bagi pekerja yang berasal dari lulusan perguruan tinggi dan buruh migran.
Oleh karena itu, pemerintah Cina berdasarkan Dokumen No. 1 yang dikeluarkan Partai Komunis Cina pada akhir Januari 2010 lalu, yang menyebutkan bahwa buruh migran diizinkan untuk menetap permanen di kota-kota sedang dan besar. Kemudian berhak atas pelayanan publik dan fasilitas yang diterima oleh para penduduk kota.
Selain itu, dalam White Paper on China Human Resources 2010, tujuan utama dari pemerintah Cina adalah mengembangkan tenaga kerja di Cina dan memanfaatkan secara menyeluruh kemampuan masing-masing tenaga kerja dari 1,3 triliun penduduk Cina. Hal ini merupakan tantangan bagi Cina yang menyandang predikat sebagai negara yang memiliki pertumbuhan tertinggi di dunia.
Senin, 07 Februari 2011
Rabu, 29 Desember 2010
Senjata Rahasia Cina
Bila Timur Tengah memiliki minyak, maka Cina memiliki rare earth (mineral langka)…Deng Xiaoping
Pada September 2010 lalu, kembali terjadi insiden antara Cina dan Jepang yang berakhir pada penangkapan nelayan Cina oleh kepolisian Jepang. Hal ini menyebabkan hubungan kedua negara kembali menegang. Cina “mengancam” akan berhenti mengekspor mineral langka ke Jepang. Mineral langka menjadi “senjata rahasia” dalam bernegosiasi dengan Jepang.
Mineral Langka
Mineral langka ini sebenarnya tidak se-”langka” namanya, karena cadangan dari mineral ini sebenarnya melimpah seperti nikel. Akan tetapi, mineral ini sangat sulit untuk digali dan dieksploitasi. Menurut Badan Survei Geologi AS (USGS), cadangan mineral ini mencapai 99 juta ton. Cina memiliki 36 juta ton dan AS memiliki cadangan sebesar 13 juta ton. Kemudian Rusia dan negara pecahan Uni Soviet memiliki cadangan sebesar 19 juta ton, 5.4 juta ton di Australia dan 3.1 juta ton di India.
Tambang mineral langka di Cina terletak di utara dan selatan dari Propinsi Mongolia Dalam. Akhir tahun 2010 lalu, Departemen Sumber Daya Alam dan Tanah Propinsi Hubei menemukan tambang mineral langka di daerah Shiyan. Pemerintah Cina berencana untuk mencegah terjadinya penambangan illegal di Kota Longba, Shiyan. Para ahli geologi Cina juga menemukan 12 lokasi tambang mineral langka di wilayah Zhushan yang masih termasuk dalam daerah Shiyan, Propinsi Hubei.
Tambang mineral langka di Cina menghasilkan lima mineral menengah dan berat yang merupakan 96% dari cadangan dunia, adapun kelima mineral yang kerap dibutuhkan oleh dunia adalah dysprosium, terbium, neodymium, europium and yttrium.
Kegunaan dari mineral langka ini bermacam-macam, misalnya neodymium digunakan pada komputer dan telepon selular, erbium digunakan untuk membuat filter fotografi dan serat optik, cerium sebagai bahan pendukung pembuatan oven, dysprosium ditemukan pada cakram padat dan mobil hibrida, holium merupakan bahan pembuatan laser dan alat kontrol pada reaktor nuklir, lanthanum dan cerium digunakan di pengilangan minyak dan produksi kaca.
Kegelisahan Jepang
Pemberhentian ekspor ke Jepang cukup membuat negara matahari terbit ketar-ketir. Karena salah satu produk mobil hibrida buatan Toyota, Prius, menggunakan mineral langka dalam prosesnya.
Menurut Pusat Informasi Statistik Cina yang terletak di Hongkong, Cina telah mengekspor 2.090 ton mineral langka pada bulan November, ekspor tersebut setara US$ 121 Juta. Berdasarkan data Kementrian Perdagangan Cina, Cina telah mengekspor 16.000 ton dalam sembilan bulan pertama pada tahun 2010, setara dengan 49.8% total ekspor mineral langka. Sedangkan ekspor menuju AS sebesar 5,5% dari tahun ke tahun, yang mencapai 62 juta ton, setara dengan 19% total ekspor mineral langka.
Melihat data di atas, ketergantungan Jepang terhadap pasokan mineral langka dari Cina sangatlah besar. Hal ini menjadi pertimbangan sendiri bagi Jepang ketika Cina akan memberhentikan pasokannya menuju negara yang dipimpin oleh Naoto Kan tersebut.
Alat Tawar?
Zhu Hongren, Menteri Industri dan Teknologi Informasi, menegaskan bahwa tidak akan memakai mineral langka sebagai alat tawar. Hal ini disebabkan oleh mineral langka merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan akan bersama-sama dengan negara lain di dunia terkait dengan penggunaannya.
Akan tetapi Cina perlahan-lahan membatasi ekspor mineral langka ke negara lain. Sejak tahun 2006, Cina telah mengenakan pajak ekspor sebesar 15% untuk mineral langka tingkat rendah seperti lanthanum dan cerium dan 25% untuk mineral langka tingkat berat seperti dysprosium dan terbium. Pada bulan Juli 2010, Cina mengurangi jatah ekspornya mencapai 72 %.
Mulai Januari 2011, Cina meningkatkan tarif ekspor dan impor untuk beberapa komoditi, termasuk mineral langka. Sementara itu, negara yang telah memberlakukan kesepakatan pasar bebas dengan Cina mendapatkan keuntungan tarif yang lebih rendah yakni negara anggota ASEAN, Chile, Pakistan, Selandia Baru, Peru, Korea Selatan dan India.
Pembatasan yang dilakukan oleh Cina bukannya tanpa alasan, Zhang Peichen, Deputi Institut Riset Mineral Langka Baotou, mengatakan bahwa penggunaan mineral langka di dalam negeri Cina akan lebih besar daripada yang akan diekspor ke negara lain.
Alasan lainnya yang menyebabkan Cina melakukan pembatasan adalah rusaknya ekosistem yang disebabkan oleh eksploitasi masif terhadap mineral langka tersebut. Dalam melakukan eksploitasi mineral ini menggunakan cairan kimia berbahaya bagi lingkungan sekitarnya, yang menyebabkan cadangan air dan kesehatan masyarakat terancam. Oleh karena itu, pemerintah Cina mulai melakukan kontrol ketat terhadap eksplorasi, produksi dan perdagangan mineral langka.
Tidak tertutup kemungkinan bagi Cina untuk menjadikan mineral langka ini sebagai alat tawar dan menjadi bagian kekuatan lunak selain kekuatan ekonomi dan penyebaran bahasa dan budaya yang sudah mendunia.
Pada September 2010 lalu, kembali terjadi insiden antara Cina dan Jepang yang berakhir pada penangkapan nelayan Cina oleh kepolisian Jepang. Hal ini menyebabkan hubungan kedua negara kembali menegang. Cina “mengancam” akan berhenti mengekspor mineral langka ke Jepang. Mineral langka menjadi “senjata rahasia” dalam bernegosiasi dengan Jepang.
Mineral Langka
Mineral langka ini sebenarnya tidak se-”langka” namanya, karena cadangan dari mineral ini sebenarnya melimpah seperti nikel. Akan tetapi, mineral ini sangat sulit untuk digali dan dieksploitasi. Menurut Badan Survei Geologi AS (USGS), cadangan mineral ini mencapai 99 juta ton. Cina memiliki 36 juta ton dan AS memiliki cadangan sebesar 13 juta ton. Kemudian Rusia dan negara pecahan Uni Soviet memiliki cadangan sebesar 19 juta ton, 5.4 juta ton di Australia dan 3.1 juta ton di India.
Tambang mineral langka di Cina terletak di utara dan selatan dari Propinsi Mongolia Dalam. Akhir tahun 2010 lalu, Departemen Sumber Daya Alam dan Tanah Propinsi Hubei menemukan tambang mineral langka di daerah Shiyan. Pemerintah Cina berencana untuk mencegah terjadinya penambangan illegal di Kota Longba, Shiyan. Para ahli geologi Cina juga menemukan 12 lokasi tambang mineral langka di wilayah Zhushan yang masih termasuk dalam daerah Shiyan, Propinsi Hubei.
Tambang mineral langka di Cina menghasilkan lima mineral menengah dan berat yang merupakan 96% dari cadangan dunia, adapun kelima mineral yang kerap dibutuhkan oleh dunia adalah dysprosium, terbium, neodymium, europium and yttrium.
Kegunaan dari mineral langka ini bermacam-macam, misalnya neodymium digunakan pada komputer dan telepon selular, erbium digunakan untuk membuat filter fotografi dan serat optik, cerium sebagai bahan pendukung pembuatan oven, dysprosium ditemukan pada cakram padat dan mobil hibrida, holium merupakan bahan pembuatan laser dan alat kontrol pada reaktor nuklir, lanthanum dan cerium digunakan di pengilangan minyak dan produksi kaca.
Kegelisahan Jepang
Pemberhentian ekspor ke Jepang cukup membuat negara matahari terbit ketar-ketir. Karena salah satu produk mobil hibrida buatan Toyota, Prius, menggunakan mineral langka dalam prosesnya.
Menurut Pusat Informasi Statistik Cina yang terletak di Hongkong, Cina telah mengekspor 2.090 ton mineral langka pada bulan November, ekspor tersebut setara US$ 121 Juta. Berdasarkan data Kementrian Perdagangan Cina, Cina telah mengekspor 16.000 ton dalam sembilan bulan pertama pada tahun 2010, setara dengan 49.8% total ekspor mineral langka. Sedangkan ekspor menuju AS sebesar 5,5% dari tahun ke tahun, yang mencapai 62 juta ton, setara dengan 19% total ekspor mineral langka.
Melihat data di atas, ketergantungan Jepang terhadap pasokan mineral langka dari Cina sangatlah besar. Hal ini menjadi pertimbangan sendiri bagi Jepang ketika Cina akan memberhentikan pasokannya menuju negara yang dipimpin oleh Naoto Kan tersebut.
Alat Tawar?
Zhu Hongren, Menteri Industri dan Teknologi Informasi, menegaskan bahwa tidak akan memakai mineral langka sebagai alat tawar. Hal ini disebabkan oleh mineral langka merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan akan bersama-sama dengan negara lain di dunia terkait dengan penggunaannya.
Akan tetapi Cina perlahan-lahan membatasi ekspor mineral langka ke negara lain. Sejak tahun 2006, Cina telah mengenakan pajak ekspor sebesar 15% untuk mineral langka tingkat rendah seperti lanthanum dan cerium dan 25% untuk mineral langka tingkat berat seperti dysprosium dan terbium. Pada bulan Juli 2010, Cina mengurangi jatah ekspornya mencapai 72 %.
Mulai Januari 2011, Cina meningkatkan tarif ekspor dan impor untuk beberapa komoditi, termasuk mineral langka. Sementara itu, negara yang telah memberlakukan kesepakatan pasar bebas dengan Cina mendapatkan keuntungan tarif yang lebih rendah yakni negara anggota ASEAN, Chile, Pakistan, Selandia Baru, Peru, Korea Selatan dan India.
Pembatasan yang dilakukan oleh Cina bukannya tanpa alasan, Zhang Peichen, Deputi Institut Riset Mineral Langka Baotou, mengatakan bahwa penggunaan mineral langka di dalam negeri Cina akan lebih besar daripada yang akan diekspor ke negara lain.
Alasan lainnya yang menyebabkan Cina melakukan pembatasan adalah rusaknya ekosistem yang disebabkan oleh eksploitasi masif terhadap mineral langka tersebut. Dalam melakukan eksploitasi mineral ini menggunakan cairan kimia berbahaya bagi lingkungan sekitarnya, yang menyebabkan cadangan air dan kesehatan masyarakat terancam. Oleh karena itu, pemerintah Cina mulai melakukan kontrol ketat terhadap eksplorasi, produksi dan perdagangan mineral langka.
Tidak tertutup kemungkinan bagi Cina untuk menjadikan mineral langka ini sebagai alat tawar dan menjadi bagian kekuatan lunak selain kekuatan ekonomi dan penyebaran bahasa dan budaya yang sudah mendunia.
Minggu, 31 Oktober 2010
Bencana Alam Terus Mengancam
Bencana alam merupakan sesuatu yang datangnya dari alam dan dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Akan tetapi, hal ini bukanlah alasan untuk tidak dapat mencegah, memprediksi, bahkan mengantisipasi datangnya bencana tersebut.
Indonesia yang baru-baru ini merasakan derasnya air yang menyapu distrik Wasior, Teluk Wondama, Papua Barat (04/10). Pusat Penanggulangan Krisis (PPK) Kementrian Kesehatan (Kemenkes) telah melakukan koordinasi dengan cabang-cabang yang terdapat di seluruh timur Indonesia untuk mengoptimalkan proses penanggulangan bencana dan bantuan untuk korban banjir.
Pada tanggal 6 Oktober PPK Kemenkes melaporkan bahwa sedikitnya 58 orang meninggal dunia, 1 diantaranya petugas kesehatan, 81 korban luka berat yang beberapa diantaranya sudah dirujuk ke RSUD Kabupaten Manokwari dan Nabire, serta ke Makassar, Sulawesi Selatan.
Kementerian Kesehatan juga mengerahkan bantuan berupa pengiriman 100 buah kantong mayat, makanan pengganti ASI 1 ton, obat-obatan sebanyak 1 ton, serta mengirimkan 5 tenaga ahli kesehatan ke Wasior, Papua Barat. PPK Regional Makassar, Sulawesi Selatan telah mengirimkan set peralatan pengobatan bedah tulang (set ortopedis). Kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari yang telah mengirimkan 7 perawat dan 3 dokter.
Antisipasi
Hal-hal yang harus diantisipasi adalah penyakit yang kerap muncul setelah bencana banjir terutama kebutuhan akan air bersih. Karena sumber air bersih yang berada di lokasi bencana biasanya sudah tercemar lumpur. Selain pengiriman tenaga medis dan obat-obatan, pengiriman air bersih menjadi prioritas utama dalam penanggulangan bencana banjir
Kemudian penyakit-penyakit yang membuat bertambah parah para korban harus diantisipasi, bahkan dicegah sekalipun. Contoh penyakit yang sering muncul pasca banjir adalah penyakit infeksi saluran pernafasan akut, gatal-gatal, demam, dan diare. Perlu diwaspadai lagi adalah ancaman malaria, karena wilayah Papua dan Papua Barat merupakan wilayah endemis malaria.
Ketua Umum Pengurus Pusat PAEI (Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia) dr. I Nyoman Kandun, MPH mengatakan bahwa peranan ahli epidemiologi sangat penting, terutama dalam melakukan survei cepat kesehatan dan kebutuhan korban bencana.
Cina dan Bencana Alam
Sebagai contoh, Cina juga merupakan salah satu negara yang sering mengalami bencana alam. Kemudian dengan bertambah parahnya perubahan iklim, bencana alam kerap terjadi di Cina.
Dengan melihat frekuensi bencana alam yang begitu sering terjadi, maka Cina mengambil langkah pencegahan sebelum terjadi hal yang lebih parah lagi. Pada tahun 1998, Cina mengeluarkan Rencana Pengurangan Bencana Republik Rakyat Cina (1998-2010). Di dalamnya meliputi garis besar, tujuan dan metode pengurangan bencana.
Kemudian setahun setelah terjadinya gempa bumi di Sichuan pada Mei 2008, pemerintah Cina mengeluarkan White Paper : China’s Actions for Disaster Prevention and Reduction. Langkah ini merupakan langkah positif yang diambil Cina dalam rangka mengurangi dan mencegah terjadinya bencana alam. Cina membuktikan bahwa mereka tidak main-main dalam tindakan pencegahan dan pengurangan. Bersamaan dengan dikeluarkannya White Paper : China’s Actions for Disaster Prevention and Reduction, Cina juga menetapkan tanggal 12 Mei menjadi Hari Pencegahan dan Pengurangan Bencana.
Tujuan dikeluarkannya White Paper : China’s Actions for Disaster Prevention and Reduction ini adalah untuk membangun sistem kerja menyeluruh dan mekanisme operasional dalam hal pengurangan bencana; untuk memajukan kapabilitas dalam hal pengawasan, peringatan, pencegahan, persiapan, situasi darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi; untuk meningkatkan kewaspadaan publik terhadap pengurangan bencana dan keahlian penyelamatan pada situasi gawat darurat; terakhir adalah untuk mengurangi korban bencana dan kerugian dalam bidang ekonomi akibat bencana alam.
Berdasarkan White Paper : China’s Actions for Disaster Prevention and Reduction, pada akhir 2008, berdiri sebanyak 34.000 posko-posko sumbangan baik di kota besar dan di kota kecil. Kemudian terdapat 430.000 organisasi sukarelawan dan memiliki hampir 100 juta sukarelawan. Sukarelawan ini sebagian besar berasal dari Liga Pemuda Komunis, Palang Merah dan Administrasi Sipil.
Pemerintah Cina juga mengadakan latihan khusus manajemen situasi darurat sejak tahun 2005. Latihan ini ditujukan terutama untuk para pejabat di tingkat. Bahkan sejak tahun 2006, latihan khusus ini bertujuan untuk menghadapi banjir dan kekeringan.
Pada tingkat IPTEK, Cina mulai mengembangkan satelit yang lebih canggih untuk memprediksi dan mendeteksi segala macam bencana lebih dini. Sehingga tindakan pencegahan dapat segera dilaksanakan.
Situasi yang terjadi setelah terjadinya gempa ini, menunjukkan bahwa Cina terus berusaha untuk meminimalisir korban dan kerugian yang akan menimpa Cina bila terjadi bencana alam yang mungkin lebih besar dari gempa Sichuan.
Menurut Zhang Hailun, Pengajar dari Institut Hidrologi dan Sumber Daya Air, Institut Riset Hidraulik Nanjing, mengatakan bahwa strategi mitigasi banjir di Cina terbagi menjadi tiga bagian : pertama, konservasi tanah dan air; kedua, pembangunan sistem kontrol banjir dan pemeriksaan banjir.
Kementrian Sumber Daya Air merupakan kementrian yang mengatur sumber daya air di seluruh negeri di Cina. Kemudian terdapat Komisi Aliran Sungai, yang merupakan tangan-tangan dari Kementrian Sumber Daya Air untuk mengatur fungsi administrasi air di sungai-sungai. Komisi ini berperan penting dalam mengatur sumber daya air sungai, mengkoordinasi banjir dan perlindungan dari kekeringan, dan sebagainya.
Cina juga memiliki “Pusat Pemeriksaan Banjir dan Perlindungan Kekeringan” (FPDDHQ) yang bertugas untuk memobilisasi kebutuhan-kebutuhan dan mengoperasikan sistem kontrol banjir. Bila terjadi banjir, koordinasi dalam operasi penanggulangan banjir diatur semuanya oleh badan ini.
Dengan melihat usaha-usaha Cina dalam menanggulangi bencana, diharapkan pemerintah Indonesia juga dapat mengikuti atau meningkatkan usaha dalam penanggulangan bencana agar dapat mengurangi jatuhnya korban.
Indonesia yang baru-baru ini merasakan derasnya air yang menyapu distrik Wasior, Teluk Wondama, Papua Barat (04/10). Pusat Penanggulangan Krisis (PPK) Kementrian Kesehatan (Kemenkes) telah melakukan koordinasi dengan cabang-cabang yang terdapat di seluruh timur Indonesia untuk mengoptimalkan proses penanggulangan bencana dan bantuan untuk korban banjir.
Pada tanggal 6 Oktober PPK Kemenkes melaporkan bahwa sedikitnya 58 orang meninggal dunia, 1 diantaranya petugas kesehatan, 81 korban luka berat yang beberapa diantaranya sudah dirujuk ke RSUD Kabupaten Manokwari dan Nabire, serta ke Makassar, Sulawesi Selatan.
Kementerian Kesehatan juga mengerahkan bantuan berupa pengiriman 100 buah kantong mayat, makanan pengganti ASI 1 ton, obat-obatan sebanyak 1 ton, serta mengirimkan 5 tenaga ahli kesehatan ke Wasior, Papua Barat. PPK Regional Makassar, Sulawesi Selatan telah mengirimkan set peralatan pengobatan bedah tulang (set ortopedis). Kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari yang telah mengirimkan 7 perawat dan 3 dokter.
Antisipasi
Hal-hal yang harus diantisipasi adalah penyakit yang kerap muncul setelah bencana banjir terutama kebutuhan akan air bersih. Karena sumber air bersih yang berada di lokasi bencana biasanya sudah tercemar lumpur. Selain pengiriman tenaga medis dan obat-obatan, pengiriman air bersih menjadi prioritas utama dalam penanggulangan bencana banjir
Kemudian penyakit-penyakit yang membuat bertambah parah para korban harus diantisipasi, bahkan dicegah sekalipun. Contoh penyakit yang sering muncul pasca banjir adalah penyakit infeksi saluran pernafasan akut, gatal-gatal, demam, dan diare. Perlu diwaspadai lagi adalah ancaman malaria, karena wilayah Papua dan Papua Barat merupakan wilayah endemis malaria.
Ketua Umum Pengurus Pusat PAEI (Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia) dr. I Nyoman Kandun, MPH mengatakan bahwa peranan ahli epidemiologi sangat penting, terutama dalam melakukan survei cepat kesehatan dan kebutuhan korban bencana.
Cina dan Bencana Alam
Sebagai contoh, Cina juga merupakan salah satu negara yang sering mengalami bencana alam. Kemudian dengan bertambah parahnya perubahan iklim, bencana alam kerap terjadi di Cina.
Dengan melihat frekuensi bencana alam yang begitu sering terjadi, maka Cina mengambil langkah pencegahan sebelum terjadi hal yang lebih parah lagi. Pada tahun 1998, Cina mengeluarkan Rencana Pengurangan Bencana Republik Rakyat Cina (1998-2010). Di dalamnya meliputi garis besar, tujuan dan metode pengurangan bencana.
Kemudian setahun setelah terjadinya gempa bumi di Sichuan pada Mei 2008, pemerintah Cina mengeluarkan White Paper : China’s Actions for Disaster Prevention and Reduction. Langkah ini merupakan langkah positif yang diambil Cina dalam rangka mengurangi dan mencegah terjadinya bencana alam. Cina membuktikan bahwa mereka tidak main-main dalam tindakan pencegahan dan pengurangan. Bersamaan dengan dikeluarkannya White Paper : China’s Actions for Disaster Prevention and Reduction, Cina juga menetapkan tanggal 12 Mei menjadi Hari Pencegahan dan Pengurangan Bencana.
Tujuan dikeluarkannya White Paper : China’s Actions for Disaster Prevention and Reduction ini adalah untuk membangun sistem kerja menyeluruh dan mekanisme operasional dalam hal pengurangan bencana; untuk memajukan kapabilitas dalam hal pengawasan, peringatan, pencegahan, persiapan, situasi darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi; untuk meningkatkan kewaspadaan publik terhadap pengurangan bencana dan keahlian penyelamatan pada situasi gawat darurat; terakhir adalah untuk mengurangi korban bencana dan kerugian dalam bidang ekonomi akibat bencana alam.
Berdasarkan White Paper : China’s Actions for Disaster Prevention and Reduction, pada akhir 2008, berdiri sebanyak 34.000 posko-posko sumbangan baik di kota besar dan di kota kecil. Kemudian terdapat 430.000 organisasi sukarelawan dan memiliki hampir 100 juta sukarelawan. Sukarelawan ini sebagian besar berasal dari Liga Pemuda Komunis, Palang Merah dan Administrasi Sipil.
Pemerintah Cina juga mengadakan latihan khusus manajemen situasi darurat sejak tahun 2005. Latihan ini ditujukan terutama untuk para pejabat di tingkat. Bahkan sejak tahun 2006, latihan khusus ini bertujuan untuk menghadapi banjir dan kekeringan.
Pada tingkat IPTEK, Cina mulai mengembangkan satelit yang lebih canggih untuk memprediksi dan mendeteksi segala macam bencana lebih dini. Sehingga tindakan pencegahan dapat segera dilaksanakan.
Situasi yang terjadi setelah terjadinya gempa ini, menunjukkan bahwa Cina terus berusaha untuk meminimalisir korban dan kerugian yang akan menimpa Cina bila terjadi bencana alam yang mungkin lebih besar dari gempa Sichuan.
Menurut Zhang Hailun, Pengajar dari Institut Hidrologi dan Sumber Daya Air, Institut Riset Hidraulik Nanjing, mengatakan bahwa strategi mitigasi banjir di Cina terbagi menjadi tiga bagian : pertama, konservasi tanah dan air; kedua, pembangunan sistem kontrol banjir dan pemeriksaan banjir.
Kementrian Sumber Daya Air merupakan kementrian yang mengatur sumber daya air di seluruh negeri di Cina. Kemudian terdapat Komisi Aliran Sungai, yang merupakan tangan-tangan dari Kementrian Sumber Daya Air untuk mengatur fungsi administrasi air di sungai-sungai. Komisi ini berperan penting dalam mengatur sumber daya air sungai, mengkoordinasi banjir dan perlindungan dari kekeringan, dan sebagainya.
Cina juga memiliki “Pusat Pemeriksaan Banjir dan Perlindungan Kekeringan” (FPDDHQ) yang bertugas untuk memobilisasi kebutuhan-kebutuhan dan mengoperasikan sistem kontrol banjir. Bila terjadi banjir, koordinasi dalam operasi penanggulangan banjir diatur semuanya oleh badan ini.
Dengan melihat usaha-usaha Cina dalam menanggulangi bencana, diharapkan pemerintah Indonesia juga dapat mengikuti atau meningkatkan usaha dalam penanggulangan bencana agar dapat mengurangi jatuhnya korban.
Minggu, 24 Oktober 2010
Tahun Macan Tanpa Macan
Setelah harimau Bali dan harimau Jawa, sekarang giliran harimau Sumatera yang mulai bersiap-siap menuju kepunahan. Hal ini bukanlah main-main karena saat ini populasi harimau Sumatera sekitar 400 ekor, sementara pada tahun 1970-an populasinya masih mencapai 1.000 ekor. Dalam 40 tahun, penurunan populasi harimau Sumatera sungguh signifikan. Lima tahun ke depan diprediksikan harimau Sumatera akan punah bila kita tidak melestarikan satwa langka tersebut.
Penyebab
Penyebab kepunahan harimau tidak lepas dari peran manusia yang selalu ”meng-gunduli” hutan. Kegiatan ini mau tidak mau menyebabkan satwa langka tersebut tidak memiliki tempat tinggal.
Kemudian perburuan dan perdagangan harimau penyebab lain kepunahan dari satwa yang dilindungi tersebut. Berdasarkan detik.com, semakin marak perdagangan or-gan harimau Sumatera di internet. Sebagian besar dijual ke China dan Korea Selatan den-gan jalur perdagangan dari Indonesia melewati Malaysia, Thailand dan Taiwan. Perburuan liar yang mengancam keberadaan harimau Sumatera membuat populasi satwa itu di wilayah Bengkulu tinggal 50 hingga 70 ekor
Konflik dengan manusia menjadi salah satu alasan mengapa harimau Sumatera mulai menghilang. Hal ini tidak lepas dari penebangan hutan dan semakin meningkatnya populasi manusia di sekitar habitat satwa langka tersebut. Akibatnya para harimau ini merambah pemukiman-pemukiman penduduk, yang ironisnya merugikan kedua belah pihak. Dari tahun 1998-2009, sebanyak 46 ekor harimau ditemukan mati akibat konflik dengan manusia dan perburuan di Riau.
Faktor lain yang menyebabkan harimau Sumatera punah adalah kemiskinan. Ma-nusia melakukan kegiatan perburuan terhadap satwa liar, yang merupakan mangsa atau makanan dari haimau Sumatera. Hal ini menyebabkan, satwa langka tersebut kehabisan makanan dan akibatnya manusia yang disantap oleh hewan loreng-loreng tersebut.
Upaya
Upaya pelestarian harimau Sumatera harus dilakukan secara menyeluruh. Semua elemen yang bersinggungan dengan satwa langka ini harus turut berpartisipasi, mulai dari pemerintah sampai masyarakat Indonesia.
Pemerintah melakukan upaya untuk menyelamatkan satwa tersebut melalui pena-taan ruang kawasan lindung. Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa se-lain selaras dengan program lima tahun Kementrian Kehutanan, upaya konservasi meru-pakan langkah tindak lanjut kesepakatan tiga Menteri, yaitu Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Negara Lingkungan Hidup, dan Menteri Kehutanan, serta sepuluh Gubernur se-Sumatera tentang Penataan Ruang berbasis ekosistem.
Kawasan berfungsi lindung di Sumatera antara lain meliputi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata, taman wisata laut dan taman buru. Sebanyak delapan suaka margasatwa dari total 23 suaka margasatwa yang ada di Sumatera ditujukan untuk pelestarian harimau Sumatera. Selain itu, telah di-tetapkan pula sebanyak 11 cagar alam dan 11 taman nasional di Sumatera untuk pelesta-rian spesies ini. Taman nasional yang ditetapkan sebagai tempat pelestarian Harimau Sumatera antara lain taman nasional Gunung Leuser, Batang Gadis, Tesso Nilo, Bukit Tigapuluh, Berbak, Kerinci Seblat, Bukit Barisan Selatan dan Sembilang.
Didirikannya Yayasan Penelitian Harimau Sumatera merupakan salah satu cara lain untuk menyelamatkan satwa langka tersebut. Yayasan ini terletak di provinsi Riau dan berfungsi untuk memantau sisa satwa yang masih bertahan hidup. Pusat penelitian tersebut akan didirikan pertama kali di wilayah Sinepis yang berada di Kabupaten Rokan Hilir. Kawasan hutan Sinepis yang berada di ujung timur laut pesisir Riau merupakan ha-bitat penting harimau sumatra. Kawasan yang dijadikan untuk konservasi harimau suma-tra itu seluas 106.086 hektare.
Dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), World Wildlife Fund (WWF) menetapkan ”Tahun Harimau 2010” yang menandakan dimulainya kampanye WWF tentang penyelamatan harimau dan habitatnya yang mulai pada 12 Februari 2010 hingga sepanjang tahun 2010. Menurut Devi Rameiyanti, Awareness Program Officer ProFauna Indonesia, mengatakan bahwa upaya melalui ilmu pengetahuan dan teknologi juga ditempuh untuk konservasi harimau Sumatera. Caranya dengan Data Genom dan Bank Sperma, yang selanjutnya dapat dikembangkan pada proses pembuahan sel telur tanpa proses perkawinan secara normal atau inseminasi buatan.
Akan tetapi, semua upaya yang direncanakan tersebut akan menjadi sia-sia jika ti-dak melibatkan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Sumatera khusus-nya. Sosialisasi mengenai penyelamatan harimau Sumatera ini harus mengena di masya-rakat. Bahkan sampai menumbuhkan kesadaran dan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap satwa yang dilindungi tersebut.
Penyebab
Penyebab kepunahan harimau tidak lepas dari peran manusia yang selalu ”meng-gunduli” hutan. Kegiatan ini mau tidak mau menyebabkan satwa langka tersebut tidak memiliki tempat tinggal.
Kemudian perburuan dan perdagangan harimau penyebab lain kepunahan dari satwa yang dilindungi tersebut. Berdasarkan detik.com, semakin marak perdagangan or-gan harimau Sumatera di internet. Sebagian besar dijual ke China dan Korea Selatan den-gan jalur perdagangan dari Indonesia melewati Malaysia, Thailand dan Taiwan. Perburuan liar yang mengancam keberadaan harimau Sumatera membuat populasi satwa itu di wilayah Bengkulu tinggal 50 hingga 70 ekor
Konflik dengan manusia menjadi salah satu alasan mengapa harimau Sumatera mulai menghilang. Hal ini tidak lepas dari penebangan hutan dan semakin meningkatnya populasi manusia di sekitar habitat satwa langka tersebut. Akibatnya para harimau ini merambah pemukiman-pemukiman penduduk, yang ironisnya merugikan kedua belah pihak. Dari tahun 1998-2009, sebanyak 46 ekor harimau ditemukan mati akibat konflik dengan manusia dan perburuan di Riau.
Faktor lain yang menyebabkan harimau Sumatera punah adalah kemiskinan. Ma-nusia melakukan kegiatan perburuan terhadap satwa liar, yang merupakan mangsa atau makanan dari haimau Sumatera. Hal ini menyebabkan, satwa langka tersebut kehabisan makanan dan akibatnya manusia yang disantap oleh hewan loreng-loreng tersebut.
Upaya
Upaya pelestarian harimau Sumatera harus dilakukan secara menyeluruh. Semua elemen yang bersinggungan dengan satwa langka ini harus turut berpartisipasi, mulai dari pemerintah sampai masyarakat Indonesia.
Pemerintah melakukan upaya untuk menyelamatkan satwa tersebut melalui pena-taan ruang kawasan lindung. Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa se-lain selaras dengan program lima tahun Kementrian Kehutanan, upaya konservasi meru-pakan langkah tindak lanjut kesepakatan tiga Menteri, yaitu Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Negara Lingkungan Hidup, dan Menteri Kehutanan, serta sepuluh Gubernur se-Sumatera tentang Penataan Ruang berbasis ekosistem.
Kawasan berfungsi lindung di Sumatera antara lain meliputi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata, taman wisata laut dan taman buru. Sebanyak delapan suaka margasatwa dari total 23 suaka margasatwa yang ada di Sumatera ditujukan untuk pelestarian harimau Sumatera. Selain itu, telah di-tetapkan pula sebanyak 11 cagar alam dan 11 taman nasional di Sumatera untuk pelesta-rian spesies ini. Taman nasional yang ditetapkan sebagai tempat pelestarian Harimau Sumatera antara lain taman nasional Gunung Leuser, Batang Gadis, Tesso Nilo, Bukit Tigapuluh, Berbak, Kerinci Seblat, Bukit Barisan Selatan dan Sembilang.
Didirikannya Yayasan Penelitian Harimau Sumatera merupakan salah satu cara lain untuk menyelamatkan satwa langka tersebut. Yayasan ini terletak di provinsi Riau dan berfungsi untuk memantau sisa satwa yang masih bertahan hidup. Pusat penelitian tersebut akan didirikan pertama kali di wilayah Sinepis yang berada di Kabupaten Rokan Hilir. Kawasan hutan Sinepis yang berada di ujung timur laut pesisir Riau merupakan ha-bitat penting harimau sumatra. Kawasan yang dijadikan untuk konservasi harimau suma-tra itu seluas 106.086 hektare.
Dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), World Wildlife Fund (WWF) menetapkan ”Tahun Harimau 2010” yang menandakan dimulainya kampanye WWF tentang penyelamatan harimau dan habitatnya yang mulai pada 12 Februari 2010 hingga sepanjang tahun 2010. Menurut Devi Rameiyanti, Awareness Program Officer ProFauna Indonesia, mengatakan bahwa upaya melalui ilmu pengetahuan dan teknologi juga ditempuh untuk konservasi harimau Sumatera. Caranya dengan Data Genom dan Bank Sperma, yang selanjutnya dapat dikembangkan pada proses pembuahan sel telur tanpa proses perkawinan secara normal atau inseminasi buatan.
Akan tetapi, semua upaya yang direncanakan tersebut akan menjadi sia-sia jika ti-dak melibatkan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Sumatera khusus-nya. Sosialisasi mengenai penyelamatan harimau Sumatera ini harus mengena di masya-rakat. Bahkan sampai menumbuhkan kesadaran dan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap satwa yang dilindungi tersebut.
Minggu, 03 Oktober 2010
Kebanjiran Imigran Gelap
Indonesia dari tahun ke tahun kebanjiran imigran gelap, terutama dari Negara Pakistan dan Afghanistan yang selama ini hidup dalam peperangan dan kemiskinan. Kasus teranyar adalah 29 imigran gelap yang berasal dari Afghanistan datang secara tak diundang ke ibukota Sulawesi Tengah, yakni Palu.
Menurut Irwan N Tangge, Pelaksana Harian Kepala Imigrasi Palu, ke 29 warga Afganistan itu adalah pengungsi Afganistan yang mencari suaka di Negara yang akan dituju yaitu, Australia dan Rusia. Memang tujuan dari para imigran gelap adalah Australia untuk meminta perlindungan atau suaka politik. Mereka menjadikan Indonesia sebagai tempat transit sebelum mereka menuju ke Negara tujuan.
Mengapa Kebanjiran?
Kantor Imigrasi Mataram mencatat sebanyak 300 Imigran gelap Afganistan masuk Indonesia melalui wilayah NTB selama tahun 2009. Seluruh Imigran gelap itu masing-masing ditangkap di sejumlah daerah seperti Kabupaten Bima, Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Barat. Adapun menurut Brigjen Pol Saud Usman Nasution, Direktur I Kamtranas, sepanjang tahun 2010 sebanyak 1.031 imigran gelap telah diamankan. Mereka berasal dari Afganistan 797 orang, Myanmar 29 orang, Srilanka 105, Irak 43 orang, Iran 57 orang.
Hal ini menjadi pertanyaan mengapa Indonesia terus kebanjiran imigran gelap? Karena Indonesia tidak bisa serta merta mengusir para imigran gelap tersebut disebabkan oleh Hak Asasi Manusia. Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB yang mengharuskan Indonesia menjunjung tinggi HAM. Jadi Indonesia harus memperlakukan mereka sesuai prosedur yang berlaku. Mantan Menteri Hukum dan HAM, Andi Matalatta mengatakan bahwa faktor penyebab suburnya jumlah pengungsi di Indonesia adalah karena letak Indonesia yang ada di persimpangan membuat negara kita ini menjadi tempat transit para imigran gelap.
Menurut pakar hukum Internasional, Hikmahanto Juwana, Indonesia sudah mempunyai perjanjian dengan IOM (International Organization for Migration) suatu badan di bawah PBB tentang bagaimana mengatasi imigran gelap. Para imigran gelap itu dibiayai oleh IOM. Kemudian mereka disortir, lalu IOM yang akan mengirim orang bila ada Negara yang mau menerima atau dideportasi.
Kerugian
Kebanjiran imigran gelap bukanlah membawa keuntungan bagi Indonesia, akan tetapi membawa kerugian bagi Indonesia. Banyak catatan yang mengungkapkan bahwa para imigran gelap ini juga melakukan tindak kriminal seperti mencuri dan menimbulkan kericuhan di tempat penampungan.
Hal ini juga terjadi di Palu, setelah dari Mapolda mereka dititipkan ke sebuah Hotel untuk beristirahat. Namun hal ini justru membuat para imigran kabur dengan cara memanjat tembok dan menjebol atap hotel menuju perumahan warga. Hal ini menimbulkan kerugian baik pihak hotel maupun warga sekitar.
Contoh lainnya adalah ketika berada di tempat penampungan, para imigran itu mendapat uang saku dari IOM dalam bentuk dolar. Hal ini dapat menimbulkan kecemburuan penduduk setempat yang berujung pada konflik antara imigran dengan penduduk setempat.
Penanggulangan
Berdasarkan hasil kegiatan Lokakarya Strategi Penanganan Imigran gelap di Indonesia Putaran ke VI, Ciamis yang diselenggarakan oleh International Organization for Migration (IOM) bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Bareskrim Markas Besar POLRI, cara menanggulangi fenomena imigran gelap adalah diperlukan Koordinasi lintas sektoral (inter-departemen), kemudian melakukan sosialisasi dengan masyarakat perbatasan, pantai, pedesaan, perkotaan tentang kepekaan terhadap keberadaan orang asing yang dicurigai untuk melapor ke Pemda, Polri, atau Kantor Imigrasi.
Meningkatkan profesionalisme aparatur penegak hukum dan keamanan. Serta memanfaatkan sarana dan prasarana yang saat ini dimiliki secara maksimal.
Perlu ditingkatkan kerjasama bilateral dengan negara lain, termasuk negara asal imigran gelap tersebut.
Adapun langkah-langkah dalam menanggulangi permasalahan tentang Imigran gelap di level Provinsi adalah pertama, optimalisasi Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing (SIPORA) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kedua, koordinasi intensif dalam rangka pencegahan permasalahan yang timbul akibat imigran gelap melalui jalur intelejen daerah (KOMINDA). Ketiga, sosialisasi lebih gencar kepada masyarakat di daerah berkaitan dengan kewaspadaan dini terhadap berbagai aktivitas orang asing baik luar negeri ataupun yang bukan warga setempat, selain tentang kemungkinan imigran gelap juga antisipasi terhadap aktivitas terorisme.
Menurut Hikmahanto Juwana, Indonesia harus memperbaiki sistem imigrasi. Setiap kedatangan imigran misalnya, dari negara-negara seperti Irak dan Iran yang tidak mempunyai uang yang cukup, membawa tiket satu arah harus dicurigai ada kemungkinan mereka akan jadi imigran ilegal.
Untuk mengatasi masalah imigran gelap ini, pemerintah sebenarnya sudah melakukan suatu aksi dengan membentuk sebuah satuan tugas (satgas) yang diketuai oleh Dirjen imigrasi. Satgas itu melibatkan semua instasi yang ada, termasuk IOM dan UNHCR. Satgas ini salah satunya bertugas mewawancarai dan membujuk imigran tersebut supaya mau kembali ke negara asalnya. Langkah selanjutnya adalah mengoptimalkan kinerja dari Satgas tersebut, jangan sampai pada awalnya bagus namun akhirnya melempem.
Menurut Irwan N Tangge, Pelaksana Harian Kepala Imigrasi Palu, ke 29 warga Afganistan itu adalah pengungsi Afganistan yang mencari suaka di Negara yang akan dituju yaitu, Australia dan Rusia. Memang tujuan dari para imigran gelap adalah Australia untuk meminta perlindungan atau suaka politik. Mereka menjadikan Indonesia sebagai tempat transit sebelum mereka menuju ke Negara tujuan.
Mengapa Kebanjiran?
Kantor Imigrasi Mataram mencatat sebanyak 300 Imigran gelap Afganistan masuk Indonesia melalui wilayah NTB selama tahun 2009. Seluruh Imigran gelap itu masing-masing ditangkap di sejumlah daerah seperti Kabupaten Bima, Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Barat. Adapun menurut Brigjen Pol Saud Usman Nasution, Direktur I Kamtranas, sepanjang tahun 2010 sebanyak 1.031 imigran gelap telah diamankan. Mereka berasal dari Afganistan 797 orang, Myanmar 29 orang, Srilanka 105, Irak 43 orang, Iran 57 orang.
Hal ini menjadi pertanyaan mengapa Indonesia terus kebanjiran imigran gelap? Karena Indonesia tidak bisa serta merta mengusir para imigran gelap tersebut disebabkan oleh Hak Asasi Manusia. Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB yang mengharuskan Indonesia menjunjung tinggi HAM. Jadi Indonesia harus memperlakukan mereka sesuai prosedur yang berlaku. Mantan Menteri Hukum dan HAM, Andi Matalatta mengatakan bahwa faktor penyebab suburnya jumlah pengungsi di Indonesia adalah karena letak Indonesia yang ada di persimpangan membuat negara kita ini menjadi tempat transit para imigran gelap.
Menurut pakar hukum Internasional, Hikmahanto Juwana, Indonesia sudah mempunyai perjanjian dengan IOM (International Organization for Migration) suatu badan di bawah PBB tentang bagaimana mengatasi imigran gelap. Para imigran gelap itu dibiayai oleh IOM. Kemudian mereka disortir, lalu IOM yang akan mengirim orang bila ada Negara yang mau menerima atau dideportasi.
Kerugian
Kebanjiran imigran gelap bukanlah membawa keuntungan bagi Indonesia, akan tetapi membawa kerugian bagi Indonesia. Banyak catatan yang mengungkapkan bahwa para imigran gelap ini juga melakukan tindak kriminal seperti mencuri dan menimbulkan kericuhan di tempat penampungan.
Hal ini juga terjadi di Palu, setelah dari Mapolda mereka dititipkan ke sebuah Hotel untuk beristirahat. Namun hal ini justru membuat para imigran kabur dengan cara memanjat tembok dan menjebol atap hotel menuju perumahan warga. Hal ini menimbulkan kerugian baik pihak hotel maupun warga sekitar.
Contoh lainnya adalah ketika berada di tempat penampungan, para imigran itu mendapat uang saku dari IOM dalam bentuk dolar. Hal ini dapat menimbulkan kecemburuan penduduk setempat yang berujung pada konflik antara imigran dengan penduduk setempat.
Penanggulangan
Berdasarkan hasil kegiatan Lokakarya Strategi Penanganan Imigran gelap di Indonesia Putaran ke VI, Ciamis yang diselenggarakan oleh International Organization for Migration (IOM) bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Bareskrim Markas Besar POLRI, cara menanggulangi fenomena imigran gelap adalah diperlukan Koordinasi lintas sektoral (inter-departemen), kemudian melakukan sosialisasi dengan masyarakat perbatasan, pantai, pedesaan, perkotaan tentang kepekaan terhadap keberadaan orang asing yang dicurigai untuk melapor ke Pemda, Polri, atau Kantor Imigrasi.
Meningkatkan profesionalisme aparatur penegak hukum dan keamanan. Serta memanfaatkan sarana dan prasarana yang saat ini dimiliki secara maksimal.
Perlu ditingkatkan kerjasama bilateral dengan negara lain, termasuk negara asal imigran gelap tersebut.
Adapun langkah-langkah dalam menanggulangi permasalahan tentang Imigran gelap di level Provinsi adalah pertama, optimalisasi Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing (SIPORA) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kedua, koordinasi intensif dalam rangka pencegahan permasalahan yang timbul akibat imigran gelap melalui jalur intelejen daerah (KOMINDA). Ketiga, sosialisasi lebih gencar kepada masyarakat di daerah berkaitan dengan kewaspadaan dini terhadap berbagai aktivitas orang asing baik luar negeri ataupun yang bukan warga setempat, selain tentang kemungkinan imigran gelap juga antisipasi terhadap aktivitas terorisme.
Menurut Hikmahanto Juwana, Indonesia harus memperbaiki sistem imigrasi. Setiap kedatangan imigran misalnya, dari negara-negara seperti Irak dan Iran yang tidak mempunyai uang yang cukup, membawa tiket satu arah harus dicurigai ada kemungkinan mereka akan jadi imigran ilegal.
Untuk mengatasi masalah imigran gelap ini, pemerintah sebenarnya sudah melakukan suatu aksi dengan membentuk sebuah satuan tugas (satgas) yang diketuai oleh Dirjen imigrasi. Satgas itu melibatkan semua instasi yang ada, termasuk IOM dan UNHCR. Satgas ini salah satunya bertugas mewawancarai dan membujuk imigran tersebut supaya mau kembali ke negara asalnya. Langkah selanjutnya adalah mengoptimalkan kinerja dari Satgas tersebut, jangan sampai pada awalnya bagus namun akhirnya melempem.
Sabtu, 03 April 2010
Penyelesaian Masalah Pengangguran di China
Krisis finansial global yang melanda seluruh dunia, membuat seluruh negara di belahan dunia manapun panik Termasuk Cina, negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang impresif dalam masa krisis, yakni sebesar 8 persen. Kepanikan ini disebabkan oleh meningkatnya pengangguran yang disebabkan oleh krisis finansial tersebut.
Pada tahun 2009 lalu, hampir 20 juta buruh migran kehilangan pekerjaan dan enam juta mahasiswa yang baru lulus menjadi pengangguran. Kedua elemen masyarakat inilah yang menerima dampak langsung dari krisis. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat bagi pemerintah Cina.
Goyahnya stabilitas politik dan sosial menjadi ketakutan terbesar bagi pemerintah Cina. Ditambah dengan protes-protes yang menuntut lapangan pekerjaan baru, memaksa pemerintah Cina untuk menemukan solusi yang cepat dan tepat untuk masalah ini.
Langkah-langkah pemerintah
Biro Statistik Nasional Cina, pada tahun 2008 jumlah pengangguran di Cina mencapai 8.3 juta jiwa. Berdasarkan CIA World Factbook yang dikeluarkan pada tanggal 17 September 2009, tingkat pengangguran di Cina pada tahun 2004 sebesar 10.10 persen. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Tingkat pengangguran tersebut menciut menjadi empat persen pada tahun 2009.
Zhao Litao dan Huang Yanjie mengungkapkan tiga langkah yang sudah ditempuh oleh pemerintah Cina untuk mengurai pengangguran tersebut. Pertama, pemerintah daerah melaksanakan program pelatihan untuk para mahasiswa. Program ini bertujuan agar mereka mendapatkan kemampuan yang diperlukan untuk memenuhi syarat lowongan pekerjaan yang tersedia.
Kedua, Departemen Pendidikan membuka 50.000 lowongan pekerjaan untuk para lulusan pascasarjana. Ketiga, Departemen Organisasi Pusat (COD) dari Partai Komunis Cina (PKC), meningkatkan lowongan untuk lulusan perguruan tinggi. Nantinya para mahasiswa ini akan menjabat sebagai kepala desa, pemimpin sebuah komunitas dan karyawan pada komunitas akar rumput PKC.
Departemen Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Cina, meyakini telah menciptakan 63 juta lapangan pekerjaan baik di desa maupun di kota selama kurun waktu enam tahun terakhir ini.
Langkah ini diikuti dengan menciptakan kebijakan perekrutan tenaga kerja yang didasarkan enam aspek penting, yaitu pertama, meningkatkan lapangan pekerjaan dengan mengkombinasikan antara ekonomi dan memperluas permintaan dalam negeri. Kedua, membantu dan mendukung perusahaan dalam menghadapi kesulitan dan kestabilan perekrutan tenaga kerja.
Ketiga, mengimplementasi kebijakan perekrutan yang lebih positif. Keempat, menerapkan promosi perekrutan yang memiliki tujuan yang jelas. Kelima, mengadakan pelatihan khusus. Keenam, bekerja sama dengan rekan sosial dan mengembangkan aktivitas jasa perekrutan.
Tantangan
Berdasarkan statistik dari Voice of China, jumlah buruh migran di Cina sekitar 230 juta jiwa. Sebagian besar dari mereka merupakan remaja yang berusia antar 15-49 tahun.
Inilah merupakan tantangan yang akan dihadapi Cina di masa depan, yakni buruh migran generasi kedua. Buruh migran generasi kedua ini sebagian besar telah mengecap pendidikan di bangku sekolah yang kemudian bekerja di kota. Mereka memiliki pengetahuan yang lebih baik daripada buruh migran generasi pertama yang sebagian besar adalah petani.
Mereka menuntut hak mereka dan tidak menerima diperlakukan secara tidak adil seperti layaknya orang tua mereka. Menurut Menteri Pertanian Cina, Han Changfu, mereka menginginkan diperlakukan sama dengan orang-orang kota pada umumnya. Tidak hanya itu saja, mereka juga menuntut hak-hak mereka untuk dipenuhi.
Kemudian sekitar 70 persen dari buruh migran generasi kedua memiliki telepon genggam, bahkan rata-rata dengan teknologi terbaru dan model yang anyar. Mereka berpakaian layaknya warga kota dan tidak terlihat seperti seorang buruh.
Permasalahan lainnya yang timbul adalah para buruh migran generasi kedua ini sudah terbiasa hidup di kota dan tidak memiliki keinginan untuk kembali ke desa. Meskipun kembali ke desa, mereka tidak memiliki tanah untuk digarap. Sedangkan bila meneruskan hidup di kota, mendapatkan pekerjaan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Hal ini menjadi masalah yang cukup rumit untuk diselesaikan oleh pemerintah Cina.
Pada tahun 2009 lalu, hampir 20 juta buruh migran kehilangan pekerjaan dan enam juta mahasiswa yang baru lulus menjadi pengangguran. Kedua elemen masyarakat inilah yang menerima dampak langsung dari krisis. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat bagi pemerintah Cina.
Goyahnya stabilitas politik dan sosial menjadi ketakutan terbesar bagi pemerintah Cina. Ditambah dengan protes-protes yang menuntut lapangan pekerjaan baru, memaksa pemerintah Cina untuk menemukan solusi yang cepat dan tepat untuk masalah ini.
Langkah-langkah pemerintah
Biro Statistik Nasional Cina, pada tahun 2008 jumlah pengangguran di Cina mencapai 8.3 juta jiwa. Berdasarkan CIA World Factbook yang dikeluarkan pada tanggal 17 September 2009, tingkat pengangguran di Cina pada tahun 2004 sebesar 10.10 persen. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Tingkat pengangguran tersebut menciut menjadi empat persen pada tahun 2009.
Zhao Litao dan Huang Yanjie mengungkapkan tiga langkah yang sudah ditempuh oleh pemerintah Cina untuk mengurai pengangguran tersebut. Pertama, pemerintah daerah melaksanakan program pelatihan untuk para mahasiswa. Program ini bertujuan agar mereka mendapatkan kemampuan yang diperlukan untuk memenuhi syarat lowongan pekerjaan yang tersedia.
Kedua, Departemen Pendidikan membuka 50.000 lowongan pekerjaan untuk para lulusan pascasarjana. Ketiga, Departemen Organisasi Pusat (COD) dari Partai Komunis Cina (PKC), meningkatkan lowongan untuk lulusan perguruan tinggi. Nantinya para mahasiswa ini akan menjabat sebagai kepala desa, pemimpin sebuah komunitas dan karyawan pada komunitas akar rumput PKC.
Departemen Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Cina, meyakini telah menciptakan 63 juta lapangan pekerjaan baik di desa maupun di kota selama kurun waktu enam tahun terakhir ini.
Langkah ini diikuti dengan menciptakan kebijakan perekrutan tenaga kerja yang didasarkan enam aspek penting, yaitu pertama, meningkatkan lapangan pekerjaan dengan mengkombinasikan antara ekonomi dan memperluas permintaan dalam negeri. Kedua, membantu dan mendukung perusahaan dalam menghadapi kesulitan dan kestabilan perekrutan tenaga kerja.
Ketiga, mengimplementasi kebijakan perekrutan yang lebih positif. Keempat, menerapkan promosi perekrutan yang memiliki tujuan yang jelas. Kelima, mengadakan pelatihan khusus. Keenam, bekerja sama dengan rekan sosial dan mengembangkan aktivitas jasa perekrutan.
Tantangan
Berdasarkan statistik dari Voice of China, jumlah buruh migran di Cina sekitar 230 juta jiwa. Sebagian besar dari mereka merupakan remaja yang berusia antar 15-49 tahun.
Inilah merupakan tantangan yang akan dihadapi Cina di masa depan, yakni buruh migran generasi kedua. Buruh migran generasi kedua ini sebagian besar telah mengecap pendidikan di bangku sekolah yang kemudian bekerja di kota. Mereka memiliki pengetahuan yang lebih baik daripada buruh migran generasi pertama yang sebagian besar adalah petani.
Mereka menuntut hak mereka dan tidak menerima diperlakukan secara tidak adil seperti layaknya orang tua mereka. Menurut Menteri Pertanian Cina, Han Changfu, mereka menginginkan diperlakukan sama dengan orang-orang kota pada umumnya. Tidak hanya itu saja, mereka juga menuntut hak-hak mereka untuk dipenuhi.
Kemudian sekitar 70 persen dari buruh migran generasi kedua memiliki telepon genggam, bahkan rata-rata dengan teknologi terbaru dan model yang anyar. Mereka berpakaian layaknya warga kota dan tidak terlihat seperti seorang buruh.
Permasalahan lainnya yang timbul adalah para buruh migran generasi kedua ini sudah terbiasa hidup di kota dan tidak memiliki keinginan untuk kembali ke desa. Meskipun kembali ke desa, mereka tidak memiliki tanah untuk digarap. Sedangkan bila meneruskan hidup di kota, mendapatkan pekerjaan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Hal ini menjadi masalah yang cukup rumit untuk diselesaikan oleh pemerintah Cina.
Google.cn
Google memutuskan untuk mundur dari Cina. Perlakuan pemerintah Cina terhadap internet menjadi satu alasan untuk mundur dari pasar Cina. Pemerintah Cina yang masih melakukan kontrol ketat atas informasi yang keluar masuk pada jaringan dunia maya. Hal ini mengingatkan kita, bahwa Cina masih dipegang sebuah pemerintahan komunis, dimana segala hal dikuasai dan berpusat pada negara.
Sensor Internet
Perkembangan internet di Cina dapat dikatakan cukup cepat, berbanding lurus dengan perkembangan ekonominya. Pada tahun 1986, Cina membuat proyek kerja sama antara Institut Komputer Terapan Beijing dengan Universitas Karlsruhe, Jerman. Proyek ini disebut dengan The Chinese Academic Network (CANet). Tahun berikutnya, pengiriman surat elektronik pertama kali dilakukan melalui CANet.
Pada tahun 1990, Cina membuat Fasilitas dan Komputer Nasional Cina (NCFC). Badan ini merupakan cikal bakal berdirinya Jaringan Sains dan Teknologi Cina (CSTNet). Pada bulan Oktober 1990, Cina mendaftarkan domain negaranya, yakni (.cn). Pada tahun 1993, Cina mulai membangun The Golden Bridge Network Project. Proyek ini merupakan proyek nasional pertama untuk jaringan informasi dan ekonomi untuk publik. Baru pada bulan September 1996, proyek ini pertama kali beroperasi secara komersil. Bulan Juni 1997, Pusat Informasi Jaringan Internet Cina (CNNIC) berdiri. Lima bulan berselang, survei pertama dari CNNIC dipublikasikan.
Perkembangan pengguna internet di Cina juga meningkat secara pesat. Berdasarkan survei CNNIC, pada tahun 1997, hanya 620.000 ribu orang saja yang menggunakan internet. Pada tahun 2009, meningkat mencapai 384 juta pengguna internet di Cina. Hal ini membuat Cina sebagai pengguna internet terbanyak di seluruh planet ini. Bahkan perkembangan situs internet di Cina sekarang mencapai 3.23 juta situs Jejaring Jagat Jembar (www).
Meskipun perkembangan internet yang begitu cepat, pemerintah Cina tidak melupakan kontrol negara atas keluar masuknya informasi. Menurut Thomas Klum, pertama, Cina menggunakan sistem regulasi yang kompleks, pengawasan, dan aksi penghukuman untuk mendorong sensor pribadi (self-censhorship). Kedua, pemerintah menggunakan teknologi dan pengawasan oleh manusia untuk memfilter informasi yang tidak diinginkan.
Cina bahkan memberikan penghargaan untuk warga negaranya yang melaporkan ada tindakan kriminal melalui internet. Tercatat sebanyak 50 orang diberikan penghargaan sebesar 500-2000 Yuan ($62-$247) karena telah melaporkan pornografi dan sebanyak 18 orang mendapat 3.000-10.000 Yuan ($370-$1,235) karena melaporkan perjudian ilegal di internet.
Untuk pengawasan melalui teknologi, Cina menggunakan hukuman dan ancaman untuk perusahaan yang berlokasi di Cina. Sedangkan untuk perusahaan yang berada di luar negeri, Cina menggunakan sistem yang disebut dengan The Great Firewall. Hal ini memudahkan Cina untuk mengontrol informasi yang tidak diinginkan oleh pemerintah masuk ke jaringan internet di Cina. Berdasarkan Xinhua, informasi disensor adalah informasi yang berkaitan dengan takhayul, pornografi, kekerasan, perjudian dan informasi berbahaya lainnya.
Cina juga mengawasi kafe internet yang sudah menjamur bersamaan masuknya internet ke Cina. Biro Manajemen Film dan Penyiaran Budaya Shanghai memasang perangkat lunak pada 110.000 komputer di 1.329 kafe internet untuk pengawasan jangka panjang. Bahkan pada tahun 2004, Cina menutup 16.000 kafe internet ilegal.
Rencana terakhir oleh pemerintah Cina adalah dengan memasang perangkat lunak Green Dam pada setiap komputer baru yang akan dilepas ke pasar.
Tidak hanya memfilter informasi saja, tetapi pemerintah Cina bahkan menutup akses masuk ke beberapa situs asing seperti BBC, Voice of America, Radio Free Asia, Wikipedia, the New York Times, the Washington Post, the South China Morning Post (Hong Kong), and CNN. Serta ditambah dengan situs jaringan sosial seperti Facebook, Twitter, Google, Flickr, Youtube dan Hotmail yang tidak dapat diakses.
Berdasarkan OpenNet Initiative, Cina merupakan negara paling canggih dalam hal memfilter informasi di Internet. Myanmar, Vietnam, Arab Saudi, Uzbekistan, Kamboja, dan beberapa negara lain mulai menunjukkan ketertarikan untuk mempelajari informasi dan strategi yang digunakan oleh Cina dalam memfilter informasi.
Cina juga memiliki polisi cyber yang bertujuan mengantisipasi tindak kriminal di internet. Tugas dari polisi cyber adalah pertama, menyelidiki, menginspeksi dan membimbing untuk melindungi keselamatan informasi. Kedua, mengejar segala kasus yang berbahaya bagi negara. Ketiga, bertanggung jawab dalam menyebarluaskan pengetahuan mengenai hukum keselamatan internet, membantu melawan virus yang menyebar di internet, dan mengawasi aktivitas jual beli di internet.
Google vs Cina
Google masuk ke Cina pada tahun 2000, kemudian mulai mengembangkan situs Google.com yang berbahasa Cina. Pada tahun 2006, Google mulai masuk ke pasar Cina dengan mempromosikan situs Google.cn untuk pengguna internet di Cina. Ketika itu Google menyetujui untuk mensensor informasi yang tidak diinginkan oleh pemerintah Cina.
Masalah mulai timbul sejak tahun 2002, ketika warga Cina yang ingin mengakses Google.com dialihkan ke situs lain. Pada tahun 2008, pemerintah Cina meminta Google untuk mensensor informasi tidak hanya pada Google.cn, tetapi juga pada Google.com. Puncaknya adalah ketika terjadi penyadapan terhadap aktivis HAM Cina, yang memiliki surat elektronik di Gmail.
Tampaknya Google sudah gerah dengan peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Cina. Google lebih baik mundur daripada “tunduk” kepada Cina.
Sensor Internet
Perkembangan internet di Cina dapat dikatakan cukup cepat, berbanding lurus dengan perkembangan ekonominya. Pada tahun 1986, Cina membuat proyek kerja sama antara Institut Komputer Terapan Beijing dengan Universitas Karlsruhe, Jerman. Proyek ini disebut dengan The Chinese Academic Network (CANet). Tahun berikutnya, pengiriman surat elektronik pertama kali dilakukan melalui CANet.
Pada tahun 1990, Cina membuat Fasilitas dan Komputer Nasional Cina (NCFC). Badan ini merupakan cikal bakal berdirinya Jaringan Sains dan Teknologi Cina (CSTNet). Pada bulan Oktober 1990, Cina mendaftarkan domain negaranya, yakni (.cn). Pada tahun 1993, Cina mulai membangun The Golden Bridge Network Project. Proyek ini merupakan proyek nasional pertama untuk jaringan informasi dan ekonomi untuk publik. Baru pada bulan September 1996, proyek ini pertama kali beroperasi secara komersil. Bulan Juni 1997, Pusat Informasi Jaringan Internet Cina (CNNIC) berdiri. Lima bulan berselang, survei pertama dari CNNIC dipublikasikan.
Perkembangan pengguna internet di Cina juga meningkat secara pesat. Berdasarkan survei CNNIC, pada tahun 1997, hanya 620.000 ribu orang saja yang menggunakan internet. Pada tahun 2009, meningkat mencapai 384 juta pengguna internet di Cina. Hal ini membuat Cina sebagai pengguna internet terbanyak di seluruh planet ini. Bahkan perkembangan situs internet di Cina sekarang mencapai 3.23 juta situs Jejaring Jagat Jembar (www).
Meskipun perkembangan internet yang begitu cepat, pemerintah Cina tidak melupakan kontrol negara atas keluar masuknya informasi. Menurut Thomas Klum, pertama, Cina menggunakan sistem regulasi yang kompleks, pengawasan, dan aksi penghukuman untuk mendorong sensor pribadi (self-censhorship). Kedua, pemerintah menggunakan teknologi dan pengawasan oleh manusia untuk memfilter informasi yang tidak diinginkan.
Cina bahkan memberikan penghargaan untuk warga negaranya yang melaporkan ada tindakan kriminal melalui internet. Tercatat sebanyak 50 orang diberikan penghargaan sebesar 500-2000 Yuan ($62-$247) karena telah melaporkan pornografi dan sebanyak 18 orang mendapat 3.000-10.000 Yuan ($370-$1,235) karena melaporkan perjudian ilegal di internet.
Untuk pengawasan melalui teknologi, Cina menggunakan hukuman dan ancaman untuk perusahaan yang berlokasi di Cina. Sedangkan untuk perusahaan yang berada di luar negeri, Cina menggunakan sistem yang disebut dengan The Great Firewall. Hal ini memudahkan Cina untuk mengontrol informasi yang tidak diinginkan oleh pemerintah masuk ke jaringan internet di Cina. Berdasarkan Xinhua, informasi disensor adalah informasi yang berkaitan dengan takhayul, pornografi, kekerasan, perjudian dan informasi berbahaya lainnya.
Cina juga mengawasi kafe internet yang sudah menjamur bersamaan masuknya internet ke Cina. Biro Manajemen Film dan Penyiaran Budaya Shanghai memasang perangkat lunak pada 110.000 komputer di 1.329 kafe internet untuk pengawasan jangka panjang. Bahkan pada tahun 2004, Cina menutup 16.000 kafe internet ilegal.
Rencana terakhir oleh pemerintah Cina adalah dengan memasang perangkat lunak Green Dam pada setiap komputer baru yang akan dilepas ke pasar.
Tidak hanya memfilter informasi saja, tetapi pemerintah Cina bahkan menutup akses masuk ke beberapa situs asing seperti BBC, Voice of America, Radio Free Asia, Wikipedia, the New York Times, the Washington Post, the South China Morning Post (Hong Kong), and CNN. Serta ditambah dengan situs jaringan sosial seperti Facebook, Twitter, Google, Flickr, Youtube dan Hotmail yang tidak dapat diakses.
Berdasarkan OpenNet Initiative, Cina merupakan negara paling canggih dalam hal memfilter informasi di Internet. Myanmar, Vietnam, Arab Saudi, Uzbekistan, Kamboja, dan beberapa negara lain mulai menunjukkan ketertarikan untuk mempelajari informasi dan strategi yang digunakan oleh Cina dalam memfilter informasi.
Cina juga memiliki polisi cyber yang bertujuan mengantisipasi tindak kriminal di internet. Tugas dari polisi cyber adalah pertama, menyelidiki, menginspeksi dan membimbing untuk melindungi keselamatan informasi. Kedua, mengejar segala kasus yang berbahaya bagi negara. Ketiga, bertanggung jawab dalam menyebarluaskan pengetahuan mengenai hukum keselamatan internet, membantu melawan virus yang menyebar di internet, dan mengawasi aktivitas jual beli di internet.
Google vs Cina
Google masuk ke Cina pada tahun 2000, kemudian mulai mengembangkan situs Google.com yang berbahasa Cina. Pada tahun 2006, Google mulai masuk ke pasar Cina dengan mempromosikan situs Google.cn untuk pengguna internet di Cina. Ketika itu Google menyetujui untuk mensensor informasi yang tidak diinginkan oleh pemerintah Cina.
Masalah mulai timbul sejak tahun 2002, ketika warga Cina yang ingin mengakses Google.com dialihkan ke situs lain. Pada tahun 2008, pemerintah Cina meminta Google untuk mensensor informasi tidak hanya pada Google.cn, tetapi juga pada Google.com. Puncaknya adalah ketika terjadi penyadapan terhadap aktivis HAM Cina, yang memiliki surat elektronik di Gmail.
Tampaknya Google sudah gerah dengan peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Cina. Google lebih baik mundur daripada “tunduk” kepada Cina.
Langganan:
Postingan (Atom)