Pertemuan yang ditunggu-tunggu telah tiba, tanggal 7-18 Desember, semua mata tertuju ke ibukota Denmark, yakni Kopenhagen. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) merupakan konvensi yang akan membahas perubahan iklim di bumi yang semakin hari semakin panas.
Dunia bersatu dalam satu konvensi untuk memikirkan planet yang kita tempati bersama. Bersama-sama mencari solusi untuk mencegah perubahan iklim ke tingkat yang lebih parah. Berdasarkan produksi karbondioksida yang dihasilkan di seluruh dunia, Cina menempati urutan pertama negara yang memproduksi gas buang CO2 tertinggi melewati Amerika Serikat (AS). Tidak heran Cina menjadi sorotan utama dalam pertemuan tersebut bersama dengan AS.
Apa langkah-langkah yang telah diambil Cina dalam menghadapi perubahan lingkungan?
Langkah Cina
Pada Maret 2008, Kongres Rakyat Nasional mengesahkan Departemen Perlindungan Lingkungan. Sebelum berdirinya departemen ini, badan perlindungan lingkungan ini disebut State Environmental Protection Administration (SEPA).
Departemen yang dipimpin oleh Zhou Shengxian ini, bertugas melakukan serangkaian perlindungan lingkungan. Mulai dari pengawasan, perencanaan undang-undang, serta pelaksanaan dari undang-undang tersebut.
Berselang tujuh bulan, Cina mengeluarkan China’s White Paper on Climate Change yang diberi judul “Kebijakan dan Aksi Cina dalam Menghadapi Perubahan Iklim”. Dengan adanya program ini langkah Cina semakin kokoh dan jelas dalam menghadapi masalah perubahan iklim. Sebelumnya pada bulan Juni 2007, Cina sudah mengeluarkan “Program Nasional Perubahan Iklim Cina”.
Aksi untuk melindungi lingkungan sudah dilaksanakan Cina sejak tahun 1970an. Pada saat itu, Cina sudah menetapkan prinsip-prinsip untuk mengatur dan mengalokasi pengeluaran dari perlindungan lingkungan.
Prinsip-prinsipnya adalah pertama, menekankan pada tindakan pencegahan dan secara ketat mengontrol sumber polusi baru. Kedua, menetapkan pencegahan polusi harus dimulai pada saat proses industri berlangsung. Ketiga, pelaku pecemaran harus menanggung biaya pemulihan lingkungan. Keempat, memberikan bantuan finansial kepada para perusahaan yang berupaya untuk mencegah polusi. Kelima, mengontrol polusi secara terpusat untuk mengurangi masalah-masalah lingkungan di perkotaan.
Bahkan pemerintah Cina telah melakukan investasi untuk penghematan energi. Pada tahun 1991-1993, Cina meningkatkan investasi mencapai 17 miliar Yuan untuk konstruksi modal dan konservasi energi.
Li Keqiang pada bulan Agustus 2009, mengadakan rapat mengenai survei nasional tentang polusi. Dalam rapat ini, Li menghimbau untuk terus menjaga lingkungan dan menyelesaikan masalah mengenai polusi ini, yang bertujuan untuk menjaga pembangunan berkelanjutan di Cina dan meningkatkan kualitas dan standar hidup rakyatnya.
Tantangan Cina
Cina menghadapi tantangan yang berat akibat perubahan iklim ini. Tantangan ini tidak bisa tidak ditangani dan diberi perhatian yang lebih serius.
Cina akan menghadapi salah satu krisis air terparah di dunia. Pemanasan global akan menyebabkan menurunnya curah hujan di daerah utara Cina dan meningkatkan curah hujan di bagian selatan Cina. Akibatnya daerah utara akan mengalami kekeringan, sedangkan banjir akan terus mengancam daerah selatan Cina.
Selain krisis air, Cina juga akan menghadapi krisis pangan. Berdasarkan laporan Pemerintah Cina dan Inggris pada bulan September 2004, produksi Beras, Gandum dan Jagung Cina selama 20 hingga 80 tahun ke depan akan mengalami penurunan hingga 20-37 persen. Dapat dibayangkan Cina akan kesulitan memberi makan rakyatnya yang mungkin pada saat itu penduduknya sudah mencapai 2 miliar lebih.
Kemudian kasus pencemaran lingkungan yang terus berlangsung akan menambah daftar tantangan Cina dalam menghadapi perubahan iklim. Seperti contohnya bulan Agustus lalu, terdapat kasus pencemaran lingkungan. Kasus pencemaran timah oleh Perusahaan Dongling di provinsi Shaanxi, kemudian terjadi kembali kasus pencemaran yang terjadi di Kunming, Yunnan. Hal ini merupakan sebagian kasus pencemaran yang terjadi di Cina. Pencemaran ini membawa dampak buruk yakni 615 anak menjadi korban pencemaran di Shaanxi, kemudian 200 anak menderita keracunan di provinsi Yunnan.
Pencapaian yang sungguh positif dalam bidang ekonomi tetapi negatif di bidang lingkungan terjadi pada tahun 2004. Cina menjadi produsen mobil keempat terbesar di dunia dan konsumen ketiga terbesar. Tingkat kepemilikan mobil di Cina meningkat 19 persen per tahun. Dampak yang muncul adalah masing-masing meningkatkan pendapatan dan karbondioksida.
Dalam menjawab tantangan tersebut sungguh tidak semudah membalik telapak tangan. Banyak hambatan yang merintangi langkah Cina untuk menjaga lingkungan. Dibutuhkan sinergi antara satu negara dengan negara lainnya. Karena hal ini merupakan masalah bersama dan menyangkut nyawa seluruh makhluk hidup di seluruh dunia.
Rabu, 13 Januari 2010
Gerbang Masuk
20 Desember merupakan tanggal yang penting bagi Macau dan Cina, tanggal ini adalah tanggal dimana Macau bergabung dengan Cina.
Macau ditetapkan sebagai Daerah Administrasi Khusus, yang merupakan hasil penetapan “Satu negara, Dua Sistem”. Satu Negara yaitu Cina, dengan dua sistem yang berbeda yakni sistem Cina dan Macau. Macau berhak mengatur daerahnya dengan cara dan sistemnya sendiri. Macau dipimpin oleh seorang ketua eksekutif yang mengatur jalannya pemerintahan.
Keberhasilan Cina mengusung “Satu Negara, Dua Sistem” ini terlihat pada survei yang dikeluarkan Universitas Macau pada tanggal 3 Desmber 2009, yang menunjukkan 96% penduduk Macau merasa puas setelah bergabung dengan Cina.
Dua tahun setelah Hong Kong bergabung dengan Cina, Macau menyusul bergabung pada tanggal 20 Desember 1999. Bagaimana keadaan Macau setelah sepuluh tahun bergabung dengan Cina?
Ekonomi
Dalam 10 tahun ini, Macau telah berkembang menjadi daerah yang berkembang dalam hal perekonomian. Hal ini terlihat pada pertumbuhan GDP yang tinggi, pada tahun 2004 sebesar 28,4 %, pada tahun 2005 sebesar 6,9 %. Kemudian pada tahun 2006, meningkat menjadi 16,6 %. Pada tahun 2007, tumbuh lagi mencapai 25.3%. Peningkatan ini menjadikan Macau salah satu daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia.
Macau mengedepankan ekonomi yang berorientasi ekspor dengan peran pemerintah, perdagangan internasional, perdagangan jasa, stabilitas harga, lingkungan bisnis yang terbuka, investasi asing, dan pendapatan per kapita yang tinggi. Industri-industri yang menjadi andalan Macau adalah pariwisata, perjudian, tekstil, perhotelan, dan perkapalan.
Perjudian menjadi salah satu aset penting di Macau, karena perjudian menjadi tulang punggung ekonomi di daerah administratif khusus tersebut. Sebutan Las Vegas Asia sangat cocok dengan Macau. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kasino yang bertebaran di Macau. Kebanyakan penjudi yang bermain di Macau berasal dari Cina Daratan. Pada tahun 2002, hanya 37% pengunjung dari Cina Daratan. Tetapi pada tahun 2006, meningkat menjadi 54%.
Pada tahun 2002, Macau hanya memiliki 11 kasino yang terdiri dari 339 meja permainan dan 808 mesin slot. Pada tahun 2007, semua angka ini meningkat pesat, Macau memiliki 26 kasino, 2.970 meja permainan dan 7.349 mesin slot.
Statistik terakhir menunjukkan tercatat sebesar 4.312 meja permainan dan 12.835 mesin slot.
Untuk meningkatkan perekonomian di Delta Sungai Mutiara, Cina akan membangun jembatan terbesar di dunia. Jembatan ini akan menyambungkan antara Guangdong, Hong Kong dan Macau. Pembangunan infrastruktur ini, tidak dapat dipungkiri lagi akan menumbuhkan perekonomian di wilayah delta sungai Mutiara.
Akan tetapi terpaan krisis finansial global membuat Macau juga ikut goyah. Hal ini terlihat dari penurunan nilai GDP yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yakni hanya mencapai 13.2%.
Selama tahun 2008, tidak hanya GDP saja yang mengalami penurunan tetapi diikuti dengan bidang-bidang yang lainnya. Ekspor barang menurun mencapai 25.4 %, ekspor menuju Amerika Serikat, yang merupakan daerah tujuan ekspor utama Macau menurun sebesar 53.4 %. Sedangkan ekspor ke Cina dan Uni Eropa sebesar 23.4 % dan 72.1%. Penurunan nilai ekspor ini disebabkan oleh turunnya penjualan tekstil dan garmen di luar negeri mencapai 56.5%. Pada bulan April 2009, ekspor mesin hanya mencapai 48.9%.
Bidang perjudian juga mengalami guncangan, pendapatan pajak dari perjudian tercatat pada bulan Januari 2008 sebesar 67.3%, mengalami penurunan drastis mencapai -3.8%.
Menurut Zhang Yang dan Kwan Fung, untuk mengatasi penurunan pertumbuhan perekonomian Macau diperlukan diversifikasi ekonomi. Bidang ekonomi non-judi termasuk bidang pariwisata harus dieksplorasi lebih dalam. Hal ini akan menciptakan ruang untuk diversifikasi vertikal, sambil mengkonsolidasi keunggulan industri lainnya.
Faktor kunci lainnya adalah pengembangan MICE (Pertemuan, Insentif, Konvensi, Pameran) untuk mendiversifikasikan ekonominya. Hal ini akan mengintegrasikan perjudian, pusat perbelanjaan, konferensi, pameran, hiburan dan perhotelan.
Macau secara geografis terletak di selatan Cina, sesuai dengan namanya dalam bahasa Cina yang berarti ”Gerbang Masuk” menuju Cina.
Macau ditetapkan sebagai Daerah Administrasi Khusus, yang merupakan hasil penetapan “Satu negara, Dua Sistem”. Satu Negara yaitu Cina, dengan dua sistem yang berbeda yakni sistem Cina dan Macau. Macau berhak mengatur daerahnya dengan cara dan sistemnya sendiri. Macau dipimpin oleh seorang ketua eksekutif yang mengatur jalannya pemerintahan.
Keberhasilan Cina mengusung “Satu Negara, Dua Sistem” ini terlihat pada survei yang dikeluarkan Universitas Macau pada tanggal 3 Desmber 2009, yang menunjukkan 96% penduduk Macau merasa puas setelah bergabung dengan Cina.
Dua tahun setelah Hong Kong bergabung dengan Cina, Macau menyusul bergabung pada tanggal 20 Desember 1999. Bagaimana keadaan Macau setelah sepuluh tahun bergabung dengan Cina?
Ekonomi
Dalam 10 tahun ini, Macau telah berkembang menjadi daerah yang berkembang dalam hal perekonomian. Hal ini terlihat pada pertumbuhan GDP yang tinggi, pada tahun 2004 sebesar 28,4 %, pada tahun 2005 sebesar 6,9 %. Kemudian pada tahun 2006, meningkat menjadi 16,6 %. Pada tahun 2007, tumbuh lagi mencapai 25.3%. Peningkatan ini menjadikan Macau salah satu daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia.
Macau mengedepankan ekonomi yang berorientasi ekspor dengan peran pemerintah, perdagangan internasional, perdagangan jasa, stabilitas harga, lingkungan bisnis yang terbuka, investasi asing, dan pendapatan per kapita yang tinggi. Industri-industri yang menjadi andalan Macau adalah pariwisata, perjudian, tekstil, perhotelan, dan perkapalan.
Perjudian menjadi salah satu aset penting di Macau, karena perjudian menjadi tulang punggung ekonomi di daerah administratif khusus tersebut. Sebutan Las Vegas Asia sangat cocok dengan Macau. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kasino yang bertebaran di Macau. Kebanyakan penjudi yang bermain di Macau berasal dari Cina Daratan. Pada tahun 2002, hanya 37% pengunjung dari Cina Daratan. Tetapi pada tahun 2006, meningkat menjadi 54%.
Pada tahun 2002, Macau hanya memiliki 11 kasino yang terdiri dari 339 meja permainan dan 808 mesin slot. Pada tahun 2007, semua angka ini meningkat pesat, Macau memiliki 26 kasino, 2.970 meja permainan dan 7.349 mesin slot.
Statistik terakhir menunjukkan tercatat sebesar 4.312 meja permainan dan 12.835 mesin slot.
Untuk meningkatkan perekonomian di Delta Sungai Mutiara, Cina akan membangun jembatan terbesar di dunia. Jembatan ini akan menyambungkan antara Guangdong, Hong Kong dan Macau. Pembangunan infrastruktur ini, tidak dapat dipungkiri lagi akan menumbuhkan perekonomian di wilayah delta sungai Mutiara.
Akan tetapi terpaan krisis finansial global membuat Macau juga ikut goyah. Hal ini terlihat dari penurunan nilai GDP yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yakni hanya mencapai 13.2%.
Selama tahun 2008, tidak hanya GDP saja yang mengalami penurunan tetapi diikuti dengan bidang-bidang yang lainnya. Ekspor barang menurun mencapai 25.4 %, ekspor menuju Amerika Serikat, yang merupakan daerah tujuan ekspor utama Macau menurun sebesar 53.4 %. Sedangkan ekspor ke Cina dan Uni Eropa sebesar 23.4 % dan 72.1%. Penurunan nilai ekspor ini disebabkan oleh turunnya penjualan tekstil dan garmen di luar negeri mencapai 56.5%. Pada bulan April 2009, ekspor mesin hanya mencapai 48.9%.
Bidang perjudian juga mengalami guncangan, pendapatan pajak dari perjudian tercatat pada bulan Januari 2008 sebesar 67.3%, mengalami penurunan drastis mencapai -3.8%.
Menurut Zhang Yang dan Kwan Fung, untuk mengatasi penurunan pertumbuhan perekonomian Macau diperlukan diversifikasi ekonomi. Bidang ekonomi non-judi termasuk bidang pariwisata harus dieksplorasi lebih dalam. Hal ini akan menciptakan ruang untuk diversifikasi vertikal, sambil mengkonsolidasi keunggulan industri lainnya.
Faktor kunci lainnya adalah pengembangan MICE (Pertemuan, Insentif, Konvensi, Pameran) untuk mendiversifikasikan ekonominya. Hal ini akan mengintegrasikan perjudian, pusat perbelanjaan, konferensi, pameran, hiburan dan perhotelan.
Macau secara geografis terletak di selatan Cina, sesuai dengan namanya dalam bahasa Cina yang berarti ”Gerbang Masuk” menuju Cina.
Ada Naga Di Antara Seribu Gajah
Pada 9 Desember 2009, Southeast Asian Games telah dibuka di Vientiane, Laos. Hal ini menjadi hal yang bersejarah bagi Laos yang untuk pertama kalinya menggelar SEA Games. Pada SEA Games ke-25 ini, Laos berusaha untuk menjadi tuan rumah yang baik. Meskipun negara mereka mengalami ketertinggalan ekonomi dibandingkan negara-negara lainnya di ASEAN.
Dalam rangka menyelenggarakan pesta olahraga rutin dua tahunan di kawasan ASEAN ini, Laos membangun stadion nasional yang berkapasitas 20.000 ribu penonton. Pembangunan ini didukung oleh negara-negara lainnya seperti saudara tua Laos yakni Vietnam dan Thailand. Kemudian sahabat baru Laos yaitu Cina. Masuknya Cina ke dalam kawasan ASEAN ini sudah dimulai sejak tahun 1990an. Tetapi kemudian hubungan di antara kedua belah pihak semakin mendalam dengan bergabungnya Cina sebagai mitra wicara ASEAN dan akhirnya menciptakan kerangka hubungan baru antara lain ASEAN+3 dan ASEAN+1.
Dalam hal ini, kita akan melihat bagaimana perkembangan hubungan antara Cina dan Laos, yang merupakan salah satu negara termiskin di ASEAN.
Memperdalam Hubungan
Hubungan antara kedua negara ini mulai mesra sejak Perdana Menteri Kaysone melaksanakan kunjungan ke Beijing pada tahun 1989. Kemudian tiga tahun berselang, Cina dan negara-negara di wilayah Mekong mendirikan Greater Mekong Subregion (GMS). Hubungan ini diprakarsai oleh Asian Development Bank (ADB). Hubungan ini diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian di wilayah Mekong. Cina memainkan peranan dalam mengembangkan hubungan ekonomi regional di kawasan tersebut dan mengintegrasikan pembangunan antara Mekong dan wilayah barat daya Cina. Dengan demikian kemiskinan di wilayah Mekong dapat diberantas.
Cina mulai membangun hubungan baik dengan ASEAN. Diawali dengan bertindak sebagai mitra wicara. Kemudian hubungan antara Cina dan ASEAN semakin mendalam dengan ditandai terbentuknya hubungan ASEAN+3 dan ASEAN+1. Pada tahun 2010, Cina-ASEAN akan memulai perdagangan bebas.
Dalam beberapa tahun terakhir ini, Cina menguasai sebagian besar ekonomi Laos, mulai dari pertambangan, tenaga air, karet, ritel sampai bidang perhotelan. Pada tahun 2008, pemerintah Yunnan telah menyelesaikan cetak biru atau disebut dengan Northern Plan, yang berisi rencana untuk mengembangkan sektor-sektor industri pada bagian utara Laos pada tahun 2020. Bahkan Cina akan membuat dan meluncurkan satelit untuk Laos. Tidak hanya satelit saja, Cina juga akan membangun stasiun pencari satelit dan jaringan komunikasi.
Untuk mengembangkan pada sektor pariwisata, sudah dibuka penerbangan langsung dari Hong Kong ke Laos. Kemudian pada tanggal 6 November 2007, China Southern Airlines membuka jalur penerbangan dari Guangzhou menuju Vientiane. Pada tahun 2007, 40% investasi asing di Laos berasal dari Cina, yang total investasinya mencapai AS$ 1.1 miliar terhitung hingga akhir Agustus 2009.
Perdagangan antara Laos dan Cina mencapai AS$ 250 juta pada tahun 2007 dan akan terus meningkat hingga AS$ 1 miliar dalam beberapa tahun mendatang. Pada tahun 2008, nilai ekspor Laos menuju Cina mencapai AS$ 140.4 juta atau 8.5 % dari total ekspor Laos. Menjadikan Cina sebagai negara tujuan ketiga ekspor Laos. Sedangkan Laos merupakan pasar baru untuk barang-barang murah dari Cina. Impor barang dan jasa dari Cina meningkat hingga 85 % yakni senilai AS$ 318.3 juta.
Dalam beberapa tahun terakhir ini, orang-orang yang berasal dari daratan Cina yang menetap di Laos meningkat secara stabil. Tercatat lebih dari 30.000 orang menetap di Laos, tidak hanya di bagian utara saja, tetapi juga di Vientiane.
Sisi Negatif
Magnus Andersson, Anders Engwall, dan Ari Kokko mengatakan bahwa efek utama dari hubungan antara kedua negara ini adalah pertama, peningkatan permintaan komoditas utama Laos oleh Cina. Kedua, peningkatan barang-barang, terutama dari sektor manufaktur, Cina yang masuk dan bersaing dengan barang-barang produksi domestik Laos. Ketiga, peningkatan perdagangan di bagian utara Laos yang berbatasan langsung dengan Cina.
Ketiga efek ini tidak hanya menimbulkan dampak positif tetapi juga menimbulkan dampak yang negatif bagi Laos. Dengan masuknya barang-barang dari Cina, produsen domestik akan mengalami kesulitan untuk bersaing dengan barang-barang dari Cina, yang lebih murah dan memiliki kualitas yang lebih baik.
Daniel Allen menyebutkan bahwa Boten, sebuah kota di bagian utara Laos yang merupakan zona ekonomi spesial, dipenuhi oleh segala hal yang berbau Cina. Mulai dari restoran sampai judi. Warga Laos tidak diijinkan untuk berjudi, tetapi warga Cina bebas berjudi dan melewati perbatasan tanpa memerlukan visa. Kemudian warga kota Boten yang lama direlokasi sejauh 20 km. Kekhawatiran akan eksploitasi alam yang berlebihan juga meningkat. Banyak binatang yang dijual menuju Cina, mulai dari yang umum hingga spesies yang langka.
Sungguh disayangkan bila Laos berada dalam situasi yang seperti ini. Mungkin di masa yang akan datang dampak negatif yang ditimbulkan Cina akan meningkat. Untuk kebaikan kedua negara, pemerintah Cina maupun Laos mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh hubungan ini.
Dalam rangka menyelenggarakan pesta olahraga rutin dua tahunan di kawasan ASEAN ini, Laos membangun stadion nasional yang berkapasitas 20.000 ribu penonton. Pembangunan ini didukung oleh negara-negara lainnya seperti saudara tua Laos yakni Vietnam dan Thailand. Kemudian sahabat baru Laos yaitu Cina. Masuknya Cina ke dalam kawasan ASEAN ini sudah dimulai sejak tahun 1990an. Tetapi kemudian hubungan di antara kedua belah pihak semakin mendalam dengan bergabungnya Cina sebagai mitra wicara ASEAN dan akhirnya menciptakan kerangka hubungan baru antara lain ASEAN+3 dan ASEAN+1.
Dalam hal ini, kita akan melihat bagaimana perkembangan hubungan antara Cina dan Laos, yang merupakan salah satu negara termiskin di ASEAN.
Memperdalam Hubungan
Hubungan antara kedua negara ini mulai mesra sejak Perdana Menteri Kaysone melaksanakan kunjungan ke Beijing pada tahun 1989. Kemudian tiga tahun berselang, Cina dan negara-negara di wilayah Mekong mendirikan Greater Mekong Subregion (GMS). Hubungan ini diprakarsai oleh Asian Development Bank (ADB). Hubungan ini diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian di wilayah Mekong. Cina memainkan peranan dalam mengembangkan hubungan ekonomi regional di kawasan tersebut dan mengintegrasikan pembangunan antara Mekong dan wilayah barat daya Cina. Dengan demikian kemiskinan di wilayah Mekong dapat diberantas.
Cina mulai membangun hubungan baik dengan ASEAN. Diawali dengan bertindak sebagai mitra wicara. Kemudian hubungan antara Cina dan ASEAN semakin mendalam dengan ditandai terbentuknya hubungan ASEAN+3 dan ASEAN+1. Pada tahun 2010, Cina-ASEAN akan memulai perdagangan bebas.
Dalam beberapa tahun terakhir ini, Cina menguasai sebagian besar ekonomi Laos, mulai dari pertambangan, tenaga air, karet, ritel sampai bidang perhotelan. Pada tahun 2008, pemerintah Yunnan telah menyelesaikan cetak biru atau disebut dengan Northern Plan, yang berisi rencana untuk mengembangkan sektor-sektor industri pada bagian utara Laos pada tahun 2020. Bahkan Cina akan membuat dan meluncurkan satelit untuk Laos. Tidak hanya satelit saja, Cina juga akan membangun stasiun pencari satelit dan jaringan komunikasi.
Untuk mengembangkan pada sektor pariwisata, sudah dibuka penerbangan langsung dari Hong Kong ke Laos. Kemudian pada tanggal 6 November 2007, China Southern Airlines membuka jalur penerbangan dari Guangzhou menuju Vientiane. Pada tahun 2007, 40% investasi asing di Laos berasal dari Cina, yang total investasinya mencapai AS$ 1.1 miliar terhitung hingga akhir Agustus 2009.
Perdagangan antara Laos dan Cina mencapai AS$ 250 juta pada tahun 2007 dan akan terus meningkat hingga AS$ 1 miliar dalam beberapa tahun mendatang. Pada tahun 2008, nilai ekspor Laos menuju Cina mencapai AS$ 140.4 juta atau 8.5 % dari total ekspor Laos. Menjadikan Cina sebagai negara tujuan ketiga ekspor Laos. Sedangkan Laos merupakan pasar baru untuk barang-barang murah dari Cina. Impor barang dan jasa dari Cina meningkat hingga 85 % yakni senilai AS$ 318.3 juta.
Dalam beberapa tahun terakhir ini, orang-orang yang berasal dari daratan Cina yang menetap di Laos meningkat secara stabil. Tercatat lebih dari 30.000 orang menetap di Laos, tidak hanya di bagian utara saja, tetapi juga di Vientiane.
Sisi Negatif
Magnus Andersson, Anders Engwall, dan Ari Kokko mengatakan bahwa efek utama dari hubungan antara kedua negara ini adalah pertama, peningkatan permintaan komoditas utama Laos oleh Cina. Kedua, peningkatan barang-barang, terutama dari sektor manufaktur, Cina yang masuk dan bersaing dengan barang-barang produksi domestik Laos. Ketiga, peningkatan perdagangan di bagian utara Laos yang berbatasan langsung dengan Cina.
Ketiga efek ini tidak hanya menimbulkan dampak positif tetapi juga menimbulkan dampak yang negatif bagi Laos. Dengan masuknya barang-barang dari Cina, produsen domestik akan mengalami kesulitan untuk bersaing dengan barang-barang dari Cina, yang lebih murah dan memiliki kualitas yang lebih baik.
Daniel Allen menyebutkan bahwa Boten, sebuah kota di bagian utara Laos yang merupakan zona ekonomi spesial, dipenuhi oleh segala hal yang berbau Cina. Mulai dari restoran sampai judi. Warga Laos tidak diijinkan untuk berjudi, tetapi warga Cina bebas berjudi dan melewati perbatasan tanpa memerlukan visa. Kemudian warga kota Boten yang lama direlokasi sejauh 20 km. Kekhawatiran akan eksploitasi alam yang berlebihan juga meningkat. Banyak binatang yang dijual menuju Cina, mulai dari yang umum hingga spesies yang langka.
Sungguh disayangkan bila Laos berada dalam situasi yang seperti ini. Mungkin di masa yang akan datang dampak negatif yang ditimbulkan Cina akan meningkat. Untuk kebaikan kedua negara, pemerintah Cina maupun Laos mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh hubungan ini.
Perdagangan Manusia Cina-Mekong
Perdagangan manusia (human traficking) semakin memprihatinkan. Hal ini merupakan suatu masalah global yang membutuhkan kerja sama yang kuat antar negara untuk memerangi perdagangan manusia ini.
Pada tanggal 29 November 2009 lalu, Cina menegaskan untuk bergabung melawan perdagangan manusia dengan negara di wilayah Sungai Mekong. Hal ini disebabkan oleh perdagangan manusia yang semakin meningkat di wilayah Cina-Mekong.
Dilaporkan sampai pada pertengahan bulan Oktober 2009 ini, sebanyak 2.008 anak telah diamankan akibat perdagangan manusia. Sebanyak 1.717 kasus terkait perdagangan manusia telah diusut oleh polisi. Melihat angka-angka yang sungguh besar, tidak bisa tidak Cina dan negara di wilayah sungai Mekong melakukan kerja sama melawan perdagangan manusia.
Cina-Mekong
Sejak tahun 1992, Cina dan Negara-negara di wilayah Mekong telah membangun hubungan di bawah naungan Greater Mekong Subregion (GMS). Hubungan ini diprakarsai oleh Asian Development Bank (ADB). Berdasarkan hubungan ini diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian di wilayah Mekong. Cina memainkan peranan dalam mengembangkan hubungan ekonomi regional di kawasan tersebut dan mengintegrasikan pembangunan antara Mekong dan wilayah barat daya Cina. Dengan demikian kemiskinan di wilayah Mekong dapat diberantas.
Cina turut membantu dalam pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Pembangunan Jalur Rel Kereta Trans-Asia. Pembangunan jalan tol sepanjang 2.000 km dari Kunming ke Bangkok via Laos. 1.500 kilometer jalan tol juga dibangun melintas dari Da Nang, Vietnam menuju Myanmar melalui Laos dan Thailand. Cina juga membantu pembangunan stadion di Laos untuk persiapan SEA Games 2009.
Sedangkan Cina memperoleh keuntungan penuh dalam mendapatkan sumber daya alam dari Negara-negara wilayah Mekong. Cina menjadi investor utama di Myanmar, investasi Cina mencapai nilai AS$ 280 juta. Cina sebaliknya mendapatkan pasokan gas dan minyak bumi dari Myanmar. Cina juga mendapatkan keuntungan dari pembangunan bendungan di wilayah Mekong. Hal ini membantu kedua belah pihak menambah pembangkit listrik tenaga air.
Pertambangan dan kebutuhan akan kayu juga menjadi alasan Cina tetap menjalin hubungan baik dengan wilayah Mekong. Pertambangan Bauksit dan Alumunium di Kamboja, Laos dan Vietnam merupakan salah satu contohnya.
Perdagangan Manusia
Posisi geografis Cina yang berbatasan langsung dengan negara-negara ASEAN, terutama negara-negara yang dalam satu aliran sungai Mekong. Sungguh mudah untuk melakukan transaksi perdagangan termasuk perdagangan manusia.
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) melaporkan pada bulan Februari 2009, hampir 20 persen perdagangan manusia mayoritas adalah anak-anak. Sedangkan di beberapa negara wilayah sungai mekong sebagian besar populasi adalah anak-anak.
Penyebab utama terjadinya perdagangan manusia menurut United Nations Children’s Fund adalah bukan kemiskinan. Melainkan permintaan akan buruh murah, hubungan seksual dengan anak di bawah umur, adopsi ilegal perempuan untuk dinikahkan.
Sebenarnya Cina dengan Vietnam telah melakukan proyek percobaan dalam mencegah perdagangan manusia. Proyek ini dimulai sejak tahun 2001 dan didukung langsung oleh Departemen Keamanan Publik Cina. Kantor-kantor perwakilan didirikan di kota sepanjang perbatasan Cina dan Vietnam. Kota-kota tersebut adalah Dongxing, Pingxiang dan Jingxi yang terletak di Daerah Otonomi Guangxi; Ruili, Hekou, Longchuan dan Mohan berlokasi di Provinsi Yunnan.
UNICEF bekerja sama dengan Cina memberikan kursus enam bulan mengenai Vietnam. Hal ini bertujuan untuk melancarkan komunikasi antara polisi Cina dengan warga atau korban. Hasil dari kerja sama ini cukup signifikan. Pada tahun 2005 dan 2006, operasi ad hoc anti perdagangan manusia antara kedua negara ini telah menyelamatkan ratusan orang.
Perdagangan manusia ini tidak hanya ke Cina melainkan keluar Cina juga cukup banyak. Sejak tahun 2002, perdagangan manusia khususnya perempuan keluar dari Cina menuju Malaysia dan Thailand mengalami peningkatan. Sedangkan perempuan dari Laos dan Vietnam diperdagangkan menuju Cina.
Pada tahun 2004, Cina dengan negara-negara wilayah mekong telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) mengenai melawan perdagangan manusia secara individual. Pada akhir tahun 2007, Cina telah mengeluarkan Aksi Rencana Nasional dalam memerangi Perdagangan Perempuan dan Anak-anak (2008-2012), melibatkan lebih dari 30 departemen. Kantor anti perdagangan manusia didirikan dalam Departemen Keamanan Publik.
Perlawanan tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat seperti All-China Women’s Federation dan Save the Children. LSM ini menyediakan konsultasi mengenai hak-hak secara hukum dan menyediakan pengobatan baik medis maupun psikologis.
Tindakan-tindakan lainnya yang telah ditempuh oleh Cina adalah menyelenggarakan seminar-seminar. Pemberitahuan akan bahaya perdagangan manusia melalui media massa dan cetak juga terus dilakukan.
Menurut www.humantraficking.org mengutip Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, menyarankan Cina untuk lebih mengambil langkah-langkah yang lebih signifikan dalam kasus perdagangan manusia ini. Merevisi peraturan perdagangan manusia agar sejalan dengan dunia internasional. Termasuk peraturan mengenai pelarangan eksploitasi seksual di bawah umur 18 tahun secara komersial dan eksploitasi buruh.
Pada tanggal 29 November 2009 lalu, Cina menegaskan untuk bergabung melawan perdagangan manusia dengan negara di wilayah Sungai Mekong. Hal ini disebabkan oleh perdagangan manusia yang semakin meningkat di wilayah Cina-Mekong.
Dilaporkan sampai pada pertengahan bulan Oktober 2009 ini, sebanyak 2.008 anak telah diamankan akibat perdagangan manusia. Sebanyak 1.717 kasus terkait perdagangan manusia telah diusut oleh polisi. Melihat angka-angka yang sungguh besar, tidak bisa tidak Cina dan negara di wilayah sungai Mekong melakukan kerja sama melawan perdagangan manusia.
Cina-Mekong
Sejak tahun 1992, Cina dan Negara-negara di wilayah Mekong telah membangun hubungan di bawah naungan Greater Mekong Subregion (GMS). Hubungan ini diprakarsai oleh Asian Development Bank (ADB). Berdasarkan hubungan ini diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian di wilayah Mekong. Cina memainkan peranan dalam mengembangkan hubungan ekonomi regional di kawasan tersebut dan mengintegrasikan pembangunan antara Mekong dan wilayah barat daya Cina. Dengan demikian kemiskinan di wilayah Mekong dapat diberantas.
Cina turut membantu dalam pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Pembangunan Jalur Rel Kereta Trans-Asia. Pembangunan jalan tol sepanjang 2.000 km dari Kunming ke Bangkok via Laos. 1.500 kilometer jalan tol juga dibangun melintas dari Da Nang, Vietnam menuju Myanmar melalui Laos dan Thailand. Cina juga membantu pembangunan stadion di Laos untuk persiapan SEA Games 2009.
Sedangkan Cina memperoleh keuntungan penuh dalam mendapatkan sumber daya alam dari Negara-negara wilayah Mekong. Cina menjadi investor utama di Myanmar, investasi Cina mencapai nilai AS$ 280 juta. Cina sebaliknya mendapatkan pasokan gas dan minyak bumi dari Myanmar. Cina juga mendapatkan keuntungan dari pembangunan bendungan di wilayah Mekong. Hal ini membantu kedua belah pihak menambah pembangkit listrik tenaga air.
Pertambangan dan kebutuhan akan kayu juga menjadi alasan Cina tetap menjalin hubungan baik dengan wilayah Mekong. Pertambangan Bauksit dan Alumunium di Kamboja, Laos dan Vietnam merupakan salah satu contohnya.
Perdagangan Manusia
Posisi geografis Cina yang berbatasan langsung dengan negara-negara ASEAN, terutama negara-negara yang dalam satu aliran sungai Mekong. Sungguh mudah untuk melakukan transaksi perdagangan termasuk perdagangan manusia.
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) melaporkan pada bulan Februari 2009, hampir 20 persen perdagangan manusia mayoritas adalah anak-anak. Sedangkan di beberapa negara wilayah sungai mekong sebagian besar populasi adalah anak-anak.
Penyebab utama terjadinya perdagangan manusia menurut United Nations Children’s Fund adalah bukan kemiskinan. Melainkan permintaan akan buruh murah, hubungan seksual dengan anak di bawah umur, adopsi ilegal perempuan untuk dinikahkan.
Sebenarnya Cina dengan Vietnam telah melakukan proyek percobaan dalam mencegah perdagangan manusia. Proyek ini dimulai sejak tahun 2001 dan didukung langsung oleh Departemen Keamanan Publik Cina. Kantor-kantor perwakilan didirikan di kota sepanjang perbatasan Cina dan Vietnam. Kota-kota tersebut adalah Dongxing, Pingxiang dan Jingxi yang terletak di Daerah Otonomi Guangxi; Ruili, Hekou, Longchuan dan Mohan berlokasi di Provinsi Yunnan.
UNICEF bekerja sama dengan Cina memberikan kursus enam bulan mengenai Vietnam. Hal ini bertujuan untuk melancarkan komunikasi antara polisi Cina dengan warga atau korban. Hasil dari kerja sama ini cukup signifikan. Pada tahun 2005 dan 2006, operasi ad hoc anti perdagangan manusia antara kedua negara ini telah menyelamatkan ratusan orang.
Perdagangan manusia ini tidak hanya ke Cina melainkan keluar Cina juga cukup banyak. Sejak tahun 2002, perdagangan manusia khususnya perempuan keluar dari Cina menuju Malaysia dan Thailand mengalami peningkatan. Sedangkan perempuan dari Laos dan Vietnam diperdagangkan menuju Cina.
Pada tahun 2004, Cina dengan negara-negara wilayah mekong telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) mengenai melawan perdagangan manusia secara individual. Pada akhir tahun 2007, Cina telah mengeluarkan Aksi Rencana Nasional dalam memerangi Perdagangan Perempuan dan Anak-anak (2008-2012), melibatkan lebih dari 30 departemen. Kantor anti perdagangan manusia didirikan dalam Departemen Keamanan Publik.
Perlawanan tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat seperti All-China Women’s Federation dan Save the Children. LSM ini menyediakan konsultasi mengenai hak-hak secara hukum dan menyediakan pengobatan baik medis maupun psikologis.
Tindakan-tindakan lainnya yang telah ditempuh oleh Cina adalah menyelenggarakan seminar-seminar. Pemberitahuan akan bahaya perdagangan manusia melalui media massa dan cetak juga terus dilakukan.
Menurut www.humantraficking.org mengutip Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, menyarankan Cina untuk lebih mengambil langkah-langkah yang lebih signifikan dalam kasus perdagangan manusia ini. Merevisi peraturan perdagangan manusia agar sejalan dengan dunia internasional. Termasuk peraturan mengenai pelarangan eksploitasi seksual di bawah umur 18 tahun secara komersial dan eksploitasi buruh.
Kesepakatan Penting
Pada tanggal 21 Desember 2009, pertemuan tingkat tinggi antara China dan Taiwan diselenggarakan di Taichung. Pertemuan ini menyetujui kesepakatan penting di antara kedua belah pihak hubungan kedua belah pihak. Kesepakatan ini adalah Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA) atau sebelumnya disebut Comprehensive Economic Cooperation Agreement (CECA). Kesepakatan ini merupakan kesepakatan kerja sama ekonomi yang akan membawa hubungan kedua belah pihak semakin mesra.
Kesepakatan ini akan membawa hubungan lintas selat ke tingkat berikutnya. Para pemrotes mengkritik kesepakatan ini, karena akan melancarkan unifikasi. Apakah Taiwan berniat untuk unifikasi dengan China?
Hubungan Lintas Selat
Sejak Kuomintang (KMT) merebut kekuasaan dari tangan Partai Progresif Demokratik (DPP) dan menempatkan Ma Ying Jeou sebagai Presiden Taiwan, hubungan lintas selat mengalami kemajuan yang signifikan. Tetapi jalan untuk reunifikasi masih panjang, karena disebabkan oleh kampanye “Tiga Tidak” oleh Ma pada pemilihan presiden lalu, yaitu tidak reunifikasi, tidak merdeka, tidak menggunakan kekerasan.
Akan tetapi hal ini menjadi angin segar bagi Beijing. Karena Taiwan tidak meneruskan perjuangan untuk merdeka. Tetapi di sisi lain juga tidak ada reunifikasi di antara kedua pihak. Hal ini menandakan bahwa Presiden Ma ingin mempertahankan status quo yang dimiliki Taiwan sekarang.
Beijing melalui jalan ekonomi memperdalam hubungan lintas selat ini. Pada 26 April 2009, kedua belah pihak menyetujui untuk meningkatkan penerbangan langsung dari China ke Taiwan. Kemudian meningkatkan kerja sama di bidang finansial, bekerja sama dalam mengurangi tingkat kejahatan dan saling menawarkan bantuan hukum.
Tiga hari berselang, Taiwan pertama kalinya berpartisipasi di kancah internasional, yakni hadir dalam World Health Assembly (WHA). Hal ini menjadi sebuah kemajuan bagi Taiwan di bidang internasional dan China tidak menghalangi Taiwan untuk berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Justru menunjukkan ingin memperbaiki hubungan dengan Taiwan.
ECFA
Diskusi mengenai Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi ini sudah dimulai sejak bulan Februari 2009. Berselang satu bulan, proposal mengenai kesepakatan kerja sama ekonomi ini lahir.
Menurut Terry Cooke, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya kesepakatan ini. Pertama, pembentukan Pondasi Pasar Lintas Selat oleh Wakil Presiden Vincent Siew pada tahun 2000. Kedua, bergabungnya Taiwan dan China ke WTO pada tahun 2001. Ketiga, penandatanganan Closer Economic Partnership Arrangements (CEPA) antara China dan Hong Kong pada tahun 2003. (China Brief, VOLUME IX ISSUE 11, 27 Mei 2009)
Penyebab lainnya yang semakin mendukung kesepakatan ini adalah krisis finansial global. Kemudian China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA) yang akan mulai diterapkan tahun 2010 dan dilanjutkan ASEAN+3 FTA pada tahun berikutnya.
Hal ini menjadi pertimbangan Taiwan dalam bidang ekonomi terutama perdagangan internasional. Dengan diterapkannya FTA, maka akan terjadi perdagangan tanpa tarif. Sedangkan negara yang tidak termasuk dalam FTA akan dikenakan tarif yang tinggi.
Zhao Hong dan Sarah Y. Tong, Research Fellow pada East Asia Institute, mengatakan bahwa bila ECFA terwujud akan membawa keuntungan bagi kedua belah pihak. Dilihat dalam neraca perdagangan lintas selat pada tahun 2008, Taiwan mengalami surplus mencapai AS$ 43 miliar. Taiwan akan dapat mengakses pasar China yang lebih besar. Kemudian hal ini akan membuat citra Taiwan lebih baik di dunia internasional dan dapat membawa dampak yang positif dalam hal investasi asing di Taiwan.
Berdasarkan survei Mainland Affairs Council (MAC) yang dilaksanakan pada 8-11 April 2009, 70% rakyat Taiwan setuju bila Taiwan menandatangani EFCA. 60.3% rakyat Taiwan percaya bahwa dengan ditandatangani ECFA, maka akan membantu Taiwan membuat kesepakatan FTA dengan negara lain. Sedangkan efek apa yang akan ditimbulkan bila ditandatangani ECFA? 55.9% mengatakan akan menimbulkan efek yang positif, 22.2% percaya akan menimbulkan efek negatif, 12,7% tidak menimbulkan efek apa-apa dan 9.2% tidak tahu. Dilihat dari hasil survei ini, dapat disimpulkan bahwa rakyat Taiwan mendukung adanya ECFA ini.
Sedangkan bagi China, menurut Li Fei, Deputi Direktur Pusat Penelitian Taiwan di Universitas Xiamen, kesepakatan ini akan membawa tiga keuntungan. Pertama, memperkuat kekuatan ekonomi China sebagai kekuatan ekonomi utama di kawasan tersebut. Kedua, menstabilkan hubungan lintas selat dan mendorong interaksi kebijakan antara kedua belah pihak. Ketiga, mendorong unifikasi damai melalu integrasi ekonomi.
Tampaknya kesepakatan ini menguntungkan Taiwan dalam bidang ekonomi yang semakin menekankan pada perdagangan bebas. Akan tetapi apakah kesepakatan ini merupakan alat China untuk mereunifikasi atau murni hanya kesepakatan ekonomi? Mari kita simak perkembangannya secara seksama.
Kesepakatan ini akan membawa hubungan lintas selat ke tingkat berikutnya. Para pemrotes mengkritik kesepakatan ini, karena akan melancarkan unifikasi. Apakah Taiwan berniat untuk unifikasi dengan China?
Hubungan Lintas Selat
Sejak Kuomintang (KMT) merebut kekuasaan dari tangan Partai Progresif Demokratik (DPP) dan menempatkan Ma Ying Jeou sebagai Presiden Taiwan, hubungan lintas selat mengalami kemajuan yang signifikan. Tetapi jalan untuk reunifikasi masih panjang, karena disebabkan oleh kampanye “Tiga Tidak” oleh Ma pada pemilihan presiden lalu, yaitu tidak reunifikasi, tidak merdeka, tidak menggunakan kekerasan.
Akan tetapi hal ini menjadi angin segar bagi Beijing. Karena Taiwan tidak meneruskan perjuangan untuk merdeka. Tetapi di sisi lain juga tidak ada reunifikasi di antara kedua pihak. Hal ini menandakan bahwa Presiden Ma ingin mempertahankan status quo yang dimiliki Taiwan sekarang.
Beijing melalui jalan ekonomi memperdalam hubungan lintas selat ini. Pada 26 April 2009, kedua belah pihak menyetujui untuk meningkatkan penerbangan langsung dari China ke Taiwan. Kemudian meningkatkan kerja sama di bidang finansial, bekerja sama dalam mengurangi tingkat kejahatan dan saling menawarkan bantuan hukum.
Tiga hari berselang, Taiwan pertama kalinya berpartisipasi di kancah internasional, yakni hadir dalam World Health Assembly (WHA). Hal ini menjadi sebuah kemajuan bagi Taiwan di bidang internasional dan China tidak menghalangi Taiwan untuk berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Justru menunjukkan ingin memperbaiki hubungan dengan Taiwan.
ECFA
Diskusi mengenai Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi ini sudah dimulai sejak bulan Februari 2009. Berselang satu bulan, proposal mengenai kesepakatan kerja sama ekonomi ini lahir.
Menurut Terry Cooke, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya kesepakatan ini. Pertama, pembentukan Pondasi Pasar Lintas Selat oleh Wakil Presiden Vincent Siew pada tahun 2000. Kedua, bergabungnya Taiwan dan China ke WTO pada tahun 2001. Ketiga, penandatanganan Closer Economic Partnership Arrangements (CEPA) antara China dan Hong Kong pada tahun 2003. (China Brief, VOLUME IX ISSUE 11, 27 Mei 2009)
Penyebab lainnya yang semakin mendukung kesepakatan ini adalah krisis finansial global. Kemudian China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA) yang akan mulai diterapkan tahun 2010 dan dilanjutkan ASEAN+3 FTA pada tahun berikutnya.
Hal ini menjadi pertimbangan Taiwan dalam bidang ekonomi terutama perdagangan internasional. Dengan diterapkannya FTA, maka akan terjadi perdagangan tanpa tarif. Sedangkan negara yang tidak termasuk dalam FTA akan dikenakan tarif yang tinggi.
Zhao Hong dan Sarah Y. Tong, Research Fellow pada East Asia Institute, mengatakan bahwa bila ECFA terwujud akan membawa keuntungan bagi kedua belah pihak. Dilihat dalam neraca perdagangan lintas selat pada tahun 2008, Taiwan mengalami surplus mencapai AS$ 43 miliar. Taiwan akan dapat mengakses pasar China yang lebih besar. Kemudian hal ini akan membuat citra Taiwan lebih baik di dunia internasional dan dapat membawa dampak yang positif dalam hal investasi asing di Taiwan.
Berdasarkan survei Mainland Affairs Council (MAC) yang dilaksanakan pada 8-11 April 2009, 70% rakyat Taiwan setuju bila Taiwan menandatangani EFCA. 60.3% rakyat Taiwan percaya bahwa dengan ditandatangani ECFA, maka akan membantu Taiwan membuat kesepakatan FTA dengan negara lain. Sedangkan efek apa yang akan ditimbulkan bila ditandatangani ECFA? 55.9% mengatakan akan menimbulkan efek yang positif, 22.2% percaya akan menimbulkan efek negatif, 12,7% tidak menimbulkan efek apa-apa dan 9.2% tidak tahu. Dilihat dari hasil survei ini, dapat disimpulkan bahwa rakyat Taiwan mendukung adanya ECFA ini.
Sedangkan bagi China, menurut Li Fei, Deputi Direktur Pusat Penelitian Taiwan di Universitas Xiamen, kesepakatan ini akan membawa tiga keuntungan. Pertama, memperkuat kekuatan ekonomi China sebagai kekuatan ekonomi utama di kawasan tersebut. Kedua, menstabilkan hubungan lintas selat dan mendorong interaksi kebijakan antara kedua belah pihak. Ketiga, mendorong unifikasi damai melalu integrasi ekonomi.
Tampaknya kesepakatan ini menguntungkan Taiwan dalam bidang ekonomi yang semakin menekankan pada perdagangan bebas. Akan tetapi apakah kesepakatan ini merupakan alat China untuk mereunifikasi atau murni hanya kesepakatan ekonomi? Mari kita simak perkembangannya secara seksama.
CINA, JEPANG, DAN MEKONG
Pada tanggal 6-7 November 2009, dilangsungkan sebuah pertemuan Pertemuan tingkat tinggi antara Jepang dan Negara-negara di wilayah aliran sungai Mekong. Pertemuan ini dihadiri oleh pemimpin dari Jepang, Vietnam, Thailand, Laos, Kamboja dan Myanmar. Pertemuan ini menjadi cukup menjadi menarik, karena Perdana Menteri Thein Sein dari Myanmar hadir dalam pertemuan tersebut.
Tetapi di sisi lain, pertemuan ini dilangsungkan pada saat krisis antara Thailand dan Kamboja memuncak. Kedua Negara ini terlibat perselisihan mengenai Kuil Preah Vihear yang masih belum usai hingga sekarang. Ditambah lagi dengan penetapan Thaksin Shinawatra sebagai penasihat ekonomi Kamboja. Perdana Menteri Hun Sen justru menjamin keamanan dari mantan perdana menteri Thailand tersebut. Hal ini tentu saja membuat Thailand meradang.
Jepang dalam pertemuan ini tidak mengundang Cina. Padahal Cina juga salah satu Negara yang berada dalam aliran sungai Mekong. Dalam hal ini terlihat bahwa pertemuan ini hanya mengkhususkan Negara yang berasal dari ASEAN. Apakah Jepang ingin mengembalikan pengaruhnya di kawasan ASEAN yang akhir-akhir ini diambil alih oleh Cina?
Jepang-Mekong
Hubungan antara Jepang dan Negara-negara di ASEAN umumnya telah terjalin lebih dari 30 tahun yang lalu. Kebijakan Luar Negeri Jepang terhadap ASEAN dimulai pada tahun 1977 dengan Fukuda Doctrine. Pada tahun 1987, Takeshita Doctrine diterapkan oleh Jepang. 10 tahun berikutnya, Hashimoto Doctrine menggebrak kebuntuan hubungan antara Jepang dan ASEAN. Sejak tahun 1997, Jepang kembali merajut hubungan dengan Negara-negara di ASEAN.
Sejak tahun 2007, Jepang mulai memfokuskan diri pada Negara-negara di wilayah aliran sungai Mekong. Ditandai dengan Japan-Mekong Partnership Program semakin mengeratkan hubungan Negara-negara wilayah sungai Mekong dan Jepang. Pada bulan Januari 2008, untuk pertama kalinya dilangsungkan pertemuan antara Menteri Luar Negeri. Pertemuan ini berlanjut ke pertemuan berikutnya di Siem Reap, Kamboja, pada 3 Oktober 2009. Tidak sampai sebulan, pertemuan antara Menteri Ekonomi dilangsungkan di Hua Hin, Thailand, pada 24 Oktober 2009. Tahun 2009 juga ditetapkan sebagai Mekong-Japan Exchange Year.
Jepang menetapkan tiga prioritas utama dalam hubungan ini. Pertama, pembangunan ekonomi berkelanjutan di wilayah aliran Sungai Mekong. Kedua, Memajukan hubungan antara Jepang dan Negara-negara di wilayah Mekong. Ketiga, pemenuhan potensial dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah Mekong.
Dalam Pertemuan Tingkat Tinggi di Tokyo, Jepang berjanji akan memberikan bantuan sebesar 500 miliar Yen selama tiga tahun ke depan. Reboisasi dan Manajemen Air di wilayah Mekong juga menjadi agenda bantuan Jepang. Jepang memang berniat membantu menciptakan “Satu Dekade Menuju Mekong Hijau” yang akan dimulai pada tahun 2010. Jepang juga membantu dalam pembangunan infrastruktur di wilayah Mekong, yakni infrastruktur untuk “Segitiga Perkembangan”, “Koridor Ekonomi Timur-Barat dan Selatan”.
Cina-Mekong
Sejak tahun 1992, Cina dan Negara-negara di wilayah Mekong telah membangun hubungan di bawah naungan Greater Mekong Subregion (GMS). Hubungan ini diprakarsai oleh Asian Development Bank (ADB). Berdasarkan hubungan ini diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian di wilayah Mekong. Cina memainkan peranan dalam mengembangkan hubungan ekonomi regional di kawasan tersebut dan mengintegrasikan pembangunan antara Mekong dan wilayah barat daya Cina. Dengan demikian kemiskinan di wilayah Mekong dapat diberantas.
Cina turut membantu dalam pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Pembangunan Jalur Rel Kereta Trans-Asia. Pembangunan jalan tol sepanjang 2.000 km dari Kunming ke Bangkok via Laos. 1.500 kilometer jalan tol juga dibangun melintas dari Da Nang, Vietnam menuju Myanmar melalui Laos dan Thailand. Cina juga membantu pembangunan stadion di Laos untuk persiapan SEA Games 2009.
Sedangkan Cina memperoleh keuntungan penuh dalam mendapatkan sumber daya alam dari Negara-negara wilayah Mekong. Cina menjadi investor utama di Myanmar, investasi Cina mencapai nilai AS$ 280 juta. Cina sebaliknya mendapatkan pasokan gas dan minyak bumi dari Myanmar. Cina juga mendapatkan keuntungan dari pembangunan bendungan di wilayah Mekong. Hal ini membantu kedua belah pihak menambah pembangkit listrik tenaga air.
Pertambangan dan kebutuhan akan kayu juga menjadi alasan Cina tetap menjalin hubungan baik dengan wilayah Mekong. Pertambangan Bauksit dan Alumunium di Kamboja, Laos dan Vietnam merupakan salah satu contohnya.
Cina-Jepang-Mekong
Kualitas hubungan antara Cina-Mekong dan Jepang-Mekong memiliki sisi positif dan negatifnya. Hubungan antara Cina dan wilayah Mekong terlihat lebih kuat karena mereka memulai hubungan lebih awal daripada Jepang. Tetapi Cina memberikan dampak buruk bagi wilayah Mekong. Hal ini disebabkan oleh pembangunan bendungan oleh Cina. Bendungan-bendungan ini di satu sisi memberikan pasokan energi yang besar, akan tetapi di sisi lain wilayah Mekong sering dilanda banjir akibat manajemen air yang kurang baik.
Sedangkan Jepang terlihat tertinggal dari Cina dalam hubungan wilayah Mekong. Jepang memanfaatkan sisi buruk yang disebabkan oleh Cina. Jepang membantu dalam reboisasi dan manajemen air , sehingga mewujudkan wilayah “Mekong Hijau”.
Kedua Negara besar ini memang terlihat bersaing dalam memperebutkan pengaruh di wilayah Mekong. Tetapi hal yang lebih penting adalah bagaimana Negara-negara di wilayah Mekong ini memanfaatkan persaingan tersebut untuk mengembangkan wilayahnya. Mengambil sisi yang positif dan membuang sisi yang negatif.
Tetapi di sisi lain, pertemuan ini dilangsungkan pada saat krisis antara Thailand dan Kamboja memuncak. Kedua Negara ini terlibat perselisihan mengenai Kuil Preah Vihear yang masih belum usai hingga sekarang. Ditambah lagi dengan penetapan Thaksin Shinawatra sebagai penasihat ekonomi Kamboja. Perdana Menteri Hun Sen justru menjamin keamanan dari mantan perdana menteri Thailand tersebut. Hal ini tentu saja membuat Thailand meradang.
Jepang dalam pertemuan ini tidak mengundang Cina. Padahal Cina juga salah satu Negara yang berada dalam aliran sungai Mekong. Dalam hal ini terlihat bahwa pertemuan ini hanya mengkhususkan Negara yang berasal dari ASEAN. Apakah Jepang ingin mengembalikan pengaruhnya di kawasan ASEAN yang akhir-akhir ini diambil alih oleh Cina?
Jepang-Mekong
Hubungan antara Jepang dan Negara-negara di ASEAN umumnya telah terjalin lebih dari 30 tahun yang lalu. Kebijakan Luar Negeri Jepang terhadap ASEAN dimulai pada tahun 1977 dengan Fukuda Doctrine. Pada tahun 1987, Takeshita Doctrine diterapkan oleh Jepang. 10 tahun berikutnya, Hashimoto Doctrine menggebrak kebuntuan hubungan antara Jepang dan ASEAN. Sejak tahun 1997, Jepang kembali merajut hubungan dengan Negara-negara di ASEAN.
Sejak tahun 2007, Jepang mulai memfokuskan diri pada Negara-negara di wilayah aliran sungai Mekong. Ditandai dengan Japan-Mekong Partnership Program semakin mengeratkan hubungan Negara-negara wilayah sungai Mekong dan Jepang. Pada bulan Januari 2008, untuk pertama kalinya dilangsungkan pertemuan antara Menteri Luar Negeri. Pertemuan ini berlanjut ke pertemuan berikutnya di Siem Reap, Kamboja, pada 3 Oktober 2009. Tidak sampai sebulan, pertemuan antara Menteri Ekonomi dilangsungkan di Hua Hin, Thailand, pada 24 Oktober 2009. Tahun 2009 juga ditetapkan sebagai Mekong-Japan Exchange Year.
Jepang menetapkan tiga prioritas utama dalam hubungan ini. Pertama, pembangunan ekonomi berkelanjutan di wilayah aliran Sungai Mekong. Kedua, Memajukan hubungan antara Jepang dan Negara-negara di wilayah Mekong. Ketiga, pemenuhan potensial dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah Mekong.
Dalam Pertemuan Tingkat Tinggi di Tokyo, Jepang berjanji akan memberikan bantuan sebesar 500 miliar Yen selama tiga tahun ke depan. Reboisasi dan Manajemen Air di wilayah Mekong juga menjadi agenda bantuan Jepang. Jepang memang berniat membantu menciptakan “Satu Dekade Menuju Mekong Hijau” yang akan dimulai pada tahun 2010. Jepang juga membantu dalam pembangunan infrastruktur di wilayah Mekong, yakni infrastruktur untuk “Segitiga Perkembangan”, “Koridor Ekonomi Timur-Barat dan Selatan”.
Cina-Mekong
Sejak tahun 1992, Cina dan Negara-negara di wilayah Mekong telah membangun hubungan di bawah naungan Greater Mekong Subregion (GMS). Hubungan ini diprakarsai oleh Asian Development Bank (ADB). Berdasarkan hubungan ini diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian di wilayah Mekong. Cina memainkan peranan dalam mengembangkan hubungan ekonomi regional di kawasan tersebut dan mengintegrasikan pembangunan antara Mekong dan wilayah barat daya Cina. Dengan demikian kemiskinan di wilayah Mekong dapat diberantas.
Cina turut membantu dalam pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Pembangunan Jalur Rel Kereta Trans-Asia. Pembangunan jalan tol sepanjang 2.000 km dari Kunming ke Bangkok via Laos. 1.500 kilometer jalan tol juga dibangun melintas dari Da Nang, Vietnam menuju Myanmar melalui Laos dan Thailand. Cina juga membantu pembangunan stadion di Laos untuk persiapan SEA Games 2009.
Sedangkan Cina memperoleh keuntungan penuh dalam mendapatkan sumber daya alam dari Negara-negara wilayah Mekong. Cina menjadi investor utama di Myanmar, investasi Cina mencapai nilai AS$ 280 juta. Cina sebaliknya mendapatkan pasokan gas dan minyak bumi dari Myanmar. Cina juga mendapatkan keuntungan dari pembangunan bendungan di wilayah Mekong. Hal ini membantu kedua belah pihak menambah pembangkit listrik tenaga air.
Pertambangan dan kebutuhan akan kayu juga menjadi alasan Cina tetap menjalin hubungan baik dengan wilayah Mekong. Pertambangan Bauksit dan Alumunium di Kamboja, Laos dan Vietnam merupakan salah satu contohnya.
Cina-Jepang-Mekong
Kualitas hubungan antara Cina-Mekong dan Jepang-Mekong memiliki sisi positif dan negatifnya. Hubungan antara Cina dan wilayah Mekong terlihat lebih kuat karena mereka memulai hubungan lebih awal daripada Jepang. Tetapi Cina memberikan dampak buruk bagi wilayah Mekong. Hal ini disebabkan oleh pembangunan bendungan oleh Cina. Bendungan-bendungan ini di satu sisi memberikan pasokan energi yang besar, akan tetapi di sisi lain wilayah Mekong sering dilanda banjir akibat manajemen air yang kurang baik.
Sedangkan Jepang terlihat tertinggal dari Cina dalam hubungan wilayah Mekong. Jepang memanfaatkan sisi buruk yang disebabkan oleh Cina. Jepang membantu dalam reboisasi dan manajemen air , sehingga mewujudkan wilayah “Mekong Hijau”.
Kedua Negara besar ini memang terlihat bersaing dalam memperebutkan pengaruh di wilayah Mekong. Tetapi hal yang lebih penting adalah bagaimana Negara-negara di wilayah Mekong ini memanfaatkan persaingan tersebut untuk mengembangkan wilayahnya. Mengambil sisi yang positif dan membuang sisi yang negatif.
Kamis, 12 November 2009
CAFTA
ASEAN Summit ke-15 yang diselenggarakan pada tanggal 23-25 Oktober lalu di Hua Hin, Thailand, menjadikan agenda pertama bagi kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Dalam pertemuan tersebut mencakup Pertemuan Cina-ASEAN ke-12, Pertemuan Jepang-ASEAN ke-12, Pertemuan Korea Selatan-ASEAN ke-12, Pertemuan ketujuh India-ASEAN, Pertemuan ASEAN+3 ke-12 dan Pertemuan keempat East Asia Summit (EAS).
Pertemuan ini membahas banyak masalah seperti : Deklarasi Cha-am Hua Hin untuk Inagurasi ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), Memperkuat kerjasama di bidang pendidikan dalam rangka mewujudkan ASEAN Caring and Sharing Community, Rancangan Pernyataan mengenai perubahan iklim, dan pernyataan para pemimpin negara mengenai konektivitas ASEAN.
Tetapi pertemuan ini bagi Cina dan ASEAN menjadi penting, karena menyambut China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA) yang dijadwalkan pada tahun 2010. Dalam jangka waktu kurang lebih dua bulan kesepakatan ini akan mulai dijalankan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan ASEAN dalam menghadapi kesepakatan CAFTA tersebut.
Semakin Mesra
Pada tahun 1990an, Cina yang bangkit sebagai kekuatan ekonomi dunia yang baru mulai melebarkan sayapnya ke dunia internasional, khususnya ASEAN. Hal ini bertujuan untuk menyampaikan kepada dunia bahwa Cina bukan ancaman melainkan mitra yang bersahabat. Hal ini disebabkan oleh Teori ancaman Cina (China Threat) yang diyakini para pemikir dari Barat. Tetapi teori ini tidak berlaku bagi ASEAN yang merupakan negara tetangga dan berbatasan langsung dengan Cina.
Pada 19 Juli 1991, Menteri Luar Negeri Cina, Qian Qichen menghadiri ASEAN Ministerial Meeting di Kuala Lumpur. Cina mulai menunjukkan ketertarikan untuk bekerja sama dengan ASEAN.
Kemudian pada bulan September 1993, dilaksanakan kunjungan balasan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN pada saat itu Dato’ Ajit Singh. Kemudian pada tanggal 23 Juli 1994, terjadi exchange of letters antara Sekjen ASEAN dan Menlu Cina yang menyetujui pembentukan komite kerjasama di bidang ekonomi, perdagangan dan IPTEK.
Cina dipercaya menjadi “consultative partner”, yang kemudian pada tahun 1996, dipercaya menjadi mitra wicara (Dialogue Partner).
Pada tahun 1997, terdapat setidaknya lima kerangka pembicaraan antara Cina dan ASEAN. Dimulai dari Konsultasi Politik antara Cina dan ASEAN pada tingkat senior, Komite Gabungan Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan, ASEAN-China Joint Cooperation Committee (ACJCC), Komite Gabungan Kerjasama IPTEK, dan Komite ASEAN-Beijing.
Pada bulan Desember 1997, merupakan pertemuan informal pertama ASEAN+1. Pertemuan ini dihadiri oleh Jiang Zemin dan para pemimpin negara ASEAN.
Kemudian hubungan antara ASEAN dan Cina semakin mendalam ketika terjadi Krisis Finansial Asia yang menyebabkan banyak negara di Asia bertumbangan. Tetapi tidak untuk Cina. Cina justru berdiri kokoh. Kebijakan untuk tidak mendevaluasi Yuan, merupakan kebijakan yang menyelamatkan negara ASEAN khususnya dari keterpurukan.
Setelah terjadinya Krisis Asia, hubungan Cina dan ASEAN semakin mesra. Hal ini terlihat dari deklarasi yang dihasilkan selama pertemuan berlangsung. Pada tahun 2002, Cina-ASEAN menyetujui memperkuat kerja sama ekonomi dan Deklarasi Gabungan kerjasama dalam masalah keamanan non-tradisional antara Cina dan ASEAN. Pada 29 April 2005, hubungan kedua belah pihak semakin dalam dengan mewujudkan Action Plan to Implement the Joint Declaration of China-ASEAN Strategic Partnership. Selama empat tahun, Cina juga menyelenggarakan ASEAN-China Expo di Nanning.
CAFTA
Pada bulan November 2002, KTT ASEAN ke-8 di Kamboja, ASEAN dan Cina menandatangani Kerangka Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh. Hal ini merupakan tanda bagi kedua belah pihak untuk memperkuat kerja sama ekonomi.
Dalam kesepakatan ini, mencakup proses penurunan tarif dalam tiga kategori : Early Harvest Program (EHP), Jalur Normal, dan Jalur Sensitif. Jalur Sensitif kemudian dibagi lagi menjadi dua yaitu Sensitif dan Sangat Sensitif.
Kerja sama ekonomi ini semakin diperkuat dengan Treaty Amity and Cooperation (TAC) pada tahun 2003. Dengan demikian, hubungan kedua belah pihak semakin lancar dan aman.
Namun masih terdapat masalah-masalah yang belum diselesaikan. Menurut Alexander C. Chandra, potensi masalah yang harus diperhatikan adalah pertama, ASEAN dan Cina cenderung terlalu menekankan keuntungan jangka panjang tanpa memperhatikan dampak ekonomi jangka pendek. Kedua, kebaikan Cina untuk memberikan liberalisasi unilateral di bawah skema EHP terdengar terlalu muluk. Ketiga, indonesia dan ASEAN perlu memberikan perhatian lebih terhadap tantangan yang muncul dari Cina di bidang penanaman modal. Saat ini, negara-negara ASEAN semakin tertinggal dalam urusan penanaman modal dari negara Asia lainnya. Keempat, Indonesia juga perlu memperhatikan sejauh mana kemampuan kita untuk memasuki pasar Cina. Kelima, data yang tidak akurat dari pihak Cina mempersulit pembuat kebijakan ASEAN pada umumnya dan Indonesia pada khususnya untuk membuat kebijakan yang tepat. Keenam, CAFTA tentunya memiliki potensi untuk memperlemah proses integrasi ASEAN. (Merangkul Cina, 2009)
Pada akhirnya, Indonesia dan ASEAN harus memikirkan dan menemukan solusi untuk masalah-masalah tersebut. Bila mau untung, bukan buntung.
http://studiasinica.net/2009/11/07/cafta/
Pertemuan ini membahas banyak masalah seperti : Deklarasi Cha-am Hua Hin untuk Inagurasi ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), Memperkuat kerjasama di bidang pendidikan dalam rangka mewujudkan ASEAN Caring and Sharing Community, Rancangan Pernyataan mengenai perubahan iklim, dan pernyataan para pemimpin negara mengenai konektivitas ASEAN.
Tetapi pertemuan ini bagi Cina dan ASEAN menjadi penting, karena menyambut China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA) yang dijadwalkan pada tahun 2010. Dalam jangka waktu kurang lebih dua bulan kesepakatan ini akan mulai dijalankan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan ASEAN dalam menghadapi kesepakatan CAFTA tersebut.
Semakin Mesra
Pada tahun 1990an, Cina yang bangkit sebagai kekuatan ekonomi dunia yang baru mulai melebarkan sayapnya ke dunia internasional, khususnya ASEAN. Hal ini bertujuan untuk menyampaikan kepada dunia bahwa Cina bukan ancaman melainkan mitra yang bersahabat. Hal ini disebabkan oleh Teori ancaman Cina (China Threat) yang diyakini para pemikir dari Barat. Tetapi teori ini tidak berlaku bagi ASEAN yang merupakan negara tetangga dan berbatasan langsung dengan Cina.
Pada 19 Juli 1991, Menteri Luar Negeri Cina, Qian Qichen menghadiri ASEAN Ministerial Meeting di Kuala Lumpur. Cina mulai menunjukkan ketertarikan untuk bekerja sama dengan ASEAN.
Kemudian pada bulan September 1993, dilaksanakan kunjungan balasan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN pada saat itu Dato’ Ajit Singh. Kemudian pada tanggal 23 Juli 1994, terjadi exchange of letters antara Sekjen ASEAN dan Menlu Cina yang menyetujui pembentukan komite kerjasama di bidang ekonomi, perdagangan dan IPTEK.
Cina dipercaya menjadi “consultative partner”, yang kemudian pada tahun 1996, dipercaya menjadi mitra wicara (Dialogue Partner).
Pada tahun 1997, terdapat setidaknya lima kerangka pembicaraan antara Cina dan ASEAN. Dimulai dari Konsultasi Politik antara Cina dan ASEAN pada tingkat senior, Komite Gabungan Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan, ASEAN-China Joint Cooperation Committee (ACJCC), Komite Gabungan Kerjasama IPTEK, dan Komite ASEAN-Beijing.
Pada bulan Desember 1997, merupakan pertemuan informal pertama ASEAN+1. Pertemuan ini dihadiri oleh Jiang Zemin dan para pemimpin negara ASEAN.
Kemudian hubungan antara ASEAN dan Cina semakin mendalam ketika terjadi Krisis Finansial Asia yang menyebabkan banyak negara di Asia bertumbangan. Tetapi tidak untuk Cina. Cina justru berdiri kokoh. Kebijakan untuk tidak mendevaluasi Yuan, merupakan kebijakan yang menyelamatkan negara ASEAN khususnya dari keterpurukan.
Setelah terjadinya Krisis Asia, hubungan Cina dan ASEAN semakin mesra. Hal ini terlihat dari deklarasi yang dihasilkan selama pertemuan berlangsung. Pada tahun 2002, Cina-ASEAN menyetujui memperkuat kerja sama ekonomi dan Deklarasi Gabungan kerjasama dalam masalah keamanan non-tradisional antara Cina dan ASEAN. Pada 29 April 2005, hubungan kedua belah pihak semakin dalam dengan mewujudkan Action Plan to Implement the Joint Declaration of China-ASEAN Strategic Partnership. Selama empat tahun, Cina juga menyelenggarakan ASEAN-China Expo di Nanning.
CAFTA
Pada bulan November 2002, KTT ASEAN ke-8 di Kamboja, ASEAN dan Cina menandatangani Kerangka Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh. Hal ini merupakan tanda bagi kedua belah pihak untuk memperkuat kerja sama ekonomi.
Dalam kesepakatan ini, mencakup proses penurunan tarif dalam tiga kategori : Early Harvest Program (EHP), Jalur Normal, dan Jalur Sensitif. Jalur Sensitif kemudian dibagi lagi menjadi dua yaitu Sensitif dan Sangat Sensitif.
Kerja sama ekonomi ini semakin diperkuat dengan Treaty Amity and Cooperation (TAC) pada tahun 2003. Dengan demikian, hubungan kedua belah pihak semakin lancar dan aman.
Namun masih terdapat masalah-masalah yang belum diselesaikan. Menurut Alexander C. Chandra, potensi masalah yang harus diperhatikan adalah pertama, ASEAN dan Cina cenderung terlalu menekankan keuntungan jangka panjang tanpa memperhatikan dampak ekonomi jangka pendek. Kedua, kebaikan Cina untuk memberikan liberalisasi unilateral di bawah skema EHP terdengar terlalu muluk. Ketiga, indonesia dan ASEAN perlu memberikan perhatian lebih terhadap tantangan yang muncul dari Cina di bidang penanaman modal. Saat ini, negara-negara ASEAN semakin tertinggal dalam urusan penanaman modal dari negara Asia lainnya. Keempat, Indonesia juga perlu memperhatikan sejauh mana kemampuan kita untuk memasuki pasar Cina. Kelima, data yang tidak akurat dari pihak Cina mempersulit pembuat kebijakan ASEAN pada umumnya dan Indonesia pada khususnya untuk membuat kebijakan yang tepat. Keenam, CAFTA tentunya memiliki potensi untuk memperlemah proses integrasi ASEAN. (Merangkul Cina, 2009)
Pada akhirnya, Indonesia dan ASEAN harus memikirkan dan menemukan solusi untuk masalah-masalah tersebut. Bila mau untung, bukan buntung.
http://studiasinica.net/2009/11/07/cafta/
Langganan:
Postingan (Atom)