Perdagangan manusia (human traficking) semakin memprihatinkan. Hal ini merupakan suatu masalah global yang membutuhkan kerja sama yang kuat antar negara untuk memerangi perdagangan manusia ini.
Pada tanggal 29 November 2009 lalu, Cina menegaskan untuk bergabung melawan perdagangan manusia dengan negara di wilayah Sungai Mekong. Hal ini disebabkan oleh perdagangan manusia yang semakin meningkat di wilayah Cina-Mekong.
Dilaporkan sampai pada pertengahan bulan Oktober 2009 ini, sebanyak 2.008 anak telah diamankan akibat perdagangan manusia. Sebanyak 1.717 kasus terkait perdagangan manusia telah diusut oleh polisi. Melihat angka-angka yang sungguh besar, tidak bisa tidak Cina dan negara di wilayah sungai Mekong melakukan kerja sama melawan perdagangan manusia.
Cina-Mekong
Sejak tahun 1992, Cina dan Negara-negara di wilayah Mekong telah membangun hubungan di bawah naungan Greater Mekong Subregion (GMS). Hubungan ini diprakarsai oleh Asian Development Bank (ADB). Berdasarkan hubungan ini diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian di wilayah Mekong. Cina memainkan peranan dalam mengembangkan hubungan ekonomi regional di kawasan tersebut dan mengintegrasikan pembangunan antara Mekong dan wilayah barat daya Cina. Dengan demikian kemiskinan di wilayah Mekong dapat diberantas.
Cina turut membantu dalam pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Pembangunan Jalur Rel Kereta Trans-Asia. Pembangunan jalan tol sepanjang 2.000 km dari Kunming ke Bangkok via Laos. 1.500 kilometer jalan tol juga dibangun melintas dari Da Nang, Vietnam menuju Myanmar melalui Laos dan Thailand. Cina juga membantu pembangunan stadion di Laos untuk persiapan SEA Games 2009.
Sedangkan Cina memperoleh keuntungan penuh dalam mendapatkan sumber daya alam dari Negara-negara wilayah Mekong. Cina menjadi investor utama di Myanmar, investasi Cina mencapai nilai AS$ 280 juta. Cina sebaliknya mendapatkan pasokan gas dan minyak bumi dari Myanmar. Cina juga mendapatkan keuntungan dari pembangunan bendungan di wilayah Mekong. Hal ini membantu kedua belah pihak menambah pembangkit listrik tenaga air.
Pertambangan dan kebutuhan akan kayu juga menjadi alasan Cina tetap menjalin hubungan baik dengan wilayah Mekong. Pertambangan Bauksit dan Alumunium di Kamboja, Laos dan Vietnam merupakan salah satu contohnya.
Perdagangan Manusia
Posisi geografis Cina yang berbatasan langsung dengan negara-negara ASEAN, terutama negara-negara yang dalam satu aliran sungai Mekong. Sungguh mudah untuk melakukan transaksi perdagangan termasuk perdagangan manusia.
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) melaporkan pada bulan Februari 2009, hampir 20 persen perdagangan manusia mayoritas adalah anak-anak. Sedangkan di beberapa negara wilayah sungai mekong sebagian besar populasi adalah anak-anak.
Penyebab utama terjadinya perdagangan manusia menurut United Nations Children’s Fund adalah bukan kemiskinan. Melainkan permintaan akan buruh murah, hubungan seksual dengan anak di bawah umur, adopsi ilegal perempuan untuk dinikahkan.
Sebenarnya Cina dengan Vietnam telah melakukan proyek percobaan dalam mencegah perdagangan manusia. Proyek ini dimulai sejak tahun 2001 dan didukung langsung oleh Departemen Keamanan Publik Cina. Kantor-kantor perwakilan didirikan di kota sepanjang perbatasan Cina dan Vietnam. Kota-kota tersebut adalah Dongxing, Pingxiang dan Jingxi yang terletak di Daerah Otonomi Guangxi; Ruili, Hekou, Longchuan dan Mohan berlokasi di Provinsi Yunnan.
UNICEF bekerja sama dengan Cina memberikan kursus enam bulan mengenai Vietnam. Hal ini bertujuan untuk melancarkan komunikasi antara polisi Cina dengan warga atau korban. Hasil dari kerja sama ini cukup signifikan. Pada tahun 2005 dan 2006, operasi ad hoc anti perdagangan manusia antara kedua negara ini telah menyelamatkan ratusan orang.
Perdagangan manusia ini tidak hanya ke Cina melainkan keluar Cina juga cukup banyak. Sejak tahun 2002, perdagangan manusia khususnya perempuan keluar dari Cina menuju Malaysia dan Thailand mengalami peningkatan. Sedangkan perempuan dari Laos dan Vietnam diperdagangkan menuju Cina.
Pada tahun 2004, Cina dengan negara-negara wilayah mekong telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) mengenai melawan perdagangan manusia secara individual. Pada akhir tahun 2007, Cina telah mengeluarkan Aksi Rencana Nasional dalam memerangi Perdagangan Perempuan dan Anak-anak (2008-2012), melibatkan lebih dari 30 departemen. Kantor anti perdagangan manusia didirikan dalam Departemen Keamanan Publik.
Perlawanan tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat seperti All-China Women’s Federation dan Save the Children. LSM ini menyediakan konsultasi mengenai hak-hak secara hukum dan menyediakan pengobatan baik medis maupun psikologis.
Tindakan-tindakan lainnya yang telah ditempuh oleh Cina adalah menyelenggarakan seminar-seminar. Pemberitahuan akan bahaya perdagangan manusia melalui media massa dan cetak juga terus dilakukan.
Menurut www.humantraficking.org mengutip Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, menyarankan Cina untuk lebih mengambil langkah-langkah yang lebih signifikan dalam kasus perdagangan manusia ini. Merevisi peraturan perdagangan manusia agar sejalan dengan dunia internasional. Termasuk peraturan mengenai pelarangan eksploitasi seksual di bawah umur 18 tahun secara komersial dan eksploitasi buruh.
Rabu, 13 Januari 2010
Kesepakatan Penting
Pada tanggal 21 Desember 2009, pertemuan tingkat tinggi antara China dan Taiwan diselenggarakan di Taichung. Pertemuan ini menyetujui kesepakatan penting di antara kedua belah pihak hubungan kedua belah pihak. Kesepakatan ini adalah Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA) atau sebelumnya disebut Comprehensive Economic Cooperation Agreement (CECA). Kesepakatan ini merupakan kesepakatan kerja sama ekonomi yang akan membawa hubungan kedua belah pihak semakin mesra.
Kesepakatan ini akan membawa hubungan lintas selat ke tingkat berikutnya. Para pemrotes mengkritik kesepakatan ini, karena akan melancarkan unifikasi. Apakah Taiwan berniat untuk unifikasi dengan China?
Hubungan Lintas Selat
Sejak Kuomintang (KMT) merebut kekuasaan dari tangan Partai Progresif Demokratik (DPP) dan menempatkan Ma Ying Jeou sebagai Presiden Taiwan, hubungan lintas selat mengalami kemajuan yang signifikan. Tetapi jalan untuk reunifikasi masih panjang, karena disebabkan oleh kampanye “Tiga Tidak” oleh Ma pada pemilihan presiden lalu, yaitu tidak reunifikasi, tidak merdeka, tidak menggunakan kekerasan.
Akan tetapi hal ini menjadi angin segar bagi Beijing. Karena Taiwan tidak meneruskan perjuangan untuk merdeka. Tetapi di sisi lain juga tidak ada reunifikasi di antara kedua pihak. Hal ini menandakan bahwa Presiden Ma ingin mempertahankan status quo yang dimiliki Taiwan sekarang.
Beijing melalui jalan ekonomi memperdalam hubungan lintas selat ini. Pada 26 April 2009, kedua belah pihak menyetujui untuk meningkatkan penerbangan langsung dari China ke Taiwan. Kemudian meningkatkan kerja sama di bidang finansial, bekerja sama dalam mengurangi tingkat kejahatan dan saling menawarkan bantuan hukum.
Tiga hari berselang, Taiwan pertama kalinya berpartisipasi di kancah internasional, yakni hadir dalam World Health Assembly (WHA). Hal ini menjadi sebuah kemajuan bagi Taiwan di bidang internasional dan China tidak menghalangi Taiwan untuk berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Justru menunjukkan ingin memperbaiki hubungan dengan Taiwan.
ECFA
Diskusi mengenai Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi ini sudah dimulai sejak bulan Februari 2009. Berselang satu bulan, proposal mengenai kesepakatan kerja sama ekonomi ini lahir.
Menurut Terry Cooke, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya kesepakatan ini. Pertama, pembentukan Pondasi Pasar Lintas Selat oleh Wakil Presiden Vincent Siew pada tahun 2000. Kedua, bergabungnya Taiwan dan China ke WTO pada tahun 2001. Ketiga, penandatanganan Closer Economic Partnership Arrangements (CEPA) antara China dan Hong Kong pada tahun 2003. (China Brief, VOLUME IX ISSUE 11, 27 Mei 2009)
Penyebab lainnya yang semakin mendukung kesepakatan ini adalah krisis finansial global. Kemudian China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA) yang akan mulai diterapkan tahun 2010 dan dilanjutkan ASEAN+3 FTA pada tahun berikutnya.
Hal ini menjadi pertimbangan Taiwan dalam bidang ekonomi terutama perdagangan internasional. Dengan diterapkannya FTA, maka akan terjadi perdagangan tanpa tarif. Sedangkan negara yang tidak termasuk dalam FTA akan dikenakan tarif yang tinggi.
Zhao Hong dan Sarah Y. Tong, Research Fellow pada East Asia Institute, mengatakan bahwa bila ECFA terwujud akan membawa keuntungan bagi kedua belah pihak. Dilihat dalam neraca perdagangan lintas selat pada tahun 2008, Taiwan mengalami surplus mencapai AS$ 43 miliar. Taiwan akan dapat mengakses pasar China yang lebih besar. Kemudian hal ini akan membuat citra Taiwan lebih baik di dunia internasional dan dapat membawa dampak yang positif dalam hal investasi asing di Taiwan.
Berdasarkan survei Mainland Affairs Council (MAC) yang dilaksanakan pada 8-11 April 2009, 70% rakyat Taiwan setuju bila Taiwan menandatangani EFCA. 60.3% rakyat Taiwan percaya bahwa dengan ditandatangani ECFA, maka akan membantu Taiwan membuat kesepakatan FTA dengan negara lain. Sedangkan efek apa yang akan ditimbulkan bila ditandatangani ECFA? 55.9% mengatakan akan menimbulkan efek yang positif, 22.2% percaya akan menimbulkan efek negatif, 12,7% tidak menimbulkan efek apa-apa dan 9.2% tidak tahu. Dilihat dari hasil survei ini, dapat disimpulkan bahwa rakyat Taiwan mendukung adanya ECFA ini.
Sedangkan bagi China, menurut Li Fei, Deputi Direktur Pusat Penelitian Taiwan di Universitas Xiamen, kesepakatan ini akan membawa tiga keuntungan. Pertama, memperkuat kekuatan ekonomi China sebagai kekuatan ekonomi utama di kawasan tersebut. Kedua, menstabilkan hubungan lintas selat dan mendorong interaksi kebijakan antara kedua belah pihak. Ketiga, mendorong unifikasi damai melalu integrasi ekonomi.
Tampaknya kesepakatan ini menguntungkan Taiwan dalam bidang ekonomi yang semakin menekankan pada perdagangan bebas. Akan tetapi apakah kesepakatan ini merupakan alat China untuk mereunifikasi atau murni hanya kesepakatan ekonomi? Mari kita simak perkembangannya secara seksama.
Kesepakatan ini akan membawa hubungan lintas selat ke tingkat berikutnya. Para pemrotes mengkritik kesepakatan ini, karena akan melancarkan unifikasi. Apakah Taiwan berniat untuk unifikasi dengan China?
Hubungan Lintas Selat
Sejak Kuomintang (KMT) merebut kekuasaan dari tangan Partai Progresif Demokratik (DPP) dan menempatkan Ma Ying Jeou sebagai Presiden Taiwan, hubungan lintas selat mengalami kemajuan yang signifikan. Tetapi jalan untuk reunifikasi masih panjang, karena disebabkan oleh kampanye “Tiga Tidak” oleh Ma pada pemilihan presiden lalu, yaitu tidak reunifikasi, tidak merdeka, tidak menggunakan kekerasan.
Akan tetapi hal ini menjadi angin segar bagi Beijing. Karena Taiwan tidak meneruskan perjuangan untuk merdeka. Tetapi di sisi lain juga tidak ada reunifikasi di antara kedua pihak. Hal ini menandakan bahwa Presiden Ma ingin mempertahankan status quo yang dimiliki Taiwan sekarang.
Beijing melalui jalan ekonomi memperdalam hubungan lintas selat ini. Pada 26 April 2009, kedua belah pihak menyetujui untuk meningkatkan penerbangan langsung dari China ke Taiwan. Kemudian meningkatkan kerja sama di bidang finansial, bekerja sama dalam mengurangi tingkat kejahatan dan saling menawarkan bantuan hukum.
Tiga hari berselang, Taiwan pertama kalinya berpartisipasi di kancah internasional, yakni hadir dalam World Health Assembly (WHA). Hal ini menjadi sebuah kemajuan bagi Taiwan di bidang internasional dan China tidak menghalangi Taiwan untuk berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Justru menunjukkan ingin memperbaiki hubungan dengan Taiwan.
ECFA
Diskusi mengenai Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi ini sudah dimulai sejak bulan Februari 2009. Berselang satu bulan, proposal mengenai kesepakatan kerja sama ekonomi ini lahir.
Menurut Terry Cooke, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya kesepakatan ini. Pertama, pembentukan Pondasi Pasar Lintas Selat oleh Wakil Presiden Vincent Siew pada tahun 2000. Kedua, bergabungnya Taiwan dan China ke WTO pada tahun 2001. Ketiga, penandatanganan Closer Economic Partnership Arrangements (CEPA) antara China dan Hong Kong pada tahun 2003. (China Brief, VOLUME IX ISSUE 11, 27 Mei 2009)
Penyebab lainnya yang semakin mendukung kesepakatan ini adalah krisis finansial global. Kemudian China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA) yang akan mulai diterapkan tahun 2010 dan dilanjutkan ASEAN+3 FTA pada tahun berikutnya.
Hal ini menjadi pertimbangan Taiwan dalam bidang ekonomi terutama perdagangan internasional. Dengan diterapkannya FTA, maka akan terjadi perdagangan tanpa tarif. Sedangkan negara yang tidak termasuk dalam FTA akan dikenakan tarif yang tinggi.
Zhao Hong dan Sarah Y. Tong, Research Fellow pada East Asia Institute, mengatakan bahwa bila ECFA terwujud akan membawa keuntungan bagi kedua belah pihak. Dilihat dalam neraca perdagangan lintas selat pada tahun 2008, Taiwan mengalami surplus mencapai AS$ 43 miliar. Taiwan akan dapat mengakses pasar China yang lebih besar. Kemudian hal ini akan membuat citra Taiwan lebih baik di dunia internasional dan dapat membawa dampak yang positif dalam hal investasi asing di Taiwan.
Berdasarkan survei Mainland Affairs Council (MAC) yang dilaksanakan pada 8-11 April 2009, 70% rakyat Taiwan setuju bila Taiwan menandatangani EFCA. 60.3% rakyat Taiwan percaya bahwa dengan ditandatangani ECFA, maka akan membantu Taiwan membuat kesepakatan FTA dengan negara lain. Sedangkan efek apa yang akan ditimbulkan bila ditandatangani ECFA? 55.9% mengatakan akan menimbulkan efek yang positif, 22.2% percaya akan menimbulkan efek negatif, 12,7% tidak menimbulkan efek apa-apa dan 9.2% tidak tahu. Dilihat dari hasil survei ini, dapat disimpulkan bahwa rakyat Taiwan mendukung adanya ECFA ini.
Sedangkan bagi China, menurut Li Fei, Deputi Direktur Pusat Penelitian Taiwan di Universitas Xiamen, kesepakatan ini akan membawa tiga keuntungan. Pertama, memperkuat kekuatan ekonomi China sebagai kekuatan ekonomi utama di kawasan tersebut. Kedua, menstabilkan hubungan lintas selat dan mendorong interaksi kebijakan antara kedua belah pihak. Ketiga, mendorong unifikasi damai melalu integrasi ekonomi.
Tampaknya kesepakatan ini menguntungkan Taiwan dalam bidang ekonomi yang semakin menekankan pada perdagangan bebas. Akan tetapi apakah kesepakatan ini merupakan alat China untuk mereunifikasi atau murni hanya kesepakatan ekonomi? Mari kita simak perkembangannya secara seksama.
CINA, JEPANG, DAN MEKONG
Pada tanggal 6-7 November 2009, dilangsungkan sebuah pertemuan Pertemuan tingkat tinggi antara Jepang dan Negara-negara di wilayah aliran sungai Mekong. Pertemuan ini dihadiri oleh pemimpin dari Jepang, Vietnam, Thailand, Laos, Kamboja dan Myanmar. Pertemuan ini menjadi cukup menjadi menarik, karena Perdana Menteri Thein Sein dari Myanmar hadir dalam pertemuan tersebut.
Tetapi di sisi lain, pertemuan ini dilangsungkan pada saat krisis antara Thailand dan Kamboja memuncak. Kedua Negara ini terlibat perselisihan mengenai Kuil Preah Vihear yang masih belum usai hingga sekarang. Ditambah lagi dengan penetapan Thaksin Shinawatra sebagai penasihat ekonomi Kamboja. Perdana Menteri Hun Sen justru menjamin keamanan dari mantan perdana menteri Thailand tersebut. Hal ini tentu saja membuat Thailand meradang.
Jepang dalam pertemuan ini tidak mengundang Cina. Padahal Cina juga salah satu Negara yang berada dalam aliran sungai Mekong. Dalam hal ini terlihat bahwa pertemuan ini hanya mengkhususkan Negara yang berasal dari ASEAN. Apakah Jepang ingin mengembalikan pengaruhnya di kawasan ASEAN yang akhir-akhir ini diambil alih oleh Cina?
Jepang-Mekong
Hubungan antara Jepang dan Negara-negara di ASEAN umumnya telah terjalin lebih dari 30 tahun yang lalu. Kebijakan Luar Negeri Jepang terhadap ASEAN dimulai pada tahun 1977 dengan Fukuda Doctrine. Pada tahun 1987, Takeshita Doctrine diterapkan oleh Jepang. 10 tahun berikutnya, Hashimoto Doctrine menggebrak kebuntuan hubungan antara Jepang dan ASEAN. Sejak tahun 1997, Jepang kembali merajut hubungan dengan Negara-negara di ASEAN.
Sejak tahun 2007, Jepang mulai memfokuskan diri pada Negara-negara di wilayah aliran sungai Mekong. Ditandai dengan Japan-Mekong Partnership Program semakin mengeratkan hubungan Negara-negara wilayah sungai Mekong dan Jepang. Pada bulan Januari 2008, untuk pertama kalinya dilangsungkan pertemuan antara Menteri Luar Negeri. Pertemuan ini berlanjut ke pertemuan berikutnya di Siem Reap, Kamboja, pada 3 Oktober 2009. Tidak sampai sebulan, pertemuan antara Menteri Ekonomi dilangsungkan di Hua Hin, Thailand, pada 24 Oktober 2009. Tahun 2009 juga ditetapkan sebagai Mekong-Japan Exchange Year.
Jepang menetapkan tiga prioritas utama dalam hubungan ini. Pertama, pembangunan ekonomi berkelanjutan di wilayah aliran Sungai Mekong. Kedua, Memajukan hubungan antara Jepang dan Negara-negara di wilayah Mekong. Ketiga, pemenuhan potensial dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah Mekong.
Dalam Pertemuan Tingkat Tinggi di Tokyo, Jepang berjanji akan memberikan bantuan sebesar 500 miliar Yen selama tiga tahun ke depan. Reboisasi dan Manajemen Air di wilayah Mekong juga menjadi agenda bantuan Jepang. Jepang memang berniat membantu menciptakan “Satu Dekade Menuju Mekong Hijau” yang akan dimulai pada tahun 2010. Jepang juga membantu dalam pembangunan infrastruktur di wilayah Mekong, yakni infrastruktur untuk “Segitiga Perkembangan”, “Koridor Ekonomi Timur-Barat dan Selatan”.
Cina-Mekong
Sejak tahun 1992, Cina dan Negara-negara di wilayah Mekong telah membangun hubungan di bawah naungan Greater Mekong Subregion (GMS). Hubungan ini diprakarsai oleh Asian Development Bank (ADB). Berdasarkan hubungan ini diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian di wilayah Mekong. Cina memainkan peranan dalam mengembangkan hubungan ekonomi regional di kawasan tersebut dan mengintegrasikan pembangunan antara Mekong dan wilayah barat daya Cina. Dengan demikian kemiskinan di wilayah Mekong dapat diberantas.
Cina turut membantu dalam pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Pembangunan Jalur Rel Kereta Trans-Asia. Pembangunan jalan tol sepanjang 2.000 km dari Kunming ke Bangkok via Laos. 1.500 kilometer jalan tol juga dibangun melintas dari Da Nang, Vietnam menuju Myanmar melalui Laos dan Thailand. Cina juga membantu pembangunan stadion di Laos untuk persiapan SEA Games 2009.
Sedangkan Cina memperoleh keuntungan penuh dalam mendapatkan sumber daya alam dari Negara-negara wilayah Mekong. Cina menjadi investor utama di Myanmar, investasi Cina mencapai nilai AS$ 280 juta. Cina sebaliknya mendapatkan pasokan gas dan minyak bumi dari Myanmar. Cina juga mendapatkan keuntungan dari pembangunan bendungan di wilayah Mekong. Hal ini membantu kedua belah pihak menambah pembangkit listrik tenaga air.
Pertambangan dan kebutuhan akan kayu juga menjadi alasan Cina tetap menjalin hubungan baik dengan wilayah Mekong. Pertambangan Bauksit dan Alumunium di Kamboja, Laos dan Vietnam merupakan salah satu contohnya.
Cina-Jepang-Mekong
Kualitas hubungan antara Cina-Mekong dan Jepang-Mekong memiliki sisi positif dan negatifnya. Hubungan antara Cina dan wilayah Mekong terlihat lebih kuat karena mereka memulai hubungan lebih awal daripada Jepang. Tetapi Cina memberikan dampak buruk bagi wilayah Mekong. Hal ini disebabkan oleh pembangunan bendungan oleh Cina. Bendungan-bendungan ini di satu sisi memberikan pasokan energi yang besar, akan tetapi di sisi lain wilayah Mekong sering dilanda banjir akibat manajemen air yang kurang baik.
Sedangkan Jepang terlihat tertinggal dari Cina dalam hubungan wilayah Mekong. Jepang memanfaatkan sisi buruk yang disebabkan oleh Cina. Jepang membantu dalam reboisasi dan manajemen air , sehingga mewujudkan wilayah “Mekong Hijau”.
Kedua Negara besar ini memang terlihat bersaing dalam memperebutkan pengaruh di wilayah Mekong. Tetapi hal yang lebih penting adalah bagaimana Negara-negara di wilayah Mekong ini memanfaatkan persaingan tersebut untuk mengembangkan wilayahnya. Mengambil sisi yang positif dan membuang sisi yang negatif.
Tetapi di sisi lain, pertemuan ini dilangsungkan pada saat krisis antara Thailand dan Kamboja memuncak. Kedua Negara ini terlibat perselisihan mengenai Kuil Preah Vihear yang masih belum usai hingga sekarang. Ditambah lagi dengan penetapan Thaksin Shinawatra sebagai penasihat ekonomi Kamboja. Perdana Menteri Hun Sen justru menjamin keamanan dari mantan perdana menteri Thailand tersebut. Hal ini tentu saja membuat Thailand meradang.
Jepang dalam pertemuan ini tidak mengundang Cina. Padahal Cina juga salah satu Negara yang berada dalam aliran sungai Mekong. Dalam hal ini terlihat bahwa pertemuan ini hanya mengkhususkan Negara yang berasal dari ASEAN. Apakah Jepang ingin mengembalikan pengaruhnya di kawasan ASEAN yang akhir-akhir ini diambil alih oleh Cina?
Jepang-Mekong
Hubungan antara Jepang dan Negara-negara di ASEAN umumnya telah terjalin lebih dari 30 tahun yang lalu. Kebijakan Luar Negeri Jepang terhadap ASEAN dimulai pada tahun 1977 dengan Fukuda Doctrine. Pada tahun 1987, Takeshita Doctrine diterapkan oleh Jepang. 10 tahun berikutnya, Hashimoto Doctrine menggebrak kebuntuan hubungan antara Jepang dan ASEAN. Sejak tahun 1997, Jepang kembali merajut hubungan dengan Negara-negara di ASEAN.
Sejak tahun 2007, Jepang mulai memfokuskan diri pada Negara-negara di wilayah aliran sungai Mekong. Ditandai dengan Japan-Mekong Partnership Program semakin mengeratkan hubungan Negara-negara wilayah sungai Mekong dan Jepang. Pada bulan Januari 2008, untuk pertama kalinya dilangsungkan pertemuan antara Menteri Luar Negeri. Pertemuan ini berlanjut ke pertemuan berikutnya di Siem Reap, Kamboja, pada 3 Oktober 2009. Tidak sampai sebulan, pertemuan antara Menteri Ekonomi dilangsungkan di Hua Hin, Thailand, pada 24 Oktober 2009. Tahun 2009 juga ditetapkan sebagai Mekong-Japan Exchange Year.
Jepang menetapkan tiga prioritas utama dalam hubungan ini. Pertama, pembangunan ekonomi berkelanjutan di wilayah aliran Sungai Mekong. Kedua, Memajukan hubungan antara Jepang dan Negara-negara di wilayah Mekong. Ketiga, pemenuhan potensial dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah Mekong.
Dalam Pertemuan Tingkat Tinggi di Tokyo, Jepang berjanji akan memberikan bantuan sebesar 500 miliar Yen selama tiga tahun ke depan. Reboisasi dan Manajemen Air di wilayah Mekong juga menjadi agenda bantuan Jepang. Jepang memang berniat membantu menciptakan “Satu Dekade Menuju Mekong Hijau” yang akan dimulai pada tahun 2010. Jepang juga membantu dalam pembangunan infrastruktur di wilayah Mekong, yakni infrastruktur untuk “Segitiga Perkembangan”, “Koridor Ekonomi Timur-Barat dan Selatan”.
Cina-Mekong
Sejak tahun 1992, Cina dan Negara-negara di wilayah Mekong telah membangun hubungan di bawah naungan Greater Mekong Subregion (GMS). Hubungan ini diprakarsai oleh Asian Development Bank (ADB). Berdasarkan hubungan ini diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian di wilayah Mekong. Cina memainkan peranan dalam mengembangkan hubungan ekonomi regional di kawasan tersebut dan mengintegrasikan pembangunan antara Mekong dan wilayah barat daya Cina. Dengan demikian kemiskinan di wilayah Mekong dapat diberantas.
Cina turut membantu dalam pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Pembangunan Jalur Rel Kereta Trans-Asia. Pembangunan jalan tol sepanjang 2.000 km dari Kunming ke Bangkok via Laos. 1.500 kilometer jalan tol juga dibangun melintas dari Da Nang, Vietnam menuju Myanmar melalui Laos dan Thailand. Cina juga membantu pembangunan stadion di Laos untuk persiapan SEA Games 2009.
Sedangkan Cina memperoleh keuntungan penuh dalam mendapatkan sumber daya alam dari Negara-negara wilayah Mekong. Cina menjadi investor utama di Myanmar, investasi Cina mencapai nilai AS$ 280 juta. Cina sebaliknya mendapatkan pasokan gas dan minyak bumi dari Myanmar. Cina juga mendapatkan keuntungan dari pembangunan bendungan di wilayah Mekong. Hal ini membantu kedua belah pihak menambah pembangkit listrik tenaga air.
Pertambangan dan kebutuhan akan kayu juga menjadi alasan Cina tetap menjalin hubungan baik dengan wilayah Mekong. Pertambangan Bauksit dan Alumunium di Kamboja, Laos dan Vietnam merupakan salah satu contohnya.
Cina-Jepang-Mekong
Kualitas hubungan antara Cina-Mekong dan Jepang-Mekong memiliki sisi positif dan negatifnya. Hubungan antara Cina dan wilayah Mekong terlihat lebih kuat karena mereka memulai hubungan lebih awal daripada Jepang. Tetapi Cina memberikan dampak buruk bagi wilayah Mekong. Hal ini disebabkan oleh pembangunan bendungan oleh Cina. Bendungan-bendungan ini di satu sisi memberikan pasokan energi yang besar, akan tetapi di sisi lain wilayah Mekong sering dilanda banjir akibat manajemen air yang kurang baik.
Sedangkan Jepang terlihat tertinggal dari Cina dalam hubungan wilayah Mekong. Jepang memanfaatkan sisi buruk yang disebabkan oleh Cina. Jepang membantu dalam reboisasi dan manajemen air , sehingga mewujudkan wilayah “Mekong Hijau”.
Kedua Negara besar ini memang terlihat bersaing dalam memperebutkan pengaruh di wilayah Mekong. Tetapi hal yang lebih penting adalah bagaimana Negara-negara di wilayah Mekong ini memanfaatkan persaingan tersebut untuk mengembangkan wilayahnya. Mengambil sisi yang positif dan membuang sisi yang negatif.
Kamis, 12 November 2009
CAFTA
ASEAN Summit ke-15 yang diselenggarakan pada tanggal 23-25 Oktober lalu di Hua Hin, Thailand, menjadikan agenda pertama bagi kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Dalam pertemuan tersebut mencakup Pertemuan Cina-ASEAN ke-12, Pertemuan Jepang-ASEAN ke-12, Pertemuan Korea Selatan-ASEAN ke-12, Pertemuan ketujuh India-ASEAN, Pertemuan ASEAN+3 ke-12 dan Pertemuan keempat East Asia Summit (EAS).
Pertemuan ini membahas banyak masalah seperti : Deklarasi Cha-am Hua Hin untuk Inagurasi ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), Memperkuat kerjasama di bidang pendidikan dalam rangka mewujudkan ASEAN Caring and Sharing Community, Rancangan Pernyataan mengenai perubahan iklim, dan pernyataan para pemimpin negara mengenai konektivitas ASEAN.
Tetapi pertemuan ini bagi Cina dan ASEAN menjadi penting, karena menyambut China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA) yang dijadwalkan pada tahun 2010. Dalam jangka waktu kurang lebih dua bulan kesepakatan ini akan mulai dijalankan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan ASEAN dalam menghadapi kesepakatan CAFTA tersebut.
Semakin Mesra
Pada tahun 1990an, Cina yang bangkit sebagai kekuatan ekonomi dunia yang baru mulai melebarkan sayapnya ke dunia internasional, khususnya ASEAN. Hal ini bertujuan untuk menyampaikan kepada dunia bahwa Cina bukan ancaman melainkan mitra yang bersahabat. Hal ini disebabkan oleh Teori ancaman Cina (China Threat) yang diyakini para pemikir dari Barat. Tetapi teori ini tidak berlaku bagi ASEAN yang merupakan negara tetangga dan berbatasan langsung dengan Cina.
Pada 19 Juli 1991, Menteri Luar Negeri Cina, Qian Qichen menghadiri ASEAN Ministerial Meeting di Kuala Lumpur. Cina mulai menunjukkan ketertarikan untuk bekerja sama dengan ASEAN.
Kemudian pada bulan September 1993, dilaksanakan kunjungan balasan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN pada saat itu Dato’ Ajit Singh. Kemudian pada tanggal 23 Juli 1994, terjadi exchange of letters antara Sekjen ASEAN dan Menlu Cina yang menyetujui pembentukan komite kerjasama di bidang ekonomi, perdagangan dan IPTEK.
Cina dipercaya menjadi “consultative partner”, yang kemudian pada tahun 1996, dipercaya menjadi mitra wicara (Dialogue Partner).
Pada tahun 1997, terdapat setidaknya lima kerangka pembicaraan antara Cina dan ASEAN. Dimulai dari Konsultasi Politik antara Cina dan ASEAN pada tingkat senior, Komite Gabungan Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan, ASEAN-China Joint Cooperation Committee (ACJCC), Komite Gabungan Kerjasama IPTEK, dan Komite ASEAN-Beijing.
Pada bulan Desember 1997, merupakan pertemuan informal pertama ASEAN+1. Pertemuan ini dihadiri oleh Jiang Zemin dan para pemimpin negara ASEAN.
Kemudian hubungan antara ASEAN dan Cina semakin mendalam ketika terjadi Krisis Finansial Asia yang menyebabkan banyak negara di Asia bertumbangan. Tetapi tidak untuk Cina. Cina justru berdiri kokoh. Kebijakan untuk tidak mendevaluasi Yuan, merupakan kebijakan yang menyelamatkan negara ASEAN khususnya dari keterpurukan.
Setelah terjadinya Krisis Asia, hubungan Cina dan ASEAN semakin mesra. Hal ini terlihat dari deklarasi yang dihasilkan selama pertemuan berlangsung. Pada tahun 2002, Cina-ASEAN menyetujui memperkuat kerja sama ekonomi dan Deklarasi Gabungan kerjasama dalam masalah keamanan non-tradisional antara Cina dan ASEAN. Pada 29 April 2005, hubungan kedua belah pihak semakin dalam dengan mewujudkan Action Plan to Implement the Joint Declaration of China-ASEAN Strategic Partnership. Selama empat tahun, Cina juga menyelenggarakan ASEAN-China Expo di Nanning.
CAFTA
Pada bulan November 2002, KTT ASEAN ke-8 di Kamboja, ASEAN dan Cina menandatangani Kerangka Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh. Hal ini merupakan tanda bagi kedua belah pihak untuk memperkuat kerja sama ekonomi.
Dalam kesepakatan ini, mencakup proses penurunan tarif dalam tiga kategori : Early Harvest Program (EHP), Jalur Normal, dan Jalur Sensitif. Jalur Sensitif kemudian dibagi lagi menjadi dua yaitu Sensitif dan Sangat Sensitif.
Kerja sama ekonomi ini semakin diperkuat dengan Treaty Amity and Cooperation (TAC) pada tahun 2003. Dengan demikian, hubungan kedua belah pihak semakin lancar dan aman.
Namun masih terdapat masalah-masalah yang belum diselesaikan. Menurut Alexander C. Chandra, potensi masalah yang harus diperhatikan adalah pertama, ASEAN dan Cina cenderung terlalu menekankan keuntungan jangka panjang tanpa memperhatikan dampak ekonomi jangka pendek. Kedua, kebaikan Cina untuk memberikan liberalisasi unilateral di bawah skema EHP terdengar terlalu muluk. Ketiga, indonesia dan ASEAN perlu memberikan perhatian lebih terhadap tantangan yang muncul dari Cina di bidang penanaman modal. Saat ini, negara-negara ASEAN semakin tertinggal dalam urusan penanaman modal dari negara Asia lainnya. Keempat, Indonesia juga perlu memperhatikan sejauh mana kemampuan kita untuk memasuki pasar Cina. Kelima, data yang tidak akurat dari pihak Cina mempersulit pembuat kebijakan ASEAN pada umumnya dan Indonesia pada khususnya untuk membuat kebijakan yang tepat. Keenam, CAFTA tentunya memiliki potensi untuk memperlemah proses integrasi ASEAN. (Merangkul Cina, 2009)
Pada akhirnya, Indonesia dan ASEAN harus memikirkan dan menemukan solusi untuk masalah-masalah tersebut. Bila mau untung, bukan buntung.
http://studiasinica.net/2009/11/07/cafta/
Pertemuan ini membahas banyak masalah seperti : Deklarasi Cha-am Hua Hin untuk Inagurasi ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), Memperkuat kerjasama di bidang pendidikan dalam rangka mewujudkan ASEAN Caring and Sharing Community, Rancangan Pernyataan mengenai perubahan iklim, dan pernyataan para pemimpin negara mengenai konektivitas ASEAN.
Tetapi pertemuan ini bagi Cina dan ASEAN menjadi penting, karena menyambut China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA) yang dijadwalkan pada tahun 2010. Dalam jangka waktu kurang lebih dua bulan kesepakatan ini akan mulai dijalankan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan ASEAN dalam menghadapi kesepakatan CAFTA tersebut.
Semakin Mesra
Pada tahun 1990an, Cina yang bangkit sebagai kekuatan ekonomi dunia yang baru mulai melebarkan sayapnya ke dunia internasional, khususnya ASEAN. Hal ini bertujuan untuk menyampaikan kepada dunia bahwa Cina bukan ancaman melainkan mitra yang bersahabat. Hal ini disebabkan oleh Teori ancaman Cina (China Threat) yang diyakini para pemikir dari Barat. Tetapi teori ini tidak berlaku bagi ASEAN yang merupakan negara tetangga dan berbatasan langsung dengan Cina.
Pada 19 Juli 1991, Menteri Luar Negeri Cina, Qian Qichen menghadiri ASEAN Ministerial Meeting di Kuala Lumpur. Cina mulai menunjukkan ketertarikan untuk bekerja sama dengan ASEAN.
Kemudian pada bulan September 1993, dilaksanakan kunjungan balasan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN pada saat itu Dato’ Ajit Singh. Kemudian pada tanggal 23 Juli 1994, terjadi exchange of letters antara Sekjen ASEAN dan Menlu Cina yang menyetujui pembentukan komite kerjasama di bidang ekonomi, perdagangan dan IPTEK.
Cina dipercaya menjadi “consultative partner”, yang kemudian pada tahun 1996, dipercaya menjadi mitra wicara (Dialogue Partner).
Pada tahun 1997, terdapat setidaknya lima kerangka pembicaraan antara Cina dan ASEAN. Dimulai dari Konsultasi Politik antara Cina dan ASEAN pada tingkat senior, Komite Gabungan Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan, ASEAN-China Joint Cooperation Committee (ACJCC), Komite Gabungan Kerjasama IPTEK, dan Komite ASEAN-Beijing.
Pada bulan Desember 1997, merupakan pertemuan informal pertama ASEAN+1. Pertemuan ini dihadiri oleh Jiang Zemin dan para pemimpin negara ASEAN.
Kemudian hubungan antara ASEAN dan Cina semakin mendalam ketika terjadi Krisis Finansial Asia yang menyebabkan banyak negara di Asia bertumbangan. Tetapi tidak untuk Cina. Cina justru berdiri kokoh. Kebijakan untuk tidak mendevaluasi Yuan, merupakan kebijakan yang menyelamatkan negara ASEAN khususnya dari keterpurukan.
Setelah terjadinya Krisis Asia, hubungan Cina dan ASEAN semakin mesra. Hal ini terlihat dari deklarasi yang dihasilkan selama pertemuan berlangsung. Pada tahun 2002, Cina-ASEAN menyetujui memperkuat kerja sama ekonomi dan Deklarasi Gabungan kerjasama dalam masalah keamanan non-tradisional antara Cina dan ASEAN. Pada 29 April 2005, hubungan kedua belah pihak semakin dalam dengan mewujudkan Action Plan to Implement the Joint Declaration of China-ASEAN Strategic Partnership. Selama empat tahun, Cina juga menyelenggarakan ASEAN-China Expo di Nanning.
CAFTA
Pada bulan November 2002, KTT ASEAN ke-8 di Kamboja, ASEAN dan Cina menandatangani Kerangka Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh. Hal ini merupakan tanda bagi kedua belah pihak untuk memperkuat kerja sama ekonomi.
Dalam kesepakatan ini, mencakup proses penurunan tarif dalam tiga kategori : Early Harvest Program (EHP), Jalur Normal, dan Jalur Sensitif. Jalur Sensitif kemudian dibagi lagi menjadi dua yaitu Sensitif dan Sangat Sensitif.
Kerja sama ekonomi ini semakin diperkuat dengan Treaty Amity and Cooperation (TAC) pada tahun 2003. Dengan demikian, hubungan kedua belah pihak semakin lancar dan aman.
Namun masih terdapat masalah-masalah yang belum diselesaikan. Menurut Alexander C. Chandra, potensi masalah yang harus diperhatikan adalah pertama, ASEAN dan Cina cenderung terlalu menekankan keuntungan jangka panjang tanpa memperhatikan dampak ekonomi jangka pendek. Kedua, kebaikan Cina untuk memberikan liberalisasi unilateral di bawah skema EHP terdengar terlalu muluk. Ketiga, indonesia dan ASEAN perlu memberikan perhatian lebih terhadap tantangan yang muncul dari Cina di bidang penanaman modal. Saat ini, negara-negara ASEAN semakin tertinggal dalam urusan penanaman modal dari negara Asia lainnya. Keempat, Indonesia juga perlu memperhatikan sejauh mana kemampuan kita untuk memasuki pasar Cina. Kelima, data yang tidak akurat dari pihak Cina mempersulit pembuat kebijakan ASEAN pada umumnya dan Indonesia pada khususnya untuk membuat kebijakan yang tepat. Keenam, CAFTA tentunya memiliki potensi untuk memperlemah proses integrasi ASEAN. (Merangkul Cina, 2009)
Pada akhirnya, Indonesia dan ASEAN harus memikirkan dan menemukan solusi untuk masalah-masalah tersebut. Bila mau untung, bukan buntung.
http://studiasinica.net/2009/11/07/cafta/
Minggu, 01 November 2009
MEDIA DI CINA BUKAN CORONG PEMERINTAH
Seminggu setelah perayaan ulang tahun Cina yang ke-60, Cina kembali menarik perhatian dunia, terutama media massa. Hal ini disebabkan oleh diadakannya World Media Summit (WMS) di Beijing.
Pertemuan ini diselenggarakan oleh kantor berita Xinhua sebagai tuan rumah dan dihadiri 130 perwakilan media dari 70 negara dan juga 40 media Cina. Perwakilan Indonesia adalah Antara, Kompas dan Jawa Pos Group.
Pertemuan ini bertemakan “Kerja sama, Aksi, Menang-menang (win-win) dan Perkembangan”. Tema ini didasarkan pada krisis finansial global yang melanda dunia selama setahun lebih. Dalam hal ini, bagaimana media mengambil sikap untuk tetap bertahan dalam krisis ini.
Pertemuan Media seluruh dunia ini juga menandakan bahwa Cina memiliki daya tarik dan kekuatan lunak yang berhasil menaklukan dunia. Tetapi pertemuan ini juga menjadi tantangan bagi Cina yang masih mengontrol media dan informasi. Hal lain yang patut diingat bahwa Cina juga merupakan negara yang sering memenjarakan jurnalis. Bagaimana Cina menghadapi tantangan ini?
Corong pemerintah
Semua media massa di Cina selama masa pemerintahan Mao berada di bawah kekuasaan negara. Media massa sebagai corong negara atau partai untuk menyampaikan berita dan sekaligus alat propaganda negara.
Media massa mengalami perubahan sejak tahun 1978, bertepatan dengan diterapkannya kebijakan “reformasi dan keterbukaan” oleh Deng Xiaoping. Reformasi yang terjadi pada media massa adalah tidak lagi disubsidi oleh negara. Masing-masing media massa harus bersaing di pasar dengan kemampuannya sendiri.
Perkembangan yang signifikan juga terjadi pada masa ini. Pada tahun 1978, hanya ada 1.116 koran dan majalah. Sedangkan pada tahun 2002, meningkat mencapai 11.166. Kemudian pendapatan dari periklanan, dari nol pada awal era reformasi meingkat menjadi $18 miliar pada tahun 2005, atau 0.78% dari Produk Domestik Bruto. Akan tetapi peningkatan ini mengalami penurunan ketika terjadi peristiwa Tian’anmen. Tragedi ini menyebabkan perusahaan koran dan majalah gulung tikar. Hal ini kembali normal setelah tiga tahun, yang bertepatan dengan ”Perjalanan ke Selatan” oleh Deng Xiaoping. Peristiwa ini merupakan kebangkitan kembali media massa di Cina.
Dalam perkembangannya, media massa mencari bentuknya sendiri dalam menghadapi era baru reformasi Cina yang berdasarkan ekonomi pasar. Gong Xueping, Sekretaris Partai Shanghai yang merupakan arsitektur perkembangan media penyiaran di Shanghai pada tahun 1990an, menyarankan bahwa media massa di Cina setidaknya dapat menciptakan media massa ”sosialis” yang berkarakteristik Cina. Menggabungkan dua tipe model media massa, yaitu tipe Soviet, yang mementingkan pemberitaan mengenai para pemimpinnya dan tidak memedulikan opini publik; dan tipe Gaya Barat, yang populer dan menguntungkan tetapi tidak peduli terhadap bidang sosial.
Tetapi peningkatan ini tidak diikuti dengan kebebasan pers. Negara masih mensensor dan mengontrol seluruh media massa di Cina.
Kekuasaan tertinggi berada di tangan Departemen Propaganda. Departemen ini menguasai media massa di Cina. Aman tidaknya berita bagi negara ditentukan oleh departemen ini. Jurnalis harus menerapkan self-censorship dalam memuat berita. Jika berita tersebut membahayakan bagi negara, maka Departemen Propaganda dengan cepat mengambil tindakan pengamanan.
Tindakan ini seperti menghentikan penyaluran berita tersebut, memecat editor atau manajer perusahaan media tersebut dan digantikan oleh yang dipilih oleh negara. Pemilihan manajer baru ini memakai sistem nomenklatura. Kemudian Departemen tidak lupa untuk memenjarakan para jurnalis yang menulis berita tersebut.
Ketidakpastian
Jurnalis di Cina mengalami perasaan serba salah. Hal ini dikarenakan diterapkannya “sensor pribadi” dalam memuat berita. Mereka tidak mengetahui apakah berita tersebut membahayakan negara atau tidak. Hal ini berhubungan dengan rahasia negara, yang jurnalis buta tentang hal tersebut.
Jonathan Hassid dalam artikelnya berpendapat bahwa usaha di bidang media merupakan bisnis yang tidak pasti (uncertain business). Cina menggunakan kekuatan ketidakpastian (The Power of Uncertainty). Jurnalis diselimuti oleh ketidakpastian dalam memuat berita. Tanpa sensor pra-publikasi, media massa mustahil mengetahui berita yang dimuat merupakan berita yang aman. Meskipun Departemen Propaganda telah mengeluarkan garis besar dalam penulisan berita. Tetapi hal ini dirasakan masih kurang jelas bagi jurnalis dan editor. Hal ini menjadi strategi yang ampuh bagi negara untuk mengontrol media massanya.
Topik-topik yang sensitif untuk dimuat dalam media massa adalah kejadian tiba-tiba seperti bencana alam. Kemudian gerakan demokrasi di Cina, separatisme atau etnis minoritas, pemogokan buruh, korupsi di dalam PKC, demontrasi besar-besaran, bencana yang dibuat oleh manusia, penyakit menular yang menimbulkan kritik dari dunia internasional.
Contohnya ketika penyakit SARS pada tahun 2003 yang menghebohkan dunia. Padahal penyakit tersebut sudah mengjakiti warga cina kira-kira setahun sebelumnya. Tetapi Cina ”menyembunyikan” atau tidak memberitakan hal tersebut kepada rakyat dan masyarakat dunia. Karena pada tahun tersebut bertepatan dengan pemilihan presiden baru pengganti Jiang Zemin, yakni Hu Jintao. Lima tahun berlalu, kasus yang mirip terulang kembali. Pada kali ini, bertepatan dengan Olimpiade 2008. Cina tidak memberitakan kasus keracunan susu pada anak-anak. Berita ini muncul setelah olimpiade terlaksana.
Jika ada jurnalis yang memberitakan sesuatu yang sensitif, maka akibatnya mereka tidak mendapat gaji atau bonus, yang jumlahnya setengah dari gaji pokok mereka. Jurnalis yang seperti ini akan cepat kehabisan uang. Kebebasan untuk memberitakan pun terpaksa dikompromikan.
Pertemuan ini diselenggarakan oleh kantor berita Xinhua sebagai tuan rumah dan dihadiri 130 perwakilan media dari 70 negara dan juga 40 media Cina. Perwakilan Indonesia adalah Antara, Kompas dan Jawa Pos Group.
Pertemuan ini bertemakan “Kerja sama, Aksi, Menang-menang (win-win) dan Perkembangan”. Tema ini didasarkan pada krisis finansial global yang melanda dunia selama setahun lebih. Dalam hal ini, bagaimana media mengambil sikap untuk tetap bertahan dalam krisis ini.
Pertemuan Media seluruh dunia ini juga menandakan bahwa Cina memiliki daya tarik dan kekuatan lunak yang berhasil menaklukan dunia. Tetapi pertemuan ini juga menjadi tantangan bagi Cina yang masih mengontrol media dan informasi. Hal lain yang patut diingat bahwa Cina juga merupakan negara yang sering memenjarakan jurnalis. Bagaimana Cina menghadapi tantangan ini?
Corong pemerintah
Semua media massa di Cina selama masa pemerintahan Mao berada di bawah kekuasaan negara. Media massa sebagai corong negara atau partai untuk menyampaikan berita dan sekaligus alat propaganda negara.
Media massa mengalami perubahan sejak tahun 1978, bertepatan dengan diterapkannya kebijakan “reformasi dan keterbukaan” oleh Deng Xiaoping. Reformasi yang terjadi pada media massa adalah tidak lagi disubsidi oleh negara. Masing-masing media massa harus bersaing di pasar dengan kemampuannya sendiri.
Perkembangan yang signifikan juga terjadi pada masa ini. Pada tahun 1978, hanya ada 1.116 koran dan majalah. Sedangkan pada tahun 2002, meningkat mencapai 11.166. Kemudian pendapatan dari periklanan, dari nol pada awal era reformasi meingkat menjadi $18 miliar pada tahun 2005, atau 0.78% dari Produk Domestik Bruto. Akan tetapi peningkatan ini mengalami penurunan ketika terjadi peristiwa Tian’anmen. Tragedi ini menyebabkan perusahaan koran dan majalah gulung tikar. Hal ini kembali normal setelah tiga tahun, yang bertepatan dengan ”Perjalanan ke Selatan” oleh Deng Xiaoping. Peristiwa ini merupakan kebangkitan kembali media massa di Cina.
Dalam perkembangannya, media massa mencari bentuknya sendiri dalam menghadapi era baru reformasi Cina yang berdasarkan ekonomi pasar. Gong Xueping, Sekretaris Partai Shanghai yang merupakan arsitektur perkembangan media penyiaran di Shanghai pada tahun 1990an, menyarankan bahwa media massa di Cina setidaknya dapat menciptakan media massa ”sosialis” yang berkarakteristik Cina. Menggabungkan dua tipe model media massa, yaitu tipe Soviet, yang mementingkan pemberitaan mengenai para pemimpinnya dan tidak memedulikan opini publik; dan tipe Gaya Barat, yang populer dan menguntungkan tetapi tidak peduli terhadap bidang sosial.
Tetapi peningkatan ini tidak diikuti dengan kebebasan pers. Negara masih mensensor dan mengontrol seluruh media massa di Cina.
Kekuasaan tertinggi berada di tangan Departemen Propaganda. Departemen ini menguasai media massa di Cina. Aman tidaknya berita bagi negara ditentukan oleh departemen ini. Jurnalis harus menerapkan self-censorship dalam memuat berita. Jika berita tersebut membahayakan bagi negara, maka Departemen Propaganda dengan cepat mengambil tindakan pengamanan.
Tindakan ini seperti menghentikan penyaluran berita tersebut, memecat editor atau manajer perusahaan media tersebut dan digantikan oleh yang dipilih oleh negara. Pemilihan manajer baru ini memakai sistem nomenklatura. Kemudian Departemen tidak lupa untuk memenjarakan para jurnalis yang menulis berita tersebut.
Ketidakpastian
Jurnalis di Cina mengalami perasaan serba salah. Hal ini dikarenakan diterapkannya “sensor pribadi” dalam memuat berita. Mereka tidak mengetahui apakah berita tersebut membahayakan negara atau tidak. Hal ini berhubungan dengan rahasia negara, yang jurnalis buta tentang hal tersebut.
Jonathan Hassid dalam artikelnya berpendapat bahwa usaha di bidang media merupakan bisnis yang tidak pasti (uncertain business). Cina menggunakan kekuatan ketidakpastian (The Power of Uncertainty). Jurnalis diselimuti oleh ketidakpastian dalam memuat berita. Tanpa sensor pra-publikasi, media massa mustahil mengetahui berita yang dimuat merupakan berita yang aman. Meskipun Departemen Propaganda telah mengeluarkan garis besar dalam penulisan berita. Tetapi hal ini dirasakan masih kurang jelas bagi jurnalis dan editor. Hal ini menjadi strategi yang ampuh bagi negara untuk mengontrol media massanya.
Topik-topik yang sensitif untuk dimuat dalam media massa adalah kejadian tiba-tiba seperti bencana alam. Kemudian gerakan demokrasi di Cina, separatisme atau etnis minoritas, pemogokan buruh, korupsi di dalam PKC, demontrasi besar-besaran, bencana yang dibuat oleh manusia, penyakit menular yang menimbulkan kritik dari dunia internasional.
Contohnya ketika penyakit SARS pada tahun 2003 yang menghebohkan dunia. Padahal penyakit tersebut sudah mengjakiti warga cina kira-kira setahun sebelumnya. Tetapi Cina ”menyembunyikan” atau tidak memberitakan hal tersebut kepada rakyat dan masyarakat dunia. Karena pada tahun tersebut bertepatan dengan pemilihan presiden baru pengganti Jiang Zemin, yakni Hu Jintao. Lima tahun berlalu, kasus yang mirip terulang kembali. Pada kali ini, bertepatan dengan Olimpiade 2008. Cina tidak memberitakan kasus keracunan susu pada anak-anak. Berita ini muncul setelah olimpiade terlaksana.
Jika ada jurnalis yang memberitakan sesuatu yang sensitif, maka akibatnya mereka tidak mendapat gaji atau bonus, yang jumlahnya setengah dari gaji pokok mereka. Jurnalis yang seperti ini akan cepat kehabisan uang. Kebebasan untuk memberitakan pun terpaksa dikompromikan.
Senin, 28 September 2009
Awas Jarum Suntik!
Pasca kerusuhan Xinjiang pada tanggal 5 Juli 2009, bukan ketentraman yang diperoleh melainkan serangan jarum suntik yang meresahkan para warga Xinjiang. Pemerintah China kembali “kecolongan” dalam mencegah teror.
Serangan jarum suntik memakan hingga 531 korban di Urumqi, ibukota dari Daerah Otonomi Khusus Xinjiang. 171 korban diantaranya mengalami luka suntikan yang sangat jelas terlihat. Mayoritas korban dari serangan ini adalah etnis Han, dan sisanya berasal dari etnis Uighur, Kazak, Hui, dan Mongolia. Untungnya jarum suntik yang digunakan tidak mengandung zat kimia atau virus-virus yang berbahaya.
Para pelaku serangan sudah ditangkap dan dihukum penjara antara tujuh sampai lima belas tahun. Tetapi hal ini tidak terlalu mempengaruhi para warga yang sudah terlanjur berada di bawah ketakutan.
Respon
Respon yang diberikan dari warga Xinjiang adalah langsung melakukan protes kepada pemerintah otonomi. Mereka menuntut adanya keamanan dan stabilitas sosial bagi warga Xinjiang.
Akibatnya Li Zhi, Sekretaris Partai Komunis Xinjiang dan Liu Yaohua, kepala polisi Xinjiang, dicopot dari jabatannya. Liu Yaohua digantikan Zhu Changjie, Ketua Partai daerah Aksu, Xinjiang. Sedangkan Li Zhi digantikan oleh Zhu Hailun, Ketua Komisi Hukum dan Politik Partai Komunis China, Xinjiang. Tetapi Sekretaris Partai Komunis China, Wang Lequan tidak diturunkan dari jabatannya.
Pemerintah China juga melakukan tindakan penjagaan. Polisi dikerahkan untuk melakukan penjagaan di daerah rawan, seperti di bus-bus, sekolah, dan rumah sakit. Hal ini mengingat bahwa serangan dilakukan di daerah yang ramai. Para warga mau tidak mau menghentikan kegiatannya sementara waktu. Kecurigaan terhadap sesama warga meningkat. Mengakibatkan para warga tidak mau menggunakan alat transportasi publik. Setelah serangan tersebut, para warga memilih berjalan kaki, naik sepeda atau berdiam diri di rumah.
Pemerintah China juga melakukan pengontrolan terhadap bahan kimia. Pemeriksaan identitas yang lebih ketat sebelum seseorang melakukan transaksi jual beli.
Rumah sakit-rumah sakit di Xinjiang juga memberikan informasi cara penyelamatan pertama bila terkena serangan jarum suntik. Brosur-brosur mengenai informasi tersebut disebar di seluruh kota. Ditambah dengan disediakannya konsultasi psikologis bagi para korban serangan. Hal ini ditujukan untuk membantu para korban mengatasi trauma akibat serangan tersebut.
Menurut Du Xintao, staf dari Departemen Keamanan Publik, mengatakan serangan ini merupakan kejahatan teroris. Serangan ini bukan merupakan keisengan semata atau aktivitas kriminal biasa, tetapi merupakan serangan yang direncanakan dengan baik. Serangan ini menyebabkan terganggunya stabilitas sosial dan menciptakan atmosfir yang mencekam bagi para warga. Hal ini merupakan kejahatan terhadap masyarakat.
Dampak dari serangan ini juga terasa pada bidang pariwisata Xinjiang. 76 grup turis yang terdiri dari 3.358 calon turis membatalkan kepergiannya. Rata-rata kunjungan harian tempat pariwisata mencapai 3.000-5.000 sebelum terjadinya kerusuhan. Angka yang cukup besar ini anjlok hingga 300-600 saja.
Tetapi harapan untuk memperbaiki masih tetap ada. Hal ini terlihat dari masih ada kunjugan yang dilakukan oleh turis dari Asia Tenggara, terutama Singapura dan Indonesia. Tur 11 hari ini merupakan tur pertama kali sejak terjadinya kerusuhan bulan Juli lalu.
Pemerintah China juga mengalokasikan dana sebesar 5 juta Yuan atau setara dengan AS$ 730.000 untuk menhidupkan kembali sektor pariwisata. Tidak hanya alokasi dana saja, tetapi pemerintah mempromosikan beberapa acara untuk menarik minat para wisatawan. Contohnya seperti Festival Pohon Poplar Internasional, Festival Fotografi Internasional, Festival Budaya di kota ”Jalur Sutra” Qiuci, dan Festival Es dan Salju di Altay, Kanas dan Danau Tianchi.
Zhou Yongkang, anggota Komite Tetap Politbiro Partai Komunis China, menginginkan adanya stabilitas sosial di Xinjiang. Hal ini disampaikannya pada rapat keamanan nasional dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun China ke-60, seperti dilansir oleh Xinhua (12/09/09).
Masalah keamanan nasional ini menjadi sensitif, karena dalam menyambut dirgahayu China. Pemerintah China akan mengetatkan keamanan dan stabilitas di daerah-daerah rawan konflik seperti di Xinjiang dan Tibet. Serangan jarum suntik ini bisa jadi merupakan serangan awal dari rangkaian serangan yang semakin meningkat mendekati tanggal 1 Oktober 2009. Seperti contohnya pada waktu mendekati pembukaan Olimpiade Beijing 2008, terjadi serangan terhadap polisi di Xinjiang. Beban berat harus dipikul oleh para pejabat yang baru saja menduduki posisinya. Mengembalikan sebuah kepercayaan bukanlah suatu hal yang mudah.
Serangan jarum suntik memakan hingga 531 korban di Urumqi, ibukota dari Daerah Otonomi Khusus Xinjiang. 171 korban diantaranya mengalami luka suntikan yang sangat jelas terlihat. Mayoritas korban dari serangan ini adalah etnis Han, dan sisanya berasal dari etnis Uighur, Kazak, Hui, dan Mongolia. Untungnya jarum suntik yang digunakan tidak mengandung zat kimia atau virus-virus yang berbahaya.
Para pelaku serangan sudah ditangkap dan dihukum penjara antara tujuh sampai lima belas tahun. Tetapi hal ini tidak terlalu mempengaruhi para warga yang sudah terlanjur berada di bawah ketakutan.
Respon
Respon yang diberikan dari warga Xinjiang adalah langsung melakukan protes kepada pemerintah otonomi. Mereka menuntut adanya keamanan dan stabilitas sosial bagi warga Xinjiang.
Akibatnya Li Zhi, Sekretaris Partai Komunis Xinjiang dan Liu Yaohua, kepala polisi Xinjiang, dicopot dari jabatannya. Liu Yaohua digantikan Zhu Changjie, Ketua Partai daerah Aksu, Xinjiang. Sedangkan Li Zhi digantikan oleh Zhu Hailun, Ketua Komisi Hukum dan Politik Partai Komunis China, Xinjiang. Tetapi Sekretaris Partai Komunis China, Wang Lequan tidak diturunkan dari jabatannya.
Pemerintah China juga melakukan tindakan penjagaan. Polisi dikerahkan untuk melakukan penjagaan di daerah rawan, seperti di bus-bus, sekolah, dan rumah sakit. Hal ini mengingat bahwa serangan dilakukan di daerah yang ramai. Para warga mau tidak mau menghentikan kegiatannya sementara waktu. Kecurigaan terhadap sesama warga meningkat. Mengakibatkan para warga tidak mau menggunakan alat transportasi publik. Setelah serangan tersebut, para warga memilih berjalan kaki, naik sepeda atau berdiam diri di rumah.
Pemerintah China juga melakukan pengontrolan terhadap bahan kimia. Pemeriksaan identitas yang lebih ketat sebelum seseorang melakukan transaksi jual beli.
Rumah sakit-rumah sakit di Xinjiang juga memberikan informasi cara penyelamatan pertama bila terkena serangan jarum suntik. Brosur-brosur mengenai informasi tersebut disebar di seluruh kota. Ditambah dengan disediakannya konsultasi psikologis bagi para korban serangan. Hal ini ditujukan untuk membantu para korban mengatasi trauma akibat serangan tersebut.
Menurut Du Xintao, staf dari Departemen Keamanan Publik, mengatakan serangan ini merupakan kejahatan teroris. Serangan ini bukan merupakan keisengan semata atau aktivitas kriminal biasa, tetapi merupakan serangan yang direncanakan dengan baik. Serangan ini menyebabkan terganggunya stabilitas sosial dan menciptakan atmosfir yang mencekam bagi para warga. Hal ini merupakan kejahatan terhadap masyarakat.
Dampak dari serangan ini juga terasa pada bidang pariwisata Xinjiang. 76 grup turis yang terdiri dari 3.358 calon turis membatalkan kepergiannya. Rata-rata kunjungan harian tempat pariwisata mencapai 3.000-5.000 sebelum terjadinya kerusuhan. Angka yang cukup besar ini anjlok hingga 300-600 saja.
Tetapi harapan untuk memperbaiki masih tetap ada. Hal ini terlihat dari masih ada kunjugan yang dilakukan oleh turis dari Asia Tenggara, terutama Singapura dan Indonesia. Tur 11 hari ini merupakan tur pertama kali sejak terjadinya kerusuhan bulan Juli lalu.
Pemerintah China juga mengalokasikan dana sebesar 5 juta Yuan atau setara dengan AS$ 730.000 untuk menhidupkan kembali sektor pariwisata. Tidak hanya alokasi dana saja, tetapi pemerintah mempromosikan beberapa acara untuk menarik minat para wisatawan. Contohnya seperti Festival Pohon Poplar Internasional, Festival Fotografi Internasional, Festival Budaya di kota ”Jalur Sutra” Qiuci, dan Festival Es dan Salju di Altay, Kanas dan Danau Tianchi.
Zhou Yongkang, anggota Komite Tetap Politbiro Partai Komunis China, menginginkan adanya stabilitas sosial di Xinjiang. Hal ini disampaikannya pada rapat keamanan nasional dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun China ke-60, seperti dilansir oleh Xinhua (12/09/09).
Masalah keamanan nasional ini menjadi sensitif, karena dalam menyambut dirgahayu China. Pemerintah China akan mengetatkan keamanan dan stabilitas di daerah-daerah rawan konflik seperti di Xinjiang dan Tibet. Serangan jarum suntik ini bisa jadi merupakan serangan awal dari rangkaian serangan yang semakin meningkat mendekati tanggal 1 Oktober 2009. Seperti contohnya pada waktu mendekati pembukaan Olimpiade Beijing 2008, terjadi serangan terhadap polisi di Xinjiang. Beban berat harus dipikul oleh para pejabat yang baru saja menduduki posisinya. Mengembalikan sebuah kepercayaan bukanlah suatu hal yang mudah.
China dan Lingkungan
China dalam tiga dekade terakhir ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Tetapi dalam tiga dekade terakhir ini juga China mengalami pencemaran lingkungan.
Warga kota-kota industri yang jarang melihat matahari secara langsung, anak-anak keracunan bahkan sampai meninggal akibat polusi, daerah pesisir pantai yang ditumbuhi alga merah. Hal-hal ini sudah menjadi biasa di China.
Pada bulan Agustus lalu terdapat kasus pencemaran lingkungan. Kasus pencemaran timah oleh Perusahaan Dongling di provinsi Shaanxi, kemudian terjadi kembali kasus pencemaran yang terjadi di Kunming, Yunnan. Hal ini merupakan sebagian kasus pencemaran yang terjadi di China. Pencemaran ini membawa dampak buruk 615 anak menjadi korban pencemaran di Shaanxi, kemudian 200 anak menderita keracunan di provinsi Yunnan. Banyak protes terjadi akibat kasus pencemaran ini. Pemerintah China didesak untuk mencari jalan keluar yang tepat dalam masalah pencemaran lingkungan ini.
Pertumbuhan ekonomi China yang mengusung ekspor led growth membuat seluruh pabrik berproduksi besar-besaran. Hampir seluruh komoditi ekspor di dunia dikuasai oleh China. Tetapi hal ini tidak dibarengi dengan tindakan menjaga lingkungan. Di satu sisi pertumbuhan ekonomi membawa hasil yang positif tapi di sisi lain membawa hasil yang negatif. Pemerintah tidak bisa tidak membiarkan pencemaran ini terus terjadi, hal ini juga didukung dengan terjadinya pemanasan global, yang memaksa negara-negara mengeluarkan emisi yang besar untuk bersama-sama mengurangi polusinya.
Langkah China
Pada Maret 2008, Kongres Rakyat Nasional mengesahkan Departemen Perlindungan Lingkungan. Sebelum berdirinya departemen ini, badan perlindungan lingkungan ini disebut State Environmental Protection Administration (SEPA).
Departemen ini bertugas sesuai dengan namanya yaitu melakukan serangkaian perlindungan lingkungan. Mulai dari pengawasan, perencanaan undang-undang, serta pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Departemen ini dipimpin oleh Zhou Shengxian.
Sebenarnya langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah China dalam melakukan tindakan perlindungan sudah tepat. Tindakan ini bahkan sudah diambil sejak tahun 1970an. Pada saat itu, China sudah menetapkan prinsip-prinsip untuk mengatur dan mengalokasi pengeluaran dari perlindungan lingkungan.
Prinsip-prinsipnya adalah pertama, menekankan pada tindakan pencegahan dan secara ketat mengontrol sumber polusi baru. Kedua, menetapkan pencegahan polusi harus dimulai pada saat proses industri berlangsung. Ketiga, pelaku pecemaran harus menanggung biaya pemulihan lingkungan. Keempat, memberikan bantuan finansial kepada para perusahaan yang berupaya untuk mencegah polusi. Kelima, mengontrol polusi secara terpusat untuk mengurangi masalah-masalah lingkungan di perkotaan.
Bahkan pemerintah China telah melakukan investasi untuk penghematan energi. Pada tahun 1991-1993, China meningkatkan investasi mencapai 17 miliar Yuan untuk konstruksi modal dan konservasi energi.
Li Keqiang, Wakil Perdana Menteri, pada bulan Agustus lalu juga mengadakan rapat mengenai survei nasional tentang polusi. Dalam rapat ini, Li menghimbau untuk terus menjaga lingkungan dan menyelesaikan masalah mengenai polusi ini, yang bertujuan untuk menjaga sustainable development di China dan meningkatkan kualitas dan standar hidup rakyatnya.
Hambatan
Langkah-langkah yang diambil oleh China sudah tepat, tetapi mengapa masih banyak terjadi pencemaran lingkungan?
Menurut Wang Hanchen dan Liu Bingjiang, hal ini disebabkan oleh pertama, sistem manajemen lingkungan dibuat dalam bentuk dokumen rencana, kurangnya dukungan hukum menyebabkan hal tersebut sulit dilaksanakan. Kedua, koordinasi dari standar baru kontrol volume yang sudah ditetapkan masih kurang jelas atau tidak konkret. Ketiga, beberapa sistem manajemen yang sudah diformulasikan sebelumnya, tidak sesuai dengan keadaan China sekarang yang sudah mengalami perkembangan ekonomi. Keempat, perusahaan-perusahaan berorientasi pada keuntungan yang menyebabkan mereka berusaha untuk melepaskan tanggung jawab atas pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh proses produksi. (Energizing China, 1998)
Oleh karena itu, China harus dengan sigap menyiasati pencemaran lingkungan tersebut. Protes sudah dilancarkan hampir seluruh negara di dunia. Terutama negara-negara tetangga seperti Jepang dan Korea Selatan. Dua negara ini juga mengalami dampak dari pencemaran yang dilakukan oleh China. Beberapa sekolah di daerah selatan Jepang dan Korea Selatan harus menghentikan kegiatannya akibat kabut kimia beracun yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik di China. Kemudian badai pasir dari Gurun Gobi menyebabkan penggundulan hutan (deforestation). Bahkan pencemaran ini sampai ke daratan Amerika Utara.
Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh China dampaknya tidak hanya dirasakan oleh China sendiri tetapi juga oleh dunia. Dengan bersama-sama kita menjaga lingkungan, kita jaga planet kita, bumi kita tercinta.
Warga kota-kota industri yang jarang melihat matahari secara langsung, anak-anak keracunan bahkan sampai meninggal akibat polusi, daerah pesisir pantai yang ditumbuhi alga merah. Hal-hal ini sudah menjadi biasa di China.
Pada bulan Agustus lalu terdapat kasus pencemaran lingkungan. Kasus pencemaran timah oleh Perusahaan Dongling di provinsi Shaanxi, kemudian terjadi kembali kasus pencemaran yang terjadi di Kunming, Yunnan. Hal ini merupakan sebagian kasus pencemaran yang terjadi di China. Pencemaran ini membawa dampak buruk 615 anak menjadi korban pencemaran di Shaanxi, kemudian 200 anak menderita keracunan di provinsi Yunnan. Banyak protes terjadi akibat kasus pencemaran ini. Pemerintah China didesak untuk mencari jalan keluar yang tepat dalam masalah pencemaran lingkungan ini.
Pertumbuhan ekonomi China yang mengusung ekspor led growth membuat seluruh pabrik berproduksi besar-besaran. Hampir seluruh komoditi ekspor di dunia dikuasai oleh China. Tetapi hal ini tidak dibarengi dengan tindakan menjaga lingkungan. Di satu sisi pertumbuhan ekonomi membawa hasil yang positif tapi di sisi lain membawa hasil yang negatif. Pemerintah tidak bisa tidak membiarkan pencemaran ini terus terjadi, hal ini juga didukung dengan terjadinya pemanasan global, yang memaksa negara-negara mengeluarkan emisi yang besar untuk bersama-sama mengurangi polusinya.
Langkah China
Pada Maret 2008, Kongres Rakyat Nasional mengesahkan Departemen Perlindungan Lingkungan. Sebelum berdirinya departemen ini, badan perlindungan lingkungan ini disebut State Environmental Protection Administration (SEPA).
Departemen ini bertugas sesuai dengan namanya yaitu melakukan serangkaian perlindungan lingkungan. Mulai dari pengawasan, perencanaan undang-undang, serta pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Departemen ini dipimpin oleh Zhou Shengxian.
Sebenarnya langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah China dalam melakukan tindakan perlindungan sudah tepat. Tindakan ini bahkan sudah diambil sejak tahun 1970an. Pada saat itu, China sudah menetapkan prinsip-prinsip untuk mengatur dan mengalokasi pengeluaran dari perlindungan lingkungan.
Prinsip-prinsipnya adalah pertama, menekankan pada tindakan pencegahan dan secara ketat mengontrol sumber polusi baru. Kedua, menetapkan pencegahan polusi harus dimulai pada saat proses industri berlangsung. Ketiga, pelaku pecemaran harus menanggung biaya pemulihan lingkungan. Keempat, memberikan bantuan finansial kepada para perusahaan yang berupaya untuk mencegah polusi. Kelima, mengontrol polusi secara terpusat untuk mengurangi masalah-masalah lingkungan di perkotaan.
Bahkan pemerintah China telah melakukan investasi untuk penghematan energi. Pada tahun 1991-1993, China meningkatkan investasi mencapai 17 miliar Yuan untuk konstruksi modal dan konservasi energi.
Li Keqiang, Wakil Perdana Menteri, pada bulan Agustus lalu juga mengadakan rapat mengenai survei nasional tentang polusi. Dalam rapat ini, Li menghimbau untuk terus menjaga lingkungan dan menyelesaikan masalah mengenai polusi ini, yang bertujuan untuk menjaga sustainable development di China dan meningkatkan kualitas dan standar hidup rakyatnya.
Hambatan
Langkah-langkah yang diambil oleh China sudah tepat, tetapi mengapa masih banyak terjadi pencemaran lingkungan?
Menurut Wang Hanchen dan Liu Bingjiang, hal ini disebabkan oleh pertama, sistem manajemen lingkungan dibuat dalam bentuk dokumen rencana, kurangnya dukungan hukum menyebabkan hal tersebut sulit dilaksanakan. Kedua, koordinasi dari standar baru kontrol volume yang sudah ditetapkan masih kurang jelas atau tidak konkret. Ketiga, beberapa sistem manajemen yang sudah diformulasikan sebelumnya, tidak sesuai dengan keadaan China sekarang yang sudah mengalami perkembangan ekonomi. Keempat, perusahaan-perusahaan berorientasi pada keuntungan yang menyebabkan mereka berusaha untuk melepaskan tanggung jawab atas pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh proses produksi. (Energizing China, 1998)
Oleh karena itu, China harus dengan sigap menyiasati pencemaran lingkungan tersebut. Protes sudah dilancarkan hampir seluruh negara di dunia. Terutama negara-negara tetangga seperti Jepang dan Korea Selatan. Dua negara ini juga mengalami dampak dari pencemaran yang dilakukan oleh China. Beberapa sekolah di daerah selatan Jepang dan Korea Selatan harus menghentikan kegiatannya akibat kabut kimia beracun yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik di China. Kemudian badai pasir dari Gurun Gobi menyebabkan penggundulan hutan (deforestation). Bahkan pencemaran ini sampai ke daratan Amerika Utara.
Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh China dampaknya tidak hanya dirasakan oleh China sendiri tetapi juga oleh dunia. Dengan bersama-sama kita menjaga lingkungan, kita jaga planet kita, bumi kita tercinta.
Langganan:
Postingan (Atom)