Krisis finansial global yang melanda seluruh dunia, membuat seluruh negara di belahan dunia manapun panik Termasuk Cina, negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang impresif dalam masa krisis, yakni sebesar 8 persen. Kepanikan ini disebabkan oleh meningkatnya pengangguran yang disebabkan oleh krisis finansial tersebut.
Pada tahun 2009 lalu, hampir 20 juta buruh migran kehilangan pekerjaan dan enam juta mahasiswa yang baru lulus menjadi pengangguran. Kedua elemen masyarakat inilah yang menerima dampak langsung dari krisis. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat bagi pemerintah Cina.
Goyahnya stabilitas politik dan sosial menjadi ketakutan terbesar bagi pemerintah Cina. Ditambah dengan protes-protes yang menuntut lapangan pekerjaan baru, memaksa pemerintah Cina untuk menemukan solusi yang cepat dan tepat untuk masalah ini.
Langkah-langkah pemerintah
Biro Statistik Nasional Cina, pada tahun 2008 jumlah pengangguran di Cina mencapai 8.3 juta jiwa. Berdasarkan CIA World Factbook yang dikeluarkan pada tanggal 17 September 2009, tingkat pengangguran di Cina pada tahun 2004 sebesar 10.10 persen. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Tingkat pengangguran tersebut menciut menjadi empat persen pada tahun 2009.
Zhao Litao dan Huang Yanjie mengungkapkan tiga langkah yang sudah ditempuh oleh pemerintah Cina untuk mengurai pengangguran tersebut. Pertama, pemerintah daerah melaksanakan program pelatihan untuk para mahasiswa. Program ini bertujuan agar mereka mendapatkan kemampuan yang diperlukan untuk memenuhi syarat lowongan pekerjaan yang tersedia.
Kedua, Departemen Pendidikan membuka 50.000 lowongan pekerjaan untuk para lulusan pascasarjana. Ketiga, Departemen Organisasi Pusat (COD) dari Partai Komunis Cina (PKC), meningkatkan lowongan untuk lulusan perguruan tinggi. Nantinya para mahasiswa ini akan menjabat sebagai kepala desa, pemimpin sebuah komunitas dan karyawan pada komunitas akar rumput PKC.
Departemen Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Cina, meyakini telah menciptakan 63 juta lapangan pekerjaan baik di desa maupun di kota selama kurun waktu enam tahun terakhir ini.
Langkah ini diikuti dengan menciptakan kebijakan perekrutan tenaga kerja yang didasarkan enam aspek penting, yaitu pertama, meningkatkan lapangan pekerjaan dengan mengkombinasikan antara ekonomi dan memperluas permintaan dalam negeri. Kedua, membantu dan mendukung perusahaan dalam menghadapi kesulitan dan kestabilan perekrutan tenaga kerja.
Ketiga, mengimplementasi kebijakan perekrutan yang lebih positif. Keempat, menerapkan promosi perekrutan yang memiliki tujuan yang jelas. Kelima, mengadakan pelatihan khusus. Keenam, bekerja sama dengan rekan sosial dan mengembangkan aktivitas jasa perekrutan.
Tantangan
Berdasarkan statistik dari Voice of China, jumlah buruh migran di Cina sekitar 230 juta jiwa. Sebagian besar dari mereka merupakan remaja yang berusia antar 15-49 tahun.
Inilah merupakan tantangan yang akan dihadapi Cina di masa depan, yakni buruh migran generasi kedua. Buruh migran generasi kedua ini sebagian besar telah mengecap pendidikan di bangku sekolah yang kemudian bekerja di kota. Mereka memiliki pengetahuan yang lebih baik daripada buruh migran generasi pertama yang sebagian besar adalah petani.
Mereka menuntut hak mereka dan tidak menerima diperlakukan secara tidak adil seperti layaknya orang tua mereka. Menurut Menteri Pertanian Cina, Han Changfu, mereka menginginkan diperlakukan sama dengan orang-orang kota pada umumnya. Tidak hanya itu saja, mereka juga menuntut hak-hak mereka untuk dipenuhi.
Kemudian sekitar 70 persen dari buruh migran generasi kedua memiliki telepon genggam, bahkan rata-rata dengan teknologi terbaru dan model yang anyar. Mereka berpakaian layaknya warga kota dan tidak terlihat seperti seorang buruh.
Permasalahan lainnya yang timbul adalah para buruh migran generasi kedua ini sudah terbiasa hidup di kota dan tidak memiliki keinginan untuk kembali ke desa. Meskipun kembali ke desa, mereka tidak memiliki tanah untuk digarap. Sedangkan bila meneruskan hidup di kota, mendapatkan pekerjaan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Hal ini menjadi masalah yang cukup rumit untuk diselesaikan oleh pemerintah Cina.
Sabtu, 03 April 2010
Google.cn
Google memutuskan untuk mundur dari Cina. Perlakuan pemerintah Cina terhadap internet menjadi satu alasan untuk mundur dari pasar Cina. Pemerintah Cina yang masih melakukan kontrol ketat atas informasi yang keluar masuk pada jaringan dunia maya. Hal ini mengingatkan kita, bahwa Cina masih dipegang sebuah pemerintahan komunis, dimana segala hal dikuasai dan berpusat pada negara.
Sensor Internet
Perkembangan internet di Cina dapat dikatakan cukup cepat, berbanding lurus dengan perkembangan ekonominya. Pada tahun 1986, Cina membuat proyek kerja sama antara Institut Komputer Terapan Beijing dengan Universitas Karlsruhe, Jerman. Proyek ini disebut dengan The Chinese Academic Network (CANet). Tahun berikutnya, pengiriman surat elektronik pertama kali dilakukan melalui CANet.
Pada tahun 1990, Cina membuat Fasilitas dan Komputer Nasional Cina (NCFC). Badan ini merupakan cikal bakal berdirinya Jaringan Sains dan Teknologi Cina (CSTNet). Pada bulan Oktober 1990, Cina mendaftarkan domain negaranya, yakni (.cn). Pada tahun 1993, Cina mulai membangun The Golden Bridge Network Project. Proyek ini merupakan proyek nasional pertama untuk jaringan informasi dan ekonomi untuk publik. Baru pada bulan September 1996, proyek ini pertama kali beroperasi secara komersil. Bulan Juni 1997, Pusat Informasi Jaringan Internet Cina (CNNIC) berdiri. Lima bulan berselang, survei pertama dari CNNIC dipublikasikan.
Perkembangan pengguna internet di Cina juga meningkat secara pesat. Berdasarkan survei CNNIC, pada tahun 1997, hanya 620.000 ribu orang saja yang menggunakan internet. Pada tahun 2009, meningkat mencapai 384 juta pengguna internet di Cina. Hal ini membuat Cina sebagai pengguna internet terbanyak di seluruh planet ini. Bahkan perkembangan situs internet di Cina sekarang mencapai 3.23 juta situs Jejaring Jagat Jembar (www).
Meskipun perkembangan internet yang begitu cepat, pemerintah Cina tidak melupakan kontrol negara atas keluar masuknya informasi. Menurut Thomas Klum, pertama, Cina menggunakan sistem regulasi yang kompleks, pengawasan, dan aksi penghukuman untuk mendorong sensor pribadi (self-censhorship). Kedua, pemerintah menggunakan teknologi dan pengawasan oleh manusia untuk memfilter informasi yang tidak diinginkan.
Cina bahkan memberikan penghargaan untuk warga negaranya yang melaporkan ada tindakan kriminal melalui internet. Tercatat sebanyak 50 orang diberikan penghargaan sebesar 500-2000 Yuan ($62-$247) karena telah melaporkan pornografi dan sebanyak 18 orang mendapat 3.000-10.000 Yuan ($370-$1,235) karena melaporkan perjudian ilegal di internet.
Untuk pengawasan melalui teknologi, Cina menggunakan hukuman dan ancaman untuk perusahaan yang berlokasi di Cina. Sedangkan untuk perusahaan yang berada di luar negeri, Cina menggunakan sistem yang disebut dengan The Great Firewall. Hal ini memudahkan Cina untuk mengontrol informasi yang tidak diinginkan oleh pemerintah masuk ke jaringan internet di Cina. Berdasarkan Xinhua, informasi disensor adalah informasi yang berkaitan dengan takhayul, pornografi, kekerasan, perjudian dan informasi berbahaya lainnya.
Cina juga mengawasi kafe internet yang sudah menjamur bersamaan masuknya internet ke Cina. Biro Manajemen Film dan Penyiaran Budaya Shanghai memasang perangkat lunak pada 110.000 komputer di 1.329 kafe internet untuk pengawasan jangka panjang. Bahkan pada tahun 2004, Cina menutup 16.000 kafe internet ilegal.
Rencana terakhir oleh pemerintah Cina adalah dengan memasang perangkat lunak Green Dam pada setiap komputer baru yang akan dilepas ke pasar.
Tidak hanya memfilter informasi saja, tetapi pemerintah Cina bahkan menutup akses masuk ke beberapa situs asing seperti BBC, Voice of America, Radio Free Asia, Wikipedia, the New York Times, the Washington Post, the South China Morning Post (Hong Kong), and CNN. Serta ditambah dengan situs jaringan sosial seperti Facebook, Twitter, Google, Flickr, Youtube dan Hotmail yang tidak dapat diakses.
Berdasarkan OpenNet Initiative, Cina merupakan negara paling canggih dalam hal memfilter informasi di Internet. Myanmar, Vietnam, Arab Saudi, Uzbekistan, Kamboja, dan beberapa negara lain mulai menunjukkan ketertarikan untuk mempelajari informasi dan strategi yang digunakan oleh Cina dalam memfilter informasi.
Cina juga memiliki polisi cyber yang bertujuan mengantisipasi tindak kriminal di internet. Tugas dari polisi cyber adalah pertama, menyelidiki, menginspeksi dan membimbing untuk melindungi keselamatan informasi. Kedua, mengejar segala kasus yang berbahaya bagi negara. Ketiga, bertanggung jawab dalam menyebarluaskan pengetahuan mengenai hukum keselamatan internet, membantu melawan virus yang menyebar di internet, dan mengawasi aktivitas jual beli di internet.
Google vs Cina
Google masuk ke Cina pada tahun 2000, kemudian mulai mengembangkan situs Google.com yang berbahasa Cina. Pada tahun 2006, Google mulai masuk ke pasar Cina dengan mempromosikan situs Google.cn untuk pengguna internet di Cina. Ketika itu Google menyetujui untuk mensensor informasi yang tidak diinginkan oleh pemerintah Cina.
Masalah mulai timbul sejak tahun 2002, ketika warga Cina yang ingin mengakses Google.com dialihkan ke situs lain. Pada tahun 2008, pemerintah Cina meminta Google untuk mensensor informasi tidak hanya pada Google.cn, tetapi juga pada Google.com. Puncaknya adalah ketika terjadi penyadapan terhadap aktivis HAM Cina, yang memiliki surat elektronik di Gmail.
Tampaknya Google sudah gerah dengan peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Cina. Google lebih baik mundur daripada “tunduk” kepada Cina.
Sensor Internet
Perkembangan internet di Cina dapat dikatakan cukup cepat, berbanding lurus dengan perkembangan ekonominya. Pada tahun 1986, Cina membuat proyek kerja sama antara Institut Komputer Terapan Beijing dengan Universitas Karlsruhe, Jerman. Proyek ini disebut dengan The Chinese Academic Network (CANet). Tahun berikutnya, pengiriman surat elektronik pertama kali dilakukan melalui CANet.
Pada tahun 1990, Cina membuat Fasilitas dan Komputer Nasional Cina (NCFC). Badan ini merupakan cikal bakal berdirinya Jaringan Sains dan Teknologi Cina (CSTNet). Pada bulan Oktober 1990, Cina mendaftarkan domain negaranya, yakni (.cn). Pada tahun 1993, Cina mulai membangun The Golden Bridge Network Project. Proyek ini merupakan proyek nasional pertama untuk jaringan informasi dan ekonomi untuk publik. Baru pada bulan September 1996, proyek ini pertama kali beroperasi secara komersil. Bulan Juni 1997, Pusat Informasi Jaringan Internet Cina (CNNIC) berdiri. Lima bulan berselang, survei pertama dari CNNIC dipublikasikan.
Perkembangan pengguna internet di Cina juga meningkat secara pesat. Berdasarkan survei CNNIC, pada tahun 1997, hanya 620.000 ribu orang saja yang menggunakan internet. Pada tahun 2009, meningkat mencapai 384 juta pengguna internet di Cina. Hal ini membuat Cina sebagai pengguna internet terbanyak di seluruh planet ini. Bahkan perkembangan situs internet di Cina sekarang mencapai 3.23 juta situs Jejaring Jagat Jembar (www).
Meskipun perkembangan internet yang begitu cepat, pemerintah Cina tidak melupakan kontrol negara atas keluar masuknya informasi. Menurut Thomas Klum, pertama, Cina menggunakan sistem regulasi yang kompleks, pengawasan, dan aksi penghukuman untuk mendorong sensor pribadi (self-censhorship). Kedua, pemerintah menggunakan teknologi dan pengawasan oleh manusia untuk memfilter informasi yang tidak diinginkan.
Cina bahkan memberikan penghargaan untuk warga negaranya yang melaporkan ada tindakan kriminal melalui internet. Tercatat sebanyak 50 orang diberikan penghargaan sebesar 500-2000 Yuan ($62-$247) karena telah melaporkan pornografi dan sebanyak 18 orang mendapat 3.000-10.000 Yuan ($370-$1,235) karena melaporkan perjudian ilegal di internet.
Untuk pengawasan melalui teknologi, Cina menggunakan hukuman dan ancaman untuk perusahaan yang berlokasi di Cina. Sedangkan untuk perusahaan yang berada di luar negeri, Cina menggunakan sistem yang disebut dengan The Great Firewall. Hal ini memudahkan Cina untuk mengontrol informasi yang tidak diinginkan oleh pemerintah masuk ke jaringan internet di Cina. Berdasarkan Xinhua, informasi disensor adalah informasi yang berkaitan dengan takhayul, pornografi, kekerasan, perjudian dan informasi berbahaya lainnya.
Cina juga mengawasi kafe internet yang sudah menjamur bersamaan masuknya internet ke Cina. Biro Manajemen Film dan Penyiaran Budaya Shanghai memasang perangkat lunak pada 110.000 komputer di 1.329 kafe internet untuk pengawasan jangka panjang. Bahkan pada tahun 2004, Cina menutup 16.000 kafe internet ilegal.
Rencana terakhir oleh pemerintah Cina adalah dengan memasang perangkat lunak Green Dam pada setiap komputer baru yang akan dilepas ke pasar.
Tidak hanya memfilter informasi saja, tetapi pemerintah Cina bahkan menutup akses masuk ke beberapa situs asing seperti BBC, Voice of America, Radio Free Asia, Wikipedia, the New York Times, the Washington Post, the South China Morning Post (Hong Kong), and CNN. Serta ditambah dengan situs jaringan sosial seperti Facebook, Twitter, Google, Flickr, Youtube dan Hotmail yang tidak dapat diakses.
Berdasarkan OpenNet Initiative, Cina merupakan negara paling canggih dalam hal memfilter informasi di Internet. Myanmar, Vietnam, Arab Saudi, Uzbekistan, Kamboja, dan beberapa negara lain mulai menunjukkan ketertarikan untuk mempelajari informasi dan strategi yang digunakan oleh Cina dalam memfilter informasi.
Cina juga memiliki polisi cyber yang bertujuan mengantisipasi tindak kriminal di internet. Tugas dari polisi cyber adalah pertama, menyelidiki, menginspeksi dan membimbing untuk melindungi keselamatan informasi. Kedua, mengejar segala kasus yang berbahaya bagi negara. Ketiga, bertanggung jawab dalam menyebarluaskan pengetahuan mengenai hukum keselamatan internet, membantu melawan virus yang menyebar di internet, dan mengawasi aktivitas jual beli di internet.
Google vs Cina
Google masuk ke Cina pada tahun 2000, kemudian mulai mengembangkan situs Google.com yang berbahasa Cina. Pada tahun 2006, Google mulai masuk ke pasar Cina dengan mempromosikan situs Google.cn untuk pengguna internet di Cina. Ketika itu Google menyetujui untuk mensensor informasi yang tidak diinginkan oleh pemerintah Cina.
Masalah mulai timbul sejak tahun 2002, ketika warga Cina yang ingin mengakses Google.com dialihkan ke situs lain. Pada tahun 2008, pemerintah Cina meminta Google untuk mensensor informasi tidak hanya pada Google.cn, tetapi juga pada Google.com. Puncaknya adalah ketika terjadi penyadapan terhadap aktivis HAM Cina, yang memiliki surat elektronik di Gmail.
Tampaknya Google sudah gerah dengan peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Cina. Google lebih baik mundur daripada “tunduk” kepada Cina.
Sabtu, 30 Januari 2010
Kerjakan yang Mudah, Kemudian yang Sulit
“economics first, politics later; easy first, more difficult later” –Wang Yi-
Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan Beijing terhadap Taiwan, seperti yang dikatakan oleh Wang Yi, Kepala Kantor Bidang Taiwan (TAO). Hal ini juga mengacu kepada reunifikasi damai yang digaungkan oleh Cina. Kemudian cara ini juga sejalan dengan “Masyarakat Harmonis” (hexie shehui).
Ekonomi dan Mudah
Pada tanggal 21 Desember 2009, pertemuan tingkat tinggi antara China dan Taiwan diselenggarakan di Taichung. Pertemuan ini menyetujui kesepakatan penting di antara kedua belah pihak. Kesepakatan ini adalah Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA) atau sebelumnya disebut Comprehensive Economic Cooperation Agreement (CECA).
Diskusi mengenai Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi ini sudah dimulai sejak bulan Februari 2009. Berselang satu bulan, proposal mengenai kesepakatan kerja sama ekonomi ini lahir.
Menurut Terry Cooke, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya kesepakatan ini. Pertama, pembentukan Pondasi Pasar Lintas Selat oleh Wakil Presiden Vincent Siew pada tahun 2000. Kedua, bergabungnya Taiwan dan China ke WTO pada tahun 2001. Ketiga, penandatanganan Closer Economic Partnership Arrangements (CEPA) antara China dan Hong Kong pada tahun 2003. (China Brief, VOLUME IX ISSUE 11, 27 Mei 2009)
Penyebab lainnya yang mendukung kesepakatan ini adalah krisis finansial global. Kemudian China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA) yang mulai diterapkan tahun ini dan dilanjutkan ASEAN+3 FTA pada tahun 2011.
Hal ini menjadi pertimbangan Taiwan dalam bidang ekonomi terutama perdagangan internasional. Dengan diterapkannya FTA, maka akan terjadi perdagangan tanpa tarif. Sedangkan negara yang tidak termasuk dalam FTA akan dikenakan tarif yang tinggi.
Zhao Hong dan Sarah Y. Tong, Research Fellow pada East Asia Institute, berpendapat bahwa bila ECFA terwujud akan membawa keuntungan bagi kedua belah pihak. Dilihat dalam neraca perdagangan lintas selat pada tahun 2008, Taiwan mengalami surplus mencapai AS$ 43 miliar. Taiwan akan dapat mengakses pasar China yang lebih besar. Kemudian hal ini akan membuat citra Taiwan lebih baik di dunia internasional dan dapat membawa dampak yang positif dalam hal investasi asing di Taiwan.
Politik dan Sulit
Setelah mengalami kemajuan hubungan pada bidang ekonomi, Cina sekarang menghadapi bagian yang sulit, yaitu politik dan keamanan. Hal ini dirasa sulit disebabkan oleh adanya Amerika Serikat (AS) yang berada di “belakang” Taiwan.
AS kembali dikritik oleh Cina yang masih meneruskan penjualan senjata kepada Taiwan. Perkembangan terakhir adalah AS sepakat menjual rudal Patriot III dan senjata anti rudal kepada Taiwan. Dengan berlanjutnya penjualan senjata ini, dikhawatirkan akan merusak hubungan antara Cina dan AS.
Menurut Nu Jun, penjualan senjata ini merupakan kesepakatan dari tahun 2008, ketika George W. Bush masih berkuasa dan senjata ini bersifat untuk pertahanan. Kecil kemungkinan hubungan kedua negara rusak hanya karena penjualan senjata ini.
Akan tetapi tampaknya Taiwan masih ingin meneruskan hubungan militernya dengan AS. Hal ini terlihat dari rencana Taiwan untuk membeli Frigate kelas Perry untuk menggantikan Frigate kelas Knox yang sudah mulai berusia lanjut. Alternatif rencana lainnya adalah Taiwan berencana hendak membeli Littoral Combat Ships (LCS), yang berukuran lebih kecil dan bertujuan untuk operasi sepanjang pesisir pantai. LCS ini bernilai sekitar NT$ 15 Miliar (AS$ 468.75 juta).
Menurut Brian T. Kennedy, bila pemerintah AS menginginkan adanya hubungan lintas selat yang damai, maka AS harus menolong Taiwan menciptakan perimbangan kekuatan. Hal ini akan mengarah kepada dialog yang damai tanpa nuklir atau intimidasi militer. Dengan demikian, hubungan antara AS dan Taiwan di bidang militer akan terus berlanjut.
Di lain pihak, pada tanggal 11 Januari 2010, Cina melaksanakan uji coba sistem pertahanan rudal mereka. Hal ini ditengarai merupakan respon Cina terhadap penjualan senjata AS kepada Taiwan. Meskipun pemerintah Cina beranggapan bahwa hal tersebut merupakan murni untuk sistem pertahanan dan tidak ditujukan ke negara manapun. Departemen Pertahanan Taiwan juga melaporkan bahwa jumlah rudal yang diarahkan kepada mereka meningkat menjadi 1.500 rudal.
Seiring dengan meningkatnya perekonomian, Cina mulai perlahan-lahan meningkatkan sistem pertahanan mereka. Belanja militer Cina naik 15,3 persen tahun 2009 menjadi 69 miliar dollar AS. Demi meredakan kekhawatiran yang merebak di luar negeri, Cina selalu menyatakan militernya pada dasarnya bersifat pertahanan. (Kompas, 13/01/10)
Setelah berhasil menuntaskan yang mudah, sekarang saatnya bagi Cina untuk menghadapi hal yang sulit. Hubungan tiga pihak antara Cina-Taiwan-AS sebaiknya menguntungkan bagi ketiga pihak dan dunia internasional.
Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan Beijing terhadap Taiwan, seperti yang dikatakan oleh Wang Yi, Kepala Kantor Bidang Taiwan (TAO). Hal ini juga mengacu kepada reunifikasi damai yang digaungkan oleh Cina. Kemudian cara ini juga sejalan dengan “Masyarakat Harmonis” (hexie shehui).
Ekonomi dan Mudah
Pada tanggal 21 Desember 2009, pertemuan tingkat tinggi antara China dan Taiwan diselenggarakan di Taichung. Pertemuan ini menyetujui kesepakatan penting di antara kedua belah pihak. Kesepakatan ini adalah Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA) atau sebelumnya disebut Comprehensive Economic Cooperation Agreement (CECA).
Diskusi mengenai Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi ini sudah dimulai sejak bulan Februari 2009. Berselang satu bulan, proposal mengenai kesepakatan kerja sama ekonomi ini lahir.
Menurut Terry Cooke, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya kesepakatan ini. Pertama, pembentukan Pondasi Pasar Lintas Selat oleh Wakil Presiden Vincent Siew pada tahun 2000. Kedua, bergabungnya Taiwan dan China ke WTO pada tahun 2001. Ketiga, penandatanganan Closer Economic Partnership Arrangements (CEPA) antara China dan Hong Kong pada tahun 2003. (China Brief, VOLUME IX ISSUE 11, 27 Mei 2009)
Penyebab lainnya yang mendukung kesepakatan ini adalah krisis finansial global. Kemudian China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA) yang mulai diterapkan tahun ini dan dilanjutkan ASEAN+3 FTA pada tahun 2011.
Hal ini menjadi pertimbangan Taiwan dalam bidang ekonomi terutama perdagangan internasional. Dengan diterapkannya FTA, maka akan terjadi perdagangan tanpa tarif. Sedangkan negara yang tidak termasuk dalam FTA akan dikenakan tarif yang tinggi.
Zhao Hong dan Sarah Y. Tong, Research Fellow pada East Asia Institute, berpendapat bahwa bila ECFA terwujud akan membawa keuntungan bagi kedua belah pihak. Dilihat dalam neraca perdagangan lintas selat pada tahun 2008, Taiwan mengalami surplus mencapai AS$ 43 miliar. Taiwan akan dapat mengakses pasar China yang lebih besar. Kemudian hal ini akan membuat citra Taiwan lebih baik di dunia internasional dan dapat membawa dampak yang positif dalam hal investasi asing di Taiwan.
Politik dan Sulit
Setelah mengalami kemajuan hubungan pada bidang ekonomi, Cina sekarang menghadapi bagian yang sulit, yaitu politik dan keamanan. Hal ini dirasa sulit disebabkan oleh adanya Amerika Serikat (AS) yang berada di “belakang” Taiwan.
AS kembali dikritik oleh Cina yang masih meneruskan penjualan senjata kepada Taiwan. Perkembangan terakhir adalah AS sepakat menjual rudal Patriot III dan senjata anti rudal kepada Taiwan. Dengan berlanjutnya penjualan senjata ini, dikhawatirkan akan merusak hubungan antara Cina dan AS.
Menurut Nu Jun, penjualan senjata ini merupakan kesepakatan dari tahun 2008, ketika George W. Bush masih berkuasa dan senjata ini bersifat untuk pertahanan. Kecil kemungkinan hubungan kedua negara rusak hanya karena penjualan senjata ini.
Akan tetapi tampaknya Taiwan masih ingin meneruskan hubungan militernya dengan AS. Hal ini terlihat dari rencana Taiwan untuk membeli Frigate kelas Perry untuk menggantikan Frigate kelas Knox yang sudah mulai berusia lanjut. Alternatif rencana lainnya adalah Taiwan berencana hendak membeli Littoral Combat Ships (LCS), yang berukuran lebih kecil dan bertujuan untuk operasi sepanjang pesisir pantai. LCS ini bernilai sekitar NT$ 15 Miliar (AS$ 468.75 juta).
Menurut Brian T. Kennedy, bila pemerintah AS menginginkan adanya hubungan lintas selat yang damai, maka AS harus menolong Taiwan menciptakan perimbangan kekuatan. Hal ini akan mengarah kepada dialog yang damai tanpa nuklir atau intimidasi militer. Dengan demikian, hubungan antara AS dan Taiwan di bidang militer akan terus berlanjut.
Di lain pihak, pada tanggal 11 Januari 2010, Cina melaksanakan uji coba sistem pertahanan rudal mereka. Hal ini ditengarai merupakan respon Cina terhadap penjualan senjata AS kepada Taiwan. Meskipun pemerintah Cina beranggapan bahwa hal tersebut merupakan murni untuk sistem pertahanan dan tidak ditujukan ke negara manapun. Departemen Pertahanan Taiwan juga melaporkan bahwa jumlah rudal yang diarahkan kepada mereka meningkat menjadi 1.500 rudal.
Seiring dengan meningkatnya perekonomian, Cina mulai perlahan-lahan meningkatkan sistem pertahanan mereka. Belanja militer Cina naik 15,3 persen tahun 2009 menjadi 69 miliar dollar AS. Demi meredakan kekhawatiran yang merebak di luar negeri, Cina selalu menyatakan militernya pada dasarnya bersifat pertahanan. (Kompas, 13/01/10)
Setelah berhasil menuntaskan yang mudah, sekarang saatnya bagi Cina untuk menghadapi hal yang sulit. Hubungan tiga pihak antara Cina-Taiwan-AS sebaiknya menguntungkan bagi ketiga pihak dan dunia internasional.
Senin, 25 Januari 2010
Reformasi Rural Cina
Reformasi pedesaan yang dilaksanakan oleh Cina sejak setahun yang lalu, tampaknya menemui titik terang.
Di tengah bayang-bayang krisis finansial global, Cina tetap melaksanakan rencananya untuk mereformasi pedesaannya. Sejak reformasi dan keterbukaan dicanangkan pada akhir tahun 1978, daerah pedesaan pembangunannya perlahan-lahan tertinggal dari pembangunan di daerah perkotaan.
Warga-warga desa lebih tertarik bekerja sebagai buruh migran di kota-kota besar dibandingkan menjadi petani di desa tempat tinggalnya. Upah menjadi buruh migran juga lebih besar dibandingkan upah menjadi petani. Di samping itu, daerah perkotaan juga memerlukan buruh yang banyak untuk membangun infrastruktur kotanya.
Akan tetapi dengan semakin banyaknya buruh migran berakibat buruk bagi pedesaan, karena pembangunan pedesaan menjadi terhambat. Kemudian akan terjadi ketimpangan pendapatan antara desa dan kota. Maka pasangan Hu Jintao dan Wen Jiabao menetapkan haluan baru Cina, yaitu “Masyarakat Harmonis”. Salah satu tujuan dari haluan baru tersebut adalah untuk menyempitkan kesenjangan antara kaum miskin dan kaya, antara desa dan kota, antara barat dan timur.
Reformasi Pedesaan
Rapat Pleno ke-3, Komite Pusat PKC ke-17 yang dilaksanakan pada tanggal 9-12 Oktober 2008 di Beijing, menghasilkan keputusan untuk mereformasi pedesaan di RRC. Rapat yang dihadiri oleh 202 anggota tetap dan 166 anggota tidak tetap. Kemudian tidak ketinggalan sejumlah delegasi yang bekerja pada tingkat bawah yang bergerak di bidang pengembangan pertanian dan pedesaan, serta para ahli pertanian dan para petani menghadiri rapat tersebut.
Rapat Pleno tersebut menghasilkan beberapa “kewajiban” yang harus dilakukan untuk melakukan reformasi : pertama, menguatkan posisi dari pertanian sebagai fondasi dari pembangunan ekonomi nasional dan melakukan penyediaan pangan untuk 1.3 miliar penduduk RRC. Kedua, melindungi hak-hak dari petani dan merealisasikan, melindungi dan memperluas minat para petani. Ketiga, membebaskan dan mengembangkan kekuatan produktif di desa-desa. Kelima, memberikan perhatian penuh dan menyeluruh pada tingkat pedesaan dan perkotasan. Keenam, Menegakkan peran partai sebagai pimpinan dari pengembangan pedesaan.
Reformasi yang dilakukan oleh RRC tidak hanya berkutat pada bidang pertanian saja, melainkan juga mencakup reformasi di segala bidang seperti ekonomi, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan lain sebagainya.
Pendidikan merupakan elemen penting yang menjadi salah satu tujuan reformasi pedesaan. RRC mendorong organisasi-organisasi yang berada di perkotaan untuk turun ke pedesaan untuk memberikan pengetahuan ilmiah dan pemberantasan buta huruf. Membantu masyarakat desa untuk menghilangkan takhayul dan membangun masyarakat harmonis yang menjunjung persamaan gender dan kejujuran. RRC berusaha meningkatkan level pendidikan di pedesaan terutama bagi anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya untuk bekerja di kota dan anak-anak yang berasal dari keluarga miskin. RRC juga menyediakan tenaga profesional di tingkat kabupaten untuk melatih para petani dan mendorong para mahasiswa untuk kembali ke desa untuk bekerja. Tidak ketinggalan peningkatan kualitas dan peningkatan gaji guru di pedesaan.
Perubahan pada bidang kesejahteraan sosial terlihat pada pembangunan institusi-institusi kesehatan di desa-desa. RRC juga mendorong untuk memperbaiki sistem penanganan bencana alam dan mendorong kesejahteraan sosial terutama kepada orang tua, orang cacat, orang miskin dan anak yatim.
Komponen penting lainnya yang menjadi bagian dari program reformasi ini adalah pemberantasan korupsi di desa-desa. Terutama yang dilakukan oleh sekretaris partai yang berada di wilayah pedesaan.
Hasil yang mulai terlihat
Reformasi pada bidang ekonomi terlihat pada perubahan yang diusung RRC mengenai perbedaan pendapatan antara penduduk kota dan penduduk desa. Peningkatan pendapatan penduduk desa dirasakan sangat perlu untuk meminimalisir ketimpangan yang ada. Pendapatan per kapita di pedesaan pada tahun 2007 sebesar 4.140 yuan atau US$ 605.6, pendapatan dari tahun ke tahun sebesar 9.5 %. Kemudian RRC juga ingin meningkatkan tingkat konsumsi oleh masyarakat desa dan mengeliminasi kemiskinan pada tahun 2020.
Hanya berselang satu tahun, peningkatan pendapatan di pedesaan sudah mulai terlihat. Rata-rata pendapatan tahunan dari petani di Cina mencapai rekor tertinggi menjadi 5000 yuan atau sekitar Rp 6,9 juta per tahun. (Kompas, 29/12/09)
Peningkatan yang terlihat ini, semakin membuktikan reformasi yang dijalankan Cina berhasil. Akan tetapi peningkatan ini hanya terlihat dari nilai pendapatan saja, peningkatan di bidang-bidang lainnya belum terlihat secara signifikan. Jalan reformasi pedesaan yang dilakukan Cina masih panjang dan tantangan yang akan dihadapi tentu akan semakin berat.
Di tengah bayang-bayang krisis finansial global, Cina tetap melaksanakan rencananya untuk mereformasi pedesaannya. Sejak reformasi dan keterbukaan dicanangkan pada akhir tahun 1978, daerah pedesaan pembangunannya perlahan-lahan tertinggal dari pembangunan di daerah perkotaan.
Warga-warga desa lebih tertarik bekerja sebagai buruh migran di kota-kota besar dibandingkan menjadi petani di desa tempat tinggalnya. Upah menjadi buruh migran juga lebih besar dibandingkan upah menjadi petani. Di samping itu, daerah perkotaan juga memerlukan buruh yang banyak untuk membangun infrastruktur kotanya.
Akan tetapi dengan semakin banyaknya buruh migran berakibat buruk bagi pedesaan, karena pembangunan pedesaan menjadi terhambat. Kemudian akan terjadi ketimpangan pendapatan antara desa dan kota. Maka pasangan Hu Jintao dan Wen Jiabao menetapkan haluan baru Cina, yaitu “Masyarakat Harmonis”. Salah satu tujuan dari haluan baru tersebut adalah untuk menyempitkan kesenjangan antara kaum miskin dan kaya, antara desa dan kota, antara barat dan timur.
Reformasi Pedesaan
Rapat Pleno ke-3, Komite Pusat PKC ke-17 yang dilaksanakan pada tanggal 9-12 Oktober 2008 di Beijing, menghasilkan keputusan untuk mereformasi pedesaan di RRC. Rapat yang dihadiri oleh 202 anggota tetap dan 166 anggota tidak tetap. Kemudian tidak ketinggalan sejumlah delegasi yang bekerja pada tingkat bawah yang bergerak di bidang pengembangan pertanian dan pedesaan, serta para ahli pertanian dan para petani menghadiri rapat tersebut.
Rapat Pleno tersebut menghasilkan beberapa “kewajiban” yang harus dilakukan untuk melakukan reformasi : pertama, menguatkan posisi dari pertanian sebagai fondasi dari pembangunan ekonomi nasional dan melakukan penyediaan pangan untuk 1.3 miliar penduduk RRC. Kedua, melindungi hak-hak dari petani dan merealisasikan, melindungi dan memperluas minat para petani. Ketiga, membebaskan dan mengembangkan kekuatan produktif di desa-desa. Kelima, memberikan perhatian penuh dan menyeluruh pada tingkat pedesaan dan perkotasan. Keenam, Menegakkan peran partai sebagai pimpinan dari pengembangan pedesaan.
Reformasi yang dilakukan oleh RRC tidak hanya berkutat pada bidang pertanian saja, melainkan juga mencakup reformasi di segala bidang seperti ekonomi, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan lain sebagainya.
Pendidikan merupakan elemen penting yang menjadi salah satu tujuan reformasi pedesaan. RRC mendorong organisasi-organisasi yang berada di perkotaan untuk turun ke pedesaan untuk memberikan pengetahuan ilmiah dan pemberantasan buta huruf. Membantu masyarakat desa untuk menghilangkan takhayul dan membangun masyarakat harmonis yang menjunjung persamaan gender dan kejujuran. RRC berusaha meningkatkan level pendidikan di pedesaan terutama bagi anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya untuk bekerja di kota dan anak-anak yang berasal dari keluarga miskin. RRC juga menyediakan tenaga profesional di tingkat kabupaten untuk melatih para petani dan mendorong para mahasiswa untuk kembali ke desa untuk bekerja. Tidak ketinggalan peningkatan kualitas dan peningkatan gaji guru di pedesaan.
Perubahan pada bidang kesejahteraan sosial terlihat pada pembangunan institusi-institusi kesehatan di desa-desa. RRC juga mendorong untuk memperbaiki sistem penanganan bencana alam dan mendorong kesejahteraan sosial terutama kepada orang tua, orang cacat, orang miskin dan anak yatim.
Komponen penting lainnya yang menjadi bagian dari program reformasi ini adalah pemberantasan korupsi di desa-desa. Terutama yang dilakukan oleh sekretaris partai yang berada di wilayah pedesaan.
Hasil yang mulai terlihat
Reformasi pada bidang ekonomi terlihat pada perubahan yang diusung RRC mengenai perbedaan pendapatan antara penduduk kota dan penduduk desa. Peningkatan pendapatan penduduk desa dirasakan sangat perlu untuk meminimalisir ketimpangan yang ada. Pendapatan per kapita di pedesaan pada tahun 2007 sebesar 4.140 yuan atau US$ 605.6, pendapatan dari tahun ke tahun sebesar 9.5 %. Kemudian RRC juga ingin meningkatkan tingkat konsumsi oleh masyarakat desa dan mengeliminasi kemiskinan pada tahun 2020.
Hanya berselang satu tahun, peningkatan pendapatan di pedesaan sudah mulai terlihat. Rata-rata pendapatan tahunan dari petani di Cina mencapai rekor tertinggi menjadi 5000 yuan atau sekitar Rp 6,9 juta per tahun. (Kompas, 29/12/09)
Peningkatan yang terlihat ini, semakin membuktikan reformasi yang dijalankan Cina berhasil. Akan tetapi peningkatan ini hanya terlihat dari nilai pendapatan saja, peningkatan di bidang-bidang lainnya belum terlihat secara signifikan. Jalan reformasi pedesaan yang dilakukan Cina masih panjang dan tantangan yang akan dihadapi tentu akan semakin berat.
Selasa, 19 Januari 2010
Cina-APEC
Deng Xiaoping mengumumkan “Reformasi dan Keterbukaan” pada akhir tahun 1978. Tujuan Deng hanya satu yaitu bagaimana membawa perekonomian Cina maju dan tidak ketinggalan dengan negara-negara lainnya di dunia.
Tetapi kenyataan berkata lain, 30 tahun berlalu, Cina menjadi raksasa ekonomi dunia. Bertranformasi menjadi negara yang memiliki ekonomi ketiga terbesar di dunia. Bahkan memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat di dunia. Tidak ada yang menyaingi ekonomi Cina, selain Amerika Serikat. Tetapi pada akhir tahun 2008, Amerika terseret dalam krisis finansial global yang menyebabkan Amerika harus berjibaku menyelamatkan negaranya dari kehancuran.
Cina di tengah terpaan badai krisis, tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 7 %. Keberhasilan Cina di bidang ekonomi membuat Cina memiliki posisi tawar yang lebih tinggi. Hal ini mempermudah Cina bersaing di kancah internasional. Dengan perlahan tetapi pasti, Cina mulai memainkan posisi penting di dunia. Terutama pada kerjasama di bidang ekonomi seperti APEC, yang pada 14-15 November 2009 diselenggarakan di Singapura.
APEC dalam dua dekade terakhir menjadi kunci kerja sama regional ekonomi di Asia Pasifik. Sejak berdiri tahun 1989, anggotanya terus bertambah dari 12 negara menjadi 21 negara. APEC menguasai 54% ekonomi global, 44 % perdagangan global dan 40% populasi dunia. Dalam kurun waktu 20 tahun, penurunan tarif perdagangan antara negara anggota APEC telah turun dari 17% menjadi kurang dari 6%. Perdagangan terus meningkat lima kali lipat.
Cina bergabung dengan APEC pada tahun 1991. Pada tahun tersebut merupakan tahun-tahun yang sulit bagi Cina. Karena Cina masih trauma dengan tragedi Tiananmen yang terjadi pada bulan Juni 1989. Hal ini pula yang membuat Cina agak terkucil dari dunia internasional. Perekonomian Cina dapat dikatakan belum pulih sepenuhnya akibat peristiwa berdarah yang menyebabkan para demonstran tewas mengenaskan. Jiang Zemin mulai saat itu, secara terus-menerus menghadiri pertemuan dan melibatkan Cina dalam agenda acara APEC.
Salah satu kontribusi Cina yang signifikan dalam kerja sama ini adalah mendirikan akademi Cina-APEC yang telah disepakati pada pertemuan di Shanghai pada tahun 2001. Selang waktu satu tahun, pada tanggal 26 April 2002, Akademi Cina-APEC diresmikan. Akademi ini didukung oleh Universitas Nankai, yang merupakan salah satu dari 15 universitas yang memiliki pusat penelitian ilmu sosial bertaraf nasional.
Kebijakan Cina terhadap APEC tentu saja sejalan dengan tujuannya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan membukan jalur perdagangan dengan negara lain. Cina menginginkan APEC bertindak sebagai sebuah forum ekonomi dan memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi kawasan.
Cina menggunakan APEC sebagai jembatan untuk menyambungkan perdagangan dengan negara lain. Dalam forum ini Cina bertemu dengan para mitra dagangnya terutama Jepang dan Amerika Serikat. Dengan forum ini Cina juga bisa mendekatkan hubungan perdagangan dengan Taiwan.
Cina juga terus mengacu pada “Pendekatan APEC” sebagai moda dan prinsip dari kerja sama ekonomi antara negara-negara anggota. Pendekatan ini mengenal adanya keragaman dan menekankan pada prinsip sukarela, penyusunan konsensus, fleksibel dan bertahap.
Cina sangat mementingkan kerja sama teknologi dan ekonomi dalam forum APEC. Bila kedua poin penting di atas dapat bersinergi dengan liberalisasi perdagangan dan investasi, maka akan membawa perkembangan yang stabil di kawasan Asia Pasifik.
Hu Jintao dalam pidatonya kembali mengedepankan adanya liberalisasi perdagangan dan mengurangi praktek proteksionisme dari negara-negara maju. Kemudian Hu mengajak negara-negara lain untuk melanjutkan Doha Round yang telah delapan tahun terhenti. Mengingat ”Bogor Goals” yang telah disepakati bersama pada tahun 1994, bahwa negara-negara maju harus meliberalisasi perdagangannya pada tahun 2010 dan negara berkembang pada tahun 2020.
Menurut Barry Desker, APEC yang sudah berumur 20 tahun ini memiliki janji yang sama tetapi dengan tantangan yang baru. Janjinya yaitu liberalisasi perdagangan, tetapi dalam situasi global yang sedang dilanda krisis.
Menurut Andrew Elek, komitmen APEC yang bersifat outward looking menjadi hal penting dalam mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh krisis finansial global. Tetapi hal tersebut dirasa masih kurang, dengan mempertimbangkan imbas yang dihasilkan oleh krisis itu sendiri. APEC diharapkan dapat mengambil langkah yang signifikan dalam menghadapi krisis. Tidak hanya berbicara saja tanpa melahirkan suatu aksi yang jelas.
Acara foto bersama para pemimpin negara dengan kostum yang disediakan oleh negara penyelenggara merupakan acara yang paling signifikan di antara agenda acara yang diselenggarakan oleh APEC seperti yang diungkapkan oleh Teymoor Nabili. Sindiran ini menunjukkan bahwa APEC belum menjalankan fungsinya dengan baik dan hanya menjadi ajang unjuk bergaya.
Tetapi kenyataan berkata lain, 30 tahun berlalu, Cina menjadi raksasa ekonomi dunia. Bertranformasi menjadi negara yang memiliki ekonomi ketiga terbesar di dunia. Bahkan memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat di dunia. Tidak ada yang menyaingi ekonomi Cina, selain Amerika Serikat. Tetapi pada akhir tahun 2008, Amerika terseret dalam krisis finansial global yang menyebabkan Amerika harus berjibaku menyelamatkan negaranya dari kehancuran.
Cina di tengah terpaan badai krisis, tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 7 %. Keberhasilan Cina di bidang ekonomi membuat Cina memiliki posisi tawar yang lebih tinggi. Hal ini mempermudah Cina bersaing di kancah internasional. Dengan perlahan tetapi pasti, Cina mulai memainkan posisi penting di dunia. Terutama pada kerjasama di bidang ekonomi seperti APEC, yang pada 14-15 November 2009 diselenggarakan di Singapura.
APEC dalam dua dekade terakhir menjadi kunci kerja sama regional ekonomi di Asia Pasifik. Sejak berdiri tahun 1989, anggotanya terus bertambah dari 12 negara menjadi 21 negara. APEC menguasai 54% ekonomi global, 44 % perdagangan global dan 40% populasi dunia. Dalam kurun waktu 20 tahun, penurunan tarif perdagangan antara negara anggota APEC telah turun dari 17% menjadi kurang dari 6%. Perdagangan terus meningkat lima kali lipat.
Cina bergabung dengan APEC pada tahun 1991. Pada tahun tersebut merupakan tahun-tahun yang sulit bagi Cina. Karena Cina masih trauma dengan tragedi Tiananmen yang terjadi pada bulan Juni 1989. Hal ini pula yang membuat Cina agak terkucil dari dunia internasional. Perekonomian Cina dapat dikatakan belum pulih sepenuhnya akibat peristiwa berdarah yang menyebabkan para demonstran tewas mengenaskan. Jiang Zemin mulai saat itu, secara terus-menerus menghadiri pertemuan dan melibatkan Cina dalam agenda acara APEC.
Salah satu kontribusi Cina yang signifikan dalam kerja sama ini adalah mendirikan akademi Cina-APEC yang telah disepakati pada pertemuan di Shanghai pada tahun 2001. Selang waktu satu tahun, pada tanggal 26 April 2002, Akademi Cina-APEC diresmikan. Akademi ini didukung oleh Universitas Nankai, yang merupakan salah satu dari 15 universitas yang memiliki pusat penelitian ilmu sosial bertaraf nasional.
Kebijakan Cina terhadap APEC tentu saja sejalan dengan tujuannya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan membukan jalur perdagangan dengan negara lain. Cina menginginkan APEC bertindak sebagai sebuah forum ekonomi dan memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi kawasan.
Cina menggunakan APEC sebagai jembatan untuk menyambungkan perdagangan dengan negara lain. Dalam forum ini Cina bertemu dengan para mitra dagangnya terutama Jepang dan Amerika Serikat. Dengan forum ini Cina juga bisa mendekatkan hubungan perdagangan dengan Taiwan.
Cina juga terus mengacu pada “Pendekatan APEC” sebagai moda dan prinsip dari kerja sama ekonomi antara negara-negara anggota. Pendekatan ini mengenal adanya keragaman dan menekankan pada prinsip sukarela, penyusunan konsensus, fleksibel dan bertahap.
Cina sangat mementingkan kerja sama teknologi dan ekonomi dalam forum APEC. Bila kedua poin penting di atas dapat bersinergi dengan liberalisasi perdagangan dan investasi, maka akan membawa perkembangan yang stabil di kawasan Asia Pasifik.
Hu Jintao dalam pidatonya kembali mengedepankan adanya liberalisasi perdagangan dan mengurangi praktek proteksionisme dari negara-negara maju. Kemudian Hu mengajak negara-negara lain untuk melanjutkan Doha Round yang telah delapan tahun terhenti. Mengingat ”Bogor Goals” yang telah disepakati bersama pada tahun 1994, bahwa negara-negara maju harus meliberalisasi perdagangannya pada tahun 2010 dan negara berkembang pada tahun 2020.
Menurut Barry Desker, APEC yang sudah berumur 20 tahun ini memiliki janji yang sama tetapi dengan tantangan yang baru. Janjinya yaitu liberalisasi perdagangan, tetapi dalam situasi global yang sedang dilanda krisis.
Menurut Andrew Elek, komitmen APEC yang bersifat outward looking menjadi hal penting dalam mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh krisis finansial global. Tetapi hal tersebut dirasa masih kurang, dengan mempertimbangkan imbas yang dihasilkan oleh krisis itu sendiri. APEC diharapkan dapat mengambil langkah yang signifikan dalam menghadapi krisis. Tidak hanya berbicara saja tanpa melahirkan suatu aksi yang jelas.
Acara foto bersama para pemimpin negara dengan kostum yang disediakan oleh negara penyelenggara merupakan acara yang paling signifikan di antara agenda acara yang diselenggarakan oleh APEC seperti yang diungkapkan oleh Teymoor Nabili. Sindiran ini menunjukkan bahwa APEC belum menjalankan fungsinya dengan baik dan hanya menjadi ajang unjuk bergaya.
Sabtu, 16 Januari 2010
Reformasi Pedesaan Cina
Reformasi pedesaan yang dilaksanakan oleh Cina sejak setahun yang lalu, tampaknya menemui titik terang.
Di tengah bayang-bayang krisis finansial global, Cina tetap melaksanakan rencananya untuk mereformasi pedesaannya. Sejak reformasi dan keterbukaan dicanangkan pada akhir tahun 1978, daerah pedesaan pembangunannya perlahan-lahan tertinggal dari pembangunan di daerah perkotaan.
Warga-warga desa lebih tertarik bekerja sebagai buruh migran di kota-kota besar dibandingkan menjadi petani di desa tempat tinggalnya. Upah menjadi buruh migran juga lebih besar dibandingkan upah menjadi petani. Di samping itu, daerah perkotaan juga memerlukan buruh yang banyak untuk membangun infrastruktur kotanya.
Akan tetapi dengan semakin banyaknya buruh migran berakibat buruk bagi pedesaan, karena pembangunan pedesaan menjadi terhambat. Kemudian akan terjadi ketimpangan pendapatan antara desa dan kota. Maka pasangan Hu Jintao dan Wen Jiabao menetapkan haluan baru Cina, yaitu “Masyarakat Harmonis”. Salah satu tujuan dari haluan baru tersebut adalah untuk menyempitkan kesenjangan antara kaum miskin dan kaya, antara desa dan kota, antara barat dan timur.
Reformasi Pedesaan
Rapat Pleno ke-3, Komite Pusat PKC ke-17 yang dilaksanakan pada tanggal 9-12 Oktober 2008 di Beijing, menghasilkan keputusan untuk mereformasi pedesaan di RRC. Rapat yang dihadiri oleh 202 anggota tetap dan 166 anggota tidak tetap. Kemudian tidak ketinggalan sejumlah delegasi yang bekerja pada tingkat bawah yang bergerak di bidang pengembangan pertanian dan pedesaan, serta para ahli pertanian dan para petani menghadiri rapat tersebut.
Rapat Pleno tersebut menghasilkan beberapa “kewajiban” yang harus dilakukan untuk melakukan reformasi : pertama, menguatkan posisi dari pertanian sebagai fondasi dari pembangunan ekonomi nasional dan melakukan penyediaan pangan untuk 1.3 miliar penduduk RRC. Kedua, melindungi hak-hak dari petani dan merealisasikan, melindungi dan memperluas minat para petani. Ketiga, membebaskan dan mengembangkan kekuatan produktif di desa-desa. Kelima, memberikan perhatian penuh dan menyeluruh pada tingkat pedesaan dan perkotasan. Keenam, Menegakkan peran partai sebagai pimpinan dari pengembangan pedesaan.
Reformasi yang dilakukan oleh RRC tidak hanya berkutat pada bidang pertanian saja, melainkan juga mencakup reformasi di segala bidang seperti ekonomi, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan lain sebagainya.
Pendidikan merupakan elemen penting yang menjadi salah satu tujuan reformasi pedesaan. RRC mendorong organisasi-organisasi yang berada di perkotaan untuk turun ke pedesaan untuk memberikan pengetahuan ilmiah dan pemberantasan buta huruf. Membantu masyarakat desa untuk menghilangkan takhayul dan membangun masyarakat harmonis yang menjunjung persamaan gender dan kejujuran. RRC berusaha meningkatkan level pendidikan di pedesaan terutama bagi anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya untuk bekerja di kota dan anak-anak yang berasal dari keluarga miskin. RRC juga menyediakan tenaga profesional di tingkat kabupaten untuk melatih para petani dan mendorong para mahasiswa untuk kembali ke desa untuk bekerja. Tidak ketinggalan peningkatan kualitas dan peningkatan gaji guru di pedesaan.
Perubahan pada bidang kesejahteraan sosial terlihat pada pembangunan institusi-institusi kesehatan di desa-desa. RRC juga mendorong untuk memperbaiki sistem penanganan bencana alam dan mendorong kesejahteraan sosial terutama kepada orang tua, orang cacat, orang miskin dan anak yatim.
Komponen penting lainnya yang menjadi bagian dari program reformasi ini adalah pemberantasan korupsi di desa-desa. Terutama yang dilakukan oleh sekretaris partai yang berada di wilayah pedesaan.
Hasil yang mulai terlihat
Reformasi pada bidang ekonomi terlihat pada perubahan yang diusung RRC mengenai perbedaan pendapatan antara penduduk kota dan penduduk desa. Peningkatan pendapatan penduduk desa dirasakan sangat perlu untuk meminimalisir ketimpangan yang ada. Pendapatan per kapita di pedesaan pada tahun 2007 sebesar 4.140 yuan atau US$ 605.6, pendapatan dari tahun ke tahun sebesar 9.5 %. Kemudian RRC juga ingin meningkatkan tingkat konsumsi oleh masyarakat desa dan mengeliminasi kemiskinan pada tahun 2020.
Hanya berselang satu tahun, peningkatan pendapatan di pedesaan sudah mulai terlihat. Rata-rata pendapatan tahunan dari petani di Cina mencapai rekor tertinggi menjadi 5000 yuan atau sekitar Rp 6,9 juta per tahun. (Kompas, 29/12/09)
Peningkatan yang terlihat ini, semakin membuktikan reformasi yang dijalankan Cina berhasil. Akan tetapi peningkatan ini hanya terlihat dari nilai pendapatan saja, peningkatan di bidang-bidang lainnya belum terlihat secara signifikan. Jalan reformasi pedesaan yang dilakukan Cina masih panjang dan tantangan yang akan dihadapi tentu akan semakin berat.
Di tengah bayang-bayang krisis finansial global, Cina tetap melaksanakan rencananya untuk mereformasi pedesaannya. Sejak reformasi dan keterbukaan dicanangkan pada akhir tahun 1978, daerah pedesaan pembangunannya perlahan-lahan tertinggal dari pembangunan di daerah perkotaan.
Warga-warga desa lebih tertarik bekerja sebagai buruh migran di kota-kota besar dibandingkan menjadi petani di desa tempat tinggalnya. Upah menjadi buruh migran juga lebih besar dibandingkan upah menjadi petani. Di samping itu, daerah perkotaan juga memerlukan buruh yang banyak untuk membangun infrastruktur kotanya.
Akan tetapi dengan semakin banyaknya buruh migran berakibat buruk bagi pedesaan, karena pembangunan pedesaan menjadi terhambat. Kemudian akan terjadi ketimpangan pendapatan antara desa dan kota. Maka pasangan Hu Jintao dan Wen Jiabao menetapkan haluan baru Cina, yaitu “Masyarakat Harmonis”. Salah satu tujuan dari haluan baru tersebut adalah untuk menyempitkan kesenjangan antara kaum miskin dan kaya, antara desa dan kota, antara barat dan timur.
Reformasi Pedesaan
Rapat Pleno ke-3, Komite Pusat PKC ke-17 yang dilaksanakan pada tanggal 9-12 Oktober 2008 di Beijing, menghasilkan keputusan untuk mereformasi pedesaan di RRC. Rapat yang dihadiri oleh 202 anggota tetap dan 166 anggota tidak tetap. Kemudian tidak ketinggalan sejumlah delegasi yang bekerja pada tingkat bawah yang bergerak di bidang pengembangan pertanian dan pedesaan, serta para ahli pertanian dan para petani menghadiri rapat tersebut.
Rapat Pleno tersebut menghasilkan beberapa “kewajiban” yang harus dilakukan untuk melakukan reformasi : pertama, menguatkan posisi dari pertanian sebagai fondasi dari pembangunan ekonomi nasional dan melakukan penyediaan pangan untuk 1.3 miliar penduduk RRC. Kedua, melindungi hak-hak dari petani dan merealisasikan, melindungi dan memperluas minat para petani. Ketiga, membebaskan dan mengembangkan kekuatan produktif di desa-desa. Kelima, memberikan perhatian penuh dan menyeluruh pada tingkat pedesaan dan perkotasan. Keenam, Menegakkan peran partai sebagai pimpinan dari pengembangan pedesaan.
Reformasi yang dilakukan oleh RRC tidak hanya berkutat pada bidang pertanian saja, melainkan juga mencakup reformasi di segala bidang seperti ekonomi, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan lain sebagainya.
Pendidikan merupakan elemen penting yang menjadi salah satu tujuan reformasi pedesaan. RRC mendorong organisasi-organisasi yang berada di perkotaan untuk turun ke pedesaan untuk memberikan pengetahuan ilmiah dan pemberantasan buta huruf. Membantu masyarakat desa untuk menghilangkan takhayul dan membangun masyarakat harmonis yang menjunjung persamaan gender dan kejujuran. RRC berusaha meningkatkan level pendidikan di pedesaan terutama bagi anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya untuk bekerja di kota dan anak-anak yang berasal dari keluarga miskin. RRC juga menyediakan tenaga profesional di tingkat kabupaten untuk melatih para petani dan mendorong para mahasiswa untuk kembali ke desa untuk bekerja. Tidak ketinggalan peningkatan kualitas dan peningkatan gaji guru di pedesaan.
Perubahan pada bidang kesejahteraan sosial terlihat pada pembangunan institusi-institusi kesehatan di desa-desa. RRC juga mendorong untuk memperbaiki sistem penanganan bencana alam dan mendorong kesejahteraan sosial terutama kepada orang tua, orang cacat, orang miskin dan anak yatim.
Komponen penting lainnya yang menjadi bagian dari program reformasi ini adalah pemberantasan korupsi di desa-desa. Terutama yang dilakukan oleh sekretaris partai yang berada di wilayah pedesaan.
Hasil yang mulai terlihat
Reformasi pada bidang ekonomi terlihat pada perubahan yang diusung RRC mengenai perbedaan pendapatan antara penduduk kota dan penduduk desa. Peningkatan pendapatan penduduk desa dirasakan sangat perlu untuk meminimalisir ketimpangan yang ada. Pendapatan per kapita di pedesaan pada tahun 2007 sebesar 4.140 yuan atau US$ 605.6, pendapatan dari tahun ke tahun sebesar 9.5 %. Kemudian RRC juga ingin meningkatkan tingkat konsumsi oleh masyarakat desa dan mengeliminasi kemiskinan pada tahun 2020.
Hanya berselang satu tahun, peningkatan pendapatan di pedesaan sudah mulai terlihat. Rata-rata pendapatan tahunan dari petani di Cina mencapai rekor tertinggi menjadi 5000 yuan atau sekitar Rp 6,9 juta per tahun. (Kompas, 29/12/09)
Peningkatan yang terlihat ini, semakin membuktikan reformasi yang dijalankan Cina berhasil. Akan tetapi peningkatan ini hanya terlihat dari nilai pendapatan saja, peningkatan di bidang-bidang lainnya belum terlihat secara signifikan. Jalan reformasi pedesaan yang dilakukan Cina masih panjang dan tantangan yang akan dihadapi tentu akan semakin berat.
Rabu, 13 Januari 2010
Cina dan Perubahan Iklim
Pertemuan yang ditunggu-tunggu telah tiba, tanggal 7-18 Desember, semua mata tertuju ke ibukota Denmark, yakni Kopenhagen. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) merupakan konvensi yang akan membahas perubahan iklim di bumi yang semakin hari semakin panas.
Dunia bersatu dalam satu konvensi untuk memikirkan planet yang kita tempati bersama. Bersama-sama mencari solusi untuk mencegah perubahan iklim ke tingkat yang lebih parah. Berdasarkan produksi karbondioksida yang dihasilkan di seluruh dunia, Cina menempati urutan pertama negara yang memproduksi gas buang CO2 tertinggi melewati Amerika Serikat (AS). Tidak heran Cina menjadi sorotan utama dalam pertemuan tersebut bersama dengan AS.
Apa langkah-langkah yang telah diambil Cina dalam menghadapi perubahan lingkungan?
Langkah Cina
Pada Maret 2008, Kongres Rakyat Nasional mengesahkan Departemen Perlindungan Lingkungan. Sebelum berdirinya departemen ini, badan perlindungan lingkungan ini disebut State Environmental Protection Administration (SEPA).
Departemen yang dipimpin oleh Zhou Shengxian ini, bertugas melakukan serangkaian perlindungan lingkungan. Mulai dari pengawasan, perencanaan undang-undang, serta pelaksanaan dari undang-undang tersebut.
Berselang tujuh bulan, Cina mengeluarkan China’s White Paper on Climate Change yang diberi judul “Kebijakan dan Aksi Cina dalam Menghadapi Perubahan Iklim”. Dengan adanya program ini langkah Cina semakin kokoh dan jelas dalam menghadapi masalah perubahan iklim. Sebelumnya pada bulan Juni 2007, Cina sudah mengeluarkan “Program Nasional Perubahan Iklim Cina”.
Aksi untuk melindungi lingkungan sudah dilaksanakan Cina sejak tahun 1970an. Pada saat itu, Cina sudah menetapkan prinsip-prinsip untuk mengatur dan mengalokasi pengeluaran dari perlindungan lingkungan.
Prinsip-prinsipnya adalah pertama, menekankan pada tindakan pencegahan dan secara ketat mengontrol sumber polusi baru. Kedua, menetapkan pencegahan polusi harus dimulai pada saat proses industri berlangsung. Ketiga, pelaku pecemaran harus menanggung biaya pemulihan lingkungan. Keempat, memberikan bantuan finansial kepada para perusahaan yang berupaya untuk mencegah polusi. Kelima, mengontrol polusi secara terpusat untuk mengurangi masalah-masalah lingkungan di perkotaan.
Bahkan pemerintah Cina telah melakukan investasi untuk penghematan energi. Pada tahun 1991-1993, Cina meningkatkan investasi mencapai 17 miliar Yuan untuk konstruksi modal dan konservasi energi.
Li Keqiang pada bulan Agustus 2009, mengadakan rapat mengenai survei nasional tentang polusi. Dalam rapat ini, Li menghimbau untuk terus menjaga lingkungan dan menyelesaikan masalah mengenai polusi ini, yang bertujuan untuk menjaga pembangunan berkelanjutan di Cina dan meningkatkan kualitas dan standar hidup rakyatnya.
Tantangan Cina
Cina menghadapi tantangan yang berat akibat perubahan iklim ini. Tantangan ini tidak bisa tidak ditangani dan diberi perhatian yang lebih serius.
Cina akan menghadapi salah satu krisis air terparah di dunia. Pemanasan global akan menyebabkan menurunnya curah hujan di daerah utara Cina dan meningkatkan curah hujan di bagian selatan Cina. Akibatnya daerah utara akan mengalami kekeringan, sedangkan banjir akan terus mengancam daerah selatan Cina.
Selain krisis air, Cina juga akan menghadapi krisis pangan. Berdasarkan laporan Pemerintah Cina dan Inggris pada bulan September 2004, produksi Beras, Gandum dan Jagung Cina selama 20 hingga 80 tahun ke depan akan mengalami penurunan hingga 20-37 persen. Dapat dibayangkan Cina akan kesulitan memberi makan rakyatnya yang mungkin pada saat itu penduduknya sudah mencapai 2 miliar lebih.
Kemudian kasus pencemaran lingkungan yang terus berlangsung akan menambah daftar tantangan Cina dalam menghadapi perubahan iklim. Seperti contohnya bulan Agustus lalu, terdapat kasus pencemaran lingkungan. Kasus pencemaran timah oleh Perusahaan Dongling di provinsi Shaanxi, kemudian terjadi kembali kasus pencemaran yang terjadi di Kunming, Yunnan. Hal ini merupakan sebagian kasus pencemaran yang terjadi di Cina. Pencemaran ini membawa dampak buruk yakni 615 anak menjadi korban pencemaran di Shaanxi, kemudian 200 anak menderita keracunan di provinsi Yunnan.
Pencapaian yang sungguh positif dalam bidang ekonomi tetapi negatif di bidang lingkungan terjadi pada tahun 2004. Cina menjadi produsen mobil keempat terbesar di dunia dan konsumen ketiga terbesar. Tingkat kepemilikan mobil di Cina meningkat 19 persen per tahun. Dampak yang muncul adalah masing-masing meningkatkan pendapatan dan karbondioksida.
Dalam menjawab tantangan tersebut sungguh tidak semudah membalik telapak tangan. Banyak hambatan yang merintangi langkah Cina untuk menjaga lingkungan. Dibutuhkan sinergi antara satu negara dengan negara lainnya. Karena hal ini merupakan masalah bersama dan menyangkut nyawa seluruh makhluk hidup di seluruh dunia.
Dunia bersatu dalam satu konvensi untuk memikirkan planet yang kita tempati bersama. Bersama-sama mencari solusi untuk mencegah perubahan iklim ke tingkat yang lebih parah. Berdasarkan produksi karbondioksida yang dihasilkan di seluruh dunia, Cina menempati urutan pertama negara yang memproduksi gas buang CO2 tertinggi melewati Amerika Serikat (AS). Tidak heran Cina menjadi sorotan utama dalam pertemuan tersebut bersama dengan AS.
Apa langkah-langkah yang telah diambil Cina dalam menghadapi perubahan lingkungan?
Langkah Cina
Pada Maret 2008, Kongres Rakyat Nasional mengesahkan Departemen Perlindungan Lingkungan. Sebelum berdirinya departemen ini, badan perlindungan lingkungan ini disebut State Environmental Protection Administration (SEPA).
Departemen yang dipimpin oleh Zhou Shengxian ini, bertugas melakukan serangkaian perlindungan lingkungan. Mulai dari pengawasan, perencanaan undang-undang, serta pelaksanaan dari undang-undang tersebut.
Berselang tujuh bulan, Cina mengeluarkan China’s White Paper on Climate Change yang diberi judul “Kebijakan dan Aksi Cina dalam Menghadapi Perubahan Iklim”. Dengan adanya program ini langkah Cina semakin kokoh dan jelas dalam menghadapi masalah perubahan iklim. Sebelumnya pada bulan Juni 2007, Cina sudah mengeluarkan “Program Nasional Perubahan Iklim Cina”.
Aksi untuk melindungi lingkungan sudah dilaksanakan Cina sejak tahun 1970an. Pada saat itu, Cina sudah menetapkan prinsip-prinsip untuk mengatur dan mengalokasi pengeluaran dari perlindungan lingkungan.
Prinsip-prinsipnya adalah pertama, menekankan pada tindakan pencegahan dan secara ketat mengontrol sumber polusi baru. Kedua, menetapkan pencegahan polusi harus dimulai pada saat proses industri berlangsung. Ketiga, pelaku pecemaran harus menanggung biaya pemulihan lingkungan. Keempat, memberikan bantuan finansial kepada para perusahaan yang berupaya untuk mencegah polusi. Kelima, mengontrol polusi secara terpusat untuk mengurangi masalah-masalah lingkungan di perkotaan.
Bahkan pemerintah Cina telah melakukan investasi untuk penghematan energi. Pada tahun 1991-1993, Cina meningkatkan investasi mencapai 17 miliar Yuan untuk konstruksi modal dan konservasi energi.
Li Keqiang pada bulan Agustus 2009, mengadakan rapat mengenai survei nasional tentang polusi. Dalam rapat ini, Li menghimbau untuk terus menjaga lingkungan dan menyelesaikan masalah mengenai polusi ini, yang bertujuan untuk menjaga pembangunan berkelanjutan di Cina dan meningkatkan kualitas dan standar hidup rakyatnya.
Tantangan Cina
Cina menghadapi tantangan yang berat akibat perubahan iklim ini. Tantangan ini tidak bisa tidak ditangani dan diberi perhatian yang lebih serius.
Cina akan menghadapi salah satu krisis air terparah di dunia. Pemanasan global akan menyebabkan menurunnya curah hujan di daerah utara Cina dan meningkatkan curah hujan di bagian selatan Cina. Akibatnya daerah utara akan mengalami kekeringan, sedangkan banjir akan terus mengancam daerah selatan Cina.
Selain krisis air, Cina juga akan menghadapi krisis pangan. Berdasarkan laporan Pemerintah Cina dan Inggris pada bulan September 2004, produksi Beras, Gandum dan Jagung Cina selama 20 hingga 80 tahun ke depan akan mengalami penurunan hingga 20-37 persen. Dapat dibayangkan Cina akan kesulitan memberi makan rakyatnya yang mungkin pada saat itu penduduknya sudah mencapai 2 miliar lebih.
Kemudian kasus pencemaran lingkungan yang terus berlangsung akan menambah daftar tantangan Cina dalam menghadapi perubahan iklim. Seperti contohnya bulan Agustus lalu, terdapat kasus pencemaran lingkungan. Kasus pencemaran timah oleh Perusahaan Dongling di provinsi Shaanxi, kemudian terjadi kembali kasus pencemaran yang terjadi di Kunming, Yunnan. Hal ini merupakan sebagian kasus pencemaran yang terjadi di Cina. Pencemaran ini membawa dampak buruk yakni 615 anak menjadi korban pencemaran di Shaanxi, kemudian 200 anak menderita keracunan di provinsi Yunnan.
Pencapaian yang sungguh positif dalam bidang ekonomi tetapi negatif di bidang lingkungan terjadi pada tahun 2004. Cina menjadi produsen mobil keempat terbesar di dunia dan konsumen ketiga terbesar. Tingkat kepemilikan mobil di Cina meningkat 19 persen per tahun. Dampak yang muncul adalah masing-masing meningkatkan pendapatan dan karbondioksida.
Dalam menjawab tantangan tersebut sungguh tidak semudah membalik telapak tangan. Banyak hambatan yang merintangi langkah Cina untuk menjaga lingkungan. Dibutuhkan sinergi antara satu negara dengan negara lainnya. Karena hal ini merupakan masalah bersama dan menyangkut nyawa seluruh makhluk hidup di seluruh dunia.
Langganan:
Postingan (Atom)