Konfrontasi yang terjadi di Laut Cina Selatan antara Cina dan Amerika Serikat (AS) sempat menjadi sorotan media-media internasional. Konfrontasi ini dianggap konfrontasi “paling serius” yang terjadi di antara kedua negara. Setelah tahun 2001, terjadi konfrontasi di udara antar pesawat dari kedua negara yang memaksa pesawat pengintai AS mendarat di Pulau Hainan. (global.nytimes.com 10/03/2009)
Hal ini menandai bahwa meskipun hubungan ekonomi dan perdagangan membaik, tetapi di sisi lain justru memburuk. Salah satu alasan AS mengirim kapal USNS Impeccable adalah untuk mengetahui lebih jauh mengenai pangkalan kapal selam baru milik Cina di dekat kota Sanya. Hal ini juga terkait dengan anggaran militer Cina pada Kongres Rakyat Nasional ke-11, diumumkan meningkat 14,9 %, yaitu sekitar 481 miliar Yuan atau AS$ 70.27 miliar. (peoplesdaily.com, 04/03/2009)
14,9 %
Seiring dengan berkembangnya perekonomian Cina dalam 3 dasawarsa terakhir ini, anggaran untuk militer juga semakin membesar. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dipropagandakan oleh Presiden Hu Jintao selama masa jabatannya, yaitu ”Pembangunan Berciri Ilmiah”. Berdasarkan prinsip ini, Cina akan menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi dan pengembangan pertahanan nasional. Di satu sisi terus melakukan usaha untuk memakmurkan bangsa dan di sisi lain berusaha memperkuat militernya.
Menurut You Ji, Professor University Of New South Wales, anggaran militer Cina pada tahun 2008 sebesar AS$ 60 Miliar, dan akan menjadi meningkat dua kali lipat setiap enam sampai tujuh tahun. Dapat diprediksikan bahwa pada tahun 2015, Cina akan memiliki anggaran militer sebesar AS$ 120 Miliar.
Pada tahun ini, Cina mengumumkan peningkatan anggaran sebesar 14,9 %, yang cukup membuat AS geram. Departemen Pertahanan AS menilai bahwa anggaran Cina dinilai tidak transparan sehingga beresiko menciptakan ketidakpastian dan salah perhitungan. Sedangkan pemerintah Cina menolak anggapan AS tersebut dan hal ini merupakan pengacauan fakta sehingga dapat merusak hubungan baik kedua negara.(Kompas, 27/03/2009)
Cina memang membutuhkan anggaran yang tidak kecil untuk memodernisasikan Tentara Pembebasan Rakyat (TPR). Mengingat bahwa instrumen-instrumen militer yang dimiliki Cina dapat dikatakan kuno dibandingkan dengan AS dan Rusia, apalagi dengan negara di kawasan Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan. Di samping itu Cina juga harus siap untuk mengamankan wilayah yang luas dan rakyat yang banyak.
Menurut White Paper : China’s National Defense 2008, anggaran pertahanan Cina selalu di tingkat yang masuk akal. Peningkatan anggaran dalam dua tahun terakhir ini semata-mata untuk : pertama, meningkatkan gaji dan keuntungan bagi para tentara. Kedua, kompensasi akibat naiknya harga-harga. Ketiga, untuk melanjutkan usaha Revolution in Military Affairs (RMA).
Jika dilihat dari ancaman yang akan dihadapi, modernisasi militer mau tidak mau dibutuhkan. Cina mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman dari dalam seperti gerakan separatis Xinjiang dan masalah Tibet. Dan juga menghadapi ancaman dari luar seperti Taiwan, Nuklir Korea Utara, ditambah dengan perompak di Selat Malaka dan Somalia.
Tentara Pembebasan Rakyat
TPR ini terdiri dari empat divisi, yakni Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat dan Pasukan Artilleri Kedua (Second Artilleri Forces/SAF). Berdasarkan White Paper : China’s National Defense 2008, banyak perubahan yang dicapai oleh TPR selama 30 tahun ”Reformasi dan Keterbukaan”. Pada tahun 1970-1980an, TPR mengubah prinsipnya, dari ”Perang nuklir dalam skala besar” menjadi konstruksi militer pada masa damai, lalu secara bertahap mulai memodernisasikan para angkatan bersenjatannya.
Kemudian memasuki tahun 1990an, TPR mempropagandakan Revolution in Military Affairs (RMA) berkarakteristik Cina. RMA ini mengadopsikan strategi untuk memperkuat militer berdasarkan IPTEK dan mengkoordinasikan perkembangan ekonomi dan pertahanan nasional.
Lalu pada tahun 2000an, TPR memodernisasikan diri dengan prinsip ”Pembangunan Berciri Ilmiah”. Sebelumnya masih dalam tahap mengkoordinasikan, selanjutnya pada tahap ini menyeimbangkan antara ekonomi dan militer.
Professor You Ji juga mengatakan bahwa kunci dari tranformasi militer Cina adalah memodernisasi bidang Teknologi Informasi (IT) untuk mewujudkan kekuatan militer berteknologi tinggi. Kemudian perubahan misi dari setiap angkatan juga menjadi tujuan tranformasi militer Cina. Angkatan Udara mengubah misinya dari tactical force menjadi strategic force. Angkatan Laut senada dengan Angkatan Udara, dari coastal defense menjadi blue water defense, yang menekankan pada kekuatan serangan. Kemudian SAF juga menjalankan misi penyerangan dengan ditambahnya peluru kendali, baik nuklir maupun yang konvensional.
Tetapi di samping perubahan secara makro yang disampaikan di atas, ternyata ada hal yang cukup menarik jika memandang dari sudut pandang mikro,yakni dari sudut pandang pelaku atau tentara. Seperti yang dikutip oleh peoplesdaily.com, 18 Desember 2008. Liu Zhihe, 53 tahun, salah seorang tentara di Komando Area Militer Wenshan, sebelah barat daya provinsi Yunnan.
Dia mengatakan bahwa perubahan dirasakan pada pengurangan anggota TPR pada tahun 1985, 1997, dan 2003. Total pengurangan pasukan berjumlah sampai 1.7 juta tentara. Kemudian perubahan pada fasilitas-fasilitas, seragam yang terbuat dari bahan semacam wol, barak-barak yang seperti vila-vila, disediakannya transportasi berupa SUV untuk bepergian, dan makanan yang lebih bernutrisi. Tidak ketinggalan pemberian gaji yang cukup tinggi, pada zaman dahulu gaji tentara sebesar 12 Yuan atau AS$ 1.8 per bulan. Sedangkan pada masa sekarang gaji tentara sebesar 18 Yuan per hari.
Pada tingkat konseptual juga terdapat perubahan, konsep yang sekarang dipakai adalah lebih kepada konsep pengamanan. Bila pada zaman ”Perang Dingin”, semua pasukan disiagakan untuk berperang, sebaliknya pada masa kini, para tentara dituntut untuk menjaga keamanan masyarakat. Fakta menarik lainnya adalah terjadi demokrasi di tingkat tentara. Pada asrama-asrama atau barak-barak terdapat ”kotak demokrasi” yang digunakan untuk menampung aspirasi, kritik, saran kepada pejabat tentara yang lebih tinggi tingkatannya. Terdapat pilihan lain bila tidak ingin menggunakan ”kotak demokrasi”, para tentara bisa menyampaikan langsung melalui email yang bisa diakses di lingkungan tersebut.
Bila melihat perubahan yang dilakukan Cina terhadap militernya, mungkin sudah selayaknyalah Indonesia juga mulai sekarang memulai reformasi di tingkat pertahanan nasional. Mengingat wilayah Indonesia yang luas dengan rakyat yang banyak, pengamanan ekstra mutlak dibutuhkan. Mungkin Indonesia dapat belajar dari Cina.
Jumat, 10 April 2009
Sabtu, 21 Februari 2009
Cina dan Olimpiade
Pada bulan 8 Agustus 2008 lalu, Cina telah menyelenggarakan pesta olahraga tertua dan terbesar di dunia, yaitu Olimpiade. Mata setiap orang tertuju ke Beijing, ibukota negara dengan populasi penduduk terbanyak di dunia. Cina berhasil membuat seluruh dunia terpukau, mulai dari pembukaan hingga penutupan. Perhelatan akbar ini disambut dengan suka cita oleh rakyat Cina. Mereka dengan sangat bangga dapat menyelenggarakan pesta olahraga sebesar itu.
Pemerintah Cina mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk membangun semua infrastruktur dan fasilitas untuk olimpiade tersebut. Tidak tanggung-tanggung sebuah stadion megah dibangun khusus untuk olimpiade, yakni Stadion Sarang Burung (Bird’s Nest Stadium) dan National Aquatics Center (water cube). Rakyat Cina juga tidak berdiam diri, mereka menjadi sukarelawan. Hampir seluruh rakyat Cina belajar bahasa Inggris untuk menyukseskan olimpiade tersebut. Pada akhirnya Cina sukses menjadi tuan rumah dan juara olimpiade. Tetapi dalam perjalanan menuju olimpiade 2008 lalu, Cina menempuh jalan yang sulit. Pada bulan Mei Provinsi Sichuan dihantam gempa, masalah susu yang tercemar melamin, gerakan separatis di Xinjiang, kemudian masalah Tibet.
Pada tahun 2009 ini, Cina juga mengawali tahun kerbau ini dengan cukup berat yakni krisis finansial global. Tetapi hal ini tidak menyurutkan Cina untuk menyelenggarakan pesta olahraga di awal tahun ini, yaitu 24th Winter Universiade (WU) . Universiade adalah pesta olahraga dunia untuk tingkat universitas. Universiade ini dibagi menjadi dua yaitu, Musim Panas dan Musim dingin. WU ke-24 diadakan di “kota es”, yaitu Harbin. Kota ini merupakan ibukota provinsi Heilongjiang yang berada di Timur Laut Cina. WU ke-24 diadakan mulai tanggal 18-28 Februari 2009.
Soft Power
Menurut Joseph S. Nye Jr, profesor dari Harvard, mengatakan bahwa ada 2 jenis kekuatan, pertama hard power atau memerintahkan negara lain untuk melakukan sesuatu dengan cara kekerasan. Kedua, soft power atau ketika suatu negara mendapatkan sesuatu yang diinginkan melalui negara lain tanpa kekerasan. Contoh kekuatan Soft power ini adalah kekuatan yang mampu mempengaruhi negara lain seperti budaya, ideologi, dan institusi.
Lain halnya dengan Joshua Kurlantzick, penulis buku Charm Offensive, kekuatan lunak tidak terbatas, tetapi lebih luas. Tidak hanya pada tingkat keamanan saja, melainkan semua elemen, termasuk investasi dan bantuan.
Dengan suksesnya Olimpiade 2008 sudah membuktikan Cina memiliki kekuatan lunak yang kuat. Disusul dengan prestasi para atletnya yang tidak kalah bersinar, dengan merebut juara umum olimpiade. Penyelenggaraan WU ini dirasa cukup berat dengan mengawali tahun 2009 dengan krisis finansial global yang melanda seluruh dunia. Akan tetapi hal itu tidak membuat semangat Cina menjadi surut.
Pada WU ke-24 ini, Cina mengeluarkan dana sebesar 2.6 miliyar Yuan (US$ 370 juta) untuk merenovasi fasilitas olahraga. Lebih dari 3000 sukarelawan berpartisipasi dalam WU ini dan 100 di antaranya merupakan sukarelawan dari olimpiade 2008 lalu. Selain memperbaiki fasilitas, Cina juga sudah mempersiapkan acara pembukaan yang meriah. Kemudian satuan keamanan anti-terorisme sudah siap mengamankan kelangsungan acara ini. 82 cabang olahraga yang akan diperlombakan, hal ini membuat WU terbesar dalam sejarah.
Bila WU kali ini berjalan dengan lancar, hal ini akan mendongkrak Cina untuk pertama kalinya menyelenggarakan Olimpiade Musim Dingin. Tanggapan positif sudah diutarakan oleh George Killian, Presiden FISU (International University Sports Federation), mengatakan bahwa Cina sangat berpotensi menyelenggarakan Olimpiade Musim Dingin tahun 2018. Di samping itu, hal ini juga membuktikan Cina akan mampu menyelenggarakan Asian Games 2010 di Guangzhou dan Summer Universiade 2011 di Shenzhen.
Hard Power
Seiring dengan soft power yang semakin solid, Cina juga mengembangkan hard power-nya. Kekuatan militer Cina terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan SMF (Special Missile Force). Angkatan darat Cina merupakan terbesar di dunia. Seiring dengan berkembangnya perekonomian Cina dalam 3 dekade terakhir ini, anggaran untuk militer juga semakin besar.
Cina memang membutuhkan anggaran yang tidak kecil untuk memodernisasikan Tentara Pembebasan Rakyat (TPR). Mengingat bahwa instrumen-instrumen militer yang dimiliki Cina dapat dikatakan kuno dibandingkan dengan AS dan Rusia. Di samping itu Cina juga harus siap untuk mengamankan wilayah yang luas dan rakyat yang banyak.
Cina mau tidak mau mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman dari dalam seperti gerakan separatis Xinjiang dan masalah Tibet. Dan juga menghadapi ancaman dari luar seperti Taiwan, Nuklir Korea Utara, ditambah dengan perompak di Selat Malaka dan Somalia.
Menurut You Ji, Professor dari University of New South Wales, anggaran militer Cina pada tahun 2008 sebesar US$ 60 Miliar, dan akan menjadi meningkat dua kali lipat setiap enam sampai tujuh tahun. Dapat diprediksikan bahwa pada tahun 2015, Cina akan memiliki anggaran militer sebesar US$ 120 Miliar. Meskipun anggaran ini masih lebih rendah dibandingkan dengan AS.
Ia juga mengatakan bahwa kunci dari tranformasi militer Cina adalah memodernisasi bidang Teknologi Informasi (IT) untuk mewujudkan kekuatan militer berteknologi tinggi. Kemudian perubahan misi dari setiap angkatan juga menjadi tujuan tranformasi militer Cina. Angkatan Udara mengubah misinya dari tactical force menjadi strategic force. Angkatan Laut senada dengan Angkatan Udara, dari coastal defense menjadi blue water defense, yang menekankan pada kekuatan serangan. Kemudian SMF juga menjalankan misi penyerangan dengan ditambahnya peluru kendali, baik nuklir maupun yang konvensional.
Pemerintah Cina mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk membangun semua infrastruktur dan fasilitas untuk olimpiade tersebut. Tidak tanggung-tanggung sebuah stadion megah dibangun khusus untuk olimpiade, yakni Stadion Sarang Burung (Bird’s Nest Stadium) dan National Aquatics Center (water cube). Rakyat Cina juga tidak berdiam diri, mereka menjadi sukarelawan. Hampir seluruh rakyat Cina belajar bahasa Inggris untuk menyukseskan olimpiade tersebut. Pada akhirnya Cina sukses menjadi tuan rumah dan juara olimpiade. Tetapi dalam perjalanan menuju olimpiade 2008 lalu, Cina menempuh jalan yang sulit. Pada bulan Mei Provinsi Sichuan dihantam gempa, masalah susu yang tercemar melamin, gerakan separatis di Xinjiang, kemudian masalah Tibet.
Pada tahun 2009 ini, Cina juga mengawali tahun kerbau ini dengan cukup berat yakni krisis finansial global. Tetapi hal ini tidak menyurutkan Cina untuk menyelenggarakan pesta olahraga di awal tahun ini, yaitu 24th Winter Universiade (WU) . Universiade adalah pesta olahraga dunia untuk tingkat universitas. Universiade ini dibagi menjadi dua yaitu, Musim Panas dan Musim dingin. WU ke-24 diadakan di “kota es”, yaitu Harbin. Kota ini merupakan ibukota provinsi Heilongjiang yang berada di Timur Laut Cina. WU ke-24 diadakan mulai tanggal 18-28 Februari 2009.
Soft Power
Menurut Joseph S. Nye Jr, profesor dari Harvard, mengatakan bahwa ada 2 jenis kekuatan, pertama hard power atau memerintahkan negara lain untuk melakukan sesuatu dengan cara kekerasan. Kedua, soft power atau ketika suatu negara mendapatkan sesuatu yang diinginkan melalui negara lain tanpa kekerasan. Contoh kekuatan Soft power ini adalah kekuatan yang mampu mempengaruhi negara lain seperti budaya, ideologi, dan institusi.
Lain halnya dengan Joshua Kurlantzick, penulis buku Charm Offensive, kekuatan lunak tidak terbatas, tetapi lebih luas. Tidak hanya pada tingkat keamanan saja, melainkan semua elemen, termasuk investasi dan bantuan.
Dengan suksesnya Olimpiade 2008 sudah membuktikan Cina memiliki kekuatan lunak yang kuat. Disusul dengan prestasi para atletnya yang tidak kalah bersinar, dengan merebut juara umum olimpiade. Penyelenggaraan WU ini dirasa cukup berat dengan mengawali tahun 2009 dengan krisis finansial global yang melanda seluruh dunia. Akan tetapi hal itu tidak membuat semangat Cina menjadi surut.
Pada WU ke-24 ini, Cina mengeluarkan dana sebesar 2.6 miliyar Yuan (US$ 370 juta) untuk merenovasi fasilitas olahraga. Lebih dari 3000 sukarelawan berpartisipasi dalam WU ini dan 100 di antaranya merupakan sukarelawan dari olimpiade 2008 lalu. Selain memperbaiki fasilitas, Cina juga sudah mempersiapkan acara pembukaan yang meriah. Kemudian satuan keamanan anti-terorisme sudah siap mengamankan kelangsungan acara ini. 82 cabang olahraga yang akan diperlombakan, hal ini membuat WU terbesar dalam sejarah.
Bila WU kali ini berjalan dengan lancar, hal ini akan mendongkrak Cina untuk pertama kalinya menyelenggarakan Olimpiade Musim Dingin. Tanggapan positif sudah diutarakan oleh George Killian, Presiden FISU (International University Sports Federation), mengatakan bahwa Cina sangat berpotensi menyelenggarakan Olimpiade Musim Dingin tahun 2018. Di samping itu, hal ini juga membuktikan Cina akan mampu menyelenggarakan Asian Games 2010 di Guangzhou dan Summer Universiade 2011 di Shenzhen.
Hard Power
Seiring dengan soft power yang semakin solid, Cina juga mengembangkan hard power-nya. Kekuatan militer Cina terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan SMF (Special Missile Force). Angkatan darat Cina merupakan terbesar di dunia. Seiring dengan berkembangnya perekonomian Cina dalam 3 dekade terakhir ini, anggaran untuk militer juga semakin besar.
Cina memang membutuhkan anggaran yang tidak kecil untuk memodernisasikan Tentara Pembebasan Rakyat (TPR). Mengingat bahwa instrumen-instrumen militer yang dimiliki Cina dapat dikatakan kuno dibandingkan dengan AS dan Rusia. Di samping itu Cina juga harus siap untuk mengamankan wilayah yang luas dan rakyat yang banyak.
Cina mau tidak mau mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman dari dalam seperti gerakan separatis Xinjiang dan masalah Tibet. Dan juga menghadapi ancaman dari luar seperti Taiwan, Nuklir Korea Utara, ditambah dengan perompak di Selat Malaka dan Somalia.
Menurut You Ji, Professor dari University of New South Wales, anggaran militer Cina pada tahun 2008 sebesar US$ 60 Miliar, dan akan menjadi meningkat dua kali lipat setiap enam sampai tujuh tahun. Dapat diprediksikan bahwa pada tahun 2015, Cina akan memiliki anggaran militer sebesar US$ 120 Miliar. Meskipun anggaran ini masih lebih rendah dibandingkan dengan AS.
Ia juga mengatakan bahwa kunci dari tranformasi militer Cina adalah memodernisasi bidang Teknologi Informasi (IT) untuk mewujudkan kekuatan militer berteknologi tinggi. Kemudian perubahan misi dari setiap angkatan juga menjadi tujuan tranformasi militer Cina. Angkatan Udara mengubah misinya dari tactical force menjadi strategic force. Angkatan Laut senada dengan Angkatan Udara, dari coastal defense menjadi blue water defense, yang menekankan pada kekuatan serangan. Kemudian SMF juga menjalankan misi penyerangan dengan ditambahnya peluru kendali, baik nuklir maupun yang konvensional.
Minggu, 25 Januari 2009
KELAHIRAN TERENCANA
Setelah membaca rubrik Kilasan Kawat Sedunia (Kompas, 16 Januari 2009) yakni pada bagian Beijing. Dalam rubrik tersebut diceritakan tentang jaringan penculikan anak balita yang akhirnya tertangkap oleh kepolisian China. Kemudian pada (Kompas, 19 Januari 2009) para ibu rumah tangga di Beijing menginginkan dua anak, karena bila satu anak saja, anak tersebut akan merasa kesepian. Dua kejadian di atas hanya salah dua contoh dari akibat penetapan kebijakan satu anak.
Kebijakan satu anak ini ditetapkan pada tahun 1979. Kebijakan ini bertujuan mengerem laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk ini semakin meningkat ketika terjadi kelahiran besar-besaran (Baby Boomers) pada tahun 1960an. Hal lain yang menyebabkan ditetapkannya kebijakan ini adalah sulitnya penyediaan makanan, pakaian, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, layanan kesehatan dan lapangan pekerjaan bila penduduk selalu bertambah setiap tahunnya. Kebijakan ini juga untuk mendukung reformasi ekonomi China.
Dalam bahasa Mandarin, kebijakan satu anak (Jihua Shengyu) yang artinya kelahiran terencana. Pemerintah China sangat tegas dalam pelaksanaan kebijakan satu anak ini. Hal ini terlihat dari jumlah pekerja tetap yang menangani kontrol kelahiran mencapai 60.000 ribu orang pada tahun 1980. Kemudian pada tahun 1995, meningkat menjadi lebih dari 400.000 orang.
Bila zaman dahulu banyak terlihat pemandangan sebuah keluarga tinggal dalam satu rumah yang terdiri dari tiga sampai empat generasi. Setidak-tidaknya seperti yang digambarkan oleh Pearl S. Buck dalam novelnya yang berjudul Bumi yang Subur dan Madame Wu : Pavillion of Women. Pemandangan tersebut sudah tidak ada lagi pada China pada zaman sekarang. Perkataan (duozi duofu) banyak anak banyak rezeki juga sudah tidak berlaku lagi.
Hal yang berlaku sekarang adalah satu anak cukup dan tidak boleh lebih. Tetapi ada penyesuaian yang dilakukan oleh pemerintah Cina dalam mengontrol populasinya. Semua warga negara Cina atau semua pasangan di Cina harus mematuhi kebijakan satu anak ini, kecuali suku minoritas dan pasangan yang tinggal di pedalaman atau di pegunungan.
Bagaimana bila anak pertamanya perempuan? Pasangan tersebut diperbolehkan untuk mempunyai anak lagi. Hal ini berkaitan dengan budaya Cina tradisional, merupakan suatu kebaikan bila memiliki anak laki-laki. Menurut Zhenchao Qian, Professor Sosiologi dari Univesitas Ohio, Interval kelahiran dari anak pertama dan anak kedua minimal empat tahun dan sang ibu harus mencapai umur 28 tahun. Bila melanggar peraturan ini akan didenda 2.5 kali lipat dari pendapatan desa per kepala pada tahun sebelumnya.
Seiring dengan berjalannya waktu, jenis kelamin anak tidak lagi dipermasalahkan oleh kedua orang tua. Hal ini disebabkan oleh reformasi ekonomi yang dilakukan pemerintah Cina. Reformasi ini justru membuka peluang untuk para perempuan bekerja dan menghasilkan uang untuk kedua orang tuanya. Berbeda pada zaman Cina tradisional, yang mengharuskan anak laki-lakinya bekerja di sawah sedangkan anak perempuan tinggal di rumah, membantu ibunya mengurus rumah tangga. Sisi positif lainnya yang mendukung kebijakan satu anak ini adalah mahalnya biaya membesarkan anak. Hal ini juga menjadi pertimbangan orang tua yang ingin memiliki anak kedua.
Permasalahan yang lebih berat yang akan dialami Cina adalah penurunan tingkat kelahiran yang akan mengakibatkan perubahan struktur populasi. Kebijakan satu anak ini menyebabkan orang tua hanya melahirkan sedikit anak, maka tingkat kelahiran akan menurun. Tingkat kelahiran di Cina semakin menurun sampai 1.8 per pasangan, sedangkan tingkat kelahiran terburuk dipegang oleh Italia dan Jepang yakni di bawah 1.0 per pasangan.
Akibatnya adalah perubahan struktur populasi yaitu usia muda akan menjadi lebih sedikit dibandingkan usia tua/pensiun. Maka para bayi ini harus menanggung para kakek-nenek yang sudah pensiun dan sudah tidak dapat bekerja lagi. Menurut Wang Feng, Profesor dari Universitas California, Pada tahun 2015, demografi di Cina akan sedikit mengalami perubahan, populasi akan semakin menua dan persediaan buruh akan menurun dengan sangat tajam. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut maka pemerintah Cina mulai sekarang harus melakukan perubahan dalam jangka waktu 10 tahun ke depan.
Pada tahun 2033, Cina akan memiliki populasi sebesar 1.5 miliar, jumlah yang tidak sedikit mengingat Cina sekarang juga sudah memiliki seperdelapan populasi dunia dengan ekonomi termaju di dunia. Maka Cina mau tidak mau memikirkan cara untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh kebijakan satu anak tersebut.
Kebijakan satu anak ini ditetapkan pada tahun 1979. Kebijakan ini bertujuan mengerem laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk ini semakin meningkat ketika terjadi kelahiran besar-besaran (Baby Boomers) pada tahun 1960an. Hal lain yang menyebabkan ditetapkannya kebijakan ini adalah sulitnya penyediaan makanan, pakaian, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, layanan kesehatan dan lapangan pekerjaan bila penduduk selalu bertambah setiap tahunnya. Kebijakan ini juga untuk mendukung reformasi ekonomi China.
Dalam bahasa Mandarin, kebijakan satu anak (Jihua Shengyu) yang artinya kelahiran terencana. Pemerintah China sangat tegas dalam pelaksanaan kebijakan satu anak ini. Hal ini terlihat dari jumlah pekerja tetap yang menangani kontrol kelahiran mencapai 60.000 ribu orang pada tahun 1980. Kemudian pada tahun 1995, meningkat menjadi lebih dari 400.000 orang.
Bila zaman dahulu banyak terlihat pemandangan sebuah keluarga tinggal dalam satu rumah yang terdiri dari tiga sampai empat generasi. Setidak-tidaknya seperti yang digambarkan oleh Pearl S. Buck dalam novelnya yang berjudul Bumi yang Subur dan Madame Wu : Pavillion of Women. Pemandangan tersebut sudah tidak ada lagi pada China pada zaman sekarang. Perkataan (duozi duofu) banyak anak banyak rezeki juga sudah tidak berlaku lagi.
Hal yang berlaku sekarang adalah satu anak cukup dan tidak boleh lebih. Tetapi ada penyesuaian yang dilakukan oleh pemerintah Cina dalam mengontrol populasinya. Semua warga negara Cina atau semua pasangan di Cina harus mematuhi kebijakan satu anak ini, kecuali suku minoritas dan pasangan yang tinggal di pedalaman atau di pegunungan.
Bagaimana bila anak pertamanya perempuan? Pasangan tersebut diperbolehkan untuk mempunyai anak lagi. Hal ini berkaitan dengan budaya Cina tradisional, merupakan suatu kebaikan bila memiliki anak laki-laki. Menurut Zhenchao Qian, Professor Sosiologi dari Univesitas Ohio, Interval kelahiran dari anak pertama dan anak kedua minimal empat tahun dan sang ibu harus mencapai umur 28 tahun. Bila melanggar peraturan ini akan didenda 2.5 kali lipat dari pendapatan desa per kepala pada tahun sebelumnya.
Seiring dengan berjalannya waktu, jenis kelamin anak tidak lagi dipermasalahkan oleh kedua orang tua. Hal ini disebabkan oleh reformasi ekonomi yang dilakukan pemerintah Cina. Reformasi ini justru membuka peluang untuk para perempuan bekerja dan menghasilkan uang untuk kedua orang tuanya. Berbeda pada zaman Cina tradisional, yang mengharuskan anak laki-lakinya bekerja di sawah sedangkan anak perempuan tinggal di rumah, membantu ibunya mengurus rumah tangga. Sisi positif lainnya yang mendukung kebijakan satu anak ini adalah mahalnya biaya membesarkan anak. Hal ini juga menjadi pertimbangan orang tua yang ingin memiliki anak kedua.
Permasalahan yang lebih berat yang akan dialami Cina adalah penurunan tingkat kelahiran yang akan mengakibatkan perubahan struktur populasi. Kebijakan satu anak ini menyebabkan orang tua hanya melahirkan sedikit anak, maka tingkat kelahiran akan menurun. Tingkat kelahiran di Cina semakin menurun sampai 1.8 per pasangan, sedangkan tingkat kelahiran terburuk dipegang oleh Italia dan Jepang yakni di bawah 1.0 per pasangan.
Akibatnya adalah perubahan struktur populasi yaitu usia muda akan menjadi lebih sedikit dibandingkan usia tua/pensiun. Maka para bayi ini harus menanggung para kakek-nenek yang sudah pensiun dan sudah tidak dapat bekerja lagi. Menurut Wang Feng, Profesor dari Universitas California, Pada tahun 2015, demografi di Cina akan sedikit mengalami perubahan, populasi akan semakin menua dan persediaan buruh akan menurun dengan sangat tajam. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut maka pemerintah Cina mulai sekarang harus melakukan perubahan dalam jangka waktu 10 tahun ke depan.
Pada tahun 2033, Cina akan memiliki populasi sebesar 1.5 miliar, jumlah yang tidak sedikit mengingat Cina sekarang juga sudah memiliki seperdelapan populasi dunia dengan ekonomi termaju di dunia. Maka Cina mau tidak mau memikirkan cara untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh kebijakan satu anak tersebut.
Minggu, 04 Januari 2009
REFORMASI CINA & PENGUSAHA SWASTA
Sejak Sidang Pleno Ketiga dari Kongres ke-11 Komite Pusat PKC, Cina melakukan terobosan besar dalam mereformasi ekonominya. Cina memulai kebijakannya yang dikenal dengan Reformasi dan Keterbukaan (Gaige Kaifang). Perubahan yang mendasar terdapat pada sistem ekonominya, dari sistem ekonomi terencana menjadi sistem ekonomi pasar. Banyak akibat yang ditimbulkan dari penetapan kebijakan ini, seperti Cina membuka dirinya untuk menerima penanaman modal asing, kemudian dibangun Zona Ekonomi Khusus, privatisasi Perusahaan Milik Negara.
Ada satu elemen yang juga terkena efek langsung dari reformasi dan keterbukaan tersebut, yaitu para pengusaha swasta. Elemen masyarakat yang dulu telah ”hilang” pada masa kepemimpinan Mao Zedong, kini muncul kembali.
Kemunculan kembali pengusaha swasta ini untuk ”mengisi kesenjangan” yang ditinggalkan oleh sektor milik negara dalam hal produksi dan sirkulasi dari barang-barang dan jasa konsumen. Tujuan lainnya adalah untuk menstimulasi aktivitas dan kompetisi pasar, dan juga menyediakan lapangan kerja. Akan tetapi mendorong pengusaha swasta untuk tumbuh akan menyebabkan eksploitasi dan kemunculan kembali kapitalisme. Dalam mengatasi ketakutan tersebut, maka para pengusaha swasta ini akan didominasi dan dikontrol oleh pemerintah melalui sistem ekonomi sosialis. Oleh karena itu, mereka tidak bisa berkembang lebih dari skala yang yang ditetapkan oleh pemerintah Cina. (Susan Young,1991)
Perkembangan pengusaha swasta ini pada awalnya dibatasi hanya pada industri individu atau industri rumah tangga (getihu). Pengusaha swasta dalam sektor ini hanya diperbolehkan mempekerjakan maksimal tujuh orang, dan 5 di antaranya merupakan orang-orang yang sedang magang.
Meskipun pengusaha swasta mendapatkan tekanan pada tahun 1983 untuk membersihkan ”Spiritual Pollution”, para pemerintah daerah memanfaatkan kesempatan untuk menuduh pengusaha swasta bahwa mereka memperjualbelikan pornografi dan melakukan penyelundupan lainnya. Namun kampanye ini berakhir pada tahun 1984. Kemudian, Rapat Pleno Ketiga dari Kongres ke-12 Komite Pusat PKC pada bulan Oktober 1984, menyatakan bahwa pemerintah Cina akan meningkatkan reformasi ke tahap yang baru. Ketetapan komite atas ”Keputusan Reformasi dari Struktur Ekonomi” menyatakan bahwa pemerintah Cina akan memperdalam reformasi dan memberikan dukungan untuk perkembangan ekonomi individu. Hal ini bertujuan untuk mendorong orang untuk membuka usahanya, menenangkan ketakutan pengusaha swasta akan kemungkinan terjadinya pemutarbalikkan kebijakan dan memberi dukungan sosial bagi perluasan sektor swasta. (Lora Sabin,1994)
Pengusaha individu atau getihu ini terdiri dari penjual makanan keliling, pedagang yang berpindah-pindah, dan pemilik usaha eceran yang pada periode pra reformasi telah termarjinalisasi dan tidak mendapatkan keuntungan dari Perusahaan Milik Negara. Pada kenyataannya, kebanyakan dari pengusaha individu ini berasal dari para petani yang tidak lagi bekerja secara kolektif.
Ternyata perkembangan dari getihu ini memaksa pemerintah Cina pada tahun 1988, untuk melegalisasi perusahaan swasta (siying qiye), yang diperbolehkan untuk memiliki pegawai yang terdiri dari delapan orang atau lebih.
Setelah Kampanye ”Spiritual Pollution”, pada tahun 1989, terjadi demonstrasi besar-besaran oleh para mahasiswa di Lapangan Tian’anmen tanggal 3-4 Juni 1989, yang dikenal dengan ”Peristiwa Tian’anmen”. Peristiwa ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Cina. Seluruh bagian dari ekonomi Cina terkena imbasnya, sehingga pada sekitar tahun 1989, pertumbuhan ekonomi Cina menurun. Tidak terlepas pengusaha swasta, yang juga secara tidak langsung terkena imbas dari peristiwa ini.
Ternyata akibat yang ditimbulkan oleh ”Peristiwa Tian’anmen” ini begitu besar, sehingga sampai tahun 1992 pertumbuhan ekonomi Cina tidak kunjung membaik. Maka Deng Xiaoping bersama beberapa pejabat pemerintah Cina lainnya melakukan ”perjalanan ke selatan”. Dalam perjalanan ini, Deng mengunjungi kota-kota besar di daerah selatan Cina dan mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Cina tidak boleh dilakukan setengah-setengah. Setelah melakukan perjalanan ini, perlahan-lahan pertumbuhan ekonomi Cina membaik dan terus meningkat sampai sekarang.
Contoh komoditi yang dihasilkan industri perusahaan swasta seperti baju, sepatu, kaos kaki, tekstil yang sangat berkembang di Cina, lalu ubin atau keramik, alumunium untuk jendela rumah, dan lain-lain. Sedangkan restoran, salon kecantikan, transportasi, dan lain-lain merupakan bentuk-bentuk usaha swasta di bidang jasa. Di bidang industri ringan, industri-industri swasta ini bergerak di bidang produksi baju, kawat nyamuk, pembersih kaset. Sedangkan di bidang makanan mencakup perusahaan roti dan kue, es balok, bibit-bibit melon. Menurut statistik Biro Industri dan Perdagangan Cina, lebih dari 70 persen perusahaan swasta yang terletak di wilayah pedesaan, sebagian besar bergerak di bidang industri, pertambangan, transportasi, dan konstruksi, dan sedikit dalam bidang perdagangan.
Tetapi para pengusaha swasta hanya bisa berproduksi di bidang-bidang yang telah disebutkan di atas. Karena pemerintah Cina tidak mengijinkan pengusaha swasta bergerak di segala bidang. Di mata pemerintah Cina, ada beberapa bidang kehidupan yang hanya bisa dikelola oleh Perusahaan Milik Negara. Jika dilihat dari hasil presentase di atas pengusaha swasta kebanyakan bergerak di bidang sekunder dan tersier, sedangkan hanya sedikit sekali primer, bahkan dapat dikatakan hampir tidak ada yang bergerak di bidang primer. Dengan demikian, bidang kehidupan primer masih dipegang oleh pemerintah Cina. Mereka tidak ingin bidang kehidupan yang paling penting itu dikuasai oleh para pengusaha swasta. Sebagian besar komoditi industri di Cina masih dimonopoli oleh pemerintah Cina.
Berdasarkan Sensus Ekonomi Nasional tahun 2005, sampai pada tahun 2001 perusahaan swasta di Cina mencapai 1.98 juta. Total ekspor dari perusahaan swasta ini meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan statistik menurut Departemen Perdagangan Cina, pada tahun 2002 jumlah ekspor mencapai US$ 32.77 juta, kemudian pada tahun 2003 mencapai US$ 60 juta, dan pada tahun 2004 menembus angka US$ 0.1 miliar.
Dari sini terlihat bahwa ”kemunculan” kembali kelas pengusaha swasta di Cina disebabkan oleh keadaan perekonomian Cina yang sangat terpuruk setelah Revolusi Kebudayaan. Situasi ini telah memaksa pemerintah Cina untuk menetapkan kebijakan yang dapat menumbuhkan kembali perekonomian Cina. Hal ini hanya dapat terwujud jika pemerintah Cina dibantu oleh elemen masyarakat yang memiliki potensi untuk mewujudkan kebijakan tersebut. Kelas pengusaha swasta merupakan salah satu bagian dari elemen-elemen ini, sehingga kemunculannya merupakan suatu keadaan yang tidak terhindarkan. Bahkan sampai tahun 2008 ini, pengusaha swasta menjadi salah satu ujung tombak kemujuan ekonomi Cina.
Ada satu elemen yang juga terkena efek langsung dari reformasi dan keterbukaan tersebut, yaitu para pengusaha swasta. Elemen masyarakat yang dulu telah ”hilang” pada masa kepemimpinan Mao Zedong, kini muncul kembali.
Kemunculan kembali pengusaha swasta ini untuk ”mengisi kesenjangan” yang ditinggalkan oleh sektor milik negara dalam hal produksi dan sirkulasi dari barang-barang dan jasa konsumen. Tujuan lainnya adalah untuk menstimulasi aktivitas dan kompetisi pasar, dan juga menyediakan lapangan kerja. Akan tetapi mendorong pengusaha swasta untuk tumbuh akan menyebabkan eksploitasi dan kemunculan kembali kapitalisme. Dalam mengatasi ketakutan tersebut, maka para pengusaha swasta ini akan didominasi dan dikontrol oleh pemerintah melalui sistem ekonomi sosialis. Oleh karena itu, mereka tidak bisa berkembang lebih dari skala yang yang ditetapkan oleh pemerintah Cina. (Susan Young,1991)
Perkembangan pengusaha swasta ini pada awalnya dibatasi hanya pada industri individu atau industri rumah tangga (getihu). Pengusaha swasta dalam sektor ini hanya diperbolehkan mempekerjakan maksimal tujuh orang, dan 5 di antaranya merupakan orang-orang yang sedang magang.
Meskipun pengusaha swasta mendapatkan tekanan pada tahun 1983 untuk membersihkan ”Spiritual Pollution”, para pemerintah daerah memanfaatkan kesempatan untuk menuduh pengusaha swasta bahwa mereka memperjualbelikan pornografi dan melakukan penyelundupan lainnya. Namun kampanye ini berakhir pada tahun 1984. Kemudian, Rapat Pleno Ketiga dari Kongres ke-12 Komite Pusat PKC pada bulan Oktober 1984, menyatakan bahwa pemerintah Cina akan meningkatkan reformasi ke tahap yang baru. Ketetapan komite atas ”Keputusan Reformasi dari Struktur Ekonomi” menyatakan bahwa pemerintah Cina akan memperdalam reformasi dan memberikan dukungan untuk perkembangan ekonomi individu. Hal ini bertujuan untuk mendorong orang untuk membuka usahanya, menenangkan ketakutan pengusaha swasta akan kemungkinan terjadinya pemutarbalikkan kebijakan dan memberi dukungan sosial bagi perluasan sektor swasta. (Lora Sabin,1994)
Pengusaha individu atau getihu ini terdiri dari penjual makanan keliling, pedagang yang berpindah-pindah, dan pemilik usaha eceran yang pada periode pra reformasi telah termarjinalisasi dan tidak mendapatkan keuntungan dari Perusahaan Milik Negara. Pada kenyataannya, kebanyakan dari pengusaha individu ini berasal dari para petani yang tidak lagi bekerja secara kolektif.
Ternyata perkembangan dari getihu ini memaksa pemerintah Cina pada tahun 1988, untuk melegalisasi perusahaan swasta (siying qiye), yang diperbolehkan untuk memiliki pegawai yang terdiri dari delapan orang atau lebih.
Setelah Kampanye ”Spiritual Pollution”, pada tahun 1989, terjadi demonstrasi besar-besaran oleh para mahasiswa di Lapangan Tian’anmen tanggal 3-4 Juni 1989, yang dikenal dengan ”Peristiwa Tian’anmen”. Peristiwa ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Cina. Seluruh bagian dari ekonomi Cina terkena imbasnya, sehingga pada sekitar tahun 1989, pertumbuhan ekonomi Cina menurun. Tidak terlepas pengusaha swasta, yang juga secara tidak langsung terkena imbas dari peristiwa ini.
Ternyata akibat yang ditimbulkan oleh ”Peristiwa Tian’anmen” ini begitu besar, sehingga sampai tahun 1992 pertumbuhan ekonomi Cina tidak kunjung membaik. Maka Deng Xiaoping bersama beberapa pejabat pemerintah Cina lainnya melakukan ”perjalanan ke selatan”. Dalam perjalanan ini, Deng mengunjungi kota-kota besar di daerah selatan Cina dan mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Cina tidak boleh dilakukan setengah-setengah. Setelah melakukan perjalanan ini, perlahan-lahan pertumbuhan ekonomi Cina membaik dan terus meningkat sampai sekarang.
Contoh komoditi yang dihasilkan industri perusahaan swasta seperti baju, sepatu, kaos kaki, tekstil yang sangat berkembang di Cina, lalu ubin atau keramik, alumunium untuk jendela rumah, dan lain-lain. Sedangkan restoran, salon kecantikan, transportasi, dan lain-lain merupakan bentuk-bentuk usaha swasta di bidang jasa. Di bidang industri ringan, industri-industri swasta ini bergerak di bidang produksi baju, kawat nyamuk, pembersih kaset. Sedangkan di bidang makanan mencakup perusahaan roti dan kue, es balok, bibit-bibit melon. Menurut statistik Biro Industri dan Perdagangan Cina, lebih dari 70 persen perusahaan swasta yang terletak di wilayah pedesaan, sebagian besar bergerak di bidang industri, pertambangan, transportasi, dan konstruksi, dan sedikit dalam bidang perdagangan.
Tetapi para pengusaha swasta hanya bisa berproduksi di bidang-bidang yang telah disebutkan di atas. Karena pemerintah Cina tidak mengijinkan pengusaha swasta bergerak di segala bidang. Di mata pemerintah Cina, ada beberapa bidang kehidupan yang hanya bisa dikelola oleh Perusahaan Milik Negara. Jika dilihat dari hasil presentase di atas pengusaha swasta kebanyakan bergerak di bidang sekunder dan tersier, sedangkan hanya sedikit sekali primer, bahkan dapat dikatakan hampir tidak ada yang bergerak di bidang primer. Dengan demikian, bidang kehidupan primer masih dipegang oleh pemerintah Cina. Mereka tidak ingin bidang kehidupan yang paling penting itu dikuasai oleh para pengusaha swasta. Sebagian besar komoditi industri di Cina masih dimonopoli oleh pemerintah Cina.
Berdasarkan Sensus Ekonomi Nasional tahun 2005, sampai pada tahun 2001 perusahaan swasta di Cina mencapai 1.98 juta. Total ekspor dari perusahaan swasta ini meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan statistik menurut Departemen Perdagangan Cina, pada tahun 2002 jumlah ekspor mencapai US$ 32.77 juta, kemudian pada tahun 2003 mencapai US$ 60 juta, dan pada tahun 2004 menembus angka US$ 0.1 miliar.
Dari sini terlihat bahwa ”kemunculan” kembali kelas pengusaha swasta di Cina disebabkan oleh keadaan perekonomian Cina yang sangat terpuruk setelah Revolusi Kebudayaan. Situasi ini telah memaksa pemerintah Cina untuk menetapkan kebijakan yang dapat menumbuhkan kembali perekonomian Cina. Hal ini hanya dapat terwujud jika pemerintah Cina dibantu oleh elemen masyarakat yang memiliki potensi untuk mewujudkan kebijakan tersebut. Kelas pengusaha swasta merupakan salah satu bagian dari elemen-elemen ini, sehingga kemunculannya merupakan suatu keadaan yang tidak terhindarkan. Bahkan sampai tahun 2008 ini, pengusaha swasta menjadi salah satu ujung tombak kemujuan ekonomi Cina.
Sabtu, 27 Desember 2008
30 TAHUN REFORMASI RRC : IDEOLOGI
Rahmadanu Pradityo
Sejak Sidang Pleno Ketiga dari Kongres ke-11 Komite Pusat PKC, RRC memulai reformasi ekonomi. Dengan dimulainya reformasi dan keterbukaan, RRC yang pada awal berdirinya, memulai pembangunan ekonomi dengan sistem ekonomi terpusat, kini menggunakan sistem ekonomi pasar. Tujuan utama dari pemerintah RRC adalah pertumbuhan ekonomi. Dapat dilihat bahwa setelah dimulainya reformasi ekonomi, perekonomian RRC melesat jauh meninggalkan negara-negara berkembang lainnya. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi berdasarkan ekonomi pasar sebenarnya bertentangan dengan ideologi komunisme yang dianut oleh RRC.
Pemerintah RRC berusaha keras untuk menyelesaikan perdebatan ideologi ini. Menyebabkan munculnya dua kubu, yaitu kubu non-reformis dan kubu reformis. Kubu non-reformis tidak menginginkan perekonomian RRC didasarkan pada sistem ekonomi pasar, melainkan pada sistem ekonomi terpusat. Sedangkan kubu reformis berpandangan sebaliknya. Kubu ini berpendapat bahwa sistem ekonomi terpusat tidak membawa kemajuan pada perekonomian RRC. Oleh karena itu, diperlukan sistem ekonomi yang membuka peluang bagi adanya persaingan dalam pasar. Karena hanya dengan adanya persaingan dalam pasar, maka perekonomian RRC dapat berkembang.
Perdebatan ideologi di atas ini mendorong pemerintah RRC untuk melakukan suatu ”modifikasi” ideologi. Modifikasi ini dilakukan pemerintah RRC untuk mengabsahkan RRC menjadi negara yang berideologi komunis dengan sistem ekonomi pasar. Modifikasi ini juga mendorong pemerintah RRC untuk melakukan amandemen pada konstitusinya. Modifikasi ideologi dan amandemen konstitusi yang dilakukan RRC sangat besar pengaruhnya bagi perekonomian Cina.
Modifikasi Ideologi RRC
Pada tahun 1978, Deng melakukan dekolektivisasi. Komune di seluruh wilayah RRC dibubarkan, sehingga tidak ada lagi hak milik bersama, yang ada hanyalah hak milik pribadi. Dekolektivisasi berubah menjadi sistem tanggung jawab yang memberikan kekuasaan penuh kepada petani untuk berproduksi. Memang jika ditinjau dari segi ekonomi, sistem ini meningkatkan sektor pertanian secara cepat, tetapi bila dilihat dari sisi ideologisnya, pembubaran komune dan ditetapkannya sistem hak milik pribadi menjadi indikator bahwa negara yang memberlakukan sistem tersebut bukan negara komunis. Oleh karena itu, Deng membutuhkan solusi untuk menyelesaikan perdebatan mengenai sistem ekonomi tersebut.
Maka pada Kongres XIII PKC tahun 1987, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Zhao Ziyang mengemukakan RRC masih ada pada ”Tahap Awal Sosialisme”. Penyelesaian persoalan ideologi dengan cara seperti ini dikatakan ”lihai” karena pemerintah RRC berharap pernyataan Zhao ini dapat meyakinkan kubu non-reformis dan rakyat RRC, masih tetap merupakan negara sosialis di bawah kekuasaan PKC, yang belum sampai pada tahap lanjut penguasaan total alat produksi oleh kaum proletar. Oleh sebab itu, pada tahap ini setiap orang masih boleh memiliki modal dan alat produksi. Hal ini diperkuat dengan tujuan utama ”Tahap Awal Sosialisme” yaitu perkembangan ekonomi, sehingga fenomena kapitalisme seperti kepemilikan perusahaan swasta masih memiliki peranan positif. Sosialisme tahap awal ini memerlukan waktu 100 tahun untuk berkembang ke tahap selanjutnya.
RRC membutuhkan sistem ekonomi pasar untuk memajukan perekonomiannya. Maka pemerintah RRC mencanangkan konsep baru, yaitu ”Ekonomi Pasar Sosialis”. Menurut I.Wibowo dalam bukunya Belajar dari Cina, hal ini bertujuan untuk tetap meyakinkan orang yang anti-kapitalisme bahwa RRC masih memegang teguh perjuangan sosialismenya. Sedangkan di telinga investor asing atau orang di luar RRC, istilah itu juga sudah terasa cukup meyakinkan bahwa RRC tidak lagi memeluk komunisme. Dari kedua konsep di atas muncullah konsep ”Sosialisme Dengan Karakteristik Cina”, yang dijadikan sebagai pedoman pembangunan perekonomian RRC pada saat itu.
Guna mengabsahkan konsep-konsep di atas, diperlukan sebuah kerangka pemikiran yang jelas, yang disahkan pada Kongres PKC ke-14 pada tahun 1992. Kerangka pemikiran ini disebut ”Teori Deng Xiaoping” (Deng Xiaoping Lilun). Sama halnya dengan ”Pemikiran Mao Zedong (Mao Zedong Sixiang) yang digunakan untuk melengkapi pemikiran dari Marx maupun Lenin.
Pada Kongres PKC ke-15 tahun 1997, Jiang Zemin kembali menegaskan bahwa RRC masih dalam ”Sosialisme Tahap Awal”. Konsep ”Sosialisme Tahap Awal ini adalah tahap dimana ekonomi RRC pada tingkat awal. Tujuan tahap ekonomi ini adalah menuju keberhasilan ekonomi yang berdasarkan kekuatan produktivitas masyarakat RRC.
Setelah disahkannya Teori Deng Xiaoping, sekarang giliran Jiang Zemin yang mengumumkan konsepnya sendiri. Pada tahun 2000, Jiang mengeluarkan konsep baru yakni ”Tiga Perwakilan” (San Ge Daibiao). Pada waktu itu, Jiang mengadakan perjalanan ke Guangdong dan mempropagandakan konsep tersebut. Konsep ini disebut sebagai ”Tiga Perwakilan” (San Ge Daibiao), karena dalam konsep ini, partai mewakili ”kekuatan produktivitas termaju, kebudayaan yang termaju dan minat dasar dari masyarakat RRC”. Konsep ini merupakan pengakuan PKC terhadap sektor non-negara di bidang ekonomi. PKC juga melegitimasi pengusaha swasta sebagai anggota partai. Sejak saat itu, kampanye ”Tiga Perwakilan” mendominasi media massa dan menjadi topik pembicaraan yang hangat dalam kelompok-kelompok diskusi di RRC. Dari Februari sampai November 2000, Harian Rakyat (Renmin Ribao) mencetak lebih dari 200 halaman tentang konsep ”Tiga Perwakilan” dan segala macam laporan bagaimana konsep tersebut disebarluaskan di seluruh RRC. Sekitar satu setengah tahun kemudian, tepatnya pada Peringatan Hari Ulang Tahun PKC ke-80 tahun 2001, Jiang mengulangi kembali konsepnya tentang ”Tiga Perwakilan”. Lalu pada Kongres PKC ke-16 tahun 2002, Jiang berhasil memasukkan ajarannya tersebut ke dalam konstitusi Partai.
Kemudian pada era Hu Jintao dan Wen Jiabao sekarang ini, konsep ”Masyarakat Harmonis” (Hexie Shehui) menjadi konsep terdepan yang digaungkan di RRC. Pada 8-11 Oktober 2006, Sidang Pleno Keenam, Komite Pusat PKC, ditetapkan konsep ”Masyarakat Harmonis” (Hexie Shehui). Konsep ini bertujuan untuk mengecilkan kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin di RRC. Hal ini merupakan efek negatif dari reformasi ekonomi yang dilakukan RRC 30 tahun yang lalu. Tetapi konsep ini bila dilihat dari sisi ideologis berlawanan dengan konsep komunis, yaitu pertentangan kelas. Bila diciptakan suatu masyarakat yang harmonis, maka tidak ada lagi pertentangan kelas antara kaum proletar dan borjuis.
Konsep lainnya yang juga dipropagandakan adalah ”Pembangunan Berciri Ilmiah” (Kexue Fazhan). Konsep ini berdasarkan tiga pemikiran penting dari tiga generasi sebelumnya yaitu Marxisme-Leninisme, Pemikiran Mao Zedong, Teori Deng Xiaoping, dan ”Tiga Perwakilan”. Tujuan ”Pembangunan Berciri Ilmiah” (Kexue Fazhan) adalah untuk mengurangi pencemaran lingkungan yang semakin parah di RRC.
Modifikasi-modifikasi ideologi yang dilakukan oleh RRC sejak tahun 1978-2008 dapat dikatakan bersifat pragmatis. Karena para pemimpin RRC mengeluarkan kebijakan-kebijakan tersebut berdasarkan kondisi dan keadaan RRC pada saat itu. Setelah melihat modifikasi-modifikasi terhadap ideologi RRC ini, dapat dilihat bahwa ideologi ini masih dapat dimodifikasi atau bahkan 100% berubah. Sampai kapan RRC melakukan modifikasi ini atau akan terus menggunakan ideologi ”Sosialisme Berkarakteristik Cina”, hanya waktu yang bisa menjawabnya.
I. Wibowo, Negara & Masyarakat : Berkaca dari Pengalaman Republik Rakyat Cina, (Jakarta : Gramedia, 2000), hal 77
Susan Young, ”The Private Sector in
Richard Baum, “The Fifteenth Party Congress : Jiang Takes Command”, The
Zheng Yongnian, “Technocratic Leadership, Private Entrepreneurship, and Party Transformation in the Post-Deng Era” dalam John Wong and Zheng Yongnian (eds), China’s Post-Jiang Leadership Succession : Problems and Perspectives, (
Kamis, 13 November 2008
REFORMASI PEDESAAN DI RRC
Pada tahun 2008 ini, beberapa peristiwa besar yang telah terjadi dan dilewati oleh RRC, mulai dari bencana salju dan hujan deras yang melanda bagian selatan RRC pada bulan Februari dan Maret, kemudian pada tanggal 12 Mei terjadi gempa bumi di Sichuan, lalu bulan Agustus, RRC menyelenggarakan perhelatan akbar dunia yakni Olimpiade dan Paraolimpiade di Beijing, dan sukses mengirim 3 Taikonot ke luar angkasa dengan Shenzhou VII. Bencana pencemaran susu oleh melamin ikut menghebohkan RRC, yang membuat 4 bayi meninggal dan ribuan lainnya mengalami gagal ginjal. Tidak ketinggalan krisis finansial global yang melanda dunia juga ikut mempengaruhi RRC. RRC tidak gentar menghadapi peristiwa-peristiwa tersebut, tetapi justru dapat melaluinya dengan baik.
Terdapat agenda penting yang belum disebutkan di atas, yaitu Reformasi Pedesaan yang dilaksanakan RRC pada pertengahan bulan Oktober lalu. Reformasi pedesaan ini selalu menjadi agenda penting bagi para pemimpin RRC. Karena melalui reformasi pada sektor pedesaan ini, RRC mulai menapaki jalan reformasi pada bidang ekonomi. Tepatnya pada bulan Desember 1978, diumumkanlah kebijakan “Reformasi dan Keterbukaan” oleh Deng Xiaoping yang membuat perekonomian RRC melesat jauh.
Akibat reformasi ini perekonomian pada sektor perkotaan berkembang dengan pesat, sedangkan perekonomian pada sektor pedesaan menjadi tertinggal. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara kota dan desa.
Sebenarnya RRC sejak tahun 1980an, sudah melaksanakan konferensi kerja setiap tahun untuk membahas masalah pertanian untuk tahun berikutnya. Hal ini secara kontinu dilakukan oleh RRC. Pada bulan Desember 2007, telah dilaksanakan konferensi kerja untuk membahas reformasi pedesaan yang berlangsung pada bulan Oktober 2008.
Nilai investasi untuk reformasi ini, sebesar 100 Miliar Yuan atau senilai dengan US$ 13.9 Miliar. Nilai ini meningkat dari tahun 2007, yaitu 80 Miliar Yuan. Hal ini menunjukkan bahwa RRC tidak main-main dalam melakukan reformasi pada tingkat pedesaan.
Rapat Pleno ke-3, Komite Pusat PKC ke-17
Rapat Pleno ke-3, Komite Pusat PKC ke-17 yang dilaksanakan pada tanggal 9-12 Oktober 2008 di Beijing, menghasilkan keputusan untuk mereformasi pada tingkat pedesaan di RRC. Rapat yang dihadiri oleh 202 anggota tetap dan 166 anggota tidak tetap dari Komite. Kemudian tidak ketinggalan sejumlah delegasi yang bekerja pada tingkat akar rumput yang bergerak di bidang pengembangan pertanian dan pedesaan yang hadir dalam rapat tersebut. Para ahli yang mendalami bidang pertanian, pedesaan dan petani juga menghadiri rapat tersebut. Bila dilihat dari para peserta yang hadir dalam rapat tersebut, RRC terlihat sangat serius untuk melakukan reformasi di tingkat pedesaan.
Rapat tersebut juga menghasilkan beberapa “kewajiban” yang harus dilakukan untuk melakukan reformasi : pertama, menguatkan posisi dari pertanian sebagai fondasi dari pembangunan ekonomi nasional dan melakukan penyediaan pangan untuk 1.3 Miliar penduduk RRC. Kedua, melindungi hak-hak dari petani dan merealisasikan, melindungi dan memperluas minat dari para petani. Ketiga, membebaskan dan mengembangkan kekuatan produktif di desa-desa. Kelima, memberikan perhatian penuh dan menyeluruh pada tingkat pedesaan dan perkotasan. Keenam, Menegakkan peran partai sebagai pimpinan dari pengembangan pedesaan.
Reformasi di Segala Bidang
Reformasi yang dilakukan oleh RRC tidak hanya berkutat pada bidang pertanian saja, melainkan juga mencakup reformasi di segala bidang seperti ekonomi, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan lain sebagainya.
Reformasi pada bidang ekonomi terlihat pada perubahan yang diusung RRC mengenai perbedaan pendapatan antara penduduk kota dan penduduk desa. Peningkatan pendapatan penduduk desa dirasakan sangat perlu untuk meminimalisir ketimpangan yang ada. Pendapatan per kapita di pedesaan pada tahun 2007 sebesar 4.140 yuan atau US$ 605.6, pendapatan dari tahun ke tahun sebesar 9.5 %. Pada tahun 2008 ini, ditargetkan peningkatan sebesar 6 %. Kemudian RRC juga ingin meningkatkan tingkat konsumsi oleh masyarakat desa dan mengeliminasi kemiskinan pada tahun 2020.
Reformasi pedesaan ini tidak terlepas dari reformasi di bidang kebudayaan. Reformasi di bidang kebudayaan ini menitikberatkan pada media. Televisi, radio, dan film diharapkan lebih mudah masuk dan dapat dinikmati oleh masyarakat desa. Kemudian mendirikan lebih banyak pusat komunitas kebudayaan di desa-desa.
Pendidikan merupakan elemen penting yang menjadi salah satu tujuan reformasi pedesaan. RRC mendorong organisasi-organisasi yang berada di perkotaan untuk turun ke pedesaan untuk memberikan pengetahuan ilmiah dan pemberantasan buta huruf. Membantu masyarakat desa untuk menghilangkan takhayul dan membangun masyarakat harmonis yang menjunjung persamaan gender dan kejujuran. RRC berusaha meningkatkan level pendidikan di pedesaan terutama bagi anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya untuk bekerja di kota dan anak-anak yang berasal dari keluarga miskin. RRC juga menyediakan tenaga profesional di tingkat kabupaten untuk melatih para petani dan mendorong para mahasiswa untuk kembali ke desa untuk bekerja. Tidak ketinggalan peningkatan kualitas dari guru di pedesaan, diikuti dengan peningkatan gaji dan tempat mereka bekerja.
Perubahan pada bidang kesejahteraan sosial terlihat pada pembangunan institusi-institusi kesehatan di desa-desa. RRC juga mendorong untuk memperbaiki sistem penanganan bencana alam dan mendorong kesejahteraan sosial terutama kepada orang tua, orang cacat, orang miskin dan anak yatim.
Komponen penting lainnya yang menjadi bagian dari program reformasi ini adalah pemberantasan korupsi di desa-desa. Terutama yang dilakukan oleh sekretaris partai yang berada di wilayah pedesaan.
Hambatan
Reformasi pedesaan di RRC ini tidak selalu lancar seperti air yang mengalir, tetapi banyak hambatan yang membuat jalan menuju reformasi pedesaan ini terasa sulit. Karena hambatan tersebut terlihat tidak sedikit dan secepatnya harus diatasi.
Hambatan tersebut adalah : pertama, infrastruktur pertanian dan alat-alat pertanian yang kuno. Kedua, berkurangnya tanah yang dapat ditanami, pengaruh dari perubahan iklim global, dan meningkatnya frekuensi dari bencana alam. Ketiga, pekerjaan sosial dan pelayanan publik yang sangat rendah. Keempat, perbedaan pendapatan antar penduduk kota dan desa yang semakin besar. Kelima, beberapa unit pada tingkat akar rumput sangat lemah. Keenam, sistem ekonomi di pedesaan yang wajib diperbaiki. Ketujuh, produksi dan operasional pertanian yang harus dikelola lebih baik. Kedelapan, sistem pemasaran untuk produk pertanian, sosialisasi sistem pelayanan pendukung dan pengamanan pertanian nasional wajib ditingkatkan. Kesembilan, kurangnya pembangunan ekonomi integral antara kota-desa.
Dengan bercermin kepada RRC yang tetap melakukan reformasi pedesaan. Sebaiknya Indonesia juga ikut melakukan reformasi di tingkat pedesaan, yang keadaannya harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Terutama desa-desa yang berada jauh di pedalaman.
Jumat, 31 Oktober 2008
HUKOU
Fenomena urbanisasi pasca lebaran merupakan hal yang lazim muncul di kota-kota besar di
Tujuan utama para penduduk desa adalah mengadu nasib dengan mencari pekerjaan di kota. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, yaitu mereka bukan mendapat pekerjaan, melainkan menambah pengangguran di daerah perkotaan. Hal seperti ini merupakan hal yang tidak dapat dihindari lagi, maka diperlukan tindakan untuk mencegah atau mengontrol perpindahan penduduk dari desa ke kota.
Urbanisasi merupakan fenomena yang lazim terjadi pada negara-negara berkembang terutama sebagian besar negara di Asia. Cina yang dalam 30 tahun terakhir yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat ini, tidak terlepas dari masalah urbanisasi.
Cina memiliki cara tersendiri untuk mengontrol migrasi penduduk atau buruh, yaitu dengan hukou. Hukou adalah sebuah sistem registrasi rumah tangga, setiap warga negara harus mendaftarkan diri pada tempat tinggal permanennya. Sistem ini melarang perubahan tempat tinggal permanennya dan secara ketat membatasi batas waktu untuk tinggal di kota. Pada awalnya hukou adalah sebuah alat untuk mengontrol migrasi. Kemudian berkembang menjadi sebuah institusi sosial yang membagi masyarakat Cina ke dalam 2 bagian sesuai dengan status hukou mereka, yaitu ”pertanian” dan ”non-pertanian”. Pada tahun 1970, sekitar 16 % memiliki hukou ” pertanian” dan mayoritas lainnya memiliki hukou ”non-pertanian”. Setiap warga negara bisa mendapatkan hukou ”non-pertanian” dengan menjadi pegawai negeri atau memiliki jabatan yang lebih tinggi, bisa juga menjadi mahasiswa. Tetapi kasus seperti ini jarang sekali terjadi. (Hein Malee, 2000).
Hukou sudah diterapkan sejak zaman Mao Zedong, dan terbukti dapat mengurangi migrasi penduduk dari desa ke kota. Mao juga menetapkan komune-komune di pedesaan yang memaksa para penduduk desa untuk tinggal dan bekerja untuk komunenya, jadi migrasi penduduk juga berkurang.
Setelah diumumkannya Reformasi dan Keterbukaan oleh Deng Xiaoping pada tahun 1978, perubahan terjadi di berbagai bidang. Kebijakan ini juga yang menyebabkan migrasi penduduk semakin besar. Pada tingkat pertanian diterapkan dekolektivisasi atau pembubaran komune, yang diganti dengan sistem kontrak. Petani diberikan kebebasan untuk menanam sesuai dengan kontrak yang disetujui antara petani dengan pemerintah. Petani tidak lagi terikat dengan negara.
Reformasi ini juga menandakan masuknya sistem pasar ke Cina, yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Cina meningkat dengan pesat. Pembangunan ekonomi yang cepat ini menyebabkan perbedaan pertumbuhan antara kota dan desa. Hal ini juga yang menyebabkan para penduduk desa ingin mencari pekerjaan ke kota. Sedangkan dari sudut pandang kota, tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan yang cepat memerlukan tenaga kerja yang tidak sedikit. Oleh karena itu, migrasi penduduk desa memang dibutuhkan untuk mengisi kekurangan buruh di perkotaan.
Pemerintah Cina tidak secara langsung menghilangkan sistem hukou ini, melainkan melaksanakan pelonggaran terhadap sistem hukou tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya migrasi penduduk besar-besaran pada sekitar tahun 1990. Para penduduk desa ini biasanya bekerja pada bidang infrastruktur seperti pembangunan jalan, gedung, jembatan. Kemudian ada yang bekerja sebagai buruh industri dan pedagang. Penduduk desa yang mencara mata pencaharian di kota ini tidak menyewa atau mengontrak rumah, melainkan mendirikan rumah atau gubuk di pinggiran kota. Fenomena lainnya yang dapat terlihat bahwa mereka berkumpul berdasarkan asal desa atau tempat mereka tinggal. Jadi akan membentuk kampung-kampung kecil, misalnya kampung Guangdong, Zhejiang, dan lain-lain. Mungkin bila di Indonesia seperti pada zaman Batavia dulu, seperti kampung Melayu, Kampung Bali, dan lain-lain.
Pedesaan dan Pertanian
Salah satu cara lainnya untuk mengerem urbanisasi adalah meningkatkan pertumbuhan pada tingkat pedesaan. Jadi tidak akan ada lagi ketimpangan antara daerah urban dan daerah rural. Maka dengan begitu akan tercipta juga lapangan pekerjaan yang luas yang juga akan menyedot buruh pada tingkat pedesaan.
Pada awal Oktober 2008, sesi terakhir dari rapat pleno Komite Pusat Partai Komunis Cina (PKC), diadakan forum untuk reformasi dan pengembangan pedesaan. Forum ini tidak hanya diisi para petinggi PKC, tetapi juga diisi oleh para wakil dari partai non-komunis, petinggi dari Federasi Industri dan Perdagangan Cina, dan para individu yang tidak terlibat oleh partai mana pun di Cina.
Opini dan saran-saran yang diberikan untuk melanjutkan perkembangan dan reformasi pedesaan yang sudah berjalan selama 30 tahun ini adalah mendiskusikan rencana keseluruhan dari perkembangan antara kota dan desa, perlindungan tanah pertanian, perlindungan gandum, penyebarluasan teknologi pertanian dan reformasi sistem finansial.
Dari forum ini dapat terlihat bahwa Cina mulai kembali meneruskan reformasi pada tingkat pedesaan, yang pada akhir-akhir ini terlihat mulai dilupakan oleh pemerintah Cina. Mengingat akan visi Deng Xiaoping pada tahun 1990, bahwa perkembangan sektor pedesaan terbagi dalam 2 bagian, yaitu : pertama, pembubaran komune dan penerapan sistem kontrak. Kedua, pemenuhan kebutuhan akan pertanian ilmiah dan sosialisasi produksi, mengembangkan peningkatan operasi, dan mengembangkan ekonomi kolektif. (Qian Forrest Zhang dan John A. Donaldson, 2008)
Langganan:
Postingan (Atom)