Pada dua bulan terakhir ini terjadi dua unjuk rasa terkait dengan privatisasi Perusahaan Milik Negara (PMN) di China. Dua demonstrasi yang dilancarkan oleh para buruh, berakhir ricuh.
Pada kasus pertama, pada tanggal 27 Juli 2009, buruh Perusahaan Besi dan Baja Tonghua melakukan demonstrasi yang berujung hilangnya sebuah nyawa. Korban adalah pengusaha yang ingin membeli Perusahaan Tonghua tersebut. Privatisasi ditunda setelah meninggalnya pengusaha tersebut.
Kemudian pada kasus yang kedua, 17 Agustus 2009, kembali terjadi demonstrasi buruh. Kali ini dilancarkan oleh buruh dari perusahaan besi dan baja Linzhou. Para demonstran bahkan sampai menyandera seorang pegawai. Pemerintah menunda privatisasi perusahaan tersebut.
Dua kasus tersebut memicu 500 orang akademisi dan pensiunan pegawai pemerintah mengirimkan surat yang ditujukan kepada pemerintah pusat untuk menghentikan serangkaian proses privatisasi terhadap PMN dan menghentikan investasi asing. Aksi ini dipimpin oleh Li Chengrui, mantan Kepala Biro Statistik Nasional dan Gong Xiantian, Profesor Hukum dari Universitas Beijing.
Privatisasi yang terjadi di China di satu sisi membawa kemajuan ekonomi, tetapi di sisi lain menyebabkan banyak buruh yang dirumahkan, yang pada akhirnya memicu kekacauan yang dampaknya merugikan berbagai pihak.
Reformasi PMN
Perusahaan Milik Negara (PMN) yang menjadi tulang punggung ekonomi China selama 30 tahun. Satu demi satu berguguran setelah berakhirnya Revolusi Kebudayaan.
Ketika Deng Xiaoping mengambil alih jalannya pemerintahan dan melancarkan kebijakan “Reformasi dan Keterbukaan”. Perekonomian China meningkat dengan pesat. Tetapi permasalahan mengenai PMN belum dapat dipecahkan, karena semakin banyak yang bangkrut dan PMN tidak bisa tidak merumahkan para buruh. Ditambah dengan perubahan sistem ekonomi terencana menjadi sistem ekonomi pasar, yang menyebabkan PMN harus bersaing dengan begitu banyak perusahaan swasta.
Namun pada masa pemerintahan Jiang Zemin dan Zhu Rongji, digalakkan reformasi PMN. Kebijakan yang digunakan untuk mereformasi dikenal dengan zhua da, fang xiao (memegang yang besar, melepaskan yang kecil). PMN-PMN yang berskala besar dan memiliki potensi ekonomi yang baik akan diselamatkan dari jurang kebangkrutan. Sedangkan sisanya dibiarkan bangkrut atau diserahkan kepada pihak swasta (privatisasi).
Pada awalnya reformasi ini dirasa sangat sulit, mengingat pada tahun 1997 terjadi Krisis Finansial yang melanda Asia. Namun pada tahun 1999, PMN yang direformasi menunjukkan perkembangan yang signifikan. Keuntungan yang diperoleh oleh PMN mencapai 96,7 miliar Yuan, meningkat 84,2% dibandingkan dengan tahun 1998.
Pada tahun 2000, kerugian yang diperoleh PMN mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Dari 4.11 Miliar Yuan menjadi 2.18 Miliar Yuan. Penurunan kerugian ini memenuhi target dari Komite Sentral Partai Komunis China yang menetapkan target penurunan kerugian tiga tahun sebelumnya.
Privatisasi ini terus berlangsung hingga saat ini. Pemerintah China pada bulan Maret 2009, mengumumkan akan mendirikan perusahaan manajemen aset untuk mempercepat privatisasi. Targetnya adalah mengurangi PMN dari 141 menjadi 100 sampai 80 perusahaan pada tahun 2010. Bila hal ini terus dilakukan maka dalam satu tahun akan terjadi demonstrasi kurang lebih sebanyak 50 kali.
Solusi
Berdasarkan dua kasus di atas, muncul dilema yang dihadapi oleh pemerintah China. Melanjutkan atau menghentikan reformasi?
Menurut Li Minqi, Asisten Profesor Ekonomi pada Universitas Utah, jalan keluar yang harus ditempuh adalah melambatkan atau menghentikan reformasi. Pemerintah China sebaiknya tidak menjadikan privatisasi sebagai solusi umum untuk mereformasi PMN. Bila sistem kolektif masih cocok diterapkan untuk beberapa perusahaan, tidak ada salahnya untuk tetap diterapkan.
Pemerintah China juga bisa mempertimbangkan kembali jalan reformasi PMN yang dipaparkan oleh Sheng Huaren, mantan Menteri Ekonomi Negara dan Komisi Dagang, jalan pertama adalah menekankan penggabungan (merger) dan kebangkrutan. Hal ini bertujuan untuk menyelamatkan PMN yang sudah tidak bisa ditolong lagi dan harus keluar dari pasar. Kedua, Mempercepat reformasi teknologi dan inovasi teknologi. Ketiga, Melanjutkan kebijakan ”Memegang yang besar, Melepas yang kecil” dan reorganisasi strategis untuk perusahaan. Keempat, melakukan perbaikan manajemen perusahaan.
Kamis, 10 September 2009
Senin, 31 Agustus 2009
Las Vegas Asia
Pada tanggal 26 Juli 2009, terjadi pemilihan Ketua Eksekutif untuk Daerah Administratif Khusus Macau. Dia adalah Chui Sai On yang akan menggantikan Ho Hau Wah, yang akan selesai masa tugasnya pada tanggal 19 Desember 2009.
Chui Sai On menjabat sebagai sekretaris pada pemerintahan Ho Hau Wah selama dua kali berturut-turut. Sekarang dia menjadi Ketua Eksekutif yang ketiga, setelah Ho Hau Wah secara berturut-turut terpilih menjadi ketua. Chui Sai On memiliki latar belakang yang cukup baik, dia lahir pada tahun 1957 di Macau dan berkebangsaan Cina. Kemudian dia merupakan satu-satunya pejabat yang memiliki gelar Phd di bidang Kesehatan Masyarakat yang dia dapatkan pada Universitas Oklahoma, Amerika Serikat. Terpilihnya Chui Sai On juga tidak terlepas dari jabatan sebelumnya sebagai sekretaris masalah sosial dan kebudayaan yang dia perankan dengan sangat baik.
Pada tanggal 13 Agustus 2009, Presiden Hu Jintao memberi selamat dan dukungan kepada ketua eksekutif terpilih. Chui Sai On diharapkan dapat meningkatkan Macau di segala aspek.
Chui Sai On dalam pidatonya setelah terpilih menjadi Ketua yang baru mengatakan bahwa akan memperioritaskan pada masalah sosial dan ekonomi akibat krisis finansial global. Dalam mengatasi krisis ini dia menekankan pada pendekatan langsung pada masyarakat Macau (people-oriented approach). Kemudian akan meningkatkan kualitas perumahan, menyelesaikan masalah pengangguran, memfokuskan pembangunan pada bidang transportasi, kemudian melawan korupsi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efisien.
Pemilihan Chui Sai On ini bertepatan dengan 10 tahun Macau dikembalikan kepada Cina dari tangan Portugis, yaitu tahun 1999, tepat dua tahun Hong Kong juga kembali kepada Cina. Dalam 10 tahun ini, Macau telah berkembang menjadi daerah yang maju. Hal ini terlihat pada pertumbuhan GDP yang tinggi, pada tahun 2004 sebesar 28,4 %, pada tahun 2005 sebesar 6,9 %. Kemudian pada tahun 2006, meningkat menjadi 16,6 %. Peningkatan ini menjadikan Macau salah satu daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia.
Judi
Perjudian dan Kasino menjadi salah satu aset penting di Macau, karena perjudian menjadi salah satu tulang punggung ekonomi di daerah administratif khusus tersebut. Sebutan Las Vegas Asia mungkin cocok dengan Macau. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kasino yang bertebaran di Macau. Kebanyakan penjudi yang bermain di Macau berasal dari Cina Daratan. Pada tahun 2002, hanya 37% pengunjung dari Cina Daratan. Tetapi pada tahun 2006, meningkat menjadi 54%
Kasino-kasino dibangun layaknya Las Vegas di Nevada, Amerika Serikat. Bangunan-bangunan ini tidak hanya kasino saja, tetapi juga dilengkapi dengan hotel dan ruang pertemuan. Pada tahun 2002, Macau hanya memiliki 11 kasino yang terdiri dari 339 meja permainan dan 808 mesin slot. Pada tahun 2007, semua angka ini meningkat pesat, Macau memiliki 26 kasino, 2.970 meja permainan dan 7.349 mesin slot.
Seiring dengan perkembangan ekonomi, perkembangan di bidang perjudian juga terus meningkat. Tetapi Macau tidak mau berhenti hanya pada bidang perjudian saja, Macau juga terus mengembangkan sektor perhotelan, hiburan dan pariwisata.
Terkait dengan perjudian, Chui Sai On akan terus mengembangkan industri perjudian agar bisa terus bertahan hingga masa yang akan datang. Industri ini mendatangkan keuntungan sebesar AS$ 13.7 Miliar pada tahun lalu, peningkatan dari tahun ke tahun sebesar 31%. Tetapi pada pertengahan tahun ini menurun sebesar 12% akibat krisis finansial. Kemudian dia juga menginginkan lingkungan bisnis yang kondusif dan mengembangkan pariwisata antara Guangdong, Hong Kong dan Macau.
Mengenai mengembangkan kerja sama ini, Ketua Eksekutif Hong Kong, Donald Tsang mendukung adanya kerja sama yang lebih erat antara daerah administratif khusus ini. Sehingga perekonomian antar dua daerah ini, dan bahkan kota-kota di sekitar Delta Sungai Mutiara dapat lebih berkembang.
Taiwan
Hanya Taiwan yang belum kembali ke pangkuan Cina, setelah hampir 60 tahun merdeka. Usaha reunifikasi terus dilakukan oleh Cina hingga sekarang. Dengan Hong Kong dan Macau sebagai ujung tombak keberhasilan diterapkannya kebijakan ”Satu Negara, Dua Sistem”, Cina terus berusaha melakukan reunifikasi dengan Taiwan.
Tetapi Taiwan tidak bergeming, apalagi di bawah pimpinan Partai Progresif Demokratik. Taiwan justru berusaha untuk merdeka, menjadi sebuah negara yang terlepas dari bayang-bayang Cina. Tetapi setelah Kuomintang merebut kembali tampuk kepemimpinan, Cina bisa sedikit bernafas lega. Karena Taiwan tidak meneruskan perjuangan untuk merdeka. Tetapi di sisi lain juga tidak ada reunifikasi di antara kedua pihak. Hal ini menandakan bahwa Ma menginginkan mempertahankan status quo yang dimiliki Taiwan sekarang. Oleh karena itu, Cina harus memanfaatkan dengan baik dan memperdalam hubungan dengan Taiwan pada masa pemerintahan Kuomintang ini.
Cina menginginkan terciptanya hubungan yang dinamis di antara kedua daerah. Cina mengembangkan hubungannya mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, dan pariwisata. Cina sudah memberlakukan penerbangan langsung dari Cina daratan langsung menuju Taiwan. Mengenai hal ini, Chui beranggapan bahwa akan lebih baik lagi bila dibuka jalur penerbangan via Macau. Kemudian hubungan antara Macau dan Taiwan, Chui menerapkan kebijakan satu Cina. Akan tetapi hubungan perdagangan dan pertukaran budaya akan terus digalakkan.
Terkait dengan bantuan dana untuk bencana Topan Morakot yang merenggut ribuan jiwa dan meluluhlantakkan Taiwan. Cina mengucurkan dana jutaan yuan untuk membantu korban. Bantuan berasal dari berbagai macam organisasi mulai dari Palang Merah, Bank, Asosiasi Buddhis, dan perusahaan-perusahaan besar. Macau menyumbang AS$ 1.52 Juta. Sedangkan Hong Kong menyumbang dana sebesar AS$ 6.3 Juta. Bantuan-bantuan dari seluruh negara juga sudah mulai berdatangan.
Chui Sai On menjabat sebagai sekretaris pada pemerintahan Ho Hau Wah selama dua kali berturut-turut. Sekarang dia menjadi Ketua Eksekutif yang ketiga, setelah Ho Hau Wah secara berturut-turut terpilih menjadi ketua. Chui Sai On memiliki latar belakang yang cukup baik, dia lahir pada tahun 1957 di Macau dan berkebangsaan Cina. Kemudian dia merupakan satu-satunya pejabat yang memiliki gelar Phd di bidang Kesehatan Masyarakat yang dia dapatkan pada Universitas Oklahoma, Amerika Serikat. Terpilihnya Chui Sai On juga tidak terlepas dari jabatan sebelumnya sebagai sekretaris masalah sosial dan kebudayaan yang dia perankan dengan sangat baik.
Pada tanggal 13 Agustus 2009, Presiden Hu Jintao memberi selamat dan dukungan kepada ketua eksekutif terpilih. Chui Sai On diharapkan dapat meningkatkan Macau di segala aspek.
Chui Sai On dalam pidatonya setelah terpilih menjadi Ketua yang baru mengatakan bahwa akan memperioritaskan pada masalah sosial dan ekonomi akibat krisis finansial global. Dalam mengatasi krisis ini dia menekankan pada pendekatan langsung pada masyarakat Macau (people-oriented approach). Kemudian akan meningkatkan kualitas perumahan, menyelesaikan masalah pengangguran, memfokuskan pembangunan pada bidang transportasi, kemudian melawan korupsi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efisien.
Pemilihan Chui Sai On ini bertepatan dengan 10 tahun Macau dikembalikan kepada Cina dari tangan Portugis, yaitu tahun 1999, tepat dua tahun Hong Kong juga kembali kepada Cina. Dalam 10 tahun ini, Macau telah berkembang menjadi daerah yang maju. Hal ini terlihat pada pertumbuhan GDP yang tinggi, pada tahun 2004 sebesar 28,4 %, pada tahun 2005 sebesar 6,9 %. Kemudian pada tahun 2006, meningkat menjadi 16,6 %. Peningkatan ini menjadikan Macau salah satu daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia.
Judi
Perjudian dan Kasino menjadi salah satu aset penting di Macau, karena perjudian menjadi salah satu tulang punggung ekonomi di daerah administratif khusus tersebut. Sebutan Las Vegas Asia mungkin cocok dengan Macau. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kasino yang bertebaran di Macau. Kebanyakan penjudi yang bermain di Macau berasal dari Cina Daratan. Pada tahun 2002, hanya 37% pengunjung dari Cina Daratan. Tetapi pada tahun 2006, meningkat menjadi 54%
Kasino-kasino dibangun layaknya Las Vegas di Nevada, Amerika Serikat. Bangunan-bangunan ini tidak hanya kasino saja, tetapi juga dilengkapi dengan hotel dan ruang pertemuan. Pada tahun 2002, Macau hanya memiliki 11 kasino yang terdiri dari 339 meja permainan dan 808 mesin slot. Pada tahun 2007, semua angka ini meningkat pesat, Macau memiliki 26 kasino, 2.970 meja permainan dan 7.349 mesin slot.
Seiring dengan perkembangan ekonomi, perkembangan di bidang perjudian juga terus meningkat. Tetapi Macau tidak mau berhenti hanya pada bidang perjudian saja, Macau juga terus mengembangkan sektor perhotelan, hiburan dan pariwisata.
Terkait dengan perjudian, Chui Sai On akan terus mengembangkan industri perjudian agar bisa terus bertahan hingga masa yang akan datang. Industri ini mendatangkan keuntungan sebesar AS$ 13.7 Miliar pada tahun lalu, peningkatan dari tahun ke tahun sebesar 31%. Tetapi pada pertengahan tahun ini menurun sebesar 12% akibat krisis finansial. Kemudian dia juga menginginkan lingkungan bisnis yang kondusif dan mengembangkan pariwisata antara Guangdong, Hong Kong dan Macau.
Mengenai mengembangkan kerja sama ini, Ketua Eksekutif Hong Kong, Donald Tsang mendukung adanya kerja sama yang lebih erat antara daerah administratif khusus ini. Sehingga perekonomian antar dua daerah ini, dan bahkan kota-kota di sekitar Delta Sungai Mutiara dapat lebih berkembang.
Taiwan
Hanya Taiwan yang belum kembali ke pangkuan Cina, setelah hampir 60 tahun merdeka. Usaha reunifikasi terus dilakukan oleh Cina hingga sekarang. Dengan Hong Kong dan Macau sebagai ujung tombak keberhasilan diterapkannya kebijakan ”Satu Negara, Dua Sistem”, Cina terus berusaha melakukan reunifikasi dengan Taiwan.
Tetapi Taiwan tidak bergeming, apalagi di bawah pimpinan Partai Progresif Demokratik. Taiwan justru berusaha untuk merdeka, menjadi sebuah negara yang terlepas dari bayang-bayang Cina. Tetapi setelah Kuomintang merebut kembali tampuk kepemimpinan, Cina bisa sedikit bernafas lega. Karena Taiwan tidak meneruskan perjuangan untuk merdeka. Tetapi di sisi lain juga tidak ada reunifikasi di antara kedua pihak. Hal ini menandakan bahwa Ma menginginkan mempertahankan status quo yang dimiliki Taiwan sekarang. Oleh karena itu, Cina harus memanfaatkan dengan baik dan memperdalam hubungan dengan Taiwan pada masa pemerintahan Kuomintang ini.
Cina menginginkan terciptanya hubungan yang dinamis di antara kedua daerah. Cina mengembangkan hubungannya mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, dan pariwisata. Cina sudah memberlakukan penerbangan langsung dari Cina daratan langsung menuju Taiwan. Mengenai hal ini, Chui beranggapan bahwa akan lebih baik lagi bila dibuka jalur penerbangan via Macau. Kemudian hubungan antara Macau dan Taiwan, Chui menerapkan kebijakan satu Cina. Akan tetapi hubungan perdagangan dan pertukaran budaya akan terus digalakkan.
Terkait dengan bantuan dana untuk bencana Topan Morakot yang merenggut ribuan jiwa dan meluluhlantakkan Taiwan. Cina mengucurkan dana jutaan yuan untuk membantu korban. Bantuan berasal dari berbagai macam organisasi mulai dari Palang Merah, Bank, Asosiasi Buddhis, dan perusahaan-perusahaan besar. Macau menyumbang AS$ 1.52 Juta. Sedangkan Hong Kong menyumbang dana sebesar AS$ 6.3 Juta. Bantuan-bantuan dari seluruh negara juga sudah mulai berdatangan.
Dalai Lama dari Xinjiang
Kerusuhan di Xinjiang pada tanggal 5 Juli 2009, yang menyebabkan ratusan orang meninggal dan ribuan orang luka-luka. Siapa yang harus bertanggung jawab atas tragedi ini?
Pemerintah Cina menganggap kerusuhan di Xinjiang bukan bentrokan antar etnis Uighur dan etnis Han, meskipun ratusan orang Han dan puluhan orang Uighur menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Menurut pemerintah Cina, kejadian ini merupakan tindak kejahatan, dan setiap kejahatan ada dalangnya. Cina menganggap kejadian mengenaskan ini dikomandokan oleh Rebiya Kadeer.
Tersangka
Pemerintah Cina menjadikan Rebiya Kadeer tersangka dalam tragedi 5 Juli 2009. Siapa Rebiya Kadeer? Ia merupakan pemimpin separatis dari Xinjiang, yang kemudian menjadi pemimpin dari World Uighur Congress (WUC). Rebiya Kadeer merupakan seorang milyuner perempuan dari provinsi yang kaya sumber alam ini dan dinobatkan pada tahun 1995 sebagai orang terkaya kedelapan di Cina. Reformasi dan Keterbukaan yang membawa Rebiya ke puncak kekayaan. Kemudian kebijakan “Pergi ke Barat”, yang merupakan kebijakan untuk memajukan daerah barat Cina, menjadikannya semakin makmur.
Kemudian kesuksesannya berlanjut, Rebiya menjadi anggota Komite Nasional untuk Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Cina (CPPCC). Badan ini merupakan badan penasehat tertinggi di Cina.
Akan tetapi kesuksesannya tidak berlangsung lama, karena pada tahun 1999, Rebiya dipenjara karena masalah politik, membahayakan bagi negara, dan masalah penyelewengan pajak. Ia dihukum selama 6 tahun, karena pada tahun 2005, Rebiya dibebaskan dan kemudian mengasingkan diri ke Amerika sampai sekarang.
Setelah peristiwa kerusuhan tersebut Rebiya ternyata dibenci oleh para pengguna internet di Cina. Bahkan nama Rebiya Kadeer disensor di Cina. Hal ini menunjukkan bahwa Rebiya sudah menjadi musuh publik dan berbahaya bagi Cina. Sensor ini juga berlaku bagi kata Falun Gong dan demokrasi.
Hubungan Luar Negeri
Kunjungan Rebiya ke Jepang pada tanggal 29 Juli 2009, menuai banyak kecaman dari pemerintah Cina. Hal ini juga semakin memperburuk hubungan antara Cina dan Jepang, yang pada beberapa tahun terakhir ini mulai kelihatan membaik. Hubungan yang mulai membaik ini terlihat dari perdagangan dan investasi oleh kedua negara meningkat sejak 20 tahun terakhir ini.
Pihak Jepang menerima Rebiya di Jepang karena memang tidak ada misi politik dalam kunjungan Rebiya. Tetapi Cina beranggapan lain, apalagi Cina masih sensitif setelah terjadinya kerusuhan di awal bulan Juli tersebut. Menurut Harian Rakyat (31/07/09), bagi Jepang kunjungan Rebiya ke Jepang merupakan kunjungan bisnis rutin dan tidak akan merusak hubungan antara Cina dan Jepang. Sedangkan bagi Cina mengijinkan Rebiya masuk Jepang mengakibatkan rusaknya image Jepang di mata Cina.
Mengingat bahwa konstalasi politik di kawasan Asia Timur masih belum stabil, karena masih ada Korea Utara yang menjadi isu panas akhir-akhir ini. Hal ini juga disebabkan oleh kedua negara yang menjadi bagian dari perundingan enam negara (Six Party Talks) yang membahas nuklir Korea Utara. Bila kedua negara juga menunjukkan ketegangan, maka tidak akan terwujud kawasan yang kondusif di Asia Timur.
Setelah dari Jepang, Rebiya juga berencana untuk mengunjungi Negeri Kangguru, Australia. Rencananya Rebiya datang ke Australia untuk menghadiri Festival Film Melbourne yang menayangkan film dokomenter mengenai dirinya pada tanggal 8 Agustus. Kemudian pada tanggal 11 Agustus direncanakan akan menghadiri Klub Pers Nasional dan memberikan pidato yang ditayangkan di televisi.
Cina tidak berpangku tangan, tetapi langsung bereaksi terhadap kunjungan Rebiya ke Australia. Respon yang dilakukan Cina adalah meminta panitia Festival Film Melbourne untuk menarik film dokumenter mengenai Rebiya Kadeer. Kemudian terjadi peristiwa hacking yang mengganggu penjualan tiket festival film tersebut, terutama untuk film dokumenter tersebut dan memunculkan bendera Cina pada komputer-komputer milik panitia festival tersebut. Protes-protes juga dilakukan oleh para sutradara dari Cina yang mengundurkan diri dan menarik filmnya dari festival.
Hubungan antara Cina dan Turki juga mengalami kerenggangan. Turki merupakan negara yang sangat mendukung etnis Uighur, yang memang memiliki kedekatan budaya di antara keduanya. Warga negara Turki merupakan pemrotes paling lantang di antara negara-negara lainnya dan menjadi satu-satunya negara yang secara jelas memprotes Cina setelah kerusuhan terjadi. Kemudian menjadi negara yang langsung menyetujui permohonan visa dari Rebiya Kadeer. Rebiya mendapatkan dukungan penuh dari Turki.
Kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh Rebiya mirip dengan Dalai Lama. Kunjungan ini juga bersifat diplomasi dan mencari dukungan dari negara yang dikunjungi. Tidak hanya kunjungan-kunjungan yang meniru Dalai Lama tetapi pengasingan yang dia lakukan juga mengikuti Dalai Lama. Hal ini diharapkan dapat menarik simpati dari banyak pihak, yang pada akhirnya Xinjiang dapat terlepas dari Cina.
Menurut The Economist (09/07/09), Rebiya Kadeer bukanlah seorang Dalai Lama, kepopuleran yang dimiliki oleh Dalai Lama jauh lebih besar daripada Rebiya Kadeer. Dalai Lama merupakan pemenang Nobel di bidang perdamaian. Jadi jalan masih panjang bagi Rebiya untuk menjadi seperti Dalai Lama. Dan sudah tentu pemerintah Cina tidak akan tinggal diam terhadap aksi-aksi yang dilakukan oleh Rebiya Kadeer selanjutnya.
Pemerintah Cina menganggap kerusuhan di Xinjiang bukan bentrokan antar etnis Uighur dan etnis Han, meskipun ratusan orang Han dan puluhan orang Uighur menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Menurut pemerintah Cina, kejadian ini merupakan tindak kejahatan, dan setiap kejahatan ada dalangnya. Cina menganggap kejadian mengenaskan ini dikomandokan oleh Rebiya Kadeer.
Tersangka
Pemerintah Cina menjadikan Rebiya Kadeer tersangka dalam tragedi 5 Juli 2009. Siapa Rebiya Kadeer? Ia merupakan pemimpin separatis dari Xinjiang, yang kemudian menjadi pemimpin dari World Uighur Congress (WUC). Rebiya Kadeer merupakan seorang milyuner perempuan dari provinsi yang kaya sumber alam ini dan dinobatkan pada tahun 1995 sebagai orang terkaya kedelapan di Cina. Reformasi dan Keterbukaan yang membawa Rebiya ke puncak kekayaan. Kemudian kebijakan “Pergi ke Barat”, yang merupakan kebijakan untuk memajukan daerah barat Cina, menjadikannya semakin makmur.
Kemudian kesuksesannya berlanjut, Rebiya menjadi anggota Komite Nasional untuk Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Cina (CPPCC). Badan ini merupakan badan penasehat tertinggi di Cina.
Akan tetapi kesuksesannya tidak berlangsung lama, karena pada tahun 1999, Rebiya dipenjara karena masalah politik, membahayakan bagi negara, dan masalah penyelewengan pajak. Ia dihukum selama 6 tahun, karena pada tahun 2005, Rebiya dibebaskan dan kemudian mengasingkan diri ke Amerika sampai sekarang.
Setelah peristiwa kerusuhan tersebut Rebiya ternyata dibenci oleh para pengguna internet di Cina. Bahkan nama Rebiya Kadeer disensor di Cina. Hal ini menunjukkan bahwa Rebiya sudah menjadi musuh publik dan berbahaya bagi Cina. Sensor ini juga berlaku bagi kata Falun Gong dan demokrasi.
Hubungan Luar Negeri
Kunjungan Rebiya ke Jepang pada tanggal 29 Juli 2009, menuai banyak kecaman dari pemerintah Cina. Hal ini juga semakin memperburuk hubungan antara Cina dan Jepang, yang pada beberapa tahun terakhir ini mulai kelihatan membaik. Hubungan yang mulai membaik ini terlihat dari perdagangan dan investasi oleh kedua negara meningkat sejak 20 tahun terakhir ini.
Pihak Jepang menerima Rebiya di Jepang karena memang tidak ada misi politik dalam kunjungan Rebiya. Tetapi Cina beranggapan lain, apalagi Cina masih sensitif setelah terjadinya kerusuhan di awal bulan Juli tersebut. Menurut Harian Rakyat (31/07/09), bagi Jepang kunjungan Rebiya ke Jepang merupakan kunjungan bisnis rutin dan tidak akan merusak hubungan antara Cina dan Jepang. Sedangkan bagi Cina mengijinkan Rebiya masuk Jepang mengakibatkan rusaknya image Jepang di mata Cina.
Mengingat bahwa konstalasi politik di kawasan Asia Timur masih belum stabil, karena masih ada Korea Utara yang menjadi isu panas akhir-akhir ini. Hal ini juga disebabkan oleh kedua negara yang menjadi bagian dari perundingan enam negara (Six Party Talks) yang membahas nuklir Korea Utara. Bila kedua negara juga menunjukkan ketegangan, maka tidak akan terwujud kawasan yang kondusif di Asia Timur.
Setelah dari Jepang, Rebiya juga berencana untuk mengunjungi Negeri Kangguru, Australia. Rencananya Rebiya datang ke Australia untuk menghadiri Festival Film Melbourne yang menayangkan film dokomenter mengenai dirinya pada tanggal 8 Agustus. Kemudian pada tanggal 11 Agustus direncanakan akan menghadiri Klub Pers Nasional dan memberikan pidato yang ditayangkan di televisi.
Cina tidak berpangku tangan, tetapi langsung bereaksi terhadap kunjungan Rebiya ke Australia. Respon yang dilakukan Cina adalah meminta panitia Festival Film Melbourne untuk menarik film dokumenter mengenai Rebiya Kadeer. Kemudian terjadi peristiwa hacking yang mengganggu penjualan tiket festival film tersebut, terutama untuk film dokumenter tersebut dan memunculkan bendera Cina pada komputer-komputer milik panitia festival tersebut. Protes-protes juga dilakukan oleh para sutradara dari Cina yang mengundurkan diri dan menarik filmnya dari festival.
Hubungan antara Cina dan Turki juga mengalami kerenggangan. Turki merupakan negara yang sangat mendukung etnis Uighur, yang memang memiliki kedekatan budaya di antara keduanya. Warga negara Turki merupakan pemrotes paling lantang di antara negara-negara lainnya dan menjadi satu-satunya negara yang secara jelas memprotes Cina setelah kerusuhan terjadi. Kemudian menjadi negara yang langsung menyetujui permohonan visa dari Rebiya Kadeer. Rebiya mendapatkan dukungan penuh dari Turki.
Kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh Rebiya mirip dengan Dalai Lama. Kunjungan ini juga bersifat diplomasi dan mencari dukungan dari negara yang dikunjungi. Tidak hanya kunjungan-kunjungan yang meniru Dalai Lama tetapi pengasingan yang dia lakukan juga mengikuti Dalai Lama. Hal ini diharapkan dapat menarik simpati dari banyak pihak, yang pada akhirnya Xinjiang dapat terlepas dari Cina.
Menurut The Economist (09/07/09), Rebiya Kadeer bukanlah seorang Dalai Lama, kepopuleran yang dimiliki oleh Dalai Lama jauh lebih besar daripada Rebiya Kadeer. Dalai Lama merupakan pemenang Nobel di bidang perdamaian. Jadi jalan masih panjang bagi Rebiya untuk menjadi seperti Dalai Lama. Dan sudah tentu pemerintah Cina tidak akan tinggal diam terhadap aksi-aksi yang dilakukan oleh Rebiya Kadeer selanjutnya.
Selasa, 28 Juli 2009
Kerusuhan Xinjiang
Xinjiang kembali memanas, dilaporkan 184 korban meninggal dan lebih dari 1000 orang luka-luka. Tetapi kerusuhan ini bukan berasal dari gerakan separatis melainkan perselisihan antara suku Uighur, salah satu suku minoritas di Cina dengan suku Han, yang merupakan suku mayoritas di Cina.
Karena kerusuhan ini, Hu Jintao mempersingkat pertemuan G-8 yang berlangsung di Italia. Pemerintah Cina langsung mengerahkan pasukan militernya untuk meredam dan kembali menstabilkan situasi di Urumqi. Kemudian pemerintah juga akan menghukum oknum-oknum yang terbukti menyebabkan kerusuhan terjadi dan menyebabkan kerugian bagi ratusan bahkan ribuan orang Xinjiang.
Tidak lama setelah kerusuhan terjadi, aksi protes juga datang dari negara-negara Islam. Hal ini disebabkan oleh suku Uighur merupakan pemeluk agama Islam dan jumlah nya mencapai 20 juta orang. OKI juga turut prihatin mengenai apa yang telah terjadi di Urumqi.
Akar Permasalahan
Kerusuhan ini disebabkan justru bukan dari Xinjiang, melainkan berasal dari sebuah pabrik di Guangdong. Tetapi yang membingungkan adalah mengapa kerusuhan terjadi di Urumqi bukan di pabrik di Guangdong tersebut. Ternyata ada masalah yang sebenarnya lebih besar dari isu miring tersebut.
Sejak diberlakukannya kebijakan Reformasi dan Keterbukaan oleh Deng Xiaoping menyebabkan ekonomi Cina tumbuh dengan pesat. Daerah pesisir Cina mengalami pertumbuhan yang begitu cepat. Hal ini menimbulkan perkembangan di daerah pedalaman tertinggal dari daerah pesisir. Oleh karena itu, pembangunan ditekankan ke daerah barat, yakni Xinjiang yang terletak jauh di sebelah Barat Cina dan berbatasan dengan lima negara. Wilayah ini juga memiliki sumber minyak dan gas alam. Menurut Dwijaya Kusuma adalah cadangan minyak di Tarim Basin secara keseluruhan kurang lebih sebesar wilayah Texas di Amerika Serikat. (Cina Mencari Minyak, 2008)
Dengan demikian, semakin banyak penduduk dari suku Han bermigrasi ke Xinjiang dengan tujuan memacu pertumbuhan ekonomi di Xinjiang. Sejak 60 tahun yang lalu, penduduk yang berasal dari suku Han meningkat dari awalnya hanya 6% dari penduduk Xinjiang pada tahun 1949. Meningkat menjadi 40% dari penduduk Xinjiang. Sedangkan suku Uighur mengalami penurunan selama 60 tahun ini, yang awalnya 75% menjadi 45%.
Menurut The Economist, penyebab lainnya penduduk dari suku Han dapat berbisnis lebih baik daripada penduduk dari suku Uighur. Kemudian suku Uighur merasa seperti menjadi warga kelas dua setelah suku Han. Suku Uighur juga merasa seperti dikolonisasi oleh pemerintah Cina, mengingat daerah Xinjiang kaya dengan sumber daya alam terutama minyak dan gas alam. Sedangkan suku Han berpikir suku Uighur merupakan suku yang terbelakang dan dimanjakan oleh negara dengan tidak diberlakukannya kebijakan satu anak kepada mereka.
Dengan begitu suku Uighur merasa asing di tanah mereka sendiri atau lebih tepatnya merasa seperti menjadi “tamu di rumah sendiri”. Kemudian dengan semakin banyaknya suku Han di Xinjiang, suku Uighur semakin sulit mendapatkan pekerjaan. Karena hampir seluruh pekerjaan telah dikuasai oleh penduduk dari suku Han.
Bahkan menurut tulisan Barbara Demick dan David Pierson pada L.A Times, penduduk dari suku Han mendapatkan transportasi, asuransi, rumah secara gratis. Mereka juga mendapatkan bantuan untuk mencari pekerjaan atau memulai bisnis mereka. Partai Komunis Cina juga melakukan larangan bagi pegawai pemerintah yang melaksanakan ajaran agama. Hal ini menyebabkan penduduk dari suku Uighur tidak dapat menjadi pegawai pemerintah. Jika mereka tetap ingin menjadi pegawai pemerintah harus siap menerima konsekuensinya. Konsekuensinya adalah harus bersedia dipecat atau dimutasi bila ketahuan pergi ke masjid atau melaksanakan puasa pada bulan Ramadhan. Penduduk dari suku Uighur juga mengalami kesulitan jika ingin berkomunikasi dengan penduduk dari suku Han, karena bahasa mereka lebih dekat ke bahasa Turki daripada bahasa mandarin.
Dengan terjadinya kerusuhan ini, maka konsep “Masyarakat Harmonis” (Hexie Shehui) menemui tantangan. Karena ternyata kehidupan masyarakat di Cina tidak harmonis. Kesenjangan yang ada di masyarakat masih sangat lebar, merupakan tugas sebuah negara untuk menyempitkan jarak tersebut. Tidak hanya di Xinjiang saja, tetapi meratakan pendapatan di seluruh pelosok negeri.
Pemecahan masalah
Ketidakadilan yang telah disebutkan sebelumnya merupakan akar permasalahan yang akhirnya memuncak pada tanggal 5 Juli 2009. Oleh karena itu, pemerintah Cina harus menyelesaikan masalah-masalah ini secara seksama tanpa memihak salah satu suku.
Graham E. Fuller dan Frederick Starr menyebutkan beberapa poin yang harus ditempuh oleh pemerintah Cina. Poin-poin tersebut antara lain memperluas otonomi kepada Xinjiang seperti termaktub dalam konstitusi RRC termasuk kebebasan linguistik dan kebudayaan. Kemudian pemerintah harus membatasi migrasi ke Xinjiang. Pemerintah dalam mengembangkan Xinjiang harus memperhatikan karakteristik kebudayaan, demografi, sosial, ekologi, dan hydrologi daerah setempat. (Central Asia-Caucasus Institute, 2003)
Pemerintah Cina juga mau tidak mau harus memecahkan masalah pasca kerusuhan, yakni mengembalikan kehidupan antara suku Uighur dan Han ke tahap normal seperti sebelum kerusuhan terjadi. Sebagai manusia pastinya kita tidak mau terjadi kekerasan baik di Xinjiang maupun di dunia tempat kita hidup. Oleh karena itu, pemerintah Cina diharapkan dapat menyelesaikan masalah kerusuhan ini dengan baik tanpa menggunakan kekerasan melainkan dengan jalan damai.
Karena kerusuhan ini, Hu Jintao mempersingkat pertemuan G-8 yang berlangsung di Italia. Pemerintah Cina langsung mengerahkan pasukan militernya untuk meredam dan kembali menstabilkan situasi di Urumqi. Kemudian pemerintah juga akan menghukum oknum-oknum yang terbukti menyebabkan kerusuhan terjadi dan menyebabkan kerugian bagi ratusan bahkan ribuan orang Xinjiang.
Tidak lama setelah kerusuhan terjadi, aksi protes juga datang dari negara-negara Islam. Hal ini disebabkan oleh suku Uighur merupakan pemeluk agama Islam dan jumlah nya mencapai 20 juta orang. OKI juga turut prihatin mengenai apa yang telah terjadi di Urumqi.
Akar Permasalahan
Kerusuhan ini disebabkan justru bukan dari Xinjiang, melainkan berasal dari sebuah pabrik di Guangdong. Tetapi yang membingungkan adalah mengapa kerusuhan terjadi di Urumqi bukan di pabrik di Guangdong tersebut. Ternyata ada masalah yang sebenarnya lebih besar dari isu miring tersebut.
Sejak diberlakukannya kebijakan Reformasi dan Keterbukaan oleh Deng Xiaoping menyebabkan ekonomi Cina tumbuh dengan pesat. Daerah pesisir Cina mengalami pertumbuhan yang begitu cepat. Hal ini menimbulkan perkembangan di daerah pedalaman tertinggal dari daerah pesisir. Oleh karena itu, pembangunan ditekankan ke daerah barat, yakni Xinjiang yang terletak jauh di sebelah Barat Cina dan berbatasan dengan lima negara. Wilayah ini juga memiliki sumber minyak dan gas alam. Menurut Dwijaya Kusuma adalah cadangan minyak di Tarim Basin secara keseluruhan kurang lebih sebesar wilayah Texas di Amerika Serikat. (Cina Mencari Minyak, 2008)
Dengan demikian, semakin banyak penduduk dari suku Han bermigrasi ke Xinjiang dengan tujuan memacu pertumbuhan ekonomi di Xinjiang. Sejak 60 tahun yang lalu, penduduk yang berasal dari suku Han meningkat dari awalnya hanya 6% dari penduduk Xinjiang pada tahun 1949. Meningkat menjadi 40% dari penduduk Xinjiang. Sedangkan suku Uighur mengalami penurunan selama 60 tahun ini, yang awalnya 75% menjadi 45%.
Menurut The Economist, penyebab lainnya penduduk dari suku Han dapat berbisnis lebih baik daripada penduduk dari suku Uighur. Kemudian suku Uighur merasa seperti menjadi warga kelas dua setelah suku Han. Suku Uighur juga merasa seperti dikolonisasi oleh pemerintah Cina, mengingat daerah Xinjiang kaya dengan sumber daya alam terutama minyak dan gas alam. Sedangkan suku Han berpikir suku Uighur merupakan suku yang terbelakang dan dimanjakan oleh negara dengan tidak diberlakukannya kebijakan satu anak kepada mereka.
Dengan begitu suku Uighur merasa asing di tanah mereka sendiri atau lebih tepatnya merasa seperti menjadi “tamu di rumah sendiri”. Kemudian dengan semakin banyaknya suku Han di Xinjiang, suku Uighur semakin sulit mendapatkan pekerjaan. Karena hampir seluruh pekerjaan telah dikuasai oleh penduduk dari suku Han.
Bahkan menurut tulisan Barbara Demick dan David Pierson pada L.A Times, penduduk dari suku Han mendapatkan transportasi, asuransi, rumah secara gratis. Mereka juga mendapatkan bantuan untuk mencari pekerjaan atau memulai bisnis mereka. Partai Komunis Cina juga melakukan larangan bagi pegawai pemerintah yang melaksanakan ajaran agama. Hal ini menyebabkan penduduk dari suku Uighur tidak dapat menjadi pegawai pemerintah. Jika mereka tetap ingin menjadi pegawai pemerintah harus siap menerima konsekuensinya. Konsekuensinya adalah harus bersedia dipecat atau dimutasi bila ketahuan pergi ke masjid atau melaksanakan puasa pada bulan Ramadhan. Penduduk dari suku Uighur juga mengalami kesulitan jika ingin berkomunikasi dengan penduduk dari suku Han, karena bahasa mereka lebih dekat ke bahasa Turki daripada bahasa mandarin.
Dengan terjadinya kerusuhan ini, maka konsep “Masyarakat Harmonis” (Hexie Shehui) menemui tantangan. Karena ternyata kehidupan masyarakat di Cina tidak harmonis. Kesenjangan yang ada di masyarakat masih sangat lebar, merupakan tugas sebuah negara untuk menyempitkan jarak tersebut. Tidak hanya di Xinjiang saja, tetapi meratakan pendapatan di seluruh pelosok negeri.
Pemecahan masalah
Ketidakadilan yang telah disebutkan sebelumnya merupakan akar permasalahan yang akhirnya memuncak pada tanggal 5 Juli 2009. Oleh karena itu, pemerintah Cina harus menyelesaikan masalah-masalah ini secara seksama tanpa memihak salah satu suku.
Graham E. Fuller dan Frederick Starr menyebutkan beberapa poin yang harus ditempuh oleh pemerintah Cina. Poin-poin tersebut antara lain memperluas otonomi kepada Xinjiang seperti termaktub dalam konstitusi RRC termasuk kebebasan linguistik dan kebudayaan. Kemudian pemerintah harus membatasi migrasi ke Xinjiang. Pemerintah dalam mengembangkan Xinjiang harus memperhatikan karakteristik kebudayaan, demografi, sosial, ekologi, dan hydrologi daerah setempat. (Central Asia-Caucasus Institute, 2003)
Pemerintah Cina juga mau tidak mau harus memecahkan masalah pasca kerusuhan, yakni mengembalikan kehidupan antara suku Uighur dan Han ke tahap normal seperti sebelum kerusuhan terjadi. Sebagai manusia pastinya kita tidak mau terjadi kekerasan baik di Xinjiang maupun di dunia tempat kita hidup. Oleh karena itu, pemerintah Cina diharapkan dapat menyelesaikan masalah kerusuhan ini dengan baik tanpa menggunakan kekerasan melainkan dengan jalan damai.
Jumat, 17 Juli 2009
Satu Cina?
Sudah 60 tahun Cina dan Taiwan berselisih, Cina dengan tegas dan konsisten akan mengembalikan Taiwan ke pangkuan ibu pertiwi, sedangkan Taiwan pada 2 dekade terkahir ini mengiginkan pengakuan dunia internasional sebagai sebuah negara.
Sejak tahun 1949 Partai Nasionalis Cina (Kuomintang) yang dipimpin Chiang Kai Sek kalah dari Partai Komunis Cina (PKC) kemudian bermigrasi ke Pulau Taiwan, pada awalnya ingin merebut kembali Cina dari tangan PKC. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, Taiwan menemukan jalannya sendiri. Bahkan dapat dikatakan berdiri di kaki sendiri. Mereka dapat menumbuhkan perekonomian bagi rakyatnya dan mengekspor hasil produksi mereka sendiri. Tetapi semua itu sia-sia jika tidak mendapatkan suatu pengakuan atau identitas yang jelas.
Sejak Partai Progresif Demokratik (PPD) merebut kekuasaan dari tangan Kuomintang, Taiwan dengan gencar melakukan upaya untuk mendapatkan suatu pengakuan dari dunia internasional. Mereka membuat semacam referendum untuk melancarkan jalan untuk Taiwan menjadi sebuah negara. Sikap ini didukung oleh rakyatnya terutama pendukung PPD.
Di seberang Pulau Taiwan, Cina tidak akan tinggal diam membiarkannya begitu saja. Taiwan tidak boleh menjadi sebuah negara, tetapi justru sebaliknya yaitu kembali ke pangkuan Cina. Cina sudah menawarkan berbagai jalan keluar untuk Taiwan kembali. Contoh yang paling jelas adalah kebijakan “satu negara, dua sistem”. Sejak kembalinya Hong Kong pada tahun 1997, kemudian disusul dengan Macau, Cina sudah menerapkan sistem ini dan bertahan hingga sekarang.
20 tahun terakhir
Dalam 20 tahun terakhir ini, langkah-langkah yang diambil Cina sudah cukup baik. Pada tahun 1981, Ye Jianying, Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional mengeluarkan “Sembilan Prinsip”. Prinsip ini intinya berisi bahwa PKC dan Kuomintang membicarakan masalah hubungan antara Cina dan Taiwan. Hampir dari sembilan prinsip ini sifatnya persuasif mengajak Taiwan bergabung dalam satu negara. Cina banyak memberi janji manis kepada Taiwan. Tetapi Taiwan tidak menanggapi hal ini dengan serius.
Kemudian pada tahun 1992, kedua belah pihak bertemu di Singapura untuk membicarakan masalah hubungan antara keduanya. Hasil dari pembicaraan ini menghasil kan apa yang disebut dengan “Konsensus 1992”, yang intinya adalah mengacu kepada prinsip satu Cina. Pertemuan ini juga disebabkan oleh meningkatnya hubungan ekonomi dan bidang lainnya antara Cina-Taiwan. Taiwan mendirikan SEF (Straits Exchange Foundation) untuk mengurus masalah yang terjadi antara Cina dan Taiwan.
Pada tahun 1995, Presiden Jiang Zemin mengeluarkan “Delapan Poin”. Poin-poin ini hampir sama dengan “Sembilan Prinsip”-nya Ye Jianying, tetapi lebih ditegaskan kembali. Jiang menegaskan tidak akan menggunakan kekerasan dan akan mengedepankan negosiasi damai untuk mencapai reunifikasi. Kekerasan ditujukan kepada Pasukan Asing dan siapapun yang mendukung kemerdekaan Taiwan. Jiang juga mengatakan bahwa sesama orang Cina tidak boleh saling berperang.
Pada masa pemerintahan Hu Jintao mengeluarkan “Empat Poin Haluan”. Pertama, tetap mengacu kepada prinsip satu Cina. Kedua, jangan pernah menyerah untuk reunifikasi secara damai. Ketiga, jangan merubah prinsip memberikan harapan kepada masyarakat Taiwan. Kemudian yang terakhir adalah tidak akan berkompromi terhadap kemerdekaan Taiwan.
Cina secara terus-menerus melakukan usaha untuk mereunifikasi, tetapi tetap dalam koridor jalan damai. Kemudian Cina juga terus melakukan pendekatan dengan cara perdagangan, transportasi dan pos. Melihat perkembangan perekonomian Cina dalam 30 tahun terakhir ini, jalan perdagangan merupakan jalam yang paling ampuh untuk mendekatkan hubungan antar selat. Lalu pada bidang tranportasi, Cina dan Taiwan sudah memberlakukan penerbangan langsung di antara kedua negara. Hal ini melancarkan para masyarakat kedua negara untuk bepergian.
Menurut Xin Qiang, hubungan antar selat ini dalam periode bulan madu. Beijing menginginkan membangun kepercayaan antara kedua pihak, yang merupakan syarat utama untuk memajukan hubungan antara kedua belah pihak. Di satu sisi juga menyingkirkan perbedaan antara kedua pihak. Maka dengan begitu kedua belah pihak dapat menemukan atau menciptakan win-win solution. (China Security,Winter 2009)
Kuomintang
Sejak Kuomintang merebut kekuasaan dari tangan PPD dan menempatkan Ma Ying Jeou sebagai Presiden Taiwan, hubungan antar selat mengalami kemajuan. Meskipun jalan untuk reunifikasi masih dirasa sulit. Hal ini disebabkan oleh kampanye “Tiga Tidak” oleh Ma pada pemilihan presiden lalu, yaitu tidak reunifikasi, tidak merdeka, tidak menggunakan kekerasan.
Setidaknya Beijing dapat bernafas lega dalam masa pemerintahan Ma, Taiwan tidak meneruskan perjuangan untuk merdeka. Tetapi di sisi lain juga tidak ada reunifikasi di antara kedua pihak. Hal ini menandakan bahwa Ma menginginkan mempertahankan status quo yang dimiliki Taiwan sekarang. Oleh karena itu, Cina harus memanfaatkan dengan baik dan memperdalam hubungan dengan Taiwan pada masa pemerintahan Kuomintang ini.
Pada tanggal 12 Juni 2009, Li Hongmei, editor dari Harian Rakyat, mengeluarkan tulisan mengenai Ma Ying Jeou memperkenalkan aksara sederhana kepada masyarakat Taiwan. Li menyebutnya proposal yang bijaksana. Perlu diketahui sebelumnya bahwa Cina memiliki dua tipe aksara, yakni aksara sederhana dan aksara tradisional. Sejak merdeka, Cina menggunakan aksara sederhana meskipun di beberapa daerah di selatan masih banyak menggunakan aksara tradisional. Sedangkan Taiwan terus menggunakan aksara tradisional hingga saat ini.
Dengan memperkenalkan aksara sederhana kepada masyarakat Taiwan, dapat memudahkan komunikasi antara kedua belah pihak. Hal ini juga bisa menandakan bahwa Taiwan mulai menunjukkan indikasi untuk melakukan reunifikasi. Akan tetapi hal tersebut masih belum dapat dibuktikan, karena masyarakat Taiwan belum sepenuhnya yakin untuk melakukan reunifikasi dan masih ada PPD yang berjuang sekuat tenaga untuk meraih kemerdekaan untuk Taiwan. Lalu masih ada Amerika yang masih ikut campur. Kita lihat bagaimana akhir dari hubungan antar selat ini, apakah reunifikasi? Merdeka? Atau tetap pada status quo?
Sejak tahun 1949 Partai Nasionalis Cina (Kuomintang) yang dipimpin Chiang Kai Sek kalah dari Partai Komunis Cina (PKC) kemudian bermigrasi ke Pulau Taiwan, pada awalnya ingin merebut kembali Cina dari tangan PKC. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, Taiwan menemukan jalannya sendiri. Bahkan dapat dikatakan berdiri di kaki sendiri. Mereka dapat menumbuhkan perekonomian bagi rakyatnya dan mengekspor hasil produksi mereka sendiri. Tetapi semua itu sia-sia jika tidak mendapatkan suatu pengakuan atau identitas yang jelas.
Sejak Partai Progresif Demokratik (PPD) merebut kekuasaan dari tangan Kuomintang, Taiwan dengan gencar melakukan upaya untuk mendapatkan suatu pengakuan dari dunia internasional. Mereka membuat semacam referendum untuk melancarkan jalan untuk Taiwan menjadi sebuah negara. Sikap ini didukung oleh rakyatnya terutama pendukung PPD.
Di seberang Pulau Taiwan, Cina tidak akan tinggal diam membiarkannya begitu saja. Taiwan tidak boleh menjadi sebuah negara, tetapi justru sebaliknya yaitu kembali ke pangkuan Cina. Cina sudah menawarkan berbagai jalan keluar untuk Taiwan kembali. Contoh yang paling jelas adalah kebijakan “satu negara, dua sistem”. Sejak kembalinya Hong Kong pada tahun 1997, kemudian disusul dengan Macau, Cina sudah menerapkan sistem ini dan bertahan hingga sekarang.
20 tahun terakhir
Dalam 20 tahun terakhir ini, langkah-langkah yang diambil Cina sudah cukup baik. Pada tahun 1981, Ye Jianying, Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional mengeluarkan “Sembilan Prinsip”. Prinsip ini intinya berisi bahwa PKC dan Kuomintang membicarakan masalah hubungan antara Cina dan Taiwan. Hampir dari sembilan prinsip ini sifatnya persuasif mengajak Taiwan bergabung dalam satu negara. Cina banyak memberi janji manis kepada Taiwan. Tetapi Taiwan tidak menanggapi hal ini dengan serius.
Kemudian pada tahun 1992, kedua belah pihak bertemu di Singapura untuk membicarakan masalah hubungan antara keduanya. Hasil dari pembicaraan ini menghasil kan apa yang disebut dengan “Konsensus 1992”, yang intinya adalah mengacu kepada prinsip satu Cina. Pertemuan ini juga disebabkan oleh meningkatnya hubungan ekonomi dan bidang lainnya antara Cina-Taiwan. Taiwan mendirikan SEF (Straits Exchange Foundation) untuk mengurus masalah yang terjadi antara Cina dan Taiwan.
Pada tahun 1995, Presiden Jiang Zemin mengeluarkan “Delapan Poin”. Poin-poin ini hampir sama dengan “Sembilan Prinsip”-nya Ye Jianying, tetapi lebih ditegaskan kembali. Jiang menegaskan tidak akan menggunakan kekerasan dan akan mengedepankan negosiasi damai untuk mencapai reunifikasi. Kekerasan ditujukan kepada Pasukan Asing dan siapapun yang mendukung kemerdekaan Taiwan. Jiang juga mengatakan bahwa sesama orang Cina tidak boleh saling berperang.
Pada masa pemerintahan Hu Jintao mengeluarkan “Empat Poin Haluan”. Pertama, tetap mengacu kepada prinsip satu Cina. Kedua, jangan pernah menyerah untuk reunifikasi secara damai. Ketiga, jangan merubah prinsip memberikan harapan kepada masyarakat Taiwan. Kemudian yang terakhir adalah tidak akan berkompromi terhadap kemerdekaan Taiwan.
Cina secara terus-menerus melakukan usaha untuk mereunifikasi, tetapi tetap dalam koridor jalan damai. Kemudian Cina juga terus melakukan pendekatan dengan cara perdagangan, transportasi dan pos. Melihat perkembangan perekonomian Cina dalam 30 tahun terakhir ini, jalan perdagangan merupakan jalam yang paling ampuh untuk mendekatkan hubungan antar selat. Lalu pada bidang tranportasi, Cina dan Taiwan sudah memberlakukan penerbangan langsung di antara kedua negara. Hal ini melancarkan para masyarakat kedua negara untuk bepergian.
Menurut Xin Qiang, hubungan antar selat ini dalam periode bulan madu. Beijing menginginkan membangun kepercayaan antara kedua pihak, yang merupakan syarat utama untuk memajukan hubungan antara kedua belah pihak. Di satu sisi juga menyingkirkan perbedaan antara kedua pihak. Maka dengan begitu kedua belah pihak dapat menemukan atau menciptakan win-win solution. (China Security,Winter 2009)
Kuomintang
Sejak Kuomintang merebut kekuasaan dari tangan PPD dan menempatkan Ma Ying Jeou sebagai Presiden Taiwan, hubungan antar selat mengalami kemajuan. Meskipun jalan untuk reunifikasi masih dirasa sulit. Hal ini disebabkan oleh kampanye “Tiga Tidak” oleh Ma pada pemilihan presiden lalu, yaitu tidak reunifikasi, tidak merdeka, tidak menggunakan kekerasan.
Setidaknya Beijing dapat bernafas lega dalam masa pemerintahan Ma, Taiwan tidak meneruskan perjuangan untuk merdeka. Tetapi di sisi lain juga tidak ada reunifikasi di antara kedua pihak. Hal ini menandakan bahwa Ma menginginkan mempertahankan status quo yang dimiliki Taiwan sekarang. Oleh karena itu, Cina harus memanfaatkan dengan baik dan memperdalam hubungan dengan Taiwan pada masa pemerintahan Kuomintang ini.
Pada tanggal 12 Juni 2009, Li Hongmei, editor dari Harian Rakyat, mengeluarkan tulisan mengenai Ma Ying Jeou memperkenalkan aksara sederhana kepada masyarakat Taiwan. Li menyebutnya proposal yang bijaksana. Perlu diketahui sebelumnya bahwa Cina memiliki dua tipe aksara, yakni aksara sederhana dan aksara tradisional. Sejak merdeka, Cina menggunakan aksara sederhana meskipun di beberapa daerah di selatan masih banyak menggunakan aksara tradisional. Sedangkan Taiwan terus menggunakan aksara tradisional hingga saat ini.
Dengan memperkenalkan aksara sederhana kepada masyarakat Taiwan, dapat memudahkan komunikasi antara kedua belah pihak. Hal ini juga bisa menandakan bahwa Taiwan mulai menunjukkan indikasi untuk melakukan reunifikasi. Akan tetapi hal tersebut masih belum dapat dibuktikan, karena masyarakat Taiwan belum sepenuhnya yakin untuk melakukan reunifikasi dan masih ada PPD yang berjuang sekuat tenaga untuk meraih kemerdekaan untuk Taiwan. Lalu masih ada Amerika yang masih ikut campur. Kita lihat bagaimana akhir dari hubungan antar selat ini, apakah reunifikasi? Merdeka? Atau tetap pada status quo?
Rabu, 08 Juli 2009
Setelah 20 Tahun
20 tahun telah dilewati oleh Cina setelah terjadi tragedi di lapangan Tiananmen. Apa yang terjadi selama kurun waktu 20 tahun ini di Cina?
Aksi demonstrasi mahasiswa yang diawali oleh peringatan kematian mantan perdana menteri Hu Yaobang. Kemudian menjadi masif dalam peringatan 70 tahun Gerakan 4 Mei 1919, yang menandakan demokrasi dan sains di Cina. Kemudian pada puncaknya tanggal 4 Juni 1989, ribuan orang memadati lapangan Tiananmen menuntut adanya demokrasi, dihapusnya korupsi dan nepotisme dalam birokrasi pemerintahan, dan kebebasan yang lebih kepada rakyat.
Akibat yang ditimbulkan pada bidang ekonomi sungguh besar, pertumbuhan ekonomi menurun secara drastis setelah terjadinya tragedi tersebut. Tetapi hanya tiga tahun berselang, Deng Xiaoping mengambil langkah penting. ”Tur ke selatan” yang terkenal itu membawa Cina kembali ke jalur pertumbuhan. Dengan perlahan tapi pasti ekonomi Cina kembali tumbuh dengan cepat. Deng Xiaoping juga memilih Jiang Zemin dan Zhu Rongji sebagai pengganti dari Zhao Ziyang yang menjadi tahanan rumah setelah tragedi tersebut.
Langkah-langkah cepat diambil untuk memperbaiki dan meningkatkan kembali perekonomian Cina. Privatisasi terhadap perusahaan milik negara yang sudah tidak produktif lagi. Kemudian memberikan peran lebih kepada pengusaha swasta, yang sebelumnya mendapatkan tekanan dari pemerintah.
Pada tahun 1997, pengembalian Hong Kong ke Cina, yang kemudian dilanjutkan dengan penerapan kebijakan ”satu negara, dua sistem”. Kebijakan ini memberikan Hong Kong otonomi khusus dalam menjalankan pemerintahannya. Tidak lama setelah Hong Kong, Macau menyusul kembali kepada Cina. Sampai saat ini hanya Taiwan yang belum kembali ke pangkuan Cina.
Pada tahun yang sama, Jiang Zemin menegaskan kembali bahwa Cina masih dalam ”sosialisme tahap awal”. Pemikiran ini merupakan buah pemikiran dari Zhao Ziyang yang melegitimasi pasar dan kapitalisme masuk ke Cina. Pemikiran ini diterapkan pada tahun 1987, dan 10 tahun kemudian Jiang menegaskannya kembali.
Kemudian Jiang Zemin juga menerapkan pemikirannya yang disebut dengan ”Tiga Perwakilan”. Dengan diberlakukannya pemikiran ini, maka pengusaha swasta dinyatakan sah menjadi bagian dari Partai Komunis Cina (PKC). Hal ini sampaikan pada saat PKC merayakan 80 tahun berdiri di Cina. Merupakan suatu kontradiksi dimana sebuah partai komunis mengesahkan aktor kapitalis masuk.
Tidak berhenti sampai disitu, Jiang juga membawa Cina masuk ke World Trade Organization (WTO). Cina menjadi bagian dalam badan perdagangan dunia yang menginginkan adanya pasar bebas. Hal ini juga menandakan Cina kembali ke panggung dunia dan menunjukkan keterbukaannya terhadap dunia luar.
Setelah Hu Jintao dan Wen Jiabao menjabat sebagai Presiden dan Perdana Menteri. Hu dan Wen berhadapan dengan cukup banyak permasalahan. Gap antara kaya dan miskin masuk ke dalam agenda kerja. Kemudian pencemaran lingkungan yang semakin parah akibat perkembangan industri yang sangat cepat menjadi isu yang dicermati oleh Hu-Wen. Maka dengan pemikiran ”Masyarakat Harmonis” dan ”Pembangunan Berciri Ilmiah”, Hu Jintao melakukan perbaikan terhadap masalah-masalah yang selama ini terabaikan. Masalah-masalah ini seperti ketimpangan antara kaya-miskin, desa-kota, pedalaman-pesisir.
Pada tahun 2008, merupakan tahun yang cukup berat dimana Cina mengalami banyak musibah, salah satu yang terparah adalah gempa di provinsi Sichuan dan virus flu burung yang melanda sebagian besar negara Asia. Tantangan juga datang dalam penyelenggaraan olimpiade 2008 di Beijing. Sebagai tuan rumah, Cina menyelenggarakan pesta olahraga akbar ini dengan baik dan tampil sebagai juara umum. Pada tahun ini juga dilaksanakan reformasi pada tingkat pedesaan.
Tahun 2009 merupakan tahun yang berat bagi negara di seluruh dunia, pada tahun ini terjadi krisis finansial global. Tetapi Cina dengan cadangan devisa yang banyak dapat dengan mudah menghadapi krisis ini. Pada tahun ini, Cina juga melaksanakan reformasi di bidang pelayanan kesehatan.
Tuntutan
Tuntutan yang disuarakan oleh para mahasiswa di lapangan Tiananmen, belum dapat dipenuhi oleh Cina hingga saat ini. Tuntutan akan diberantas korupsi, kolusi dan nepotisme masih sulit untuk dipenuhi. Penyuapan masih sering terjadi, apalagi pada tingkat pemerintahan lokal.
Dalam hal ini Oliver August, dalam bukunya In The Red Mansion : On The Trail of China’s Most Wanted Man, 2007, digambarkan bahwa masih banyak koruptor yang berkeliaran di Cina dan praktek penyuapan sering terjadi untuk membuka bisnis di suatu kota. Salah satu koruptor yang diburu pada saat itu adalah Lai Changxing yang melakukan penyelundupan dan menyuap para pejabat baik lokal maupun dalam pemerintahan pusat.
Tuntutan akan kebebasan yang lebih besar juga menemui kebuntuan. Pemerintah mengawasi secara penuh jaringan internet di Cina. Bahkan mensensor kata-kata yang berhubungan dengan demokrasi dan Falun Gong. Pemerintah juga dapat dengan cepat menghapus berita-berita mengenai hal-hal tersebut. Begitu juga dengan organisasi-organisasi masyarakat yang melawan dan bertentangan dengan pemerintah dengan cepat diberantas. Dalam hal ini adalah Falun Gong yang terus melakukan perlawanan terhadap pemerintah Cina. Organisasi lainnya adalah ”Gereja Bawah Tanah” yang menginginkan berada langsung di bawah Vatikan. Akan tetapi hal tersebut tidak diijinkan oleh pemerintah Cina. Oleh karenat itu, para pengikut kelompok ini melakukan ibadah secara diam-diam dan tidak memiliki gereja sendiri.
Masalah di Tibet dan Xinjiang juga masih belum tuntas. Xinjiang masih terus melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Begitu juga dengan Tibet, yang pada bulan Maret 2008, melakukan aksi protes yang menghilangkan cukup banyak jiwa baik warga Tibet maupun para tentara. Pengamanan penuh terhadap Tibet masih terus dilakukan oleh pemerintah Cina.
Demokrasi
Perjalanan menuju demokrasi yang sesungguhnya masih sangat jauh bila melihat dalam konteks Cina. Cina memberlakukan pemilihan pada tingkat pedesaan, yaitu untuk memilih komite desa pada tahun 1988. Kemudian 10 tahun kemudian, Cina mengesahkan pemilihan di tingkat kabupaten.
Setiap tahun jumlah pemilih meningkat, hal ini menunjukkan antusiasme para warga desa cukup tinggi dalam memilih. Bahkan para buruh migran yang bekerja di kota, kembali desanya hanya untuk mengambil hak pilihnya. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada sekretaris partai yang berkuasa di setiap daerah yang pasti dipilih oleh partai. Setiap kandidat yang terpilih, kekuasannya masih di bawah para sekretaris partai.
Cina ingin mengembangkan demokrasi di tingkat akar rumput. Tetapi untuk sampai ke tingkat pusat, jalan yang ditempuh masih sangat panjang. Harus melewati tingkat kota, provinsi, kemudian baru pusat. Bahkan untuk sampai diterapkannya pemilihan langsung oleh rakyat, sepertinya dibutuhkan waktu yang cukup panjang.
Aksi demonstrasi mahasiswa yang diawali oleh peringatan kematian mantan perdana menteri Hu Yaobang. Kemudian menjadi masif dalam peringatan 70 tahun Gerakan 4 Mei 1919, yang menandakan demokrasi dan sains di Cina. Kemudian pada puncaknya tanggal 4 Juni 1989, ribuan orang memadati lapangan Tiananmen menuntut adanya demokrasi, dihapusnya korupsi dan nepotisme dalam birokrasi pemerintahan, dan kebebasan yang lebih kepada rakyat.
Akibat yang ditimbulkan pada bidang ekonomi sungguh besar, pertumbuhan ekonomi menurun secara drastis setelah terjadinya tragedi tersebut. Tetapi hanya tiga tahun berselang, Deng Xiaoping mengambil langkah penting. ”Tur ke selatan” yang terkenal itu membawa Cina kembali ke jalur pertumbuhan. Dengan perlahan tapi pasti ekonomi Cina kembali tumbuh dengan cepat. Deng Xiaoping juga memilih Jiang Zemin dan Zhu Rongji sebagai pengganti dari Zhao Ziyang yang menjadi tahanan rumah setelah tragedi tersebut.
Langkah-langkah cepat diambil untuk memperbaiki dan meningkatkan kembali perekonomian Cina. Privatisasi terhadap perusahaan milik negara yang sudah tidak produktif lagi. Kemudian memberikan peran lebih kepada pengusaha swasta, yang sebelumnya mendapatkan tekanan dari pemerintah.
Pada tahun 1997, pengembalian Hong Kong ke Cina, yang kemudian dilanjutkan dengan penerapan kebijakan ”satu negara, dua sistem”. Kebijakan ini memberikan Hong Kong otonomi khusus dalam menjalankan pemerintahannya. Tidak lama setelah Hong Kong, Macau menyusul kembali kepada Cina. Sampai saat ini hanya Taiwan yang belum kembali ke pangkuan Cina.
Pada tahun yang sama, Jiang Zemin menegaskan kembali bahwa Cina masih dalam ”sosialisme tahap awal”. Pemikiran ini merupakan buah pemikiran dari Zhao Ziyang yang melegitimasi pasar dan kapitalisme masuk ke Cina. Pemikiran ini diterapkan pada tahun 1987, dan 10 tahun kemudian Jiang menegaskannya kembali.
Kemudian Jiang Zemin juga menerapkan pemikirannya yang disebut dengan ”Tiga Perwakilan”. Dengan diberlakukannya pemikiran ini, maka pengusaha swasta dinyatakan sah menjadi bagian dari Partai Komunis Cina (PKC). Hal ini sampaikan pada saat PKC merayakan 80 tahun berdiri di Cina. Merupakan suatu kontradiksi dimana sebuah partai komunis mengesahkan aktor kapitalis masuk.
Tidak berhenti sampai disitu, Jiang juga membawa Cina masuk ke World Trade Organization (WTO). Cina menjadi bagian dalam badan perdagangan dunia yang menginginkan adanya pasar bebas. Hal ini juga menandakan Cina kembali ke panggung dunia dan menunjukkan keterbukaannya terhadap dunia luar.
Setelah Hu Jintao dan Wen Jiabao menjabat sebagai Presiden dan Perdana Menteri. Hu dan Wen berhadapan dengan cukup banyak permasalahan. Gap antara kaya dan miskin masuk ke dalam agenda kerja. Kemudian pencemaran lingkungan yang semakin parah akibat perkembangan industri yang sangat cepat menjadi isu yang dicermati oleh Hu-Wen. Maka dengan pemikiran ”Masyarakat Harmonis” dan ”Pembangunan Berciri Ilmiah”, Hu Jintao melakukan perbaikan terhadap masalah-masalah yang selama ini terabaikan. Masalah-masalah ini seperti ketimpangan antara kaya-miskin, desa-kota, pedalaman-pesisir.
Pada tahun 2008, merupakan tahun yang cukup berat dimana Cina mengalami banyak musibah, salah satu yang terparah adalah gempa di provinsi Sichuan dan virus flu burung yang melanda sebagian besar negara Asia. Tantangan juga datang dalam penyelenggaraan olimpiade 2008 di Beijing. Sebagai tuan rumah, Cina menyelenggarakan pesta olahraga akbar ini dengan baik dan tampil sebagai juara umum. Pada tahun ini juga dilaksanakan reformasi pada tingkat pedesaan.
Tahun 2009 merupakan tahun yang berat bagi negara di seluruh dunia, pada tahun ini terjadi krisis finansial global. Tetapi Cina dengan cadangan devisa yang banyak dapat dengan mudah menghadapi krisis ini. Pada tahun ini, Cina juga melaksanakan reformasi di bidang pelayanan kesehatan.
Tuntutan
Tuntutan yang disuarakan oleh para mahasiswa di lapangan Tiananmen, belum dapat dipenuhi oleh Cina hingga saat ini. Tuntutan akan diberantas korupsi, kolusi dan nepotisme masih sulit untuk dipenuhi. Penyuapan masih sering terjadi, apalagi pada tingkat pemerintahan lokal.
Dalam hal ini Oliver August, dalam bukunya In The Red Mansion : On The Trail of China’s Most Wanted Man, 2007, digambarkan bahwa masih banyak koruptor yang berkeliaran di Cina dan praktek penyuapan sering terjadi untuk membuka bisnis di suatu kota. Salah satu koruptor yang diburu pada saat itu adalah Lai Changxing yang melakukan penyelundupan dan menyuap para pejabat baik lokal maupun dalam pemerintahan pusat.
Tuntutan akan kebebasan yang lebih besar juga menemui kebuntuan. Pemerintah mengawasi secara penuh jaringan internet di Cina. Bahkan mensensor kata-kata yang berhubungan dengan demokrasi dan Falun Gong. Pemerintah juga dapat dengan cepat menghapus berita-berita mengenai hal-hal tersebut. Begitu juga dengan organisasi-organisasi masyarakat yang melawan dan bertentangan dengan pemerintah dengan cepat diberantas. Dalam hal ini adalah Falun Gong yang terus melakukan perlawanan terhadap pemerintah Cina. Organisasi lainnya adalah ”Gereja Bawah Tanah” yang menginginkan berada langsung di bawah Vatikan. Akan tetapi hal tersebut tidak diijinkan oleh pemerintah Cina. Oleh karenat itu, para pengikut kelompok ini melakukan ibadah secara diam-diam dan tidak memiliki gereja sendiri.
Masalah di Tibet dan Xinjiang juga masih belum tuntas. Xinjiang masih terus melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Begitu juga dengan Tibet, yang pada bulan Maret 2008, melakukan aksi protes yang menghilangkan cukup banyak jiwa baik warga Tibet maupun para tentara. Pengamanan penuh terhadap Tibet masih terus dilakukan oleh pemerintah Cina.
Demokrasi
Perjalanan menuju demokrasi yang sesungguhnya masih sangat jauh bila melihat dalam konteks Cina. Cina memberlakukan pemilihan pada tingkat pedesaan, yaitu untuk memilih komite desa pada tahun 1988. Kemudian 10 tahun kemudian, Cina mengesahkan pemilihan di tingkat kabupaten.
Setiap tahun jumlah pemilih meningkat, hal ini menunjukkan antusiasme para warga desa cukup tinggi dalam memilih. Bahkan para buruh migran yang bekerja di kota, kembali desanya hanya untuk mengambil hak pilihnya. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada sekretaris partai yang berkuasa di setiap daerah yang pasti dipilih oleh partai. Setiap kandidat yang terpilih, kekuasannya masih di bawah para sekretaris partai.
Cina ingin mengembangkan demokrasi di tingkat akar rumput. Tetapi untuk sampai ke tingkat pusat, jalan yang ditempuh masih sangat panjang. Harus melewati tingkat kota, provinsi, kemudian baru pusat. Bahkan untuk sampai diterapkannya pemilihan langsung oleh rakyat, sepertinya dibutuhkan waktu yang cukup panjang.
Jumat, 05 Juni 2009
Anti Neoliberalisme di Cina
Sikap anti neoliberalisme ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Sikap yang serupa juga terjadi di Cina, yang disuarakan oleh kalangan intelektual ”kiri baru”.
Dengan diberlakukannya kebijakan reformasi dan keterbukaannya, Cina membiarkan tumbuhnya pasar dan pengusaha swasta yang terkungkung pada masa Mao Zedong. Kemudian Cina juga memberlakukan “Zona Ekonomi Khusus” (Special Economic Zones) untuk mengakomodir para investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Cina. Tidak lupa Cina juga memprivatisasi perusahaan milik negara yang sudah bangkrut atau hampir bangkrut. Pada tahun 2001, Cina juga menjadi bagian dari WTO. Kemudian pada tahun 2002, Cina mengijinkan para pengusaha swasta untuk bergabung dalam Partai Komunis Cina (PKC). Bila diilihat dari langkah-langkah yang diambil Cina selama 30 tahun terakhir ini, Cina bergerak ke arah neoliberalisme yang mengedepankan ekonomi pasar bebas.
Menurut tulisan dari Bo Zhiyue dan Chen Gang dalam East Asian Institute Bulletin edisi Maret 2009, kaum neoliberal di Cina menginginkan negara mengurangi peranannya demi bertumbuhnya ekonomi pasar. Beberapa tokoh neoliberal menjadi penasehat bagi para pemimpin di Cina, termasuk mantan Perdana Menteri Zhu Rongji. PM Zhu Rongji mempercepat reformasi dan memiliki peranan dalam bergabungnya Cina ke WTO. Semasa menjabat menjadi perdana menteri, ia juga membuat sekitar 10 juta buruh perusahan milik negara kehilangan pekerjaannya akibat kebijakan privatisasi. Ideologi “Tiga Perwakilan” yang diterapkan oleh Jiang Zemin, merupakan keberhasilan dari kaum neoliberal untuk melegitimasi pengusaha swasta untuk masuk dalam PKC.
Kalangan neoliberal di Cina terpengaruh oleh Ronald Reagan dan Margaret Thatcher yang menekankan pada meminimalisir intervensi negara dan memaksimalkan pasar bebas. Pengaruh lainnya datang dari pemikir-pemikir lainnya seperti Keith Joseph, Enoch Powell, Friedrich Hayek, dan Milton Friedman. Contoh pengaruhnya seperti pemikiran dari Deng Xiaoping yang membiarkan beberapa orang untuk menjadi kaya (let some get rich first, so others can get rich later) hampir mirip dengan trickle down effect dari Ronald Reagan.
Perubahan ini tidak hanya membawa dampak yang positif, tapi juga membawa dampak yang negatif. Dampak negatif ini seperti jarak yang semakin melebar antara kaya dan miskin. Kemudian ketimpangan antara desa dan kota, semakin banyak petani yang putar haluan menjadi buruh migran dan mengadu nasib di kota-kota besar. Pelayanan kesehatan yang semakin mahal dan pencemaran lingkungan. Dampak-dampak negatif ini yang menandakan kemunculan dari gerakan inteektual baru di Cina, yakni kiri baru (New Left). Krisis finansial yang sekarang melanda dunia sekarang ini semakin mendorong kiri baru untuk menyuarakan kritiknya terhadap pemerintah.
Kiri Baru
Kemunculan kaum kiri baru ini disebabkan oleh dampak negatif akibat ekonomi pasar yang ditetapkan oleh Cina selama 30 tahun terakhir ini. Kaum intelektual kiri baru memiliki pemikiran yang berseberangan dengan kaum neoliberal. Tetapi pemikirannya juga berbeda dengan komunisme. Hal ini lah yang menyebabkan kaum intelektual ini disebut dengan kiri baru.
Sebutan kalangan ini dibilang “baru” karena berbeda dengan kiri lama (old left), mereka mendukung reformasi pasar. Kemudian dibilang “kiri” karena berbeda dengan kanan baru (new right), mereka mengkritik tentang ketimpangan (inequality). Tetapi kalangan intelektual kiri baru ini lebih memilih disebut dengan Kiri Liberal (Liberal Left).
Golongan ini terdiri dari beberapa grup yaitu beberapa menekankan kepada peran negara, sementara yang lainnya menekankan pada nasionalisme, keadilan sosial, dan eksperimen Maois. Pemikir-pemikir dari kalangan kiri baru ini seperti Wang Hui yang ingin negara memainkan peran yang lebih besar dalam mencegah ketimpangan. Wang Shaoguang ingin pelayanan kesehatan yang murah. Cui Zhiyuan memikirkan tentang reformasi hak milik pribadi. Hu Angang ingin perkembangan hijau (green development). Menurut Mark Leonard, dalam Prospect Magazine Issue 144, March 2008, mengatakan bahwa pemikiran dari kalangan intelektual kiri baru ini ingin mengembangkan sosial demokrasi ala Cina.
Para intelektual dari golongan ini banyak yang menimba ilmu di barat. Seperti Cui Zhiyuan dan Gan Yang yang mendapatkan gelar Ph.d dari Universitas Chicago, kemudian Wang Shaoguang menyelesaikan gelar doktornya di Universitas Cornell.
Pengaruh
Kritik-kritik dari kalangan intelektual ini dilancarkan melalui internet. Dengan menggunakan internet, kritik-kritik dapat langsung dibaca pada saat itu juga. Salah satu situs internet yang terkenal yang sering dikunjungi adalah Utopia. Selain internet, mereka juga mengeluarkan jurnal-jurnal seperti Dushu, Tianya, Ershi yi shiji, Res Publica, Yanhuang Chunqiu, Nanfang Zhoumo. Melalui jurnal-jurnal inilah mereka menyampaikan kritik, debat, berbagi saran, sampai mempengaruhi kebijakan pemerintah.
Li He dalam esainya yang dimuat dalam East Asia Institute Background Brief No. 401 (26/08/08), menyampaikan pengaruh yang diberikan oleh kalangan intelektual ini. Pertama, diskursus yang disampaikan oleh mereka meningkatkan kesadaran publik akan konsekuensi terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Cina. Kedua, debat-debat yang dilancarkan oleh kalangan ini memperkenalkan cara berpikir yang baru kepada para pengambil keputusan dan menambah pilihan alternatif kebijakan yang lain. Ketiga, meskipun Cina tidak mengklaim dirinya liberalisme atau kiri baru, diskursus yang disampaikan masing-masing kalangan intelektual ini menambah ide-ide, saran dan pendekatan yang baru yang dapat dipertimbangkan oleh para pemimpin di Cina.
Bila dilihat dari kebijakan yang diambil pada masa Hu Jintao dan Wen Jiabao dari tahun 2002 sampai sekarang. Perubahannya terlihat semakin menyeimbangkan ke “kiri”. “Masyarakat Harmonis” dan “Pembangunan Berciri Ilmiah” yang menjadi tema pembangunan Cina pada masa kepemimpinan Hu-Wen bertujuan untuk memperpendek jarak antara golongan kaya dan miskin. Kemudian pada tahun 2008, Cina memberlakukan reformasi di pedesaan. Dilanjutkan pada tahun 2009, Cina mereformasi pelayanan kesehatannya agar masyarakat di pedesaan mendapatkan pelayanan kesehatan yang murah, obat-obatan yang terjangkau harganya, dan memberikan asuransi kepada masyarakat baik di desa maupun di kota.
Kalangan intelektual ini masih dapat berkembang menjadi lebih besar dan memperluas pengaruhnya. Bukan tidak mungkin salah satu pemikir dari kalangan ini bisa menempati posisi penting dalam pemerintahan Cina. Mari kita lihat bagaimana perkembangan Cina dan kalangan kiri baru ini pada masa yang akan datang.
Dengan diberlakukannya kebijakan reformasi dan keterbukaannya, Cina membiarkan tumbuhnya pasar dan pengusaha swasta yang terkungkung pada masa Mao Zedong. Kemudian Cina juga memberlakukan “Zona Ekonomi Khusus” (Special Economic Zones) untuk mengakomodir para investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Cina. Tidak lupa Cina juga memprivatisasi perusahaan milik negara yang sudah bangkrut atau hampir bangkrut. Pada tahun 2001, Cina juga menjadi bagian dari WTO. Kemudian pada tahun 2002, Cina mengijinkan para pengusaha swasta untuk bergabung dalam Partai Komunis Cina (PKC). Bila diilihat dari langkah-langkah yang diambil Cina selama 30 tahun terakhir ini, Cina bergerak ke arah neoliberalisme yang mengedepankan ekonomi pasar bebas.
Menurut tulisan dari Bo Zhiyue dan Chen Gang dalam East Asian Institute Bulletin edisi Maret 2009, kaum neoliberal di Cina menginginkan negara mengurangi peranannya demi bertumbuhnya ekonomi pasar. Beberapa tokoh neoliberal menjadi penasehat bagi para pemimpin di Cina, termasuk mantan Perdana Menteri Zhu Rongji. PM Zhu Rongji mempercepat reformasi dan memiliki peranan dalam bergabungnya Cina ke WTO. Semasa menjabat menjadi perdana menteri, ia juga membuat sekitar 10 juta buruh perusahan milik negara kehilangan pekerjaannya akibat kebijakan privatisasi. Ideologi “Tiga Perwakilan” yang diterapkan oleh Jiang Zemin, merupakan keberhasilan dari kaum neoliberal untuk melegitimasi pengusaha swasta untuk masuk dalam PKC.
Kalangan neoliberal di Cina terpengaruh oleh Ronald Reagan dan Margaret Thatcher yang menekankan pada meminimalisir intervensi negara dan memaksimalkan pasar bebas. Pengaruh lainnya datang dari pemikir-pemikir lainnya seperti Keith Joseph, Enoch Powell, Friedrich Hayek, dan Milton Friedman. Contoh pengaruhnya seperti pemikiran dari Deng Xiaoping yang membiarkan beberapa orang untuk menjadi kaya (let some get rich first, so others can get rich later) hampir mirip dengan trickle down effect dari Ronald Reagan.
Perubahan ini tidak hanya membawa dampak yang positif, tapi juga membawa dampak yang negatif. Dampak negatif ini seperti jarak yang semakin melebar antara kaya dan miskin. Kemudian ketimpangan antara desa dan kota, semakin banyak petani yang putar haluan menjadi buruh migran dan mengadu nasib di kota-kota besar. Pelayanan kesehatan yang semakin mahal dan pencemaran lingkungan. Dampak-dampak negatif ini yang menandakan kemunculan dari gerakan inteektual baru di Cina, yakni kiri baru (New Left). Krisis finansial yang sekarang melanda dunia sekarang ini semakin mendorong kiri baru untuk menyuarakan kritiknya terhadap pemerintah.
Kiri Baru
Kemunculan kaum kiri baru ini disebabkan oleh dampak negatif akibat ekonomi pasar yang ditetapkan oleh Cina selama 30 tahun terakhir ini. Kaum intelektual kiri baru memiliki pemikiran yang berseberangan dengan kaum neoliberal. Tetapi pemikirannya juga berbeda dengan komunisme. Hal ini lah yang menyebabkan kaum intelektual ini disebut dengan kiri baru.
Sebutan kalangan ini dibilang “baru” karena berbeda dengan kiri lama (old left), mereka mendukung reformasi pasar. Kemudian dibilang “kiri” karena berbeda dengan kanan baru (new right), mereka mengkritik tentang ketimpangan (inequality). Tetapi kalangan intelektual kiri baru ini lebih memilih disebut dengan Kiri Liberal (Liberal Left).
Golongan ini terdiri dari beberapa grup yaitu beberapa menekankan kepada peran negara, sementara yang lainnya menekankan pada nasionalisme, keadilan sosial, dan eksperimen Maois. Pemikir-pemikir dari kalangan kiri baru ini seperti Wang Hui yang ingin negara memainkan peran yang lebih besar dalam mencegah ketimpangan. Wang Shaoguang ingin pelayanan kesehatan yang murah. Cui Zhiyuan memikirkan tentang reformasi hak milik pribadi. Hu Angang ingin perkembangan hijau (green development). Menurut Mark Leonard, dalam Prospect Magazine Issue 144, March 2008, mengatakan bahwa pemikiran dari kalangan intelektual kiri baru ini ingin mengembangkan sosial demokrasi ala Cina.
Para intelektual dari golongan ini banyak yang menimba ilmu di barat. Seperti Cui Zhiyuan dan Gan Yang yang mendapatkan gelar Ph.d dari Universitas Chicago, kemudian Wang Shaoguang menyelesaikan gelar doktornya di Universitas Cornell.
Pengaruh
Kritik-kritik dari kalangan intelektual ini dilancarkan melalui internet. Dengan menggunakan internet, kritik-kritik dapat langsung dibaca pada saat itu juga. Salah satu situs internet yang terkenal yang sering dikunjungi adalah Utopia. Selain internet, mereka juga mengeluarkan jurnal-jurnal seperti Dushu, Tianya, Ershi yi shiji, Res Publica, Yanhuang Chunqiu, Nanfang Zhoumo. Melalui jurnal-jurnal inilah mereka menyampaikan kritik, debat, berbagi saran, sampai mempengaruhi kebijakan pemerintah.
Li He dalam esainya yang dimuat dalam East Asia Institute Background Brief No. 401 (26/08/08), menyampaikan pengaruh yang diberikan oleh kalangan intelektual ini. Pertama, diskursus yang disampaikan oleh mereka meningkatkan kesadaran publik akan konsekuensi terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Cina. Kedua, debat-debat yang dilancarkan oleh kalangan ini memperkenalkan cara berpikir yang baru kepada para pengambil keputusan dan menambah pilihan alternatif kebijakan yang lain. Ketiga, meskipun Cina tidak mengklaim dirinya liberalisme atau kiri baru, diskursus yang disampaikan masing-masing kalangan intelektual ini menambah ide-ide, saran dan pendekatan yang baru yang dapat dipertimbangkan oleh para pemimpin di Cina.
Bila dilihat dari kebijakan yang diambil pada masa Hu Jintao dan Wen Jiabao dari tahun 2002 sampai sekarang. Perubahannya terlihat semakin menyeimbangkan ke “kiri”. “Masyarakat Harmonis” dan “Pembangunan Berciri Ilmiah” yang menjadi tema pembangunan Cina pada masa kepemimpinan Hu-Wen bertujuan untuk memperpendek jarak antara golongan kaya dan miskin. Kemudian pada tahun 2008, Cina memberlakukan reformasi di pedesaan. Dilanjutkan pada tahun 2009, Cina mereformasi pelayanan kesehatannya agar masyarakat di pedesaan mendapatkan pelayanan kesehatan yang murah, obat-obatan yang terjangkau harganya, dan memberikan asuransi kepada masyarakat baik di desa maupun di kota.
Kalangan intelektual ini masih dapat berkembang menjadi lebih besar dan memperluas pengaruhnya. Bukan tidak mungkin salah satu pemikir dari kalangan ini bisa menempati posisi penting dalam pemerintahan Cina. Mari kita lihat bagaimana perkembangan Cina dan kalangan kiri baru ini pada masa yang akan datang.
Langganan:
Postingan (Atom)