Xinjiang kembali memanas, dilaporkan 184 korban meninggal dan lebih dari 1000 orang luka-luka. Tetapi kerusuhan ini bukan berasal dari gerakan separatis melainkan perselisihan antara suku Uighur, salah satu suku minoritas di Cina dengan suku Han, yang merupakan suku mayoritas di Cina.
Karena kerusuhan ini, Hu Jintao mempersingkat pertemuan G-8 yang berlangsung di Italia. Pemerintah Cina langsung mengerahkan pasukan militernya untuk meredam dan kembali menstabilkan situasi di Urumqi. Kemudian pemerintah juga akan menghukum oknum-oknum yang terbukti menyebabkan kerusuhan terjadi dan menyebabkan kerugian bagi ratusan bahkan ribuan orang Xinjiang.
Tidak lama setelah kerusuhan terjadi, aksi protes juga datang dari negara-negara Islam. Hal ini disebabkan oleh suku Uighur merupakan pemeluk agama Islam dan jumlah nya mencapai 20 juta orang. OKI juga turut prihatin mengenai apa yang telah terjadi di Urumqi.
Akar Permasalahan
Kerusuhan ini disebabkan justru bukan dari Xinjiang, melainkan berasal dari sebuah pabrik di Guangdong. Tetapi yang membingungkan adalah mengapa kerusuhan terjadi di Urumqi bukan di pabrik di Guangdong tersebut. Ternyata ada masalah yang sebenarnya lebih besar dari isu miring tersebut.
Sejak diberlakukannya kebijakan Reformasi dan Keterbukaan oleh Deng Xiaoping menyebabkan ekonomi Cina tumbuh dengan pesat. Daerah pesisir Cina mengalami pertumbuhan yang begitu cepat. Hal ini menimbulkan perkembangan di daerah pedalaman tertinggal dari daerah pesisir. Oleh karena itu, pembangunan ditekankan ke daerah barat, yakni Xinjiang yang terletak jauh di sebelah Barat Cina dan berbatasan dengan lima negara. Wilayah ini juga memiliki sumber minyak dan gas alam. Menurut Dwijaya Kusuma adalah cadangan minyak di Tarim Basin secara keseluruhan kurang lebih sebesar wilayah Texas di Amerika Serikat. (Cina Mencari Minyak, 2008)
Dengan demikian, semakin banyak penduduk dari suku Han bermigrasi ke Xinjiang dengan tujuan memacu pertumbuhan ekonomi di Xinjiang. Sejak 60 tahun yang lalu, penduduk yang berasal dari suku Han meningkat dari awalnya hanya 6% dari penduduk Xinjiang pada tahun 1949. Meningkat menjadi 40% dari penduduk Xinjiang. Sedangkan suku Uighur mengalami penurunan selama 60 tahun ini, yang awalnya 75% menjadi 45%.
Menurut The Economist, penyebab lainnya penduduk dari suku Han dapat berbisnis lebih baik daripada penduduk dari suku Uighur. Kemudian suku Uighur merasa seperti menjadi warga kelas dua setelah suku Han. Suku Uighur juga merasa seperti dikolonisasi oleh pemerintah Cina, mengingat daerah Xinjiang kaya dengan sumber daya alam terutama minyak dan gas alam. Sedangkan suku Han berpikir suku Uighur merupakan suku yang terbelakang dan dimanjakan oleh negara dengan tidak diberlakukannya kebijakan satu anak kepada mereka.
Dengan begitu suku Uighur merasa asing di tanah mereka sendiri atau lebih tepatnya merasa seperti menjadi “tamu di rumah sendiri”. Kemudian dengan semakin banyaknya suku Han di Xinjiang, suku Uighur semakin sulit mendapatkan pekerjaan. Karena hampir seluruh pekerjaan telah dikuasai oleh penduduk dari suku Han.
Bahkan menurut tulisan Barbara Demick dan David Pierson pada L.A Times, penduduk dari suku Han mendapatkan transportasi, asuransi, rumah secara gratis. Mereka juga mendapatkan bantuan untuk mencari pekerjaan atau memulai bisnis mereka. Partai Komunis Cina juga melakukan larangan bagi pegawai pemerintah yang melaksanakan ajaran agama. Hal ini menyebabkan penduduk dari suku Uighur tidak dapat menjadi pegawai pemerintah. Jika mereka tetap ingin menjadi pegawai pemerintah harus siap menerima konsekuensinya. Konsekuensinya adalah harus bersedia dipecat atau dimutasi bila ketahuan pergi ke masjid atau melaksanakan puasa pada bulan Ramadhan. Penduduk dari suku Uighur juga mengalami kesulitan jika ingin berkomunikasi dengan penduduk dari suku Han, karena bahasa mereka lebih dekat ke bahasa Turki daripada bahasa mandarin.
Dengan terjadinya kerusuhan ini, maka konsep “Masyarakat Harmonis” (Hexie Shehui) menemui tantangan. Karena ternyata kehidupan masyarakat di Cina tidak harmonis. Kesenjangan yang ada di masyarakat masih sangat lebar, merupakan tugas sebuah negara untuk menyempitkan jarak tersebut. Tidak hanya di Xinjiang saja, tetapi meratakan pendapatan di seluruh pelosok negeri.
Pemecahan masalah
Ketidakadilan yang telah disebutkan sebelumnya merupakan akar permasalahan yang akhirnya memuncak pada tanggal 5 Juli 2009. Oleh karena itu, pemerintah Cina harus menyelesaikan masalah-masalah ini secara seksama tanpa memihak salah satu suku.
Graham E. Fuller dan Frederick Starr menyebutkan beberapa poin yang harus ditempuh oleh pemerintah Cina. Poin-poin tersebut antara lain memperluas otonomi kepada Xinjiang seperti termaktub dalam konstitusi RRC termasuk kebebasan linguistik dan kebudayaan. Kemudian pemerintah harus membatasi migrasi ke Xinjiang. Pemerintah dalam mengembangkan Xinjiang harus memperhatikan karakteristik kebudayaan, demografi, sosial, ekologi, dan hydrologi daerah setempat. (Central Asia-Caucasus Institute, 2003)
Pemerintah Cina juga mau tidak mau harus memecahkan masalah pasca kerusuhan, yakni mengembalikan kehidupan antara suku Uighur dan Han ke tahap normal seperti sebelum kerusuhan terjadi. Sebagai manusia pastinya kita tidak mau terjadi kekerasan baik di Xinjiang maupun di dunia tempat kita hidup. Oleh karena itu, pemerintah Cina diharapkan dapat menyelesaikan masalah kerusuhan ini dengan baik tanpa menggunakan kekerasan melainkan dengan jalan damai.
Selasa, 28 Juli 2009
Jumat, 17 Juli 2009
Satu Cina?
Sudah 60 tahun Cina dan Taiwan berselisih, Cina dengan tegas dan konsisten akan mengembalikan Taiwan ke pangkuan ibu pertiwi, sedangkan Taiwan pada 2 dekade terkahir ini mengiginkan pengakuan dunia internasional sebagai sebuah negara.
Sejak tahun 1949 Partai Nasionalis Cina (Kuomintang) yang dipimpin Chiang Kai Sek kalah dari Partai Komunis Cina (PKC) kemudian bermigrasi ke Pulau Taiwan, pada awalnya ingin merebut kembali Cina dari tangan PKC. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, Taiwan menemukan jalannya sendiri. Bahkan dapat dikatakan berdiri di kaki sendiri. Mereka dapat menumbuhkan perekonomian bagi rakyatnya dan mengekspor hasil produksi mereka sendiri. Tetapi semua itu sia-sia jika tidak mendapatkan suatu pengakuan atau identitas yang jelas.
Sejak Partai Progresif Demokratik (PPD) merebut kekuasaan dari tangan Kuomintang, Taiwan dengan gencar melakukan upaya untuk mendapatkan suatu pengakuan dari dunia internasional. Mereka membuat semacam referendum untuk melancarkan jalan untuk Taiwan menjadi sebuah negara. Sikap ini didukung oleh rakyatnya terutama pendukung PPD.
Di seberang Pulau Taiwan, Cina tidak akan tinggal diam membiarkannya begitu saja. Taiwan tidak boleh menjadi sebuah negara, tetapi justru sebaliknya yaitu kembali ke pangkuan Cina. Cina sudah menawarkan berbagai jalan keluar untuk Taiwan kembali. Contoh yang paling jelas adalah kebijakan “satu negara, dua sistem”. Sejak kembalinya Hong Kong pada tahun 1997, kemudian disusul dengan Macau, Cina sudah menerapkan sistem ini dan bertahan hingga sekarang.
20 tahun terakhir
Dalam 20 tahun terakhir ini, langkah-langkah yang diambil Cina sudah cukup baik. Pada tahun 1981, Ye Jianying, Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional mengeluarkan “Sembilan Prinsip”. Prinsip ini intinya berisi bahwa PKC dan Kuomintang membicarakan masalah hubungan antara Cina dan Taiwan. Hampir dari sembilan prinsip ini sifatnya persuasif mengajak Taiwan bergabung dalam satu negara. Cina banyak memberi janji manis kepada Taiwan. Tetapi Taiwan tidak menanggapi hal ini dengan serius.
Kemudian pada tahun 1992, kedua belah pihak bertemu di Singapura untuk membicarakan masalah hubungan antara keduanya. Hasil dari pembicaraan ini menghasil kan apa yang disebut dengan “Konsensus 1992”, yang intinya adalah mengacu kepada prinsip satu Cina. Pertemuan ini juga disebabkan oleh meningkatnya hubungan ekonomi dan bidang lainnya antara Cina-Taiwan. Taiwan mendirikan SEF (Straits Exchange Foundation) untuk mengurus masalah yang terjadi antara Cina dan Taiwan.
Pada tahun 1995, Presiden Jiang Zemin mengeluarkan “Delapan Poin”. Poin-poin ini hampir sama dengan “Sembilan Prinsip”-nya Ye Jianying, tetapi lebih ditegaskan kembali. Jiang menegaskan tidak akan menggunakan kekerasan dan akan mengedepankan negosiasi damai untuk mencapai reunifikasi. Kekerasan ditujukan kepada Pasukan Asing dan siapapun yang mendukung kemerdekaan Taiwan. Jiang juga mengatakan bahwa sesama orang Cina tidak boleh saling berperang.
Pada masa pemerintahan Hu Jintao mengeluarkan “Empat Poin Haluan”. Pertama, tetap mengacu kepada prinsip satu Cina. Kedua, jangan pernah menyerah untuk reunifikasi secara damai. Ketiga, jangan merubah prinsip memberikan harapan kepada masyarakat Taiwan. Kemudian yang terakhir adalah tidak akan berkompromi terhadap kemerdekaan Taiwan.
Cina secara terus-menerus melakukan usaha untuk mereunifikasi, tetapi tetap dalam koridor jalan damai. Kemudian Cina juga terus melakukan pendekatan dengan cara perdagangan, transportasi dan pos. Melihat perkembangan perekonomian Cina dalam 30 tahun terakhir ini, jalan perdagangan merupakan jalam yang paling ampuh untuk mendekatkan hubungan antar selat. Lalu pada bidang tranportasi, Cina dan Taiwan sudah memberlakukan penerbangan langsung di antara kedua negara. Hal ini melancarkan para masyarakat kedua negara untuk bepergian.
Menurut Xin Qiang, hubungan antar selat ini dalam periode bulan madu. Beijing menginginkan membangun kepercayaan antara kedua pihak, yang merupakan syarat utama untuk memajukan hubungan antara kedua belah pihak. Di satu sisi juga menyingkirkan perbedaan antara kedua pihak. Maka dengan begitu kedua belah pihak dapat menemukan atau menciptakan win-win solution. (China Security,Winter 2009)
Kuomintang
Sejak Kuomintang merebut kekuasaan dari tangan PPD dan menempatkan Ma Ying Jeou sebagai Presiden Taiwan, hubungan antar selat mengalami kemajuan. Meskipun jalan untuk reunifikasi masih dirasa sulit. Hal ini disebabkan oleh kampanye “Tiga Tidak” oleh Ma pada pemilihan presiden lalu, yaitu tidak reunifikasi, tidak merdeka, tidak menggunakan kekerasan.
Setidaknya Beijing dapat bernafas lega dalam masa pemerintahan Ma, Taiwan tidak meneruskan perjuangan untuk merdeka. Tetapi di sisi lain juga tidak ada reunifikasi di antara kedua pihak. Hal ini menandakan bahwa Ma menginginkan mempertahankan status quo yang dimiliki Taiwan sekarang. Oleh karena itu, Cina harus memanfaatkan dengan baik dan memperdalam hubungan dengan Taiwan pada masa pemerintahan Kuomintang ini.
Pada tanggal 12 Juni 2009, Li Hongmei, editor dari Harian Rakyat, mengeluarkan tulisan mengenai Ma Ying Jeou memperkenalkan aksara sederhana kepada masyarakat Taiwan. Li menyebutnya proposal yang bijaksana. Perlu diketahui sebelumnya bahwa Cina memiliki dua tipe aksara, yakni aksara sederhana dan aksara tradisional. Sejak merdeka, Cina menggunakan aksara sederhana meskipun di beberapa daerah di selatan masih banyak menggunakan aksara tradisional. Sedangkan Taiwan terus menggunakan aksara tradisional hingga saat ini.
Dengan memperkenalkan aksara sederhana kepada masyarakat Taiwan, dapat memudahkan komunikasi antara kedua belah pihak. Hal ini juga bisa menandakan bahwa Taiwan mulai menunjukkan indikasi untuk melakukan reunifikasi. Akan tetapi hal tersebut masih belum dapat dibuktikan, karena masyarakat Taiwan belum sepenuhnya yakin untuk melakukan reunifikasi dan masih ada PPD yang berjuang sekuat tenaga untuk meraih kemerdekaan untuk Taiwan. Lalu masih ada Amerika yang masih ikut campur. Kita lihat bagaimana akhir dari hubungan antar selat ini, apakah reunifikasi? Merdeka? Atau tetap pada status quo?
Sejak tahun 1949 Partai Nasionalis Cina (Kuomintang) yang dipimpin Chiang Kai Sek kalah dari Partai Komunis Cina (PKC) kemudian bermigrasi ke Pulau Taiwan, pada awalnya ingin merebut kembali Cina dari tangan PKC. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, Taiwan menemukan jalannya sendiri. Bahkan dapat dikatakan berdiri di kaki sendiri. Mereka dapat menumbuhkan perekonomian bagi rakyatnya dan mengekspor hasil produksi mereka sendiri. Tetapi semua itu sia-sia jika tidak mendapatkan suatu pengakuan atau identitas yang jelas.
Sejak Partai Progresif Demokratik (PPD) merebut kekuasaan dari tangan Kuomintang, Taiwan dengan gencar melakukan upaya untuk mendapatkan suatu pengakuan dari dunia internasional. Mereka membuat semacam referendum untuk melancarkan jalan untuk Taiwan menjadi sebuah negara. Sikap ini didukung oleh rakyatnya terutama pendukung PPD.
Di seberang Pulau Taiwan, Cina tidak akan tinggal diam membiarkannya begitu saja. Taiwan tidak boleh menjadi sebuah negara, tetapi justru sebaliknya yaitu kembali ke pangkuan Cina. Cina sudah menawarkan berbagai jalan keluar untuk Taiwan kembali. Contoh yang paling jelas adalah kebijakan “satu negara, dua sistem”. Sejak kembalinya Hong Kong pada tahun 1997, kemudian disusul dengan Macau, Cina sudah menerapkan sistem ini dan bertahan hingga sekarang.
20 tahun terakhir
Dalam 20 tahun terakhir ini, langkah-langkah yang diambil Cina sudah cukup baik. Pada tahun 1981, Ye Jianying, Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional mengeluarkan “Sembilan Prinsip”. Prinsip ini intinya berisi bahwa PKC dan Kuomintang membicarakan masalah hubungan antara Cina dan Taiwan. Hampir dari sembilan prinsip ini sifatnya persuasif mengajak Taiwan bergabung dalam satu negara. Cina banyak memberi janji manis kepada Taiwan. Tetapi Taiwan tidak menanggapi hal ini dengan serius.
Kemudian pada tahun 1992, kedua belah pihak bertemu di Singapura untuk membicarakan masalah hubungan antara keduanya. Hasil dari pembicaraan ini menghasil kan apa yang disebut dengan “Konsensus 1992”, yang intinya adalah mengacu kepada prinsip satu Cina. Pertemuan ini juga disebabkan oleh meningkatnya hubungan ekonomi dan bidang lainnya antara Cina-Taiwan. Taiwan mendirikan SEF (Straits Exchange Foundation) untuk mengurus masalah yang terjadi antara Cina dan Taiwan.
Pada tahun 1995, Presiden Jiang Zemin mengeluarkan “Delapan Poin”. Poin-poin ini hampir sama dengan “Sembilan Prinsip”-nya Ye Jianying, tetapi lebih ditegaskan kembali. Jiang menegaskan tidak akan menggunakan kekerasan dan akan mengedepankan negosiasi damai untuk mencapai reunifikasi. Kekerasan ditujukan kepada Pasukan Asing dan siapapun yang mendukung kemerdekaan Taiwan. Jiang juga mengatakan bahwa sesama orang Cina tidak boleh saling berperang.
Pada masa pemerintahan Hu Jintao mengeluarkan “Empat Poin Haluan”. Pertama, tetap mengacu kepada prinsip satu Cina. Kedua, jangan pernah menyerah untuk reunifikasi secara damai. Ketiga, jangan merubah prinsip memberikan harapan kepada masyarakat Taiwan. Kemudian yang terakhir adalah tidak akan berkompromi terhadap kemerdekaan Taiwan.
Cina secara terus-menerus melakukan usaha untuk mereunifikasi, tetapi tetap dalam koridor jalan damai. Kemudian Cina juga terus melakukan pendekatan dengan cara perdagangan, transportasi dan pos. Melihat perkembangan perekonomian Cina dalam 30 tahun terakhir ini, jalan perdagangan merupakan jalam yang paling ampuh untuk mendekatkan hubungan antar selat. Lalu pada bidang tranportasi, Cina dan Taiwan sudah memberlakukan penerbangan langsung di antara kedua negara. Hal ini melancarkan para masyarakat kedua negara untuk bepergian.
Menurut Xin Qiang, hubungan antar selat ini dalam periode bulan madu. Beijing menginginkan membangun kepercayaan antara kedua pihak, yang merupakan syarat utama untuk memajukan hubungan antara kedua belah pihak. Di satu sisi juga menyingkirkan perbedaan antara kedua pihak. Maka dengan begitu kedua belah pihak dapat menemukan atau menciptakan win-win solution. (China Security,Winter 2009)
Kuomintang
Sejak Kuomintang merebut kekuasaan dari tangan PPD dan menempatkan Ma Ying Jeou sebagai Presiden Taiwan, hubungan antar selat mengalami kemajuan. Meskipun jalan untuk reunifikasi masih dirasa sulit. Hal ini disebabkan oleh kampanye “Tiga Tidak” oleh Ma pada pemilihan presiden lalu, yaitu tidak reunifikasi, tidak merdeka, tidak menggunakan kekerasan.
Setidaknya Beijing dapat bernafas lega dalam masa pemerintahan Ma, Taiwan tidak meneruskan perjuangan untuk merdeka. Tetapi di sisi lain juga tidak ada reunifikasi di antara kedua pihak. Hal ini menandakan bahwa Ma menginginkan mempertahankan status quo yang dimiliki Taiwan sekarang. Oleh karena itu, Cina harus memanfaatkan dengan baik dan memperdalam hubungan dengan Taiwan pada masa pemerintahan Kuomintang ini.
Pada tanggal 12 Juni 2009, Li Hongmei, editor dari Harian Rakyat, mengeluarkan tulisan mengenai Ma Ying Jeou memperkenalkan aksara sederhana kepada masyarakat Taiwan. Li menyebutnya proposal yang bijaksana. Perlu diketahui sebelumnya bahwa Cina memiliki dua tipe aksara, yakni aksara sederhana dan aksara tradisional. Sejak merdeka, Cina menggunakan aksara sederhana meskipun di beberapa daerah di selatan masih banyak menggunakan aksara tradisional. Sedangkan Taiwan terus menggunakan aksara tradisional hingga saat ini.
Dengan memperkenalkan aksara sederhana kepada masyarakat Taiwan, dapat memudahkan komunikasi antara kedua belah pihak. Hal ini juga bisa menandakan bahwa Taiwan mulai menunjukkan indikasi untuk melakukan reunifikasi. Akan tetapi hal tersebut masih belum dapat dibuktikan, karena masyarakat Taiwan belum sepenuhnya yakin untuk melakukan reunifikasi dan masih ada PPD yang berjuang sekuat tenaga untuk meraih kemerdekaan untuk Taiwan. Lalu masih ada Amerika yang masih ikut campur. Kita lihat bagaimana akhir dari hubungan antar selat ini, apakah reunifikasi? Merdeka? Atau tetap pada status quo?
Rabu, 08 Juli 2009
Setelah 20 Tahun
20 tahun telah dilewati oleh Cina setelah terjadi tragedi di lapangan Tiananmen. Apa yang terjadi selama kurun waktu 20 tahun ini di Cina?
Aksi demonstrasi mahasiswa yang diawali oleh peringatan kematian mantan perdana menteri Hu Yaobang. Kemudian menjadi masif dalam peringatan 70 tahun Gerakan 4 Mei 1919, yang menandakan demokrasi dan sains di Cina. Kemudian pada puncaknya tanggal 4 Juni 1989, ribuan orang memadati lapangan Tiananmen menuntut adanya demokrasi, dihapusnya korupsi dan nepotisme dalam birokrasi pemerintahan, dan kebebasan yang lebih kepada rakyat.
Akibat yang ditimbulkan pada bidang ekonomi sungguh besar, pertumbuhan ekonomi menurun secara drastis setelah terjadinya tragedi tersebut. Tetapi hanya tiga tahun berselang, Deng Xiaoping mengambil langkah penting. ”Tur ke selatan” yang terkenal itu membawa Cina kembali ke jalur pertumbuhan. Dengan perlahan tapi pasti ekonomi Cina kembali tumbuh dengan cepat. Deng Xiaoping juga memilih Jiang Zemin dan Zhu Rongji sebagai pengganti dari Zhao Ziyang yang menjadi tahanan rumah setelah tragedi tersebut.
Langkah-langkah cepat diambil untuk memperbaiki dan meningkatkan kembali perekonomian Cina. Privatisasi terhadap perusahaan milik negara yang sudah tidak produktif lagi. Kemudian memberikan peran lebih kepada pengusaha swasta, yang sebelumnya mendapatkan tekanan dari pemerintah.
Pada tahun 1997, pengembalian Hong Kong ke Cina, yang kemudian dilanjutkan dengan penerapan kebijakan ”satu negara, dua sistem”. Kebijakan ini memberikan Hong Kong otonomi khusus dalam menjalankan pemerintahannya. Tidak lama setelah Hong Kong, Macau menyusul kembali kepada Cina. Sampai saat ini hanya Taiwan yang belum kembali ke pangkuan Cina.
Pada tahun yang sama, Jiang Zemin menegaskan kembali bahwa Cina masih dalam ”sosialisme tahap awal”. Pemikiran ini merupakan buah pemikiran dari Zhao Ziyang yang melegitimasi pasar dan kapitalisme masuk ke Cina. Pemikiran ini diterapkan pada tahun 1987, dan 10 tahun kemudian Jiang menegaskannya kembali.
Kemudian Jiang Zemin juga menerapkan pemikirannya yang disebut dengan ”Tiga Perwakilan”. Dengan diberlakukannya pemikiran ini, maka pengusaha swasta dinyatakan sah menjadi bagian dari Partai Komunis Cina (PKC). Hal ini sampaikan pada saat PKC merayakan 80 tahun berdiri di Cina. Merupakan suatu kontradiksi dimana sebuah partai komunis mengesahkan aktor kapitalis masuk.
Tidak berhenti sampai disitu, Jiang juga membawa Cina masuk ke World Trade Organization (WTO). Cina menjadi bagian dalam badan perdagangan dunia yang menginginkan adanya pasar bebas. Hal ini juga menandakan Cina kembali ke panggung dunia dan menunjukkan keterbukaannya terhadap dunia luar.
Setelah Hu Jintao dan Wen Jiabao menjabat sebagai Presiden dan Perdana Menteri. Hu dan Wen berhadapan dengan cukup banyak permasalahan. Gap antara kaya dan miskin masuk ke dalam agenda kerja. Kemudian pencemaran lingkungan yang semakin parah akibat perkembangan industri yang sangat cepat menjadi isu yang dicermati oleh Hu-Wen. Maka dengan pemikiran ”Masyarakat Harmonis” dan ”Pembangunan Berciri Ilmiah”, Hu Jintao melakukan perbaikan terhadap masalah-masalah yang selama ini terabaikan. Masalah-masalah ini seperti ketimpangan antara kaya-miskin, desa-kota, pedalaman-pesisir.
Pada tahun 2008, merupakan tahun yang cukup berat dimana Cina mengalami banyak musibah, salah satu yang terparah adalah gempa di provinsi Sichuan dan virus flu burung yang melanda sebagian besar negara Asia. Tantangan juga datang dalam penyelenggaraan olimpiade 2008 di Beijing. Sebagai tuan rumah, Cina menyelenggarakan pesta olahraga akbar ini dengan baik dan tampil sebagai juara umum. Pada tahun ini juga dilaksanakan reformasi pada tingkat pedesaan.
Tahun 2009 merupakan tahun yang berat bagi negara di seluruh dunia, pada tahun ini terjadi krisis finansial global. Tetapi Cina dengan cadangan devisa yang banyak dapat dengan mudah menghadapi krisis ini. Pada tahun ini, Cina juga melaksanakan reformasi di bidang pelayanan kesehatan.
Tuntutan
Tuntutan yang disuarakan oleh para mahasiswa di lapangan Tiananmen, belum dapat dipenuhi oleh Cina hingga saat ini. Tuntutan akan diberantas korupsi, kolusi dan nepotisme masih sulit untuk dipenuhi. Penyuapan masih sering terjadi, apalagi pada tingkat pemerintahan lokal.
Dalam hal ini Oliver August, dalam bukunya In The Red Mansion : On The Trail of China’s Most Wanted Man, 2007, digambarkan bahwa masih banyak koruptor yang berkeliaran di Cina dan praktek penyuapan sering terjadi untuk membuka bisnis di suatu kota. Salah satu koruptor yang diburu pada saat itu adalah Lai Changxing yang melakukan penyelundupan dan menyuap para pejabat baik lokal maupun dalam pemerintahan pusat.
Tuntutan akan kebebasan yang lebih besar juga menemui kebuntuan. Pemerintah mengawasi secara penuh jaringan internet di Cina. Bahkan mensensor kata-kata yang berhubungan dengan demokrasi dan Falun Gong. Pemerintah juga dapat dengan cepat menghapus berita-berita mengenai hal-hal tersebut. Begitu juga dengan organisasi-organisasi masyarakat yang melawan dan bertentangan dengan pemerintah dengan cepat diberantas. Dalam hal ini adalah Falun Gong yang terus melakukan perlawanan terhadap pemerintah Cina. Organisasi lainnya adalah ”Gereja Bawah Tanah” yang menginginkan berada langsung di bawah Vatikan. Akan tetapi hal tersebut tidak diijinkan oleh pemerintah Cina. Oleh karenat itu, para pengikut kelompok ini melakukan ibadah secara diam-diam dan tidak memiliki gereja sendiri.
Masalah di Tibet dan Xinjiang juga masih belum tuntas. Xinjiang masih terus melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Begitu juga dengan Tibet, yang pada bulan Maret 2008, melakukan aksi protes yang menghilangkan cukup banyak jiwa baik warga Tibet maupun para tentara. Pengamanan penuh terhadap Tibet masih terus dilakukan oleh pemerintah Cina.
Demokrasi
Perjalanan menuju demokrasi yang sesungguhnya masih sangat jauh bila melihat dalam konteks Cina. Cina memberlakukan pemilihan pada tingkat pedesaan, yaitu untuk memilih komite desa pada tahun 1988. Kemudian 10 tahun kemudian, Cina mengesahkan pemilihan di tingkat kabupaten.
Setiap tahun jumlah pemilih meningkat, hal ini menunjukkan antusiasme para warga desa cukup tinggi dalam memilih. Bahkan para buruh migran yang bekerja di kota, kembali desanya hanya untuk mengambil hak pilihnya. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada sekretaris partai yang berkuasa di setiap daerah yang pasti dipilih oleh partai. Setiap kandidat yang terpilih, kekuasannya masih di bawah para sekretaris partai.
Cina ingin mengembangkan demokrasi di tingkat akar rumput. Tetapi untuk sampai ke tingkat pusat, jalan yang ditempuh masih sangat panjang. Harus melewati tingkat kota, provinsi, kemudian baru pusat. Bahkan untuk sampai diterapkannya pemilihan langsung oleh rakyat, sepertinya dibutuhkan waktu yang cukup panjang.
Aksi demonstrasi mahasiswa yang diawali oleh peringatan kematian mantan perdana menteri Hu Yaobang. Kemudian menjadi masif dalam peringatan 70 tahun Gerakan 4 Mei 1919, yang menandakan demokrasi dan sains di Cina. Kemudian pada puncaknya tanggal 4 Juni 1989, ribuan orang memadati lapangan Tiananmen menuntut adanya demokrasi, dihapusnya korupsi dan nepotisme dalam birokrasi pemerintahan, dan kebebasan yang lebih kepada rakyat.
Akibat yang ditimbulkan pada bidang ekonomi sungguh besar, pertumbuhan ekonomi menurun secara drastis setelah terjadinya tragedi tersebut. Tetapi hanya tiga tahun berselang, Deng Xiaoping mengambil langkah penting. ”Tur ke selatan” yang terkenal itu membawa Cina kembali ke jalur pertumbuhan. Dengan perlahan tapi pasti ekonomi Cina kembali tumbuh dengan cepat. Deng Xiaoping juga memilih Jiang Zemin dan Zhu Rongji sebagai pengganti dari Zhao Ziyang yang menjadi tahanan rumah setelah tragedi tersebut.
Langkah-langkah cepat diambil untuk memperbaiki dan meningkatkan kembali perekonomian Cina. Privatisasi terhadap perusahaan milik negara yang sudah tidak produktif lagi. Kemudian memberikan peran lebih kepada pengusaha swasta, yang sebelumnya mendapatkan tekanan dari pemerintah.
Pada tahun 1997, pengembalian Hong Kong ke Cina, yang kemudian dilanjutkan dengan penerapan kebijakan ”satu negara, dua sistem”. Kebijakan ini memberikan Hong Kong otonomi khusus dalam menjalankan pemerintahannya. Tidak lama setelah Hong Kong, Macau menyusul kembali kepada Cina. Sampai saat ini hanya Taiwan yang belum kembali ke pangkuan Cina.
Pada tahun yang sama, Jiang Zemin menegaskan kembali bahwa Cina masih dalam ”sosialisme tahap awal”. Pemikiran ini merupakan buah pemikiran dari Zhao Ziyang yang melegitimasi pasar dan kapitalisme masuk ke Cina. Pemikiran ini diterapkan pada tahun 1987, dan 10 tahun kemudian Jiang menegaskannya kembali.
Kemudian Jiang Zemin juga menerapkan pemikirannya yang disebut dengan ”Tiga Perwakilan”. Dengan diberlakukannya pemikiran ini, maka pengusaha swasta dinyatakan sah menjadi bagian dari Partai Komunis Cina (PKC). Hal ini sampaikan pada saat PKC merayakan 80 tahun berdiri di Cina. Merupakan suatu kontradiksi dimana sebuah partai komunis mengesahkan aktor kapitalis masuk.
Tidak berhenti sampai disitu, Jiang juga membawa Cina masuk ke World Trade Organization (WTO). Cina menjadi bagian dalam badan perdagangan dunia yang menginginkan adanya pasar bebas. Hal ini juga menandakan Cina kembali ke panggung dunia dan menunjukkan keterbukaannya terhadap dunia luar.
Setelah Hu Jintao dan Wen Jiabao menjabat sebagai Presiden dan Perdana Menteri. Hu dan Wen berhadapan dengan cukup banyak permasalahan. Gap antara kaya dan miskin masuk ke dalam agenda kerja. Kemudian pencemaran lingkungan yang semakin parah akibat perkembangan industri yang sangat cepat menjadi isu yang dicermati oleh Hu-Wen. Maka dengan pemikiran ”Masyarakat Harmonis” dan ”Pembangunan Berciri Ilmiah”, Hu Jintao melakukan perbaikan terhadap masalah-masalah yang selama ini terabaikan. Masalah-masalah ini seperti ketimpangan antara kaya-miskin, desa-kota, pedalaman-pesisir.
Pada tahun 2008, merupakan tahun yang cukup berat dimana Cina mengalami banyak musibah, salah satu yang terparah adalah gempa di provinsi Sichuan dan virus flu burung yang melanda sebagian besar negara Asia. Tantangan juga datang dalam penyelenggaraan olimpiade 2008 di Beijing. Sebagai tuan rumah, Cina menyelenggarakan pesta olahraga akbar ini dengan baik dan tampil sebagai juara umum. Pada tahun ini juga dilaksanakan reformasi pada tingkat pedesaan.
Tahun 2009 merupakan tahun yang berat bagi negara di seluruh dunia, pada tahun ini terjadi krisis finansial global. Tetapi Cina dengan cadangan devisa yang banyak dapat dengan mudah menghadapi krisis ini. Pada tahun ini, Cina juga melaksanakan reformasi di bidang pelayanan kesehatan.
Tuntutan
Tuntutan yang disuarakan oleh para mahasiswa di lapangan Tiananmen, belum dapat dipenuhi oleh Cina hingga saat ini. Tuntutan akan diberantas korupsi, kolusi dan nepotisme masih sulit untuk dipenuhi. Penyuapan masih sering terjadi, apalagi pada tingkat pemerintahan lokal.
Dalam hal ini Oliver August, dalam bukunya In The Red Mansion : On The Trail of China’s Most Wanted Man, 2007, digambarkan bahwa masih banyak koruptor yang berkeliaran di Cina dan praktek penyuapan sering terjadi untuk membuka bisnis di suatu kota. Salah satu koruptor yang diburu pada saat itu adalah Lai Changxing yang melakukan penyelundupan dan menyuap para pejabat baik lokal maupun dalam pemerintahan pusat.
Tuntutan akan kebebasan yang lebih besar juga menemui kebuntuan. Pemerintah mengawasi secara penuh jaringan internet di Cina. Bahkan mensensor kata-kata yang berhubungan dengan demokrasi dan Falun Gong. Pemerintah juga dapat dengan cepat menghapus berita-berita mengenai hal-hal tersebut. Begitu juga dengan organisasi-organisasi masyarakat yang melawan dan bertentangan dengan pemerintah dengan cepat diberantas. Dalam hal ini adalah Falun Gong yang terus melakukan perlawanan terhadap pemerintah Cina. Organisasi lainnya adalah ”Gereja Bawah Tanah” yang menginginkan berada langsung di bawah Vatikan. Akan tetapi hal tersebut tidak diijinkan oleh pemerintah Cina. Oleh karenat itu, para pengikut kelompok ini melakukan ibadah secara diam-diam dan tidak memiliki gereja sendiri.
Masalah di Tibet dan Xinjiang juga masih belum tuntas. Xinjiang masih terus melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Begitu juga dengan Tibet, yang pada bulan Maret 2008, melakukan aksi protes yang menghilangkan cukup banyak jiwa baik warga Tibet maupun para tentara. Pengamanan penuh terhadap Tibet masih terus dilakukan oleh pemerintah Cina.
Demokrasi
Perjalanan menuju demokrasi yang sesungguhnya masih sangat jauh bila melihat dalam konteks Cina. Cina memberlakukan pemilihan pada tingkat pedesaan, yaitu untuk memilih komite desa pada tahun 1988. Kemudian 10 tahun kemudian, Cina mengesahkan pemilihan di tingkat kabupaten.
Setiap tahun jumlah pemilih meningkat, hal ini menunjukkan antusiasme para warga desa cukup tinggi dalam memilih. Bahkan para buruh migran yang bekerja di kota, kembali desanya hanya untuk mengambil hak pilihnya. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada sekretaris partai yang berkuasa di setiap daerah yang pasti dipilih oleh partai. Setiap kandidat yang terpilih, kekuasannya masih di bawah para sekretaris partai.
Cina ingin mengembangkan demokrasi di tingkat akar rumput. Tetapi untuk sampai ke tingkat pusat, jalan yang ditempuh masih sangat panjang. Harus melewati tingkat kota, provinsi, kemudian baru pusat. Bahkan untuk sampai diterapkannya pemilihan langsung oleh rakyat, sepertinya dibutuhkan waktu yang cukup panjang.
Jumat, 05 Juni 2009
Anti Neoliberalisme di Cina
Sikap anti neoliberalisme ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Sikap yang serupa juga terjadi di Cina, yang disuarakan oleh kalangan intelektual ”kiri baru”.
Dengan diberlakukannya kebijakan reformasi dan keterbukaannya, Cina membiarkan tumbuhnya pasar dan pengusaha swasta yang terkungkung pada masa Mao Zedong. Kemudian Cina juga memberlakukan “Zona Ekonomi Khusus” (Special Economic Zones) untuk mengakomodir para investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Cina. Tidak lupa Cina juga memprivatisasi perusahaan milik negara yang sudah bangkrut atau hampir bangkrut. Pada tahun 2001, Cina juga menjadi bagian dari WTO. Kemudian pada tahun 2002, Cina mengijinkan para pengusaha swasta untuk bergabung dalam Partai Komunis Cina (PKC). Bila diilihat dari langkah-langkah yang diambil Cina selama 30 tahun terakhir ini, Cina bergerak ke arah neoliberalisme yang mengedepankan ekonomi pasar bebas.
Menurut tulisan dari Bo Zhiyue dan Chen Gang dalam East Asian Institute Bulletin edisi Maret 2009, kaum neoliberal di Cina menginginkan negara mengurangi peranannya demi bertumbuhnya ekonomi pasar. Beberapa tokoh neoliberal menjadi penasehat bagi para pemimpin di Cina, termasuk mantan Perdana Menteri Zhu Rongji. PM Zhu Rongji mempercepat reformasi dan memiliki peranan dalam bergabungnya Cina ke WTO. Semasa menjabat menjadi perdana menteri, ia juga membuat sekitar 10 juta buruh perusahan milik negara kehilangan pekerjaannya akibat kebijakan privatisasi. Ideologi “Tiga Perwakilan” yang diterapkan oleh Jiang Zemin, merupakan keberhasilan dari kaum neoliberal untuk melegitimasi pengusaha swasta untuk masuk dalam PKC.
Kalangan neoliberal di Cina terpengaruh oleh Ronald Reagan dan Margaret Thatcher yang menekankan pada meminimalisir intervensi negara dan memaksimalkan pasar bebas. Pengaruh lainnya datang dari pemikir-pemikir lainnya seperti Keith Joseph, Enoch Powell, Friedrich Hayek, dan Milton Friedman. Contoh pengaruhnya seperti pemikiran dari Deng Xiaoping yang membiarkan beberapa orang untuk menjadi kaya (let some get rich first, so others can get rich later) hampir mirip dengan trickle down effect dari Ronald Reagan.
Perubahan ini tidak hanya membawa dampak yang positif, tapi juga membawa dampak yang negatif. Dampak negatif ini seperti jarak yang semakin melebar antara kaya dan miskin. Kemudian ketimpangan antara desa dan kota, semakin banyak petani yang putar haluan menjadi buruh migran dan mengadu nasib di kota-kota besar. Pelayanan kesehatan yang semakin mahal dan pencemaran lingkungan. Dampak-dampak negatif ini yang menandakan kemunculan dari gerakan inteektual baru di Cina, yakni kiri baru (New Left). Krisis finansial yang sekarang melanda dunia sekarang ini semakin mendorong kiri baru untuk menyuarakan kritiknya terhadap pemerintah.
Kiri Baru
Kemunculan kaum kiri baru ini disebabkan oleh dampak negatif akibat ekonomi pasar yang ditetapkan oleh Cina selama 30 tahun terakhir ini. Kaum intelektual kiri baru memiliki pemikiran yang berseberangan dengan kaum neoliberal. Tetapi pemikirannya juga berbeda dengan komunisme. Hal ini lah yang menyebabkan kaum intelektual ini disebut dengan kiri baru.
Sebutan kalangan ini dibilang “baru” karena berbeda dengan kiri lama (old left), mereka mendukung reformasi pasar. Kemudian dibilang “kiri” karena berbeda dengan kanan baru (new right), mereka mengkritik tentang ketimpangan (inequality). Tetapi kalangan intelektual kiri baru ini lebih memilih disebut dengan Kiri Liberal (Liberal Left).
Golongan ini terdiri dari beberapa grup yaitu beberapa menekankan kepada peran negara, sementara yang lainnya menekankan pada nasionalisme, keadilan sosial, dan eksperimen Maois. Pemikir-pemikir dari kalangan kiri baru ini seperti Wang Hui yang ingin negara memainkan peran yang lebih besar dalam mencegah ketimpangan. Wang Shaoguang ingin pelayanan kesehatan yang murah. Cui Zhiyuan memikirkan tentang reformasi hak milik pribadi. Hu Angang ingin perkembangan hijau (green development). Menurut Mark Leonard, dalam Prospect Magazine Issue 144, March 2008, mengatakan bahwa pemikiran dari kalangan intelektual kiri baru ini ingin mengembangkan sosial demokrasi ala Cina.
Para intelektual dari golongan ini banyak yang menimba ilmu di barat. Seperti Cui Zhiyuan dan Gan Yang yang mendapatkan gelar Ph.d dari Universitas Chicago, kemudian Wang Shaoguang menyelesaikan gelar doktornya di Universitas Cornell.
Pengaruh
Kritik-kritik dari kalangan intelektual ini dilancarkan melalui internet. Dengan menggunakan internet, kritik-kritik dapat langsung dibaca pada saat itu juga. Salah satu situs internet yang terkenal yang sering dikunjungi adalah Utopia. Selain internet, mereka juga mengeluarkan jurnal-jurnal seperti Dushu, Tianya, Ershi yi shiji, Res Publica, Yanhuang Chunqiu, Nanfang Zhoumo. Melalui jurnal-jurnal inilah mereka menyampaikan kritik, debat, berbagi saran, sampai mempengaruhi kebijakan pemerintah.
Li He dalam esainya yang dimuat dalam East Asia Institute Background Brief No. 401 (26/08/08), menyampaikan pengaruh yang diberikan oleh kalangan intelektual ini. Pertama, diskursus yang disampaikan oleh mereka meningkatkan kesadaran publik akan konsekuensi terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Cina. Kedua, debat-debat yang dilancarkan oleh kalangan ini memperkenalkan cara berpikir yang baru kepada para pengambil keputusan dan menambah pilihan alternatif kebijakan yang lain. Ketiga, meskipun Cina tidak mengklaim dirinya liberalisme atau kiri baru, diskursus yang disampaikan masing-masing kalangan intelektual ini menambah ide-ide, saran dan pendekatan yang baru yang dapat dipertimbangkan oleh para pemimpin di Cina.
Bila dilihat dari kebijakan yang diambil pada masa Hu Jintao dan Wen Jiabao dari tahun 2002 sampai sekarang. Perubahannya terlihat semakin menyeimbangkan ke “kiri”. “Masyarakat Harmonis” dan “Pembangunan Berciri Ilmiah” yang menjadi tema pembangunan Cina pada masa kepemimpinan Hu-Wen bertujuan untuk memperpendek jarak antara golongan kaya dan miskin. Kemudian pada tahun 2008, Cina memberlakukan reformasi di pedesaan. Dilanjutkan pada tahun 2009, Cina mereformasi pelayanan kesehatannya agar masyarakat di pedesaan mendapatkan pelayanan kesehatan yang murah, obat-obatan yang terjangkau harganya, dan memberikan asuransi kepada masyarakat baik di desa maupun di kota.
Kalangan intelektual ini masih dapat berkembang menjadi lebih besar dan memperluas pengaruhnya. Bukan tidak mungkin salah satu pemikir dari kalangan ini bisa menempati posisi penting dalam pemerintahan Cina. Mari kita lihat bagaimana perkembangan Cina dan kalangan kiri baru ini pada masa yang akan datang.
Dengan diberlakukannya kebijakan reformasi dan keterbukaannya, Cina membiarkan tumbuhnya pasar dan pengusaha swasta yang terkungkung pada masa Mao Zedong. Kemudian Cina juga memberlakukan “Zona Ekonomi Khusus” (Special Economic Zones) untuk mengakomodir para investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Cina. Tidak lupa Cina juga memprivatisasi perusahaan milik negara yang sudah bangkrut atau hampir bangkrut. Pada tahun 2001, Cina juga menjadi bagian dari WTO. Kemudian pada tahun 2002, Cina mengijinkan para pengusaha swasta untuk bergabung dalam Partai Komunis Cina (PKC). Bila diilihat dari langkah-langkah yang diambil Cina selama 30 tahun terakhir ini, Cina bergerak ke arah neoliberalisme yang mengedepankan ekonomi pasar bebas.
Menurut tulisan dari Bo Zhiyue dan Chen Gang dalam East Asian Institute Bulletin edisi Maret 2009, kaum neoliberal di Cina menginginkan negara mengurangi peranannya demi bertumbuhnya ekonomi pasar. Beberapa tokoh neoliberal menjadi penasehat bagi para pemimpin di Cina, termasuk mantan Perdana Menteri Zhu Rongji. PM Zhu Rongji mempercepat reformasi dan memiliki peranan dalam bergabungnya Cina ke WTO. Semasa menjabat menjadi perdana menteri, ia juga membuat sekitar 10 juta buruh perusahan milik negara kehilangan pekerjaannya akibat kebijakan privatisasi. Ideologi “Tiga Perwakilan” yang diterapkan oleh Jiang Zemin, merupakan keberhasilan dari kaum neoliberal untuk melegitimasi pengusaha swasta untuk masuk dalam PKC.
Kalangan neoliberal di Cina terpengaruh oleh Ronald Reagan dan Margaret Thatcher yang menekankan pada meminimalisir intervensi negara dan memaksimalkan pasar bebas. Pengaruh lainnya datang dari pemikir-pemikir lainnya seperti Keith Joseph, Enoch Powell, Friedrich Hayek, dan Milton Friedman. Contoh pengaruhnya seperti pemikiran dari Deng Xiaoping yang membiarkan beberapa orang untuk menjadi kaya (let some get rich first, so others can get rich later) hampir mirip dengan trickle down effect dari Ronald Reagan.
Perubahan ini tidak hanya membawa dampak yang positif, tapi juga membawa dampak yang negatif. Dampak negatif ini seperti jarak yang semakin melebar antara kaya dan miskin. Kemudian ketimpangan antara desa dan kota, semakin banyak petani yang putar haluan menjadi buruh migran dan mengadu nasib di kota-kota besar. Pelayanan kesehatan yang semakin mahal dan pencemaran lingkungan. Dampak-dampak negatif ini yang menandakan kemunculan dari gerakan inteektual baru di Cina, yakni kiri baru (New Left). Krisis finansial yang sekarang melanda dunia sekarang ini semakin mendorong kiri baru untuk menyuarakan kritiknya terhadap pemerintah.
Kiri Baru
Kemunculan kaum kiri baru ini disebabkan oleh dampak negatif akibat ekonomi pasar yang ditetapkan oleh Cina selama 30 tahun terakhir ini. Kaum intelektual kiri baru memiliki pemikiran yang berseberangan dengan kaum neoliberal. Tetapi pemikirannya juga berbeda dengan komunisme. Hal ini lah yang menyebabkan kaum intelektual ini disebut dengan kiri baru.
Sebutan kalangan ini dibilang “baru” karena berbeda dengan kiri lama (old left), mereka mendukung reformasi pasar. Kemudian dibilang “kiri” karena berbeda dengan kanan baru (new right), mereka mengkritik tentang ketimpangan (inequality). Tetapi kalangan intelektual kiri baru ini lebih memilih disebut dengan Kiri Liberal (Liberal Left).
Golongan ini terdiri dari beberapa grup yaitu beberapa menekankan kepada peran negara, sementara yang lainnya menekankan pada nasionalisme, keadilan sosial, dan eksperimen Maois. Pemikir-pemikir dari kalangan kiri baru ini seperti Wang Hui yang ingin negara memainkan peran yang lebih besar dalam mencegah ketimpangan. Wang Shaoguang ingin pelayanan kesehatan yang murah. Cui Zhiyuan memikirkan tentang reformasi hak milik pribadi. Hu Angang ingin perkembangan hijau (green development). Menurut Mark Leonard, dalam Prospect Magazine Issue 144, March 2008, mengatakan bahwa pemikiran dari kalangan intelektual kiri baru ini ingin mengembangkan sosial demokrasi ala Cina.
Para intelektual dari golongan ini banyak yang menimba ilmu di barat. Seperti Cui Zhiyuan dan Gan Yang yang mendapatkan gelar Ph.d dari Universitas Chicago, kemudian Wang Shaoguang menyelesaikan gelar doktornya di Universitas Cornell.
Pengaruh
Kritik-kritik dari kalangan intelektual ini dilancarkan melalui internet. Dengan menggunakan internet, kritik-kritik dapat langsung dibaca pada saat itu juga. Salah satu situs internet yang terkenal yang sering dikunjungi adalah Utopia. Selain internet, mereka juga mengeluarkan jurnal-jurnal seperti Dushu, Tianya, Ershi yi shiji, Res Publica, Yanhuang Chunqiu, Nanfang Zhoumo. Melalui jurnal-jurnal inilah mereka menyampaikan kritik, debat, berbagi saran, sampai mempengaruhi kebijakan pemerintah.
Li He dalam esainya yang dimuat dalam East Asia Institute Background Brief No. 401 (26/08/08), menyampaikan pengaruh yang diberikan oleh kalangan intelektual ini. Pertama, diskursus yang disampaikan oleh mereka meningkatkan kesadaran publik akan konsekuensi terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Cina. Kedua, debat-debat yang dilancarkan oleh kalangan ini memperkenalkan cara berpikir yang baru kepada para pengambil keputusan dan menambah pilihan alternatif kebijakan yang lain. Ketiga, meskipun Cina tidak mengklaim dirinya liberalisme atau kiri baru, diskursus yang disampaikan masing-masing kalangan intelektual ini menambah ide-ide, saran dan pendekatan yang baru yang dapat dipertimbangkan oleh para pemimpin di Cina.
Bila dilihat dari kebijakan yang diambil pada masa Hu Jintao dan Wen Jiabao dari tahun 2002 sampai sekarang. Perubahannya terlihat semakin menyeimbangkan ke “kiri”. “Masyarakat Harmonis” dan “Pembangunan Berciri Ilmiah” yang menjadi tema pembangunan Cina pada masa kepemimpinan Hu-Wen bertujuan untuk memperpendek jarak antara golongan kaya dan miskin. Kemudian pada tahun 2008, Cina memberlakukan reformasi di pedesaan. Dilanjutkan pada tahun 2009, Cina mereformasi pelayanan kesehatannya agar masyarakat di pedesaan mendapatkan pelayanan kesehatan yang murah, obat-obatan yang terjangkau harganya, dan memberikan asuransi kepada masyarakat baik di desa maupun di kota.
Kalangan intelektual ini masih dapat berkembang menjadi lebih besar dan memperluas pengaruhnya. Bukan tidak mungkin salah satu pemikir dari kalangan ini bisa menempati posisi penting dalam pemerintahan Cina. Mari kita lihat bagaimana perkembangan Cina dan kalangan kiri baru ini pada masa yang akan datang.
Selasa, 12 Mei 2009
60 Tahun Angkatan Laut Cina
Mulai dari tanggal 20-23 April 2009, selama 4 hari tersebut Cina merayakan hari jadi Angkatan Laut (AL) Cina yang ke-60. Pada tanggal 23 April 2009, Cina menyelenggarakan parade AL terbesar sepanjang sejarah Cina. Dalam parade ini, Cina memperlihatkan kekuatan AL yang dimilikinya, mulai dari Kapal Selam, Kapal Penghancur, Frigate, dan Kapal yang memiliki fasilitas seperti Rumah Sakit, Cina juga mengeluarkan kapal selam terbarunya, yang berkekuatan tenaga nuklir dalam parade ini. Perayaan yang diadakan di Qingdao, Provinsi Shandong ini bertemakan “Peace, Harmony, Cooperation”.
Seperti diberitakan di situs news.xinhua.net (23/04/2009), 14 negara menghadiri perayaan akbar ini dengan mengirimkan kapal-kapal perangnya, mulai dari Rusia, Jepang, India, Korea Selatan, Pakistan, Bangladesh, Amerika Serikat, Mexico, Brazil, dan lain-lain. Negara-negara ini mengikuti rangkaian acara yang terdiri dari Seminar, Lomba Sampan, dan review armada AL.
Bila dilihat betapa meriahnya parade yang diadakan oleh Cina ini, dapat dikatakan bahwa Cina ingin memperlihatkan hard power yang dimilikinya. Hal ini juga menunjukkan bahwa perkembangan AL Cina sangat pesat selama 60 tahun sejak berdirinya pada tanggal 23 April 1949. Perkembangan kekuatan militer Cina pada umumnya dan AL Cina pada khususnya berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang begitu cepat, sejak dilakukannya “Reformasi dan Keterbukaan” pada akhir tahun 1978.
Meskipun dengan perkembangan AL Cina yang begitu pesat, menurut “White Paper : China National Defense in 2008”, Cina tidak akan menjadi sebuah kekuatan hegemoni, maka negara lain tidak perlu merasa terancam dengan perkembangan militer Cina. Karena Cina dengan teguh memegang prinsipnya untuk mewujudkan “harmonius ocean”.
Akan tetapi AL Cina juga masih memiliki banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya adalah Cina belum memiliki kapal induk, hal ini menjadi tujuan utama AL Cina dalam mengembangkan angkatan tempurnya. Seperti diwartakan oleh news.xinhua.net (16/04/2009), Laksamana Wu Shengli, Komandan AL Cina, mengatakan bahwa Cina juga akan mengembangkan kapal perang dalam skala besar, kapal selam dengan kemampuan stealth, Kapal dengan kekuatan supersonik, Misil jarak jauh, torpedo untuk laut dalam, dan mengembangkan Teknologi Informasi.
Misi dan Insiden
Pada 26 Desember 2008, Cina mengirimkan armada Angkatan Lautnya ke Teluk Aden dalam rangka menumpas perompak yang sering muncul di dalam kawasan tersebut. Hal ini menurut David Lai, Profesor di United States Army War College, mengatakan bahwa langkah ini merupakan langkah yang signifikan dalam misi baru Tentara Pembebasan Rakyat (TPR) di abad ke-21 ini dan Cina juga menjadi sebuah kekuatan dunia yang “berfungsi sepenuhnya” dalam masalah keamanan internasional.
Tetapi tujuan utama pengerahan armada ini adalah untuk mengamankan kapal-kapal dagang Cina yang melintasi Teluk Aden tersebut. Perompakan ini akan menjadi hambatan Cina dalam melakukan perdagangan dengan negara lain. Selain itu, Cina juga memikirkan perompak di kawasan Selat Malaka. Meskipun sebenarnya tiga negara, Indonesia, Singapura dan Malaysia yang wajib untuk menjaga keamanan kawasan tersebut. Tetapi bila tiga negara ini tidak sanggup lagi mengamankan wilayah selat tersebut, Cina mau tidak mau akan ikut serta mengamankan wilayah tersebut
Di satu sisi Cina melakukan misi penumpasan perompak untuk dunia internasional, di sisi lain Cina juga terlibat dalam suatu insiden di Laut Cina Selatan yang melibatkan kapal USNS Impeccable dengan lima kapal nelayan Cina. Konfrontasi ini dianggap konfrontasi “paling serius” yang terjadi di antara kedua negara. Setelah tahun 2001, terjadi konfrontasi di udara antar pesawat dari kedua negara yang memaksa pesawat pengintai AS mendarat di Pulau Hainan. (global.nytimes.com 10/03/2009)
Menurut Andrew Browne dan Gordon Fairclough dalam artikel di Wallstreet Journal Online (18/04/2009), mengatakan bahwa insiden ini disebabkan oleh strategi kejutan dan rahasia yang diterapkan oleh Cina yang membuat Amerika lengah. Strategi ini disebut dengan strategi “Assassin’s Mace”, ibarat menyembunyikan pedang. Dengan demikian pihak militer percaya bahwa pasukan yang memiliki teknologi yang lebih kuno dapat mendapatkan keuntungan dari pasukan lawan yang memiliki teknologi yang lebih canggih.
Tetapi insiden ini sebenarnya lebih mengarah pada kebijakan pertahanan nasional yang diterapkan oleh Cina yaitu active defense. Cina dengan waspada dan sigap mengamankan wilayahnya dari ancaman yang dilakukan pihak luar. Meskipun Amerika sendiri tetap membela diri bahwa kapalnya masih berada di wilayah internasional. Sedangkan pihak Cina menganggap Amerika telah memasuki wilayah Zona Ekonomi Ekslusif Cina dan melakukan tindakan pengintaian.
Oleh karena itu, dengan adanya parade AL dan dihadiri 14 negara, maka akan terwujud suatu dialog yang dapat membuat pengertian antara AL satu negara dengan negara lainnya. Komandan Richard Dromerhauser dari AL Amerika, mengatakan bahwa acara ini merupakan kesempatan yang baik untuk berbagi ide, dan melakukan komunikasi langsung dengan Cina jauh lebih baik daripada harus membaca mereka. (news.xinhua.net 20/04/2009)
Indonesia-Cina
Hubungan Indonesia-Cina juga dalam hubungan yang mesra dalam 4 tahun belakangan ini. Sejak ditandatanganinya Kemitraan Strategis antara kedua negara pada tahun 2005, membuat hubungan antara kedua negara ini semakin dekat.
Pada tahun 2007, Indonesia telah melakukan langkah yang cukup signifikan dalam melakukan kerja sama militer dengan Cina, yakni ditandatanganinya sebuah perjanjian di bidang pertahanan antara kedua negara. Akan tetapi akan lebih baik lagi bila Indonesia bisa mengembangkan hubungan kedua negara ini dalam industri militer dan pengembangan misil. Mengingat Cina mampu meluncurkan Roket berawak 3 Taikonot ke luar angkasa dan meluncurkan misil untuk menghancurkan satelit di luar angkasa. Sebaiknya Indonesia dapat memanfaatkan hubungan yang mesra ini untuk kemajuan Indonesia.
Seperti diberitakan di situs news.xinhua.net (23/04/2009), 14 negara menghadiri perayaan akbar ini dengan mengirimkan kapal-kapal perangnya, mulai dari Rusia, Jepang, India, Korea Selatan, Pakistan, Bangladesh, Amerika Serikat, Mexico, Brazil, dan lain-lain. Negara-negara ini mengikuti rangkaian acara yang terdiri dari Seminar, Lomba Sampan, dan review armada AL.
Bila dilihat betapa meriahnya parade yang diadakan oleh Cina ini, dapat dikatakan bahwa Cina ingin memperlihatkan hard power yang dimilikinya. Hal ini juga menunjukkan bahwa perkembangan AL Cina sangat pesat selama 60 tahun sejak berdirinya pada tanggal 23 April 1949. Perkembangan kekuatan militer Cina pada umumnya dan AL Cina pada khususnya berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang begitu cepat, sejak dilakukannya “Reformasi dan Keterbukaan” pada akhir tahun 1978.
Meskipun dengan perkembangan AL Cina yang begitu pesat, menurut “White Paper : China National Defense in 2008”, Cina tidak akan menjadi sebuah kekuatan hegemoni, maka negara lain tidak perlu merasa terancam dengan perkembangan militer Cina. Karena Cina dengan teguh memegang prinsipnya untuk mewujudkan “harmonius ocean”.
Akan tetapi AL Cina juga masih memiliki banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya adalah Cina belum memiliki kapal induk, hal ini menjadi tujuan utama AL Cina dalam mengembangkan angkatan tempurnya. Seperti diwartakan oleh news.xinhua.net (16/04/2009), Laksamana Wu Shengli, Komandan AL Cina, mengatakan bahwa Cina juga akan mengembangkan kapal perang dalam skala besar, kapal selam dengan kemampuan stealth, Kapal dengan kekuatan supersonik, Misil jarak jauh, torpedo untuk laut dalam, dan mengembangkan Teknologi Informasi.
Misi dan Insiden
Pada 26 Desember 2008, Cina mengirimkan armada Angkatan Lautnya ke Teluk Aden dalam rangka menumpas perompak yang sering muncul di dalam kawasan tersebut. Hal ini menurut David Lai, Profesor di United States Army War College, mengatakan bahwa langkah ini merupakan langkah yang signifikan dalam misi baru Tentara Pembebasan Rakyat (TPR) di abad ke-21 ini dan Cina juga menjadi sebuah kekuatan dunia yang “berfungsi sepenuhnya” dalam masalah keamanan internasional.
Tetapi tujuan utama pengerahan armada ini adalah untuk mengamankan kapal-kapal dagang Cina yang melintasi Teluk Aden tersebut. Perompakan ini akan menjadi hambatan Cina dalam melakukan perdagangan dengan negara lain. Selain itu, Cina juga memikirkan perompak di kawasan Selat Malaka. Meskipun sebenarnya tiga negara, Indonesia, Singapura dan Malaysia yang wajib untuk menjaga keamanan kawasan tersebut. Tetapi bila tiga negara ini tidak sanggup lagi mengamankan wilayah selat tersebut, Cina mau tidak mau akan ikut serta mengamankan wilayah tersebut
Di satu sisi Cina melakukan misi penumpasan perompak untuk dunia internasional, di sisi lain Cina juga terlibat dalam suatu insiden di Laut Cina Selatan yang melibatkan kapal USNS Impeccable dengan lima kapal nelayan Cina. Konfrontasi ini dianggap konfrontasi “paling serius” yang terjadi di antara kedua negara. Setelah tahun 2001, terjadi konfrontasi di udara antar pesawat dari kedua negara yang memaksa pesawat pengintai AS mendarat di Pulau Hainan. (global.nytimes.com 10/03/2009)
Menurut Andrew Browne dan Gordon Fairclough dalam artikel di Wallstreet Journal Online (18/04/2009), mengatakan bahwa insiden ini disebabkan oleh strategi kejutan dan rahasia yang diterapkan oleh Cina yang membuat Amerika lengah. Strategi ini disebut dengan strategi “Assassin’s Mace”, ibarat menyembunyikan pedang. Dengan demikian pihak militer percaya bahwa pasukan yang memiliki teknologi yang lebih kuno dapat mendapatkan keuntungan dari pasukan lawan yang memiliki teknologi yang lebih canggih.
Tetapi insiden ini sebenarnya lebih mengarah pada kebijakan pertahanan nasional yang diterapkan oleh Cina yaitu active defense. Cina dengan waspada dan sigap mengamankan wilayahnya dari ancaman yang dilakukan pihak luar. Meskipun Amerika sendiri tetap membela diri bahwa kapalnya masih berada di wilayah internasional. Sedangkan pihak Cina menganggap Amerika telah memasuki wilayah Zona Ekonomi Ekslusif Cina dan melakukan tindakan pengintaian.
Oleh karena itu, dengan adanya parade AL dan dihadiri 14 negara, maka akan terwujud suatu dialog yang dapat membuat pengertian antara AL satu negara dengan negara lainnya. Komandan Richard Dromerhauser dari AL Amerika, mengatakan bahwa acara ini merupakan kesempatan yang baik untuk berbagi ide, dan melakukan komunikasi langsung dengan Cina jauh lebih baik daripada harus membaca mereka. (news.xinhua.net 20/04/2009)
Indonesia-Cina
Hubungan Indonesia-Cina juga dalam hubungan yang mesra dalam 4 tahun belakangan ini. Sejak ditandatanganinya Kemitraan Strategis antara kedua negara pada tahun 2005, membuat hubungan antara kedua negara ini semakin dekat.
Pada tahun 2007, Indonesia telah melakukan langkah yang cukup signifikan dalam melakukan kerja sama militer dengan Cina, yakni ditandatanganinya sebuah perjanjian di bidang pertahanan antara kedua negara. Akan tetapi akan lebih baik lagi bila Indonesia bisa mengembangkan hubungan kedua negara ini dalam industri militer dan pengembangan misil. Mengingat Cina mampu meluncurkan Roket berawak 3 Taikonot ke luar angkasa dan meluncurkan misil untuk menghancurkan satelit di luar angkasa. Sebaiknya Indonesia dapat memanfaatkan hubungan yang mesra ini untuk kemajuan Indonesia.
Cina dan Pelayanan Kesehatan
Akhir-akhir ini, seluruh dunia dikejutkan dengan penyakit Flu Babi, yang menyerang warga Meksiko. Semua negara melakukan tindakan preventif untuk mencegah penyebaran lebih luas lagi. Cina menyikapinya dengan tenang dan waspada. Berbekal dengan pengalaman menangani SARS dan Flu Burung, Cina terus melakukan pemantauan dan pencegahan. Jika ditemukan gejala-gejala seperti Flu Babi pada seseorang, orang tersebut akan langsung diisolasi dan diobati.
Menurut news.xinhua.com (28/04/2009), Cina memiliki delapan langkah pencegahan, yaitu pertama, terus mengamati perkembangan terakhir dari flu babi ini dan bekerja sama dengan negara tetangga. Kedua, mekanisme kontrol dan pencegahan secara bersama-sama. Ketiga, meningkatkan kinerja pejabat inspeksi dan karantina. Keempat, mengeluarkan travel warning. Kelima, meningkatkan kewaspadaan para tenaga medis. Keenam, memperketat pengawasan di peternakan, rumah jagal dan pertanian. Ketujuh, mempersiapkan obat-obatan untuk mengobati penyakit tersebut. Terakhir, pemerintah terus melaporkan perkembangan terakhir dari penyakit Flu Babi ini kepada publik.
Cina tidak berhenti disitu saja, tetapi justru menawarkan bantuan sebesar AS$ 5 juta kepada Meksiko. Bantuan ini terdiri dari AS$ 1 juta dalam bentuk uang dan AS$ 4 juta dalam bentuk bantuan material. Sedangkan di lain pihak, Meksiko menuduh Beijing melakukan diskriminasi terhadap warganya dan menganjurkan mereka untuk tidak pergi ke China. Pemerintah Meksiko menyampaikan hal tersebut setelah sebuah hotel di Hong Kong ditutup menyusul adanya konfirmasi bahwa seorang tamu warga Meksiko mengidap virus flu babi.(Antara.co.id, 03/05/09)
Tetapi WHO berpendapat lain, Organisasi Kesehatan Dunia ini berpendapat bahwa tindakan yang diambil Cina untuk mengatasi situasi ini cukup baik. Cina langsung mengambil langkah-langkah pencegahan dan mempersiapkan segala sesuatu untuk mencegah penyebaran virus A/H1N1 ini. Di samping itu, Cina juga tidak hanya memerangi Flu Babi, tetapi juga penyakit lainnya seperti AIDS. Oleh karena itu, Cina mereformasi bidang pelayanan kesehatan yang dimulai pada awal April 2009.
.
Sebelum dan Sesudah 1978
Pemerintah Cina mengeluarkan dana sebesar 850 miliar Yuan atau AS$ 124 miliar untuk mensukseskan reformasi ini. Rencana ini dijadwalkan selama tiga tahun dari 2009 sampai 2011. Menurut Peopledaily.com, tujuan utama dalam reformasi dalam tiga tahun ini adalah pertama, memberikan asuransi kesehatan kepada masyarakat kota dan desa. Kedua, memajukan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Ketiga, mengurangi biaya pelayanan kesehatan. Keempat, membuat pelayanan kesehatan yang adil dan murah.
Pelayanan kesehatan sebelum 1978 jauh lebih baik dibandingkan sekarang. Hal ini disebabkan oleh masih berdirinya komune-komune. Masing-masing komune memiliki rumah sakit atau klinik. Pelayanan kesehatan ini semuanya ditanggung oleh negara, rakyat tidak perlu berpikir untuk membayar dokter atau obat. Kemudian masih ada dokter ”nyeker” (barefoot doctors) yang ditugaskan ke desa-desa untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa.
Akan tetapi semua ini berubah ketika Cina mencanangkan ”Reformasi dan Keterbukaan”. Pelayanan kesehatan juga ikut berubah, yang dulunya menerapkan sistem terpusat berubah menjadi sistem pasar. Hal ini memaksa Rumah Sakit dan klinik untuk menyesuaikan diri dengan cara menarik bayaran dan menjual obat dengan harga yang dapat ditentukan sendiri oleh rumah sakit. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan dari tahun ke tahun semakin mahal.
Kemudian dokter ”nyeker” (barefoot doctors) ini menghilang dan berganti profesi menjadi petani dan buruh. Hal ini disebabkan oleh pendapatan yang lebih besar bila menjadi petani daripada seorang dokter. Menurut Michael J Moreton, seorang bidan di Beijing United Family Hospital, mengatakan bahwa banyak dokter yang beralih profesi untuk mendapatkan gaji yang lebih baik, ada yang menjadi agen tiket dan ada yang menjadi seorang manajer di sebuah perusahaan import.
Asuransi
Masalah lain yang timbul adalah masyarakat Cina tidak sepenuhnya dilindungi oleh asuransi kesehatan. Menurut Christopher Bodeen, Penulis Associated Press, saat ini hanya 30 persen dari populasi 1.3 miliar jiwa yang dilindungi oleh asuransi kesehatan. Sedangkan tujuan awalnya mentargetkan untuk melindungi 90 persen dari populasi pada akhir tahun 2011.
Asuransi kesehatan pada masa pra-reformasi ekonomi dibedakan antara desa dan kota. Untuk masyarakat perkotaan dibagi menjadi dua, Asuransi Pemerintah (Goverment Insurance Scheme) dan Asuransi Buruh (Labour Insurance Scheme). Asuransi pemerintah ini ditujukan kepada staf dan pegawai di institusi pemerintahan, sekolah, universitas, dan institut riset. Sedangkan Asuransi Buruh ditujukan kepada pegawai yang bekerja di pabrik-pabrik milik negara. Kemudian masyarakat perkotaan sisanya dilindungi oleh program bantuan oleh pemerintah.
Untuk masyarakat desa disediakan Asuransi Kesehatan Kooperatif (Cooperative Medical Scheme). Asuransi Kesehatan Kooperatif ini merupakan ekonomi kolektif dan program asuransi prabayar. Asuransi ini melindungi sekitar 85 persen dari masyarakat desa pada tahun 1976.
Setelah tahun 1978, terjadi perubahan dalam asuransi kesehatan ini. Untuk masyarakat perkotaan Asuransi Pemerintah dan Asuransi Buruh digantikan dengan Asuransi Kesehatan Sosial (Social Health Insurance). Asuransi ini melindungi semua pekerja di kota, baik pemerintah maupun swasta. Tetapi asuransi ini hanya melindungi setengah dari populasi masyarakat kota, belum termasuk buruh migran yang jumlahnya terus bertambah setiap tahunnya.
Kemudian masyarakat desa tidak lagi dilindungi oleh Asuransi Kesehatan Kooperatif. Asuransi ini kolaps pada tahun 1994, kurang dari 10 persen populasi di pedesaan yang masih dilindungi oleh asuransi tersebut. Jadi masyarakat desa harus membayar sendiri pelayanan kesehatannya.
Akan tetapi pada tahun 2003, diluncurkan program Asuransi Kesehatan Kooperatif Baru (New Cooperative Medical Scheme) untuk menggantikan Asuransi Kesehatan Kooperatif sebelumnya. Premi asuransi ini dibayar melalui tiga sumber, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Individu. Sampai pada tahun 2007, 685 miliar jiwa (79 persen dari populasi pedesaan) dilindungi oleh Asuransi Kesehatan Kooperatif Baru.
Dengan melihat langkah-langkah yang diambil Cina, bukannya tidak mungkin reformasi ini dapat segera tercapai dan terlihat hasilnya. Dengan demikian, dapat meningkatkan kesehatan dari setiap warga negaranya.
Menurut news.xinhua.com (28/04/2009), Cina memiliki delapan langkah pencegahan, yaitu pertama, terus mengamati perkembangan terakhir dari flu babi ini dan bekerja sama dengan negara tetangga. Kedua, mekanisme kontrol dan pencegahan secara bersama-sama. Ketiga, meningkatkan kinerja pejabat inspeksi dan karantina. Keempat, mengeluarkan travel warning. Kelima, meningkatkan kewaspadaan para tenaga medis. Keenam, memperketat pengawasan di peternakan, rumah jagal dan pertanian. Ketujuh, mempersiapkan obat-obatan untuk mengobati penyakit tersebut. Terakhir, pemerintah terus melaporkan perkembangan terakhir dari penyakit Flu Babi ini kepada publik.
Cina tidak berhenti disitu saja, tetapi justru menawarkan bantuan sebesar AS$ 5 juta kepada Meksiko. Bantuan ini terdiri dari AS$ 1 juta dalam bentuk uang dan AS$ 4 juta dalam bentuk bantuan material. Sedangkan di lain pihak, Meksiko menuduh Beijing melakukan diskriminasi terhadap warganya dan menganjurkan mereka untuk tidak pergi ke China. Pemerintah Meksiko menyampaikan hal tersebut setelah sebuah hotel di Hong Kong ditutup menyusul adanya konfirmasi bahwa seorang tamu warga Meksiko mengidap virus flu babi.(Antara.co.id, 03/05/09)
Tetapi WHO berpendapat lain, Organisasi Kesehatan Dunia ini berpendapat bahwa tindakan yang diambil Cina untuk mengatasi situasi ini cukup baik. Cina langsung mengambil langkah-langkah pencegahan dan mempersiapkan segala sesuatu untuk mencegah penyebaran virus A/H1N1 ini. Di samping itu, Cina juga tidak hanya memerangi Flu Babi, tetapi juga penyakit lainnya seperti AIDS. Oleh karena itu, Cina mereformasi bidang pelayanan kesehatan yang dimulai pada awal April 2009.
.
Sebelum dan Sesudah 1978
Pemerintah Cina mengeluarkan dana sebesar 850 miliar Yuan atau AS$ 124 miliar untuk mensukseskan reformasi ini. Rencana ini dijadwalkan selama tiga tahun dari 2009 sampai 2011. Menurut Peopledaily.com, tujuan utama dalam reformasi dalam tiga tahun ini adalah pertama, memberikan asuransi kesehatan kepada masyarakat kota dan desa. Kedua, memajukan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Ketiga, mengurangi biaya pelayanan kesehatan. Keempat, membuat pelayanan kesehatan yang adil dan murah.
Pelayanan kesehatan sebelum 1978 jauh lebih baik dibandingkan sekarang. Hal ini disebabkan oleh masih berdirinya komune-komune. Masing-masing komune memiliki rumah sakit atau klinik. Pelayanan kesehatan ini semuanya ditanggung oleh negara, rakyat tidak perlu berpikir untuk membayar dokter atau obat. Kemudian masih ada dokter ”nyeker” (barefoot doctors) yang ditugaskan ke desa-desa untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa.
Akan tetapi semua ini berubah ketika Cina mencanangkan ”Reformasi dan Keterbukaan”. Pelayanan kesehatan juga ikut berubah, yang dulunya menerapkan sistem terpusat berubah menjadi sistem pasar. Hal ini memaksa Rumah Sakit dan klinik untuk menyesuaikan diri dengan cara menarik bayaran dan menjual obat dengan harga yang dapat ditentukan sendiri oleh rumah sakit. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan dari tahun ke tahun semakin mahal.
Kemudian dokter ”nyeker” (barefoot doctors) ini menghilang dan berganti profesi menjadi petani dan buruh. Hal ini disebabkan oleh pendapatan yang lebih besar bila menjadi petani daripada seorang dokter. Menurut Michael J Moreton, seorang bidan di Beijing United Family Hospital, mengatakan bahwa banyak dokter yang beralih profesi untuk mendapatkan gaji yang lebih baik, ada yang menjadi agen tiket dan ada yang menjadi seorang manajer di sebuah perusahaan import.
Asuransi
Masalah lain yang timbul adalah masyarakat Cina tidak sepenuhnya dilindungi oleh asuransi kesehatan. Menurut Christopher Bodeen, Penulis Associated Press, saat ini hanya 30 persen dari populasi 1.3 miliar jiwa yang dilindungi oleh asuransi kesehatan. Sedangkan tujuan awalnya mentargetkan untuk melindungi 90 persen dari populasi pada akhir tahun 2011.
Asuransi kesehatan pada masa pra-reformasi ekonomi dibedakan antara desa dan kota. Untuk masyarakat perkotaan dibagi menjadi dua, Asuransi Pemerintah (Goverment Insurance Scheme) dan Asuransi Buruh (Labour Insurance Scheme). Asuransi pemerintah ini ditujukan kepada staf dan pegawai di institusi pemerintahan, sekolah, universitas, dan institut riset. Sedangkan Asuransi Buruh ditujukan kepada pegawai yang bekerja di pabrik-pabrik milik negara. Kemudian masyarakat perkotaan sisanya dilindungi oleh program bantuan oleh pemerintah.
Untuk masyarakat desa disediakan Asuransi Kesehatan Kooperatif (Cooperative Medical Scheme). Asuransi Kesehatan Kooperatif ini merupakan ekonomi kolektif dan program asuransi prabayar. Asuransi ini melindungi sekitar 85 persen dari masyarakat desa pada tahun 1976.
Setelah tahun 1978, terjadi perubahan dalam asuransi kesehatan ini. Untuk masyarakat perkotaan Asuransi Pemerintah dan Asuransi Buruh digantikan dengan Asuransi Kesehatan Sosial (Social Health Insurance). Asuransi ini melindungi semua pekerja di kota, baik pemerintah maupun swasta. Tetapi asuransi ini hanya melindungi setengah dari populasi masyarakat kota, belum termasuk buruh migran yang jumlahnya terus bertambah setiap tahunnya.
Kemudian masyarakat desa tidak lagi dilindungi oleh Asuransi Kesehatan Kooperatif. Asuransi ini kolaps pada tahun 1994, kurang dari 10 persen populasi di pedesaan yang masih dilindungi oleh asuransi tersebut. Jadi masyarakat desa harus membayar sendiri pelayanan kesehatannya.
Akan tetapi pada tahun 2003, diluncurkan program Asuransi Kesehatan Kooperatif Baru (New Cooperative Medical Scheme) untuk menggantikan Asuransi Kesehatan Kooperatif sebelumnya. Premi asuransi ini dibayar melalui tiga sumber, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Individu. Sampai pada tahun 2007, 685 miliar jiwa (79 persen dari populasi pedesaan) dilindungi oleh Asuransi Kesehatan Kooperatif Baru.
Dengan melihat langkah-langkah yang diambil Cina, bukannya tidak mungkin reformasi ini dapat segera tercapai dan terlihat hasilnya. Dengan demikian, dapat meningkatkan kesehatan dari setiap warga negaranya.
Jumat, 10 April 2009
30 Tahun Militer Cina
Konfrontasi yang terjadi di Laut Cina Selatan antara Cina dan Amerika Serikat (AS) sempat menjadi sorotan media-media internasional. Konfrontasi ini dianggap konfrontasi “paling serius” yang terjadi di antara kedua negara. Setelah tahun 2001, terjadi konfrontasi di udara antar pesawat dari kedua negara yang memaksa pesawat pengintai AS mendarat di Pulau Hainan. (global.nytimes.com 10/03/2009)
Hal ini menandai bahwa meskipun hubungan ekonomi dan perdagangan membaik, tetapi di sisi lain justru memburuk. Salah satu alasan AS mengirim kapal USNS Impeccable adalah untuk mengetahui lebih jauh mengenai pangkalan kapal selam baru milik Cina di dekat kota Sanya. Hal ini juga terkait dengan anggaran militer Cina pada Kongres Rakyat Nasional ke-11, diumumkan meningkat 14,9 %, yaitu sekitar 481 miliar Yuan atau AS$ 70.27 miliar. (peoplesdaily.com, 04/03/2009)
14,9 %
Seiring dengan berkembangnya perekonomian Cina dalam 3 dasawarsa terakhir ini, anggaran untuk militer juga semakin membesar. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dipropagandakan oleh Presiden Hu Jintao selama masa jabatannya, yaitu ”Pembangunan Berciri Ilmiah”. Berdasarkan prinsip ini, Cina akan menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi dan pengembangan pertahanan nasional. Di satu sisi terus melakukan usaha untuk memakmurkan bangsa dan di sisi lain berusaha memperkuat militernya.
Menurut You Ji, Professor University Of New South Wales, anggaran militer Cina pada tahun 2008 sebesar AS$ 60 Miliar, dan akan menjadi meningkat dua kali lipat setiap enam sampai tujuh tahun. Dapat diprediksikan bahwa pada tahun 2015, Cina akan memiliki anggaran militer sebesar AS$ 120 Miliar.
Pada tahun ini, Cina mengumumkan peningkatan anggaran sebesar 14,9 %, yang cukup membuat AS geram. Departemen Pertahanan AS menilai bahwa anggaran Cina dinilai tidak transparan sehingga beresiko menciptakan ketidakpastian dan salah perhitungan. Sedangkan pemerintah Cina menolak anggapan AS tersebut dan hal ini merupakan pengacauan fakta sehingga dapat merusak hubungan baik kedua negara.(Kompas, 27/03/2009)
Cina memang membutuhkan anggaran yang tidak kecil untuk memodernisasikan Tentara Pembebasan Rakyat (TPR). Mengingat bahwa instrumen-instrumen militer yang dimiliki Cina dapat dikatakan kuno dibandingkan dengan AS dan Rusia, apalagi dengan negara di kawasan Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan. Di samping itu Cina juga harus siap untuk mengamankan wilayah yang luas dan rakyat yang banyak.
Menurut White Paper : China’s National Defense 2008, anggaran pertahanan Cina selalu di tingkat yang masuk akal. Peningkatan anggaran dalam dua tahun terakhir ini semata-mata untuk : pertama, meningkatkan gaji dan keuntungan bagi para tentara. Kedua, kompensasi akibat naiknya harga-harga. Ketiga, untuk melanjutkan usaha Revolution in Military Affairs (RMA).
Jika dilihat dari ancaman yang akan dihadapi, modernisasi militer mau tidak mau dibutuhkan. Cina mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman dari dalam seperti gerakan separatis Xinjiang dan masalah Tibet. Dan juga menghadapi ancaman dari luar seperti Taiwan, Nuklir Korea Utara, ditambah dengan perompak di Selat Malaka dan Somalia.
Tentara Pembebasan Rakyat
TPR ini terdiri dari empat divisi, yakni Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat dan Pasukan Artilleri Kedua (Second Artilleri Forces/SAF). Berdasarkan White Paper : China’s National Defense 2008, banyak perubahan yang dicapai oleh TPR selama 30 tahun ”Reformasi dan Keterbukaan”. Pada tahun 1970-1980an, TPR mengubah prinsipnya, dari ”Perang nuklir dalam skala besar” menjadi konstruksi militer pada masa damai, lalu secara bertahap mulai memodernisasikan para angkatan bersenjatannya.
Kemudian memasuki tahun 1990an, TPR mempropagandakan Revolution in Military Affairs (RMA) berkarakteristik Cina. RMA ini mengadopsikan strategi untuk memperkuat militer berdasarkan IPTEK dan mengkoordinasikan perkembangan ekonomi dan pertahanan nasional.
Lalu pada tahun 2000an, TPR memodernisasikan diri dengan prinsip ”Pembangunan Berciri Ilmiah”. Sebelumnya masih dalam tahap mengkoordinasikan, selanjutnya pada tahap ini menyeimbangkan antara ekonomi dan militer.
Professor You Ji juga mengatakan bahwa kunci dari tranformasi militer Cina adalah memodernisasi bidang Teknologi Informasi (IT) untuk mewujudkan kekuatan militer berteknologi tinggi. Kemudian perubahan misi dari setiap angkatan juga menjadi tujuan tranformasi militer Cina. Angkatan Udara mengubah misinya dari tactical force menjadi strategic force. Angkatan Laut senada dengan Angkatan Udara, dari coastal defense menjadi blue water defense, yang menekankan pada kekuatan serangan. Kemudian SAF juga menjalankan misi penyerangan dengan ditambahnya peluru kendali, baik nuklir maupun yang konvensional.
Tetapi di samping perubahan secara makro yang disampaikan di atas, ternyata ada hal yang cukup menarik jika memandang dari sudut pandang mikro,yakni dari sudut pandang pelaku atau tentara. Seperti yang dikutip oleh peoplesdaily.com, 18 Desember 2008. Liu Zhihe, 53 tahun, salah seorang tentara di Komando Area Militer Wenshan, sebelah barat daya provinsi Yunnan.
Dia mengatakan bahwa perubahan dirasakan pada pengurangan anggota TPR pada tahun 1985, 1997, dan 2003. Total pengurangan pasukan berjumlah sampai 1.7 juta tentara. Kemudian perubahan pada fasilitas-fasilitas, seragam yang terbuat dari bahan semacam wol, barak-barak yang seperti vila-vila, disediakannya transportasi berupa SUV untuk bepergian, dan makanan yang lebih bernutrisi. Tidak ketinggalan pemberian gaji yang cukup tinggi, pada zaman dahulu gaji tentara sebesar 12 Yuan atau AS$ 1.8 per bulan. Sedangkan pada masa sekarang gaji tentara sebesar 18 Yuan per hari.
Pada tingkat konseptual juga terdapat perubahan, konsep yang sekarang dipakai adalah lebih kepada konsep pengamanan. Bila pada zaman ”Perang Dingin”, semua pasukan disiagakan untuk berperang, sebaliknya pada masa kini, para tentara dituntut untuk menjaga keamanan masyarakat. Fakta menarik lainnya adalah terjadi demokrasi di tingkat tentara. Pada asrama-asrama atau barak-barak terdapat ”kotak demokrasi” yang digunakan untuk menampung aspirasi, kritik, saran kepada pejabat tentara yang lebih tinggi tingkatannya. Terdapat pilihan lain bila tidak ingin menggunakan ”kotak demokrasi”, para tentara bisa menyampaikan langsung melalui email yang bisa diakses di lingkungan tersebut.
Bila melihat perubahan yang dilakukan Cina terhadap militernya, mungkin sudah selayaknyalah Indonesia juga mulai sekarang memulai reformasi di tingkat pertahanan nasional. Mengingat wilayah Indonesia yang luas dengan rakyat yang banyak, pengamanan ekstra mutlak dibutuhkan. Mungkin Indonesia dapat belajar dari Cina.
Hal ini menandai bahwa meskipun hubungan ekonomi dan perdagangan membaik, tetapi di sisi lain justru memburuk. Salah satu alasan AS mengirim kapal USNS Impeccable adalah untuk mengetahui lebih jauh mengenai pangkalan kapal selam baru milik Cina di dekat kota Sanya. Hal ini juga terkait dengan anggaran militer Cina pada Kongres Rakyat Nasional ke-11, diumumkan meningkat 14,9 %, yaitu sekitar 481 miliar Yuan atau AS$ 70.27 miliar. (peoplesdaily.com, 04/03/2009)
14,9 %
Seiring dengan berkembangnya perekonomian Cina dalam 3 dasawarsa terakhir ini, anggaran untuk militer juga semakin membesar. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dipropagandakan oleh Presiden Hu Jintao selama masa jabatannya, yaitu ”Pembangunan Berciri Ilmiah”. Berdasarkan prinsip ini, Cina akan menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi dan pengembangan pertahanan nasional. Di satu sisi terus melakukan usaha untuk memakmurkan bangsa dan di sisi lain berusaha memperkuat militernya.
Menurut You Ji, Professor University Of New South Wales, anggaran militer Cina pada tahun 2008 sebesar AS$ 60 Miliar, dan akan menjadi meningkat dua kali lipat setiap enam sampai tujuh tahun. Dapat diprediksikan bahwa pada tahun 2015, Cina akan memiliki anggaran militer sebesar AS$ 120 Miliar.
Pada tahun ini, Cina mengumumkan peningkatan anggaran sebesar 14,9 %, yang cukup membuat AS geram. Departemen Pertahanan AS menilai bahwa anggaran Cina dinilai tidak transparan sehingga beresiko menciptakan ketidakpastian dan salah perhitungan. Sedangkan pemerintah Cina menolak anggapan AS tersebut dan hal ini merupakan pengacauan fakta sehingga dapat merusak hubungan baik kedua negara.(Kompas, 27/03/2009)
Cina memang membutuhkan anggaran yang tidak kecil untuk memodernisasikan Tentara Pembebasan Rakyat (TPR). Mengingat bahwa instrumen-instrumen militer yang dimiliki Cina dapat dikatakan kuno dibandingkan dengan AS dan Rusia, apalagi dengan negara di kawasan Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan. Di samping itu Cina juga harus siap untuk mengamankan wilayah yang luas dan rakyat yang banyak.
Menurut White Paper : China’s National Defense 2008, anggaran pertahanan Cina selalu di tingkat yang masuk akal. Peningkatan anggaran dalam dua tahun terakhir ini semata-mata untuk : pertama, meningkatkan gaji dan keuntungan bagi para tentara. Kedua, kompensasi akibat naiknya harga-harga. Ketiga, untuk melanjutkan usaha Revolution in Military Affairs (RMA).
Jika dilihat dari ancaman yang akan dihadapi, modernisasi militer mau tidak mau dibutuhkan. Cina mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman dari dalam seperti gerakan separatis Xinjiang dan masalah Tibet. Dan juga menghadapi ancaman dari luar seperti Taiwan, Nuklir Korea Utara, ditambah dengan perompak di Selat Malaka dan Somalia.
Tentara Pembebasan Rakyat
TPR ini terdiri dari empat divisi, yakni Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat dan Pasukan Artilleri Kedua (Second Artilleri Forces/SAF). Berdasarkan White Paper : China’s National Defense 2008, banyak perubahan yang dicapai oleh TPR selama 30 tahun ”Reformasi dan Keterbukaan”. Pada tahun 1970-1980an, TPR mengubah prinsipnya, dari ”Perang nuklir dalam skala besar” menjadi konstruksi militer pada masa damai, lalu secara bertahap mulai memodernisasikan para angkatan bersenjatannya.
Kemudian memasuki tahun 1990an, TPR mempropagandakan Revolution in Military Affairs (RMA) berkarakteristik Cina. RMA ini mengadopsikan strategi untuk memperkuat militer berdasarkan IPTEK dan mengkoordinasikan perkembangan ekonomi dan pertahanan nasional.
Lalu pada tahun 2000an, TPR memodernisasikan diri dengan prinsip ”Pembangunan Berciri Ilmiah”. Sebelumnya masih dalam tahap mengkoordinasikan, selanjutnya pada tahap ini menyeimbangkan antara ekonomi dan militer.
Professor You Ji juga mengatakan bahwa kunci dari tranformasi militer Cina adalah memodernisasi bidang Teknologi Informasi (IT) untuk mewujudkan kekuatan militer berteknologi tinggi. Kemudian perubahan misi dari setiap angkatan juga menjadi tujuan tranformasi militer Cina. Angkatan Udara mengubah misinya dari tactical force menjadi strategic force. Angkatan Laut senada dengan Angkatan Udara, dari coastal defense menjadi blue water defense, yang menekankan pada kekuatan serangan. Kemudian SAF juga menjalankan misi penyerangan dengan ditambahnya peluru kendali, baik nuklir maupun yang konvensional.
Tetapi di samping perubahan secara makro yang disampaikan di atas, ternyata ada hal yang cukup menarik jika memandang dari sudut pandang mikro,yakni dari sudut pandang pelaku atau tentara. Seperti yang dikutip oleh peoplesdaily.com, 18 Desember 2008. Liu Zhihe, 53 tahun, salah seorang tentara di Komando Area Militer Wenshan, sebelah barat daya provinsi Yunnan.
Dia mengatakan bahwa perubahan dirasakan pada pengurangan anggota TPR pada tahun 1985, 1997, dan 2003. Total pengurangan pasukan berjumlah sampai 1.7 juta tentara. Kemudian perubahan pada fasilitas-fasilitas, seragam yang terbuat dari bahan semacam wol, barak-barak yang seperti vila-vila, disediakannya transportasi berupa SUV untuk bepergian, dan makanan yang lebih bernutrisi. Tidak ketinggalan pemberian gaji yang cukup tinggi, pada zaman dahulu gaji tentara sebesar 12 Yuan atau AS$ 1.8 per bulan. Sedangkan pada masa sekarang gaji tentara sebesar 18 Yuan per hari.
Pada tingkat konseptual juga terdapat perubahan, konsep yang sekarang dipakai adalah lebih kepada konsep pengamanan. Bila pada zaman ”Perang Dingin”, semua pasukan disiagakan untuk berperang, sebaliknya pada masa kini, para tentara dituntut untuk menjaga keamanan masyarakat. Fakta menarik lainnya adalah terjadi demokrasi di tingkat tentara. Pada asrama-asrama atau barak-barak terdapat ”kotak demokrasi” yang digunakan untuk menampung aspirasi, kritik, saran kepada pejabat tentara yang lebih tinggi tingkatannya. Terdapat pilihan lain bila tidak ingin menggunakan ”kotak demokrasi”, para tentara bisa menyampaikan langsung melalui email yang bisa diakses di lingkungan tersebut.
Bila melihat perubahan yang dilakukan Cina terhadap militernya, mungkin sudah selayaknyalah Indonesia juga mulai sekarang memulai reformasi di tingkat pertahanan nasional. Mengingat wilayah Indonesia yang luas dengan rakyat yang banyak, pengamanan ekstra mutlak dibutuhkan. Mungkin Indonesia dapat belajar dari Cina.
Langganan:
Postingan (Atom)